surat kuasa khusustanggal 27 April 2009, sebagai TERBANDING semula PARATERGUGAT j= = ssc 2 see 2 ame 2 ous 2 sme s sues sue 2 PENGADILAN TINGGI tersebutSo ee re cee eee ee a ar rm ak a arm ae ar a Telah membaca berkas perkara dan surat surat lain yangberhubungan dengan perkaraPPM Gm ere tom meee mein me met arti me mst men nk wt Al 4TENTANG DUDUK PERKARANYAoo cee eee Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenaiduduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor03

coneMenghukum Penggugat untuk membayar ongkos ongkos' yangtimbul dalam perkara ini yang hingga saat inijumlahnya ditaksir sebesar Rp.2.584.000,00 (dua jutalima ratus delapan puluh empat ribu Rupiah)Wie = ie = Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan BandingNo. 03/Pdt.G/2009/PN.Tjg. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Tanjung, ternyata pada tanggal 4Nopember 2009 Pembanding semula Penggugat telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Tanjung, tanggal 22 Oktober 2009 Nomor03

sehinggaPembanding semula Penggugat berada dipihak yangkalah, maka ongkos perkara dalam kedua TingkatPeradilan dibebaskan kepada Pembanding semulaPenggugat yang besarnya akan disebutkan dalamamar putusan perkara ini ;SH ener ae Mengingat pasal 199 sampai pasal 205R.Bg jo Ketentuan Titel VII Rv serta pasal pasaldari Undang undang yangbersangkutan ; ++ 552 errr errr eeeMENGADILITI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Menguatkan Putusan Pengadilan NegeriTanjung tanggal 22 Oktober 2009 Nomor03

./2.82.9Permohonan eksekusi 16 April Tahun 2004;Permohonan eksekusi tanggal 25 Januari Tahun 2004;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor03/Pen.Eks/2004/PN.AB tanggal 19 April 2004;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor03/Pen.Eks/2004/PN.AB tanggal 23 Maret 2004;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor03/Pen.Som/2004/PN.AB tanggal 09 Maret Tahun 2004;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor01/Pen.KPN/2004/PN.AB tanggal 05 Maret Tahun 2004;Surat Penetapan Ketua Pengadilan

putusanputusan Pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrcaht van gewijsde)semua tertanggal 20 April 2004 sebagaimana di dalam Berita AcaraEksekusi Nomor:03 /BA.Eks/2004 /PN.AB;340 K /Pdt/2002; 07 /Pdt /1999/PT.Mal: 99 /Pdt.G/1997/PN.AB;Berita Acara Eksekusi Penyerahan, tertanggal 20 April Tahun 2004sebagai berikut: Nomor : 03 /BA.Eks/2004 /PN.AB; Nomor : 340 K/Pdt /2002; Nomor: 07/Pdt/1999/PT.Mal; Nomor : 99 /Pdt.G/1997/PN.AB;Berita Acara Sita Eksekusi, tertanggal 07 April Tahun 2004, Nomor03

dihukumdan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telahmenghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama ALEX SANDIRAFABin JAJANG SAEPUDIN setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitasdengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada suratdakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidanganpemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasanHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor03

penyalahgunaan narkotikapada tingkatan pengedaran dan transaksi jual beli yang lebih bersifat masif danluas, dan dengan melihat jumlah barang bukti yang disita yaitu narkotika jenissabu /metamfetamine yang hanya berjumlah berat hanya 0,0527 (nol koma nollima dua tujuh) gram, Majelis Hakim tidak menjadi yakin kegiatan yang dilakukanoleh Terdakwa adalah kegiatan penyalahgunaan narkotika yang bersifat masifdan luas, dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwaHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor03

sabusabu;e Bahwa kemudian sabusabu tersebut terdakwa bawa ke kontrakannya,dan setelah sampai dikontrakan terdakwa membuka bungkusan sabusabu tersebut, lalu terdakwa membuat pipet kaca sedangkan saksi SefkaHamjah Wijaya membuat alat hisap (bong), selanjutnya terdakwamengambil sebagian kecil lalu sabusabu tersebut dimasukan kedalampipet kaca kemudian dibakar dan dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua)kali, lalu pipet kaca tersebut saksi serahkan kepada saksi Sefka HamjahHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor03

dan yangmeringankan Terdakwa:HALHAL YANG MEMBERATKAN ;e Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;e Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitutentang pemberantasan narkoba ;HALHAL YANG MERINGANKAN ;e Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancarjalannya persidangan ;e Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya,dan berjanjitidak akan mengulangi perbuatannya; Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor03

