Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.

Padatahun 1963 ada peristiwa pembagian tanah negara kepada masyarakat tidakmampu sebagaimana amanat PP. 224 Tahun 1961.Kepada seorang warga masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkanjatah pembagian tanah redistribusi oleh Panitia Land Reform, disyaratkan harusmemenuhi kewajiban atau melakukan halhal sebagai berikut :a. Petani yang mendapatkan hak atas tanah pembagian,wajib membayar gantirugi kepada negara Cq. Pemerentah daerah Cq. Panitia Land Reform ;b.

Begitu juga isteri/ jandanya yakni BINTA Ina Rae dan anaknya/penggugat tidak sama sekali mengerjakan tanah sengjeta sampai bertahuntahun;Dengan keadaan tanah sengketa yang demikian, juga janda dan anaknya tidakmembayar ganti rugi,tidak menjadi anggota koperasi tani, tidak bayar pajak,Panitia Land Reform Kabupaten Bima masih memberi toleransi kepadajandanya yakni BINTA Ina Rae alias Ina Ru bersama anaknya yakni penggugat untuk tetap memenuhi kewajibankewajiban tersebut diatas,mengingat alm.

Panitia Land Reform , yakni denganjalan meminta bantuan tergugat untuk mengurus dan memenuhi semuakewajiban yang disyaratkan tersebut diatas dengan perjanjian, tanah obyeksengketa akan dialihkan kepada tergugat dengan jalan jualbeli lepas ;Bahwa dengan itu, tergugat bersedia dan tergugat telah mengurus sertamemenuhi semua kewajiban An. Alm.

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.

Agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbuldibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasalpasal dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan danPenetapan Nomor31/Pdt.P/2018/PN MlHal.6dari 12atau peristiwa penting Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan

Atas lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai denganhakekat dan etika yang di junjung tinggi oleh manusia dan Negara ;3.Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial(Sociati reform) lebih efektif ;4.Agar Hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau ,dan mengayomi segenap anggotamasyarakat ,dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut maka Pengadilan Negeri memberi ijindan memerintahkan Instansi Pelaksana

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.

Banyak warga masyarakat, khususnya wargaDesa Rupe yang tidak mampu, mendapat tanah reditribusi pemerintahmelalui panitia Land Reform pada tahun 1970 ;Bahwa bagi warga masyarakat yang mendapatkan tanah redistribusidimaksud, seperti almarhum MUHTAR Ama JAI Dkk, diwajibkan untukmembayar ganti rugi kepada pemerintah cq. Panitia Land Reform dalamjangka waktu 2 s/d 3 tahun. Syarat lain, wajib mengerjakan tanah tersebutsecara produktif berturutturut selama minimal 2 tahun.

Bila syarat utama yakni membayar ganti rugipada pemerintah dan mengerjakan tanah secara produktif minimal 2 tahun,tidak dapat dipenuhi oleh warga penerima tanah redistribusi itu, maka tanahakan diambil kembali oleh panitia Land Reform dan akan diberikan ataudialinkan kepada warga yang lain;Bahwa MUHTAR Ama JAI alias MUHTAR Bin SALEH atau ahli warisnya,pada tahun 1973 sampai 1974, tidak mampu membayar ganti rugi atastanah seluas 50 are termasuk didalamnya tanah sengketa padapemerintah ;Bahwa karena

Djen semasa hidupnya memiliki beberapa orang anak danpada saat Land reform kelebihan kepemilikan tanah dibagikankebebrapa orang salah satunya diberikan pada anaknya M. MUFTISurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur di Surabayatanggal 19 September 1964 Nomor I/Agr/005/X1/101/III atas nama13MOEKTI (yang seharusnya ditulis M.

Makaberdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban16TanahTanah Obyek Redistribusi Land Reform pada MemutuskanMenetapkan Diktum Pertama : Suratsurat Keputusan RedistribusiTanah Obyek Landreform/Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah,Yang.....yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahunlampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalamSurat Keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dantidak berlaku lagi;

Djen yang sedangbersengketa di Pengadilan Agama Sidoarjo demikian pula telah dijatuhBeslag terhadap obyek dimaksud dan lagi pula berdasarkanKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban TanahTanahObyek Redistribusi Land Reform pada Memutuskan MenetapkanDiktum Pertama : Suratsurat Keputusan Redistribusi Tanah ObyekLandreform/Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, yang penerimaredistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhikewajiban

diubah dengan UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004, telah disebutkan antara lain, bahwa24dalam suatu kasus dimana pengaturan dasarnya mengikat badan /pejabat tata usaha Negara, dalam artian mengatur secara sangatterinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan badan / pejabat tatausaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan (dalam hal inidiatur secara ketat dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional nomor 11 Tahun 1997 Tentang PenertibanTanahTanah Obyek Redistribusi Land Reform

Atas lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai denganhakekat dan etika yang di junjung tinggi oleh manusia dan Negara ;3.Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial(Sociati reform) lebih efektif ;4.Agar Hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau ,dan mengayomi segenap anggotamasyarakat ,dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut maka Pengadilan Negeri memberi ijindan memerintahkan Instansi Pelaksana

Lebih lanjut dapatdinyatakan bahwa, pemilikan tanah yang melampaui batas sangatmerugikan kepentingan umum, dan karena itu negara RepublikIndonesia menentukan pengaturan tentang /and reform dengan dasarhukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 17Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang Undang RINomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan TanahTanah PartikelirJo.

