Hasil nilai ujian tidak disserahkan langsung oleh Tim seleksi dan tidak terinci juga tidak perdesa dan tidak adanya rangkingsesuai Perda No. 1 Tahun 2018;d. Banyak temuan kesalahan yaitu adanya nama, nomor, danformasi peserta yang sama akan tetapi hasil nilai ujiannyaberbeda; e. Tidak adanya berita acara yang legalitas resmi tentangpenetapan hasil nilai yakni tidak ada Kop Surat atau logo UI dantidak adanya tanda tangan penanggungjawab dan stempelUniversitas Indonesia;f.

AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 Melalui Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hal ini berdasarkanPeraturan Bupati Karawang No. 14 tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentangTata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa diKabupaten Karawang, Lampiran Besaran Dana Desa di KabupatenKarawang tahun anggaran 2016 dengan besaran dana yang diperoleh olehDesa Keriajaya yakni sebagal Den Kut * =a nmnemmnnennnnnnmemnmnnnnnnmenannnnenn Pagu DanaDesa perDesa

Tahap IlHalaman 26 dari 88 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Desa perDesa Penyertaan PendidikanInfrastruktur Infrastruktur Modal & Perencanaan(60%) (15%) BUMDes Kesehatan (5%)UEP (15%) 710.266.000 426.159.600 106.539.900 35.523.300 106.539.900 35.513.300 > Bahwa Dana Desa tahap yakni sebesar Rp. 426.159.600, (empat ratusjuta dua puluh enam juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratusrupiah) diperuntukkan untuk pembangunan turap saluran air yang terletak diDusun Krajan dan Dusun Jatiboros

Banten Nomor : 18FTAHUN 2008tanggal 08 Maret 2008, tenntang Penunjukkan KoordinatorPelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Prov.Banten TA.2008 . 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah PerDesa Kab.Pandeglang Propinsi Jawa Barat ( Buku A ) Jilid danjilid Il dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal : 3091980 NO.YDL.

/KU/17/46/ 80Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform . 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah PerDesa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat ( Buku A ) Jdilid dan jilid Ildikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun1980/1981 $S.P.D.1L.K Tanggal: 3091980 NO.YDL./KU/17/46/80Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform .

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria BaliNomor : A.12/18/A/Agr/Bd tanggal 30 Juli 1964 yang telah dilakukanpengecekan dalam buku tanah perdesa pada halaman 91 nomor urut 3menyebutkan bahwa penerima tanah redistribusi adalah atas nama Wayan Gendjir Pipil No. 742, Persil 293 Klas III Luas 0,75 Ha terletak diDesaKerobokan ; 22722 2222 n nnn nnn nn nnn nn nnn3.

tanah hak yang bersangkutan;Bahwa prosedur penerbitan suatu sertifikat hak milikadalah diawali adanya alas hak, kemudian dilakukanpengukuran untuk mendapatkan data fisik berupa letak,batas dan luas yang dituangkan dalam Surat ukur,selanjutnya diterbitkan penetapan oleh pejabatberwenang, kemudian data ffisik dan data yuridistersebut didaftarkan dalam buku tanah dan sebagaibukti hak diterbitkan sertifikat;Bahwa isi sertifikat dan buku tanah harus sama diKantor BPN, pemberian nomor sertifikat dibuat perdesa

Pengajuan Mingguan Proyek BMTulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N. 47.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BMTulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N. 48.1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagungtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2018; 49.1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi KabupatenTulungagung; 50. 1 (Satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suaraSAHTO Perdesa

Pengajuan Mingguan Proyek BMTulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N. 47.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BMTulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N. 48.1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagungtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2018; 49.1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi KabupatenTulungagung; 50.1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suaraSAHTO Perdesa

Antarapanitia dan kepala desa ada ketidaksamaan, kepala desa meminta pemilihandilakukan 11 perdusun, sementara panitia meminta 11 perdesa;Bahwa yang mengusulkan penambahan dana Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) adalah kepala desa dengan sistem pemilihan dilakukan oleh masingmasing kepala keluarga.