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor03/Pid.Sus/20 15/PN.Skb

Barliang dimana Sertifikat tersebut digunakan untuk melakukanperlawanan di Pengadilan Negeri Sengkang dengan Putusan Nomor03/Pdt.Plw/2014/PN.Sengkang., antara Hj. Barliang (pelawan) melawan Laume,Arafah, Sumang, Lahang, Landeng, Sodding, Anto, Cuni, Basri, H.

Barliang dimana Sertifikat tersebut digunakan untuk melakukanperlawanan di Pengadilan Negeri Sengkang dengan Putusan Nomor03/Pdt.Plw/2014/PN.Sengkang antara Hj. Barliang (pelawan) melawan Laume,Arafah, Sumang, Lahang, Landeng, Sodding, Anto, Cuni, Basri, H.

No. 857 K/PID/2017putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 14 Juli 2014 Nomor03/Pdt.Plw/2014/PN.Sengkang yang dimohonkan Banding tersebut:Bahwa dengan ditolaknya gugatan perlawanan Terdakwa Hj. Barliang dari tingkatPengadilan Negeri dan Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Makassarmembuktikan Terdakwa Hj. Barliang mengetahui bahwa sebelumnya tanah tersebut,telah digugat perdata dan selanjutnya membuat surat Sertifikat Hak Milik atas namaTerdakwa Hj.

Barliang dimana Sertifikat tersebut digunakan untuk melakukanperlawanan di Pengadian Negeri Sengkang dengan Putusan Nomor03/Pdt.Plw/2014/Pengadilan Negeri Sengkang antara Hj. Barliang (pelawan)Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 857 K/PID/2017melawan Laume, Arafah, Sumang, Lahang, Landeng, Sodding, Anto, Cuni, Basri,H. Santa, Drs.

Melleng (Termohon kasasi dahuluPenggugat/pembanding) tanggal 31 Maret 2011 yang telah dilegalisirsesuai dengan aslinya;ff. 1 (satu) Eksampler foto copy Putusan Pelawan Nomor03/Pdt.Plw/2014/PN.SKG antara Hj. Barlliang (pelawan) melawan LaUme, dkk (terlawan) tanggal 11 Juli 2014 yang telah dilegalisirsesuai dengan aslinya;Hal. 21 dari 31 hal. Put.

Putusan Nomor 1224 K/Pid.Sus.LH/2020 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu Nomor03/SKAU/DAN/2018, tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani olehASRIN selaku Kepala Desa Asemi Nunulai; 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasaldari Hutan Hak Nomor 0001, tanggal 11 April 2018 yang ditandatanganioleh ANTA selaku Pemilik Hutan Hak;Dipergunakan dalam perkara lain an. Terpidana ASRIN alias SILI binSALELU:;.

Putusan Nomor 1224 K/Pid.Sus.LH/2020 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu Nomor03/SKAU/DAN/2018, tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani olehASRIN selaku kepala Desa Asemi Nunulai; 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasaldari Hutan Hak Nomor 0001, tanggal 11 April 2018 yang ditandatanganioleh ANTA selaku pemilik hutan Hak;Dipergunakan dalam perkara an. Terpidana ASRIN alias SILI bin SALELU:6.

Putusan Nomor 1224 K/Pid.Sus.LH/2020 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu Nomor03/SKAU/DAN/2018, tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani olehASRIN selaku kepala Desa Asemi Nunulai: 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yangberasal dari Hutan Hak Nomor 0001, tanggal 11 April 2018 yangditandatangani oleh ANTA selaku pemilik hutan hak;Dipergunakan dalam perkara an. Terpidana ASRIN alias SILI binSALELU:5.

