., Cabang Lampung, yang beralamat di JalanLaksamana Malahayti, No. 34 40, Bandar Lampung, dalam hal iniPutusan Halaman 1diwakili oleh Fitria Nur Ayu Irshella, Consumer Litigation ManagerCimb Niaga, yang bertindak berdasarkan surat perintah dari FebrianDwi Laksono, Consumer Legal Spesialist 3 Head, Cimb Niaga, tanggal2 Juli 2018, yang didaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 181/Kuasa/P/2018/PA Tnk., tanggal 4 Juli 2018, yang beralamat di MenaraSudirman, Jalan Sudirman, Kav. 60, Jakarta Selatan, selanjutnyadisebut

bahwa Termohon tidak hendakmempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalildalilyang dikemukakan oleh Pemohon dan secara hukum Termohon dianggapmengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakuidalildalil permohonan Pemohon, namun dengan ketidakhadiran Termohontersebut tidak dengan sendirinya dapat dikabulkannya permohonanPemohon, terlebih lagi perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatursecara khusus oleh undangundang (Lex spesialist

bahwa Termohon tidak hendakmempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalildalilyang dikemukakan oleh Pemohon dan secara hukum Termohon dianggapmengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakuidalildalil permohonan Pemohon, namun dengan ketidakhadiran Termohontersebut tidak dengan sendirinya dapat dikabulkannya permohonanPemohon, terlebih lagi perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatursecara khusus oleh undangundang (Lex spesialist

Legal Spesialist PT.Capella Multidana, 2. Yudi Irawan, S.H., Legal StaffPT.

diperlukan persetujuan dariTermohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapatdipertimbangkan sebagaimana ketentuan pasal 127 Rv ;Menimbang, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatanPenggugat, karena tidak pernah datang menghadap di persidangan maka harusdikualifisir Tergugat mengakui seluruh dalildalil gugat Penggugat ;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dikualifisir mengakui seluruh dalildalil gugat Penggugat, namun karena perkara ini khusus (lex spesialist

Menimbang, bahwa oleh karena dalildalil gugatan Penggugat telahdibantah sebagian oleh Tergugat dan diakui sebagian oleh Tergugat, makaterhadap dalildalil gugatan yang dibantahn oleh Tergugat tersebut, MajelisHakim akan membebani Penggugat dan Tergugat dengan wajib bukti,sedangkan terhadap dalildalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat,maka sekalipun pengakuan merupakan bukti Sempurna dan mengikat,sehingga seharusnya Penggugat tidak perlu lagi dibebani pembuktian, namunkarena perkara ini /ex spesialist

umum.Bahwa dalam perkara Para Terdakwa ini, ParaTerdakwa telah didakwa dan dituntut sertadijatuhi hukuman berdasarkan Undang Undang RINo. 5 Tahun 1997 tepatnya Pasal 62 UndangUndang RI No. 5 Tahun 1997, maka terhadapperkara Para Pembanding tersebut telahdiberlakukan hukum pidana khusus yaitu UndangUndang RI No. 5 tahun 1997 mengingat UndangUndang RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropikatermasuk hukum pidana khusus yang mengaturtentang psikotropika beserta ancamanhukumannya.Bahwa berdasar azas Lex Spesialist

didalam UU RI No. 5 Tahun 1997 hanya berupapidana penjara atau denda sejumlah uang saja.Sehingga dengan demikian, berdasarkan aspekazas legalitas tidak ada pidana lain kecualiyang ditentukan oleh Undang Undang, JudexFactie tidak berwenang memutus perkara Terdakwadengan hukuman pidana tambahan dipecat daridinas militer atau hukuman tambahan lainnyayang tidak diatur oleh Undang Undang RI No. 5tahun 1997 terkecuali hukuman yang telahditentukan oleh undang undang tersebut.Bahwa berdasarkan asas Lex Spesialist

ratus jutarupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian, atas keterlambatanpembayaran ganti rugi tersebut dengan bunga sebesar 3 (tiga) persenperbulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hinggadilaksanakan oleh Tergugat atau melalui eksekusi Pengadilan;Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill dan Tergugat IV untukmenerima kembali Penggugat untuk melanjutkan pendidikannya sebagaiMahasiswa peserta didik pada Program Studi Ilmu Kesehatan THTKLProgram Pendidikan Dokter Spesialist

ORI, Reksadana serta 43 (empat puluh tiga) Polis Asuransi ManulifeHalaman 11 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.Indonesia, namun dalam proses pembelian polis tersebut. terdakwa maupunpihak Finansial Spesialist (ES) PT.

ORI, Reksadana serta 43 (empat puluh tiga) Polis Asuransi ManulifeIndonesia, namun dalam proses pembelian polis tersebut. terdakwa maupunpihak Finansial Spesialist (ES) PT.

ORI, Reksadana serta 43 (empat puluh tiga) Polis Asuransi ManulifeIndonesia, namun dalam proses pembelian polis tersebut. terdakwa maupunpihak Finansial Spesialist (FS) PT.

ORI, Reksadana serta 43 (empat puluh tiga) PolisAsuransi Manulife Indonesia, namun dalam proses pembelian Polis tersebut,Terdakwa maupun pihak Finansial Spesialist (ES) PT.

