Saya tegaskankembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikanke tempat S@MUIQ; 222 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn neeBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleid regel); 722 2nn none nnnn nn nn nnn nnn neBahwa peraturan kebijakan (beleid rege/) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.

Padahal, SKB merupakan regulasinya di luar PerundangUndangan; Bahwa pemberhentian sebagai PNS adalah persoalan hukum administrasi tidakdapat digabungkan dengan hukum pidana; Bahwa kenapa sepanjang tindakan yang dilakukan tidak bertentangan denganparaturan perundangundangan, maka PPK atau Sekda tidak perlu takut; Bahwa sifat SKB 3 Menteri adalah peraturan kebijakan (beleid regel); Bahwa UndangUndang Lembaga Pemasyarakatan setara dengan UndangUndang ASN; 22222 2 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn

Harus dilihat adalah tindakanya terjadipada saat diberlakukan hukuman yang mana, UndangUndang yang terbitsetelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yang bersangkutan; Bahwa sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahan sebuahasas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika diatur dalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadi peraturan; Bahwa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel, karenadiskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu

Bahwa Pengadilan Tinggi tersebut tidak mengadili segala bagian tuntutansebagaimana bunyi pasal 178 ayat (1) dan (2) dari H.R yang merupakan"regel van het obyektieve recht, yaitu tuntutan Pemohon kasasi padagugatan Rekonpensi juga tidak dipertimbangkan dengan tidakmempergunakan kaidahkaidah hukum berdasarkan tuntutan, sehinggadengan demikian Pengadilan seharusnya memberikan putusan secara nyatadari tiaptiap tuntutan itu;Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 499 K/Pdt/2008.

Saya tegaskan kembali, jika seorang telah menjalanipemasyarakatan dia harus dikembalikan ke tempat Semula;Bahwa Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan (beleid regel);Bahwa peraturan kebijakan (beleid regel) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.

Harus dilihat adalah tindakanya terjadipada saat diberlakukan hukuman yang mana, UndangUndang yang terbitsetelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yang bersangkutan;Bahwa sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahan sebuahasas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika di atur dalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadi peraturan;Bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel,karena diskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu

Selain itupemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam ataumerendahkan martabat kemanusiaanTerdakwa, melainkan pemindanaan yangdijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya sertadapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel) yangdidakwakan kepada terdakwa dalam pertimbangan unsurunsur dakwaan, MajelisHakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan mengenai lamanyahukuman penjatuhan hukuman

Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang membangunrumah baik rumah permanen maupun rumah regel dan gudangserta kuburan di atas kedua bidang tanah objek sengketa tanpaseizin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan melanggar hak;.

denganmemperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum IslamMajelismenetapkan besarnya mutah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon adalahsebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusanyang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untukmengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Widang, Regel

No. 93/PID/2017/PT PLGHakim Ketua Majelis berpendapat terhadap penjatuhan vonis (stafmaat regel)Terdakwa Angga Wibowo Bin Suyato sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,karena perbuatan tersebut telah dilakukan dan terbukti secara sah dan meyakinkanserta tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa Angga Wibowo Bin Suyato denganDwi Prayoga bin Ngadilan (korban), selain itu juga perbuatan Terdakwa AnggaWibowo Bin Suyato telah memenuhi Pasal 351 ayat (4) KUHPidana, sedangkanHakim Anggota 1 dan Hakim Anggota

terdakwa pernah berusaha dengan cara dua kali mendatangi kerumahsaksi korban Usman untuk meminta maaf dan meminta berdamai namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memaksa dengan caramengancam karena adanya penyebab yang saling berhubungan (sine qua non), dandipicu oleh karena saksi korban telah beberapa kali ditagih oleh pihak perusahaan untukmembayar angsuran selalu saja menghindar dengan cara meminta tempo kepada yangmenagih.Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel

Tetapi karena menurut pendapatPengadilan Negeri bahwa Pemohon Kasasi tidak meminta pembatalankepada Pengadilan maka surat keterangan hibah tersebut masihdinyatakan berlaku.KEBERATAN KEDUABahwa menurut hukum acara perdata yang diatur melalui HIR dan RBg telahmenjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan pokokpokok perkaraseharusnya pengadilan dapat pula mencukupkan alasanalasan hukum yangdirasa tidak cukup di kemukakan oleh para pihak dalam gugatan maupunjawabannya (Regel Van Het Objectieve Recht), padahal

milik Tergugat dan 1 (Satu) buahrumah regel/semi permanen dengan ukuran lebih kurang 6 x 9M? milik Tergugat IIserta 1 (Satu) buah bangunan Kios dengan ukuran lebih kurang 3 x 4M?

milikTergugat dan 1 (satu) buah rumah regel/semi permanen dengan ukuran lebihkurang 6 x 9M? milik Tergugat II serta 1 (Satu) buah bangunan Kios permanendengan ukuran lebih kurang 3 x 4M?