permohonan Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiPekanbaru dengan Putusan Nomor 95/PDT/2015/PT PBR tanggal 09September 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerlawan I/Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2915 kemudian terhadapnyaoleh Terlawan /Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor13/PdtK/2015/PN Bkn juncto Nomor 95/PDT/2015/PT PBR juncto Nomor03

wewenang, dan sudahseharusnya dibatalkan;Bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus1974, dengan tegas menyatakan Kalau obyek gugatan tidak jelas, makagugatan tidak dapat diterima;Judex Facti Salah Dalam Penerapan Hukum PembuktianBahwa mengenai bukti kepemilikan Pemohon Kasasi, telah PemohonKasasi buktikan dan telah diputus dengan putusan Mahkamah Agung RIyang berkekuatan hukum tetap Nomor 1811 K/PDT/2010 tanggal 07September 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor03

Desember 2007 yangdikeluarkan oleh Camat Tapung Nomor 764/SKGR/TP/2012 dan P2 berupakwitansi pembelian dari Rimsen Sihotang tanggal 09 Juli 2004, sementarabukti Surat Kepemilikan Terlawan Hj.Nurlaily (bukti T3 s/d T13) sudah diterbitkan pada 08 Agustus 2003 dengan arti kata kepemilikan Terlawansudah lebih dahulu;Bahwa berdasarkan bukti Terlawan yakni T2a (Putusan PN BangkinangNomor 26/Pdt.G/2008/PN Bkn antara Hj.Nurlaily sebagai Penggugatmelawan Rimsen Sihotang, dkk), T2b (Putusan PT Pekanbaru Nomor03

NURLAILY dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 95/PDT/2015/PT PBR tanggal 09September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor03/PDT/PLW/2014/PN Bkn tanggal 08 Januari 2015 serta Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yangkalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Wilayanh Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Timur (Tergugat), berupa Surat Keputusan Kepala KantorWilayanh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor03/Pbt/BPN.35/ 2017 tentang Pembatalan Sebagian Hak Guna BangunanNomor 2530/Kelurahan Semolowaru atas nama Nyonya Nanik Widjayadan Sebagian Hak Guna Bangunan Nomor 2531/Kelurahan SemolowaruAtas Nama Tjahjono Sutjipto, terletak di Kelurahan Semolowaru

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor03/Pbt/BPN.35/2017 tentang Pembatalan Sebagian Hak Guna BangunanNomor 2530/Kelurahan Semolowaru atas nama Nyonya Nanik Widjayadan sebagian Hak Guna Bangunan Nomor 2531/Kelurahan Semolowaruatas nama Tjahjono Sutjipto, terletak di Kelurahan Semolowaru,Halaman 2 dari 7 halaman.

KEPUTUSAN KAKANWIL BPN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR03/PBT/BPN.32.MP.01.03/2019 YANG MENJADI OBJEK SENGKETABERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ; YANG MENJADI PEMOHON TERHADAP TERBITNYA KEPUTUSAN 10.KAKANWIL BPN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR03/PBT/BPN.32.MP.01.03/2019 TIDAK MEMPUNYAI LEGAL 10.STANDING 10.Bahwa, Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 yang menjadi

Pemerintah an 22022 n en nn nnn nn ene ne nnn nen nn nnn nnnnnnenneenens16.Bahwa, Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 bertentangan dengan asas kepastianhukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) jo.

Bahwa, selanjutnya Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 bertentangan pula dengan asaskecermatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandikarenakan: 2 222 nono nnn nnn nnn nn nnn nnn nn neea.

Tentunya hal ini sangat janggal dan aneh.Dan seharusnya, TERGUGAT menolak permohonan dimaksud.;> Karena TERGUGAT tetap mengabulkan surat permohonan dari H.Endang Mulyadi tersebut, maka jelaslah tindakan penerbitanKeputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 oleh TERGUGAT ITU MERUPAKANPERBUATAN YANG MELANGGAR ASAS KECERMATAN.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 tentang Pembatalan Hak Atas Tanah:1. Sertipikat Hak Milik No. 1434/Kalisuren terbit tanggal 14112007,Surat Ukur tanggal 11092007 No. 145/Kalisuren/2007 seluas4.689 m2 tercatat atas nama Ny. Magdalena Sihwijanti;2.

Bahwa sampai sekarang Izin Usaha Industri Nomor03/DJINP/D.IV/IIUVNON.PMAPMDN//96 tanggal 5 Januari 1996 masihtetap dipergunakan oleh Tergugat (PT.PEPHARIN' RIA) untukmemproduksi minuman keras padahal Tergugat dan Il sudah mengetahuibahwa prosedural untuk mendapatkan Izin Usaha Industri harus melaluiprosedural yang baku dan benar, bukan seperti prosedural Izin UsahaIndustri atas nama Tergugat (PT.RPEPHARIN RIA) ;.