NNT berposisi sebagai Spesialist Contrack Depatemen Marketingdan bertugas sebagai pemasaran Consentrat PT. NNT;Bahwa Ahli menerangkan pada aturan dari Marketing PT. NNT. Jual standarnyaCosentrat dihitung dengan harga per Ton yang kisarannya dalam (satu) Ton denganharga kurang lebih $ 2000 (dua ribu dolar) per Ton;Bahwa Ahli menerangkan dari sampel cosentrat yang diterima dari DepartemenMetallurgist PT.

bahwa Termohon tidak hendakmempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalildalilyang dikemukakan oleh Pemohon dan secara hukum Termohon dianggapmengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakuidalildalil permohonan Pemohon, namun dengan ketidakhadiran Termohontersebut tidak dengan sendirinya dapat dikabulkannya permohonanPemohon, terlebih lagi perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatursecara khusus oleh undangundang (Lex spesialist

untudan Bangunan sebesar Rp. 4.229.622.817.939; Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP543/WPJ.15/2tanggal 18 November 2010 yang menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebesar Rp.4.229.622.817.939,00 dengan Luas Bumi sebesar 3.705.574 m2 dan Luas Bangunan sebesar 722.0atas SPPT PBB Tahun Pajak 2009 NOP 73.24.190.000.000 0001.3;bahwa Pemohon Banding beroperasi berdasarkan sebuah Kontrak Karya dan selama ini diakui bahvKarya merupakan Lex Spesialist

., sedangkan hubungan saksi dengan Penggugat, hal tersebut diperbolehkan sebagai ketentuan khusus(lex spesialist) berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itukeberadaan dan kapasitas saksisaksi secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa keterangan saksi dan saksi Il tentang pisahtempat tinggal dan lamanya berdasarkan pengetahuannya sendiri, olehkarena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiilsebagaimana

yang berada didalam wilayah Kontrak Karya dilakukanadalah berdasarkan analisa Zona Nilai Tanah (ZNT) Nilai Indikasi Ratarata(NIR) dengan cara menganalisa melalui pendekatan data pasar sedangkanpenilaian untuk menentukan NJOP Bangunan adalah dengan menggunakanMetode Penggantian Biaya Baru/Biaya Reproduksi Baru;bahwa Pemohon Banding beroperasi berdasarkan sebuah Kontrak Karya danselama ini diakui bahwa Kontrak Karya merupakan Lex Spesialist sehinggaapabila hal ini ada perbedaan dengan Peraturan yang

mana dari ketentuan hukum pidanasesuai dakwaan nantinya akan terbukti dipersidangan ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif inimajelis hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan manayang akan dibuktikan berdasarkan bukti bukti yangdiperoleh dipersidangan ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umumdengan dakwaan yang bersifat alternative subsidairitas,maka majelis akan memilih dakwaan kedua terlebih dahulukarena dakwaan kedua penuntut umum merupakan dakwaan yangbersifat khusus (Lex Spesialist

), sehingga dalam teoriilmu hukum berlakulah asas Lex Spesialist derogate lexGeneralis yaitu.

dikembalikan kepadayang berhak sebagaimana disebut dalam amar putusan ini sedangkan terhadap kunciletter T yang merupakan alat Terdakwa melakukan tindak pidana akan dirampas untukdimusnahkan;Menimbang, bahwa pada akhirnya sebelum menjatuhkan pidana Majelis kepadaTerdakwa terlebin dahulu mempertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkandan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan warga masyarakat; Terdakwa merupakan bagian dari spesialist

Put. 299/PID.SUS/2013/PT.MKS.berdasarkan asas Lex Spesialist Derogat Legi Generalis yakni UndangUndang yangbersifat khusus menyampingkan UndangUndang yang bersifat umum, dalam hal iniadalah KUHP dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Bahwa berdasarkan uraian mengenai Pasal 13 ayat 1 angka 4 dalam penjelasan UndangUndang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Perlakuan yang kejam,misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belaskasihan

Krisna (Spesialist Deabetes). Biaya perobatanselama 2 (dua) tahun tersebut diperkirakan sebanyak 20.000.000,(Dua Puluh Juta Rupiah).

Terdakwa kini Pembanding telah didakwa dandituntut serta dijatuhi pidana berdasarkan Undangundang RI No. 1Tahun 1946 tepatnya pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke118KUHP Secara bersamasama melakukan penipuan, maka terhadapperkara Pembanding tersebut telah diberlakukan hukum pidanaumum yaitu Undangundang RI Nomor 1 Tahun 1946 mengingatUndangundang RI No. 1 Tahun 1946 termasuk hukum pidana umumyang mengatur tentang ketentuan pidana yang bersifat umum besertaancaman pidananya.Bahwa berdasarkan asas Lex Spesialist

Dengan demikian,berdasarkan asas Lex Spesialist Derogat Lex Generalis danaspek Asas legalitas maka Judex Factie tidak boleh menjatuhkanpidana lain daripada yang telah ditentukan oleh Undangundang.Bahwa syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatanyang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undangundangpidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikansanksi terhadapnya.

Sehingga dengan demikian, berdasarkan aspek asaslegalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan olehUndangundang, Judex Factie tidak berwenang memutusperkara Terdakwa dengan pidana tambahan di pecat dari dinasmiliter atau pidana tambahan lainnya yang tidak diatur olehUndangundang RI No. 1 Tahun 1946 terkecuali pidan yang telahditentukan oleh Undangundang tersebut.Bahwa berdasarkan asas Lex Spesialist Derogat Lex Generalisdan aspek asas legalitas, tidak ada pidana lain kecuali yangditentukan

Dengan demikian apabila Pemohon Kasasi didakwa dan dijatuhi pidana hanyakarena melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, kemudian serta merta dijatuhi pidanadengan diterapkan Pasal 26 KUHPM, maka hal ini bertentangan dengan asaslegalitas dan asas lex spesialist derogat lex generalis, sehingga secara hukum pidanaadalah sungguh tidak berdasar.6.