Memerintahkan barang bukti :- 1 (satu) buah obeng timbal balik yang tempat gagangnya berada di tengah dan berwarna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel center FE 74 HDV (4 x2 ) M/T hand dengan nomor polisi BM 9929 TN berwarna kuning tahun pembuatan 2014 ; Dikembalikan kepada saksi korban HASUDUNGAN SIPAYUNG;- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro berwarna hitam BK 28880 MAB;Dikembalikan kepada terdakwa MARWAN PURBA ALS. Awa;6.

AWAselama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa;e 1 (satu) buah obeng timbal balik yang tempat gagangnya berada di tengahdan berwarna merah;e 1 (satu) unit mobil truck colt diesel center FE 74 HDV (4 x2 ) M/T handdengan nomor polisi BM 9929 TN berwarna kuning tahun pembuatan 2014 ;Dikembalikan kepada saksi korban HASUDUNGAN SIPAYUNG;e 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro berwarna hitam

AGUS masuk ke dalam truckcolt diesel tersebut dengan membuka paksa pintu sebelah truck colt diesel denganmenggunakan obeng timbal balik yang tempat gagangnya berada di tengah danberwarna merah dengan ditempelkan ke bagian pinggir pintu sebelah kanan truckcolt diesel , dan setelah pintu berhasil dibuka, sdr.

AGUS membuka mur tempat kotak Speedometertersebut dengan menggunakan obeng timbal balik , namun karena obeng tersebutpanjang dan tidak sesuai ukurannya untuk membuka tempat kotak speedometer sdr.Agus turun kembali ke bawah untuk mencari obeng sesuai ukurannya yang disimpandibagian belakang sepeda motor terdakwa . Terdakwa selanjutnya naik ke atas truckcolt diesel untuk memegang obeng timbal balik yang sudah menancap di tempatkotak speedometer truck colt diesel , sambil menunggu sdr.

digunakan untuk meja, sehinggadiklasifikasikan pada subpos 7013.9x (Barang kaca lainnya),berdasarkan identifikasi dan uraian jenis barang, barang impor yangdipermasalahkan adalah barang terbuat dari bahan Kristal, berupa vas bunga,bingkai foto, dan tempat pensil, merk Baccarat, negara asal France, sehinggadiklasifikasikan pada pos tarif 7013.91.00.00, dengan pembebanan BM 5%.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 620/PMK.03/2004, atasimpor barang berupa Barang kaca lainnya dari Kristal timbal

subpos 7013.4x,berdasarkan identifikasi dan uraian jenis barang, barang impor yangdipermasalahkan adalah barang terbuat dari bahan Kristal, berupa jar, mangkuk, danpiring, merk Baccarat, Negara asal France, sehingga diklasifikasikan pada pos tarif7013.41.00.00, dengan pembebanan BM 5%.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 620/PMK.03/2004, atasimpor barang berupa Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selaingalas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca dari Kristal timbal

Penetapan Tarif atas Pos 4,7,9,11,12,23,27,37,41 dan 43 berupa: vas bunga,bingkai foto, dan tempat pensil oleh Terbanding dari kristal timbal HS 7013.91.00.00,BM: 5%, PPnBM: 40%.bahwa atas penetapan tersebut yang menurut Pemohon Banding adalah salah,karena barang yang sebenarnya adalah terbuat dari kaca: Pos 4,11,23,37,41 ,43 (vasbunga) HS 7018.90.00.00. BM:5% dan Pos 7,9,12,27 (candlestick, candelabrum, penholder) HS.7020.00.90.00. BM:5%.b).

Penetapan Tarif atas Pos 5,6,15,17,18,26,32 dan 33 berupa: jar, mangkokdan piring oleh Terbanding dari kristal timbal HS 7013.41.00.00, BM:5%, PPnBM:40%bahwa atas penetapan tersebut yang menurut Pemohon Banding adalah salah,karena barang yang sebenarnya adalah terbuat dari kaca: Pos 5,6,15,17,18,26,32dan 33 (jar, mangkok dan piring ) HS 7013.49.00.00, BM: 5%C). Penetapan Tarif atas Pos 8 dan 20 berupa: candlestick oleh Terbanding darikristal timbal berupa alat penerangan non elektrik.