Menteri PerindustrianRepublik Indonesia ;Halaman 9 dari 52 Halaman dalam perkara perdata No:110/PDT/2015/PT.Mdn23.24.25.26.Bahwa akibat dari pada penggabungan yang dilakukan oleh AlmarhumFENLY SUSANTO dahulu dari lzin Usaha Industri Nomor : 229/KanwilO2/IUT/AVXIV1 989 menjadi Izin Usaha Industri Nomor03/DJINP/D.IV/IUVNON.PMAPMDN/V96 atas nama PT.PEPHARIN RIAjelas telah merugikan kepada PenggugatPenggugat karena tanpa IzinUsaha Industri Nomor : 229/KanwilO2/IUT/AVXI/1989 tanggal 29 Desember1989 tidak

Menyatakan demi hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat dan Ilyang menggunakan Izin Usaha Industri Nomor03/DJINP/D.IV/IUYNON.PMAPMDN/V96 tanggal 5 Januari 1996 sebagailandasan operasional usaha Tergugat adalah tindakan dan perbuatanHalaman 14 dari 52 Halaman dalam perkara perdata No:110/PDT/2015/PT.Mdnmelawan hukum, karena proses penerbitannya melalui prosedural yangtidak benar atau adanya kebohongan ;5.

Menyatakan demi hukum Izin Usaha Industri Nomor03/DJINP/D.IV/IUYNON.PMAPMDN/V96 tanggal 5 Januari 1996 atas namaPT.PEPHARIN RIA adalah dinyatakan tidak sah atau cacat hukum atausetidaktidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;6. Menyatakan demi hukum Izin Usaha Industri milik PenggugatPenggugatatas nama PT.INTI SARI BUMI dengan Nomor34/1/IU/PMDN/INDUSTRI/2010 tanggal 30 April 2010 jo.

Maka seluruh suratsurat sehubungandengan jualbeli Izin Usaha tersebut berada pada Kiat Sun (Tergugat Ill).Dengan demikian, penggabungan Izin Usaha Industri Nomor229/Kanwil02/IUT/AVXIV1989 tanggal 29 Desember 1989 dengan SuratKeputusan Nomor : 138/DJAVIUT1/NON PMAPMDN/V/1993 tanggal 29Mei 1993 menjadi Izin Usaha Industri Nomor03/DJIN/D.IVIUI/Non.PMAPMDN/96 tanggal 5 Januari 1996 atasnama PT.PEPHARIN RIA (Tergugat !)

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon danPemohon Il yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanKandangserang Kabupaten Pekalongan, Nomor03/Kua.11.26.05/DN/PW.01/01/2019, tanggal 18 Januari 2019, fotokopibukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.3;4.

dengan perubahan namapara Pemohon tersebut;Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan buktibuktilagi dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalamsemua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas, yakni permohonan perubahan nama Pemohonyang tertulis dalam ODuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor03

semestinya tidakditemukan perbedaan antara satu dengan lainya,Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan pertimbangansebagaimana tersebut di atas Majlis Hakim berpendapat, permohonanPemohon telah beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan namadimaksud adalah perubahan nama Pemohon IXXXXX menjadi XXXXXdannamaayah Pemohon II XXXXX menjadi XXXXxXberkaitan dengan biodata pernikahan,sebagaimana termaktub di dalamDuplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor03

.: 181/4684/B.2 tertanggal 10Oktober 2005 ; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut: Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu Nomor : 03/Pen/2005/PTUN BKLtanggal 27 September 2005 tentang Penunjukan MajelisHakim; eee er ee eeeTelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:03/Pen P.Pers/2005/PTUNBKL tanggal 27 September 2005tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor03/Pen HS/2005/PTUN BKL tanggal

7 Oktober 2005tentang Hari dan tanggal Persidangan;Telah mendengarkan, kedua belah pihak yangberperkara ; Telah memeriksa surat surat bukti dan mendengarkanketerangan saksi saksi dimukaPersidangan; wr eee ee ee eee eee eee eee TENTANG DUDUKNYAPERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukangugatan tertanggal 12 September 2005, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu padatanggal 12 September 2005 dalam register perkara Nomor03/G.TUN/2005/PTUNBKL ~ dan gugatan tersebut