Settabe dengan batasbatas tanah sebelahUtara tanah darat Saudi, Sebelah Timur tanah Darat Mappiare, sebelahselatan Tanah darat Ansar dan sebelah Barat tanah darat Tikka, danpenentuan kedua persil tersebut berdasarkan DHKP (Daftar HimpunanKetetapan Pajak)yang merupakan daftar yang memuat data nama wajibpajak, letak obyek Pajak, NOP, besar serta pembayaran Pajak terhutangyang dibuat perdesa/kelurahan;Sementara Persil 38 letak obyek Pajak sebagai obyek sengketa a quoterletak disalometti desa TaboTabo

Untukmenggandakan software hanya memerlukan biaya Rp.5.000, denganrincian harga compact disc (CD) Rp.2.500, dan jasa penggandaanRp.2.500,, dinubungkan dengan kenyataannya berdasarkan faktafaktayang terungkap di persidangan bahwa harga software sama di seluruhDesa (269 Desa) sesuai dengan SPK yaitu sebesar Rp.29.400.000, perDesa.

.12.750.600.000, (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta enamratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwaTerdakwa membagibagikan keuntungan dari penggelembungan hargapengadaan program SIMPEMDES kepada: PROBO YULASTOROsebesar Rp.300 juta, saksi DANGIR MULYADI sebesar Rp.150 juta,saksi SUYATMO sebesar Rp.125 juta, saksi RUJIMANTO sebesarRp.1,5 Milyar, setiap Kecamatan (untuk Camat, Panitia Pengadaan, danBadan Pemeriksa Pekerjaan) masingmasing sebesar Rp.1,5 juta perDesa

Desa Sekabupaten DemakMelakukan Audensi Di Gedung DPRD Dengan Anggota Dewan DiHadiri Para Camat Dan Dari Pihak Pemda Diwakili Oleh AsistenPemerintahan Yang Menghansilkan Pansus Hak Angket DPRDTentang Pilperades 2018 Yang Banyak Masalah Antara lain: Banyak Kejanggalan Dan Indikasi Pelanggaran Yang TidakSesuai Perda No: 1 Tahun 2018; Penandatangan MoU Tidak Bersamaan Antara TimSeleksi,Pemdes Dan Pihak Ketiga ( Ul ); Hasil Nilai Ujian Tidak Diserahkan Langsung Oleh TimSeleksi, Tidak Terinci, Tidak Perdesa

Bukti T6Daftar Isian 207 Nomor Hak: M.145, Gambar Situasi Nomor:1853/1995 tanggal 22 November 1995 (fotokopi sesuai denganasli);Daftar Himpunan Ketetapan Pokok Dan Pembayaran Ipeda PerDesa Desa Tangkil Sari Kecamatan Cimanggu KabupatenPandeglang tanggal 1 April 1986 (fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPandeglang Nomor: 01/SUKET28.02/XI/2021 (fotokopi sesuaidengan asili);Bahwa, untuk menguatkan dailildalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensitelah mengajukan

April 2018 oleh estimator ARIK N.47. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BMTulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N.A8. 1 (Satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201849. 1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten Halaman 17 dari 90 Perkara Nomor 14/PID.SUSTPK/2019/PT SBY Tulungagung 50.1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suaraSAHTO Perdesa

Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BMTulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N. 47.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BMTulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N. 48.1 (Satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 49.1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi KabupatenTulungagung 50.1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suaraSAHTO Perdesa

Hasil nilai ujian tidak diserahkan langsung oleh timseleksi dan tidak terinci, juga tidak perdesa dan tidakadanya rangking sesuai perda No. 1 tahun 2018:;d. Banyak temuan kesalahan yaitu adanya nama,nomor dan formasi peserta yang sama akan tetapi hasilnilai ujiannya berbeda.e. Tidak adanya berita acara yang legalitas resmitentang penetapan hasil nilai yakni tidak ada Kop Suratatau logo UI dan tidak adanya tanda tangan penanggungjawab dan stempel UniversitasIndonesia; f.