LahirJenis KelaminKebangsaan / kewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanMojokerto;35 tahun 721 September 1981;Laki lakiIndonesia;Dusun Regel Rt.04/Rw.02 Desa CiptasariKecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;Islam;BuruhPEPI HENDRIANSYAH BIN ENDANGSumedang;21 tahun / 4 Desember 1984;Laki laki;Indonesia;Dusun kaum Rt.05/Rw.03 Desa Jatisari,Kecamatan Tunjungsari, KabupatenSumedang;Islam;Buruh;Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Nopember

ketentuan tersebut, karena keduaUndang Undang tersebut samasama eksis berlaku; Menimbnang bahwa Pengadilan tingkat pertama telah pula kelirumenerapkan pasal 53 Undang Undang Administrasi Pemerintahantentang fiktif positif dan menyatakan pasal 5 Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang fiktif negatif tidak berlaku dengan merujuk padaPERMA Nomor 8 Tahun 2017, karena eksistensinya berada dibawahUndang Undang yang dalam hal ini merupakan ketentuan khusus yangdibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bijzondere Regel

Selain itupemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam ataumerendahkan martabat kemanusiaanterdakwa, melainkan pemidanaan yangdijatuhkan adalah terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapatmemperbaiki perbuatannya di masa datang;Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel) yangdidakwakan kepada terdakwa dalam pertimbangan unsurunsur dakwaan, MajelisHakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan mengenai lamanyahukuman yang dikenakan terhadap

dari TumpakSamosir maka jual beli tanah tersebut dilakukan oleh Tumpak Samosirsebagai PEMILIK YANG SAH yang memiliki kwalifikasi sebagai PEMILIKyang oleh karenanya berhak berbuat bebas terhadap barang yang dijualnya"NEMO PLUS IURIS AD ALIUM TRANSFERE POTEST NEMO REGEL"lebih dikenal sebagai NEMO REGEL ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut PengadilanTinggi berkesimpulan bahwa PENGALIHAN HAK atau PENYERAHAN atassuatu hak milik didasarkan pada suatu peristiwa Perdata/RECHTS TITELhanya

Dengandemikian, subjek yang digugat seharusnya adalah Tergugat pribadi in casulke Trosya Regel, S.Kep, Ners. M.Kes., bukan Tergugat II dan Tergugat Ill,sebab yang berhak bertindak untuk dan atas nama Tergugat Ill adalahTergugat Il, sehingga subjek yang digugat adalah keliru, karena dr. AmandaG.

Saya tegaskankembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikanke tempat SeMUIQ; 222222 nn nnn n nnn n nnn nn nnn nnn nen neeBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleid regel); 722Bahwa peraturan kebijakan (beleid rege/) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.

Padahal, SKB merupakan regulasinya di luar PerundangUndangan; Bahwa pemberhentian sebagai PNS adalah persoalan hukum administrasi tidakdapat digabungkan dengan hukum pidana; Bahwa kenapa sepanjang tindakan yang dilakukan tidak bertentangan denganparaturan perundangundangan, maka PPK atau Sekda tidak perlu takut; Bahwa sifat SKB 3 Menteri adalah peraturan kebijakan (beleid regel); Bahwa UndangUndang Lembaga Pemasyarakatan setara dengan UndangUndang ASN; 72222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

Harus dilihat adalah tindakanya terjadipada saat diberlakukan hukuman yang mana, UndangUndang yang terbitsetelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yang bersangkutan; Bahwa sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahan sebuahasas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika diatur dalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadi peraturan; Bahwa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel, karenadiskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu

Berkalikali sejak tahun 1848Jurisprudensi di Indonesia telah melaksanakan prinsip accessie regel dariKUHPerdata secara ketat ;Selanjutnya dapat dikutip dibawah ini :Pada tahun 1894 Hooggerechtshof telah memutuskan bahwa hakopstal itu hanya berlangsung selama pemilik tanah menghendakibangunan itu berada diatas tanahnya. Artinya pemilk tanah itu diberihak untuk menghentikan sewa tanah tanpa diwajibkan untuk menggantikerugian ;7.

Menurut Pasal 178 HIR Majelis Hakimdiwajibkan menangani perkara secara menyeluruh dan memuat alasanalasan hukum yang jelas (Regel van het objective recht), bahkan harusmencakup alasanalasan hukum yang jelas.

sebagai berikut:"Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang taat terhadapberbagai ketentuan peraturan perundangundangan termasuk taat terhadapbatasan waktu yang ditetapkan;bahwa walaupun Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan DirekturJenderal Pajak bukan merupakan sumber hukum dan tata urutan perundangundangan karena sifat Peraturan Menteri Keuangan maupun PeraturanHalaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 403 B/PK/PJK/2016Direktur Jenderal Pajak merupakan peraturan kebijaksanaan (beleid regel

)namun mengingat penerbitannya adalah berdasarkan kewenangan atribusisebagaimena diatur dalam Pasal 31 Undangundang Ketentuan Umum danTatacara Perpajakan dan diumumkan dalam Berita Negara RepublikIndonesia maka ketentuan tersebut mengikat warga negara sebagaiYuridische regel;bahwa untuk sahnya Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi syaratformal dan material;bahwa syarat formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu keputusantata usaha diantaranya adalah dibuat berdasarkan prosedur yang maupuntidak

Peraturan Daerah Kabupaten/KotaHalaman 33 Putusan Nomor : 211/G/2019/PTUNMDN.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut disimpulkan bahwaPeraturan Bersama tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan, maka terbitnya peraturan bersama termasuk sebagai bentuk PeraturanKebijakan (beleids Regel);Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:

telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukumtersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo terbit berdasarkan perintahperaturan perundangundangan khususnya Pasal 250 dan 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017, serta didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkandalam peraturan kebijakan (beleids Regel