Halaman 4 dari 8 halamanMenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan' tersebut makapermohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya patut dikabulkanberdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 RV;Menimbang bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

memintapersetujuan lagi pula Termohon tidak pernah hadir maka pencabutan tersebuttidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon karena tidak merugikaneaMenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan' tersebut makapermohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya patut dikabulkanberdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 RV;Menimbang bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor03

Pky, telahmengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkanperkawinan secara agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat OrelKondosapat Klasis Tobadak Raya, dengan Surat Nikah Nomor03/JO/BPMK.TR.23/13 pada tanggal 23 Oktober 2013;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, ParaPemohon telah mengajukan bukti berupa suratsurat sebagai berikut :Foto copy Biodata Penduduk WNI atas nama Pemohon dengan NIK7601070709890001 tertanggal

22 Oktober 2014, diberi tanda P.I;Foto copy Biodata Penduduk WNI atas nama Pemohon II dengan NIK7601074601930001 tertanggal 09 November 2015, diberi tanda P.II;Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor03/JO/BPMK.TR.23/13, diberi tanda P.III;Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon dengan No.76010722101440003 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2015, diberitanda P.IV;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat tersebut telah dicocokkan denganaslinya dan diberi materai

Kabupaten Sarolangun c/qSekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13, beralamatDesa Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai, KabupatenSarolangun ;Selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding III semula sebagai TurutTergugat III ;Pengadilan Tinggi Jambi ;Telah membaca berkas' perkara dan surat surat yangberhubungan dengan perkara ini ;Tentang Duduk Perkara ;Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentanghal yang tercantum dalam turunan resmi putusan PengadilanNegeri Sarolangun tanggal 10 September 2009 Nomor03

putusan Pengadilan Negeri Sarolanguntanggal 10 September 2009 Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.SrIinharus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding berada dipihakyang kalah, maka ia harus~ dihukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasal pasal dari Undang Undangyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI eee Menerima permohonan banding dari Pembanding I /semula Turut Tergugat IV dan Pembanding II / SemulaTergugat ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor03

dahuluselaku Tergugat dan Termohon Eksekusi;Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawananterhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Solok pada pokoknya atas dalildalil: Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor03

Pengadilan Negeri Solok memutus perkara tersebutdengan mengatakan kalau Terlawan II telah melakukan perbuatan ingkarjanji sedangkan Edisnal termasuk orang yang harus dimintai pertanggungjawabnya dalam pembangunan ruko tersebut;Bahwa Pelawan selaku yang berhak atas objek perkara perdata Nomor03/Pdt.G/2008PN Slk., yang akan dilaksanakan eksekusi, yang akanmenimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi Pelawan karena hilangnyaHalaman 3 dari 20 hal. Put.

Nomor 1255 K/Pdt/201511.12.13.Bahwa Pelawan selaku istri Terlawan Il, dalam pemecahan sertifikat atasbangunan ruko tersebut adalah atas seizin dan persetujuan Terlawanmaka oleh sebab itu Pelawan adalah selaku pemilik atas tanah rukotersebut dengan tidak ikut Pelawan dalam perkara perdata Nomor03/Pdt.G/2008PN Slk., secara hukum subjek gugatan perdata yang akandieksekusi lelang oleh Pengadilan Negeri Solok merupakan kekurangansubjek maka oleh sebab itu gugatan perdata Nomor 03/Pdt.G/2008/PNSlk., secara

Nomor 1255 K/Pdt/201510.11.12.13.Menyatakan Pelawan adalah merupakan istri dari Terlawan Il (lskakIskandar BRS, B.E. dan objek perkara adalah merupakan harta bersamaantara Pelawan dengan Terlawan II;Menyatakan objek perlawanan Pelawan adalah berasal dari harta Hak MilikBersama yang didapat selama dalam perkawinan antara Pelawan denganTerlawan II;Menyatakan penundaan pelaksanaan isi putusan perkara perdata Nomor03/Pdt.G/2008/PN Slk., adalah sah sampai perkara perlawanan inimempunyai kekuatan hukum