Rekapitulasi Pengajuan MingguanProyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 olehestimator Arik N. 47.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan MingguanProyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 olehestimator Arik N. 48.1 (satu) buah buku Peraturan Daerah KabupatenTulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2018. 49.1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa KonstruksiKabupaten Tulungagung. 50.1 (satu) bundle dokumen dalam map plastic urutanperolehan suara Sahto Perdesa

sudah ada daftar yang dibuat;Bahwa kalau ada yang mengingkari jumlah uang yang telah disetorkanmaka tetap berpatokan pada daftar yang sudah ditanda tangani;Bahwa seharusnya Saksi berangkat pada tanggal 10 Juli 2019 namunsemuanya tidak jadi berangkat untuk yang sudah setor dana Bimtek,namun untuk yang lain Saksi tidak tahu;Bahwa jumlah desa di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 173 Desa danjumlah keluarahan ada 2 sehingga jumlahnya 175 Desa/Kelurahan;Bahwa Saksi tidak tahu berapa dana yang disetorkan perdesa

Bukti T1 Foto Copy Kutipan SuratKeputusan Kepala InspeksiAgraria Djawa Barattanggal 31 Desember 1964Nomor 205 D/VIII54/1964; Bukti T2aFoto Copy Tandapenyetoran kolektif ke BankKoperasi Tani dan NelayanKantor Besar TjabangBogor tanggal 26 Agustus1965; Bukti T2bFoto Copy Tandapenyetoran kolektif ke BankKoperasi Tani dan NelayanKantor Besar TjabangBogor tanggal 1 September1965; Bukti T3Foto Copy BukuPengelompokanPenerimaan Tanah PerDesa Kabupaten BogorJawa Barat tanggal 30September 1980; Bukti T4 Foto

PulauMorotai, Tanggal 30 November 2017.31) 1 (Satu) Rangkap Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 01 Tahun2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana DesaSetiap Desa Kabupaten Pulau Morotai T.A 2017;32) 1 (Satu) Rangkap Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 02 Tahun2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Desa PerDesa di Kabupaten Pulau Morotai;33) 1 (Satu) Rangkap Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 28 Tahun2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian

Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 1Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana DesaSetiap Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Januari2017, Desa Bido, memperoleh Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBNsebesar Rp.802.350. 783, (delapan ratus dua juta tiga ratus lima pulu ribu tujuhratus delapan puluh tiga rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 2Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Desa perDesa

Hasil nilai ujian tidak diserahkan langsung oleh timseleksi dan tidak terinci, juga tidak perdesa dan tidakadanya rangking sesuai perda No. 1 Tahun 2018;d. Banyak temuan kesalahan yaitu adanya nama,nomor dan formasi peserta yang sama akan tetapi hasilnilal ujiannyaberbeda. 22 ne nnn ne ne nn ne neee. Tidak adanya berita acara yang legalitas resmitentang penetapan hasil nilai yakni tidak ada Kop Suratatau logo UI dan tidak adanya tanda tangan penanggungjawab dan stempel UniversitasIndonesia;f.

karena terjadi pemekaranDesa dari sebelumnya letak tanah di Desa Bahagia sekarang menjadi DesaKebalen sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Kebalen No.1 1/SK/TX/2009tanggal 29 September 2009, sehingga untuk terciptanya tertibadministrasi pertanahan Sertipikat Hak Milik No.68/Desa Bahagia harusdisesuaikan dengan nama letak desa sekarang yaitu Desa Kebalen,untuk itu perludilaksanakan penggantian blangko sertipikatnya dan nomor haknya,karena sistimpenomoran hak sertipikat di BPN mengikuti nomor perdesa

kepadamasingmasing Desa sebelum pengajuan amprah alokasi dana desa (ADD).Bahwa dana alokasi desa (ADD) yang diterima masingmasing Desajumlahnya tidak sama dan dapat saya jelaskan dari besar nominal danaADD per tahun pertama sebesar 60% dibagi rata masingmasing Desadisebut alokasi dana desa minimum (ADDM) kemudian sebesar 40% dibagisecara proposional sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat25kemiskinan dan tingkat kesulitan wilayah disebut alokasi dana desaproporsional (ADDP) sehingga perdesa

mencatat mengenaipenerimaan dan penggunaan dana ADD yang diterima desa Tulkup padatahun 2014 pada buku kas harian bendahara dan setahu saya dana ADDyang di terima desa Tulikup tahun 2014 sumbernya adalah dari APBD Kab.Gianyar tahun anggaran 2014.Bahwa proses perolehan dana ADD kepada Desa Tulikup dapat sayajelaskan bahwa berawal dari diterimanya peraturan Bupati Gianyar Nomor68 tahun 2013 tentang pemberian alokasi dana desa kepada pemerintaandesa, dalam lampiran tersebut mencantumkan alokasi dana perdesa