Atas pengidentifikasian itemitem tersebut di atas menjadi kristal timbal,Terbanding tidak memperhatikan dari ketentuan BTKI 2012 Bab 70:Catatan Subpos: 1. Untuk keperluan subpos 7013.22, 7013,33, 7013.41 dan7013.91. istilah "kristal timbal "berarti hanya kaca yang mempunyai kandunganmonoksida timbal (Pbo) sekurangkurangnya 24% menurut beratnya.bahwa apakah Terbanding mempunyai data atas catatan subpos tersebut?

. : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Abdul Kandir Munsyi Gang 10 No, 3 RT. 04/RW.86, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia,Kecamatan Mataram, Kota Mataram.Agama : Hindu.Pekerjaan : SwastaTelah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :1 Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal, 14112013 s/d tanggal,3 122013 ;2 Perpanjangan penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal, 4122013 s/d tanggal,12012014 ;3 Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal,13012014 s/

KUMEN padahari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaktidaknya padawaktu tertentu di Bulan Nopember dalam tahun 2013 bertempat di Balai Adat (Banjar) yangterletak di Jalan Abdul Kadir Munsi Gg. 7, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia,Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

KUMEN padahari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaktidaknya padawaktu tertentu di Bulan Nopember dalam tahun 2013 bertempat di dalam rumah terdakwayang terletak di Jalan Abdul Kadir Munsi Gg. 10, Lingkungan Karang Timbal, KelurahanPunia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan

KUMEN padahari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaktidaknya padawaktu tertentu di Bulan Nopember dalam tahun 2013 bertempat di dalam rumah terdakwayang terletak di Jalan Abdul Kadir Munsi Gg. 10, Lingkungan Karang Timbal, KelurahanPunia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah menyalah gunakanNarkotika Golongan I (satu) berupa shabu bagi diri sendiri.Perbuatan terdakwa

Saksi GAZALI:Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, keterangan tersebutseluruhnya benar;Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita, saksimendapatkan informasi dari Masyarakat kemudian saksi, bersama sama dengan TimSat Narkoba Polda NTB yaitu Sudirman, Teguh dan Faisal mendatangi tempat tinggalTerdakwa di Jalan Abdul Kandir Munsyi Gang 10 No, 3 RT. 04/RW.86, LingkunganKarang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataramdan kemudiankami

Menetapkan memberi hak kunjung kepada Tergugat dengan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara timbal balik;5. Memerintahkan kepada Penggugat (ibu) untuk memberi kesempatan kepada Tergugat (ayah) dan anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) di atas;6.

ayah dan hak anakanak tersebut untuk salingbersilaturrahmi dalam mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayangnya secaratimbal balik (omgangsrecht/Visitation rights) dan dalam melaksankankewajibannya, berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam pasal 41 huruf(a) pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 46 ayat (1) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 jo pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia baik Tergugat (ayah) maupun anak tersebut diatasdiberi hak kunjung secara timbal

Suharja) terhadap Penggugat (Defi Rusbiarti binti Jumali) ;

ANAK KE III , UMUR 5 TAHUN; Hingga anak tersebut dewasa (21) tahun, tanpa mengurangi hak-hak Tergugat untuk berkomunikasi dalam hubungannya sebagai anak dengan orang tuanya secara timbal balik dengan sepengetahuan Penggugat; 4.

ANAK KE III, UMUR 5 TAHUN;Hingga anak tersebut dewasa (21) tahun, tanpa mengurangi hakhak Tergugat untuk berkomunikasi dalam hubungannya sebagaianak dengan orang tuanya secara timbal balik dengansepengetahuan Penggugat;4.

Setiap negara anggota ICAO secara timbal balik memberikanpembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajak yangserupa, pada kapal terbang dari negara anggota ICAO lainnya yangterlibat dalam penyediaan transportasi udara internasional ;Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 135/B/PK/PJK/201110b.