2008/PN Slk., yang akan dilaksanakaneksekusinya sama sekali tidak dijadikan selaku pihak dan para pihaksedangkan Penggugat (Terlawan ) sangat mengetahui keberadaanPelawan selaku istri dari Tergugat dalam perkara tersebut, makaberdasarkan alasan tersebut maka sudah cukup beralasan hukum untukmembatalkan Putusan Nomor 22/Pdt.Plw/2012PN Slk., yangdimohonkan banding tersebut;Bahwa mengenai Perjanjian Mendirikan Bangunan Ruko tanggal 24 Juni2004, Nomor 268 yang merupakan dasar gugatan perkara perdata Nomor03

/PDT/2015 /PT PDGTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa ParaPenggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formaL dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca danmemeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara dan Berita Acarapersidangan dan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor03

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor03/Pdt.G/2014/PN.PP tangal 17 Desember 2014 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

Membebankan biaya perkara kepadapara terdakwa masing masingsebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)Akta permintaan banding dari Jaksa PenuntutUmum ittanggal 16 Januari 2009 Nomor03/Akta.Pid/2009/PN.LBT yang di buat oleh ADNANUSMAN, SH Panitera/Sekretaris PengadilanNegeri Limboto di Limboto, telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusanPengadilan...Pengadilan Negeri Limboto tanggal 13 Januari2009 Nomor 300/Pid.B/2008/PN.LbtAkta pemberitahuan permintaan bandingkepada Terdakwa I.

NASIR SUNGE tanggal 19 Januari2009 Nomor03/Akta.Pid/2009/PN.LBT ; V.

(Paralegal), yang kesemuanya AdvokatPengacara sertaParalegal yang beralamat Dikantor LEMBAGA BANTUANHUKUM WAHANA KEADILAN POHUWATO, BadanHukum Kemenkumham Nomor AHU0000837.AH.07.TAHUN 2018 Alamat : Jalan Trans Sulawesi, DusunBulalo Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa KabupatenPohuwato Provinsi Gorontalo, dalam hal ini mewakilikepentingan hukum pemberi kuasa, baik untuk dapatbertindak bersamasama maupun sendirisendirisebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor03/skk.pdt.pa/lbh.wkp/VIII/2019 Tertanggal 14

No. 210/Pdt.G/2019/PA.Msasebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor03/skk.pdt.pa/lbh.wkp/VIII/2019 Tertanggal 14 Juli 2019sebagai Kuasa Hukum Penggugat, Untuk selanjutnyadisebut sebagai : PIHAK PERTAMA.XXXXXXXX, NO.KTP : 7504060101840001, Umur 35 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Petani, Beralamat Di Desa Manawa KecamatanPatilanggio, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Untukselanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA.Bahwa pihak pertama dan pihak kedua menyatakan telah sepakat dan bersediauntuk mengakhiri sengketa

Bahwa Tergugat Ivan Doli Gultom bertindak untuk dan atas namaperseroan selaku Direktur Utama yang permohonannya telah dikabulkanoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penetapan Nomor03/Pdt.P/RUPS/PN.Jkt.Tim tanggal 29 September 2011 telahmelaksanakan RUPSLB Ketiga tanggal 12 Oktober 2011, denganPenetapan tersebut Tergugat telah mengkukuhkan dirinya selaku DirekturUtama tanpa dipilih kembali melalui hasil RUPS yang sah berarti merekayang duduk pada Kepengurusan periode 2005 s/d 2008 telah diaktifkankembali

President Taksi, sehingga dalam Permohonan Nomor03/PdtP/RUPS/2011/PN.Jkt.Tlm Terbanding semula Tergugat tidakmempunyai legalitas sebagai Pemohon, maka Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 29September 2011 cacat hukum; Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dasar hukumsebagai syarat formal atas gugatan yang diajukan oleh Para Pembandingsemula Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3)UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 beserta

Pertama menyatakangugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima,didasarkan pada alasan Para Pembanding semula Para Penggugat kelirudalam melakukan upaya hukum, karena dalam perkara perdataPermohonan Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim Para Pembandingsemula Para Penggugat dilibatkan sebagai pihak Termohon dan telahhadir dalam persidangan perkara Permohonan tersebut, sehingga ParaPembanding semula Para Penggugat telah mengetahui adanyaPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor03