Soeprapto, S.H., dalam bukunya yang berjudul: UndangUndang Pokok Agraria Dalam Praktik, yang diterbitkan olehUniversitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Halaman 122menyebutkan bahwa, Land reform berarti perombakan sistempenguasaan dan pemilikan tanah pertanian disesuaikan dengan bataskemampuan manusia untuk mengerjakan sendiri tanahnya, denganmemperhatikan keseimbangan antara tanah yang ada dan manusiayang membutuhkan.

Terkait dengan dasar hukum land reform diIndonesia, Rusmadi Murad, SH., M.H., dalam bukunya yang berjudul:Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan DalamPraktek, yang diterbitkan oleh Mandar Maju, Bandung, 2013, PadaHalaman 47 menyebutkan: Pasal 7 UUPA memuat asas bahwapemilikan/penguasaan atas tanah tidak tak terbatas, Pasal 10 UUPAmemuat asas bahwa setiap pemilik tanah harus menggarap/mengusahakan sendiri tanahnya dan Pasal 17 UUPA memuat asasbahwa Pemerintah mempunyai wewenang untuk

Nomor 1435 k/Pdt/20141.2.menyebutkan: Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 memuat asasasas land reform, yaitu: a) asas penghapusan tuantuan tanah besarsebagaimana dimuat dalam Pasal 7 UUPA, b) asas pembatasan luasmaksimum dan/atau minimun tanah sebagaimana dimuat dalamPasal 17 UUPA, c) asas larangan pemerasan orang oleh orang lainsebagaimana dimuat dalam Pasal 11 UUPA dan d) asas kewajibanmengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif atas tanahpertanian;Bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum

Hendrik Kini M.Sc, terletak di Desa Manusak (dahuludikenal Desa Pukdale), Kecamatan Kupang Timur,Kabupaten Kupang ; "2=Bahwa berdasarkan posita gugatan dalam poin 5 Penggugatmenjelaskan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketadikuasai melalui warisan dari orang tua Penggugat yangbernama Cornelis Seubelan, yang mana Cornelis Seubelantelah mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1964sampai dengan tahun 2013 yang dibuktikan dengan suratland reform tanggal 30 Desember 1964, tanda setoran pajakbumi dan

termasuk didalamnya sehingga menurutpengakuan Penggugat merupakan tanah yang diperolehberdasarkan cara Warisan dari orang Tua Penggugat yangbernama Cornelis Seubelan, yang mana Cornelis Seubelantelan mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1964sampai dengan tahun 2013 yang dibuktikan dengan suratLand Reform tanggal 30 Desember 1964 dan tanda setoranPajak Bumi dan Bangunan, Sertifikat Hak Milik atas tanahNomor : 802 atas nama Jakob Seubelan, SH dan tidakpernah ada pihak lain yang mengklaim dan mengganggutanah

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.

pada pokoknya yaitu :1.2.3.4.Untuk menetapkan kepastian hukum dengan kedudukan yang jelas,. dansah bagi yang berkepentingan mengenai suatu perubahan nama sebagaiidentitas;Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesuai akhlak, dan etika yang dijunjung tinggi;Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat terutama dalam perubahan nama sebagaiidentitas resmi;Agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial( Sosial Reform

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.

pada pokoknya yaitu :1.2.3.4.Untuk menetapkan kepastian hukum dengan kedudukan yang jelas,. dansah bagi yang berkepentingan mengenai suatu perubahan nama sebagaiidentitas;Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesuai akhlak, dan etika yang dijunjung tinggi;Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat terutama dalam perubahan nama sebagaiidentitas resmi;Agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial( Sosial Reform

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.

Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesuai dengan ahlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat danNegara;oe Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.

Hlm. 367).Hal. 16 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.PyaLebih lanjut, Wolf Ladejinsky, ahli landreform yang diundang pemerintahJaman orde lama untuk mengkaji pelaksanaan land reform di Indonesiamenjabarkan bahwa reforma agraria (land reform) adalah sebagai tindakanyang meliputi seluruhnya atau sebagian besar dari unsureunsur sebagalberikut:1. Distribusi tanah kepada kaum tak bertanah serta pengaturanpembiayaan yang layak bagi pembeliaan tanah penyakapan.2.

(LadejinskyW, Agrarian Reform in Asia, Leiden, 1980.

Hal. 6 dalam SamunIsmaya, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013hal. 42).Dalam kesempatan lain Peter Dorneer menambahkan land reform dalamarti sempit menunjuk kepada tindakan untuk membagibagikan tanah bagikepentingan petani, sedangkan dalam arti lebih luas meliputi konsolidasidan registrasi di wilayahwilayah dimana berlaku hakhak dan kekuasantanah yang bersifat tradisional dan mengandung maksud land settlelmentdi atas tanahtanah yang baru.

Soeprapto, tujuan /and reform di Indonesia untukmembebaskan petani dan rakyat jelata dari bentukbentuk kolonialisme,imperialisme, feodalisme dan kapitalisme yang dijabarkan dalam:1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.2. Larangan kepemilikan tanah secara absente atau guntai.3. Redistribusi tanah.Hal. 17 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Pya31.4. Penebusan dan pengembalian tanah rakyat jelata yang digadaikan.5. Pengaturan bagi hasil pertanian.

(tanah redis) atau telahdiredistribusikan kepada petanipetani oleh Kantor Panitia Land Reform Tk.Il Lombok Tengah dalam hal ini kepada PENGGUGAT, Bahwasebagaimana kita ketahui bersama sasaran dari kebijakan pemerintahdalam bidang Reforma Agraria (landreform) tersebut adalah petanipetanibukannya sebuah instansi pemerintahan yang bernama PemerintahanDesa.Bahwa selain kebetulan, mungkin tanah obyek sengketa yang merupakantanah redis hasil program Panitia Land reform Daerah TK.

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under TheLaw Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View,IIU Law Journal, Vol.