2005 tanggal 30Juni 2005 mengenai pembebasan PPN untuk avtur penerbangan internasional(salah satu pelayanan jasa kebandarudaraan), dinyatakan "penyerahan avturkepada maskapai penerbangan untuk keperluan penerbangan internasionaldiberikan fasilitas tidak dipungut PPN sepanjang perjanjian pelayanantransportasi udara mencantumkan Asas Timbal Balik ;Bahwa Peraturan Pemerintah ini mengacu pada perjanjian pelayanantransportasi udara yang merupakan perjanjian internasional dan bilateral antaraPemerintah

Dengan demikian,ketentuan di atas memperhatikan asas timbal balik sebagai dasar perlakuanPPN atas transaksi yang berhubungan dengan transportasi udara internasional.Hal ini dapat dipersamakan dengan jasa kebandarudaraan lainnya untukkeperluan penerbangan internasional.

Rachmat Soemitro, S.H. hal 6061), dimana ataspenyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada wakilwakilDiplomatik dibebaskan dari PPN atas dasar asas timbal balik walaupunUndangUndang PPN (dalam Pasal 4 huruf a dan c) memenuhi kriteriauntuk dikenakan PPN ;Penerapan Asas Timbal Balik di negara lain ;Bahwa sebagai contoh penerapan Asas Timbal Balik, Pemohon Bandingmemperoleh beberapa data yang dapat digunakan yang berasal daribeberapa perusahaan luar negeri yang sejenis dengan perusahaan PemohonBanding

Balik) ;Bahwa Asas Timbal Balik untuk tidak mengenakan PPN atas jasa angkutanudara luar negeri muncul berdasarkan Perjanjian Hubungan Udara BilateralPemerintah Indonesia dengan negara mitra dimana posisi saat iniHal. 19 dari 46 hal.

Bahwa, Pasal 36 ayat (1) menyatakan, Dalam hal pada saat putusanpernyataan pailit diucapkan,terdapat Perjanjian timbal balik yang belumatau baru sebagian dipenuhi,Pihak yang mengadakan Perjanjiandengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikankepastian hukum tentang kelanjutan pelaksanaan tersebut dalamjangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan Pihak tersebut .e. Bahwa, Pasal 41 menyatakan,Ayat (1).

Dwimas Andalan Bali padatanggal 11 Agustus 2009, Debitor yang dinyatakan Pailit sudah tidak bisalagi melanjutkan proses pembuatan Akta Jual Beli ( AJB) oleh karena itu,maka Pelaksanaan perjanjian timbal balik antara Debitor dengan Pelawanyang belum atau baru sebagian terpenuhi agar dilanjutkan pelaksanaannyaoleh Kurator / Terlawan agar memberikan Kepastian Hukum atas Haknyaberdasarkan perjanjian pengikatan jual beli tanggal 01 Desember 2007Hal.7 Putusan Gugatan Lainlain No. 18/Pdt.SusG Lainlain/2018

kali menikmati menginap dan menikmati UnitApartemen miliknya yang telah difungsikan Pengelolaannya sebagaiHotel sebagaimana fasilitas hotel, bahkan Pelawan telah menerimaReturn of Investment ( ROI) yang diterimanya dari Debitor, hanya sajakewajiban Debitor yaitu Pembuatan akta jual beli dan balik nama1(satu) Unit Apartemen Nomor :131 dengan Sertipikat Hak Milik SatuanRumah Susun Nomor : 740/Ground floor/ OrchidSuite.Kec.Kuta,Kab.Badung, Propinsi Bali , yang belum dilaksanakansehingga perjanjian timbal

2007(Bukti PLW02) yang telah dibayar lunas tahun 2009 ( Bukti PLW06As/d PLWO6E) sudah seharusnya dan sepatutnya diikuti denganproses Akta Jual Beli ( AJB) dan proses balik nama Sertipikat Hak MilikSatuan Rumah Susun Nomor : 740/ Ground floor/Orchid Suite KutaBali kepada atas nama Pelawan, yang dimaksudkan agar memenuhiRasa Keadilan dan HAK Pelawan selaku pembeli beritikad baik yangharus mendapat perlindungan Hukum, sehingga Terlawan tidak sertamerta menghentikan penyelesaian perjanjian timbal balik