/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 23 September 2011, makakalau Para Pembanding semula Para Penggugat merasa dirugikandengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor03/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 23 September 2011, upayahukum yang dapat dilakukan oleh Para Pembanding semula ParaPenggugat adalah mengajukan permintaan pembatalan PenetapanPengadian Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim ke Mahkamah Agung, bukan mengajukanGugatan Perdata biasa;Menimbang, bahwa

uraianuraian tersebut di atas jelas Judex Factisebagai hakim banding telah keliru menyetujui pertimbangan hakimpertama yang tidak memeriksa fakta atau peristiwa yangdipersengketakan oleh Pemohon dan Termohon;Bahwa perlu kami jelaskan kembali, akibat dari diterima TermohonKasasi dalam permohonannya untuk RUPS LB ketiga berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim,Termohon Kasasi atas kewenangannya tanpa persetujuan pemegangsaham melalui RUPS LB telah mengeluarkan pengumuman Nomor03

No. 2398 K/Pid.Sus/2015lampirandalam pengajuan pembiayaan kepada Bank Muamalat IndonesiaCabang Pontianak, selanjutnya antara tanggal 23 Maret 2005sampai dengantanggal 1 April 2005 Terdakwa membuat 37 (tiga puluh tujuh) SPK yaitusebagai berikut :1.10.11.Surat Perintah Kerja Pengadaan Peralatan Komputer dan Jaringan Nomor18/SPK/PKP/PTK/II/2005 tanggal 23 Maret 2005 yang dikeluarkan olehPemerintah Kota Pontianak;Surat Perintah Kerja Pengadaan Peralatan Komputer dan Jaringan Nomor03/SPK/SMAN1/DPN/III

No. 2398 K/Pid.Sus/201512.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Surat Perintah Kerja Pengadaan Peralatan Komputer dan Jaringan Nomor05/SPK/SMPN2/DPN/IV/2005 tanggal 1 April 2005 yang dikeluarkan olehSMPN 2 Pontianak;Surat Perintah Kerja Pengadaan Peralatan Komputer dan Jaringan Nomor04/SPK/SMPN3/DPN/IV/2005 tanggal 1 April 2005 yang dikeluarkan olehSMPN 3 Pontianak;Surat Perintah Kerja Pengadaan Peralatan Komputer dan Jaringan Nomor03/SPK/SMPN4/DPN/IV/2005 tanggal 1 April 2005 yang dikeluarkan olehSMPN

/SPK/SMPN8/DPN/IV/2005 tanggal 1 April 2005 yang dikeluarkan olehSMPN 8 Pontianak;Surat Perintah Kerja Pengadaan Peralatan Komputer dan Jaringan Nomor02/SPK/SMPN9/DPN/IV/2005 tanggal 1 April 2005 yang dikeluarkan olehSMPN 9 Pontianak;Surat Perintah Kerja Pengadaan Peralatan Komputer dan Jaringan Nomor03/SPK/SMPN10/DPN/IV/2005 tanggal 1 April 2005 yang dikeluarkan olehSMPN 10 Pontianak;Surat Perintah Kerja Pengadaan Peralatan Komputer dan Jaringan Nomor06/SPK/SMPN11/DPN/IV/2005 tanggal 1 April 2005

16 Pontianak;Surat Perintah Kerja Pengadaan Peralatan Komputer dan Jaringan Nomor03/SPK/SMPN17/DPN/IV/2005 tanggal 1 April 2005 yang dikeluarkan olehSMPN 17 Pontianak;Surat Perintah Kerja Pengadaan Peralatan Komputer dan Jaringan Nomor04/SPK/SMPN18/DPN/IV/2005 tanggal 1 April 2005 yang dikeluarkan olehSMPN 18 Pontianak;Surat Perintah Kerja Pengadaan Peralatan Komputer dan Jaringan Nomor06/SPK/SMPN19/DPNIIV/2005 tanggal 1 April 2005 yang dikeluarkan olehSMPN 19 Pontianak;Surat Perintah Kerja Pengadaan

Surat Perintah Kerja Pengadaan Peralatan Komputer dan Jaringan Nomor03/SPK/SMKN5/DPN/III/2005 tanggal 28 Maret 2005 yang dikeluarkanoleh SMKN 5 Pontianak;37.