Debitor telah melakukan proses AJB dan Balik NamaterhadapPerjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah dilakukan oleh Debitordengan Pelawan,namun terkendala oleh beberapa faktor yaitu, antreanProses AJB, Terjadi Kelangkaan Blangko Form AJB secara Nasionalpada PPAT/Notaris sampai dengan tidak dapat dilaksanakannya prosesAJB karena PT.Dwimas Andalan Bali pada tanggal 11 Agustus 2011dinyatakan pailit, sehingga pelaksanaan perjanjian timbal balik yaituperjaniian pengikatan jual beli dengan pembayaran lunas

GEDE RAI, Laki laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), beralamat di Karang Timbal, RT. 002, RW. 086, Kelurahan Punia,Kecamatan Mataram, Kota Mataram;2.

NI KETUT SIKA, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang,beralamat di Karang Timbal, RT. 002, RW. 086, Kelurahan Punia,Kecamatan Mataram, Kota Mataram;Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No347/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 29 Juni 2020 tentang Penetapan Hakim yangmengadili perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri MataramNo 347/Pdt.P/2020/PN Mir, tanggal 29 Juni 2020 tentang Penetapan

Pemohon belum pernah dicatatkan pada KantorKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohonmengajukan alat bukti Surat bertanda P1 sampai dengan P12 dan mengajukan2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P12 dandikuatkan dengan keterangan saksi NENGAH OKA ANTARA dan Saksi PUTU ARI DHARMA BOMANTARA, S.Pd., di persidangan, maka Pengadilanmemperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa Para Pemohon Beralamat di Karang Timbal

bukan Islam, pencatatandilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil,sehingga berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenangHalaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 347/Padt.P/2020/PN Mtruntuk mengeluarkan Penetapan Pengesahan Perkawinan tersebut untukdicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan PemohonBeralamat di Karang Timbal

yaitu sebagai berikut :Bahwa dalam pelaksanaan Undangundang perpajakan, Indonesia terikatdengan Perjanjian internasional baik bersifat bilateral maupun yang bersifatmultilateral dengan Negaranegara lain tertentu. seperti Air TransportAgreement, International Civil Aviation Organization ( ICAO) atau InternationalAir transport Association (IATA) dan dalam perjanjian tersebut di dalamnya jugadiatur tentang pengecualian pajak penjualan, bea masuk, dan pungutan lainyang sejenis dan biasanya bersifat timbal

Putusan Nomor 375/B/PK/PJK/2017pembebasan jenis pajak yang sama atas PerusahaanPenerbangan Indonesia (azas pembebasan timbal balik);bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S628/PJ.3/1989tanggal 19 Mei 1989 yang ditujukan kepada Direktur JenderalPerhubungan Udara perihal Pembebasan Pajak PertambahanNilai atas Jasa BP4U, BP2 dan Overflying PenerbanganInternasional, pada pokoknya mengemukakan:a.

Putusan Nomor 375/B/PK/PJK/2017sifatnya fakultatif maka hal tersebut yang harusditransformasikan ke dalam hukum nasional.Terhadap Hukum Kebiasaan Internasional yang terkaitdengan asas timbal balik (reciprocity) dan hubunganKonvensi Chicago 1944 dengan Piagam MahkamahInternasional Pasal 38 ayat (1), dapat dijelaskansebagai berikut:Asas timbal balik adalah perlakuan satu negaraterhadap individu atau badan hukum dari satunegara lain yang diharapkan hal yang sama akandilakukan juga oleh satu negara dari

asal dariwarga negara atau badan hukum negara tersebut.Karena ada suatu kewajiban untuk menjalankanmaka dalam = ruang lingkup masyarakatinternasional asas timbal balik biasanya diatur didalam suatu Perjanjian Internasional.Di dalam Hukum Kebiasaan Internasional tidak adaketentuan tentang resiprositas atau timbal balik.Yang terdapat di dalam hukum kebiasaaninternasional adalah praktek yang dilakukan olehsuatu negara dan kemudian praktek itu dijadikandasar hukum oleh suatu pengadilan internasionaluntuk

Putusan Nomor 375/B/PK/PJK/2017pengenaan PPN atas Jasa Kebandarudaraan karena tidakada pasalpasal yang mengandung pernyataan adanyapembebasan PPN atas Jasa Kebandarudaraan yang berlakuatas dasar asas timbal balik.

tuntutan pidananya;Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan PenuntutUmum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa I Gusti Gede Wenasari Alias Atuk Lik pada hariSenin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2019 bertempat diJalan Abdul Kadir Munsi Gang III Lingkungan Karang Timbal

Saksil Gusti Bagus Parwata dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluargadengan terdakwa yaitu paman kandung saksi; Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul07.30 witabertempat di Jalan Abdul Kadir Munsi Gang Ill LingkunganKarang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram saksimengalami penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi; Bahwa saksi pada saat pulang mengantar anaknya sekolahmenggunakan

Ibu Ida dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa; Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul07.30 witabertempat di Jalan Abdul Kadir Munsi Gang III LingkunganKarang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram; Bahwa saksi pada saat hendak membuka warung milik saksimelihat ada keributan sehingga saksi langsung berteriak jangan jangansecara refleks; Bahwa saksi tidak mengetahui

;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul07.30 witabertempat di Jalan Abdul Kadir Munsi Gang III LingkunganKarang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram KotaMataramterdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri SaksiSaksi Gusti Bagus Parwata; Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukulbagian kepala saksi Gusti Bagus Parwata namun meleset mengenalbagian mulut saksi

Ibu Ida, sertaketerangan terdakwa sendiri, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaiandiperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019sekitar pukul 07.30 witabertempat di Jalan Abdul Kadir Munsi Gang III LingkunganKarang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram dengan caramemukul mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kananmengepal sehingga mulut saksi berdarah;Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Gusti Bagus Parwatamengalami

Pemerintah Indonesia turut serta dalam konvensi Chicago tahun 1944, dimana dalam salah satu appendix yaitu Icao's Policies On Taxation In TheField Of International Air Transport (dikenal dengan Doc. 8632), mengenaiperpajakan menyebutkan bahwa setiap anggota ICAO secara timbal balikmemberikan pengecualian atau tidak mengenakan pajak, bea masuk danpungutan lain sejenis atas barang dan jasa yang diberikan terhadapperusahaan angkutan udara internasional;c.

S1001/PJ.5.1/1989 tanggal 12 Juli 1989;Bahwa sesuai dengan kebiasaan internasional apabila jasa groundhandling diserahkan kepada perusahaan penerbangan asing untukpelayanan penerbangan internasional tidak dikenakan Pajak PertambahanNilai sepanjang negara tempat kedudukan perusahaan penerbangantersebut memberikan pembebasan jenis pajak yang sama atasperusahaan penerbangan Indonesia (asas pembebasan timbal balik);Halaman 3 dari 44 halaman.

Putusan Nomor 1027/B/PK/PJK/2014Pertambahan Nilai sepanjang perjanjian pelayanan transportasi udaramencantumkan asas timbal balik;Bahwa dari ketentuan ini terlihat bahwa:1) Pemerintah taat sepenuhnya pada ketentuan internasional tentangperlakuan asas timbal balik;2) Masalah tempat di mana penyerahan dilakukan bukanlah hal yangmutlak untuk pertimbangan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;3) Bahwa Indonesia terikat kepada perjanjianperjanjian internasional baikbersifat bilateral maupun multilateral dan

Terhadap ketentuan yangsifatnya rekomendasi pemerintah mempunyai pilihan untukmenjalankan atau tidak menjalankan, dan kalau pemerintahmemutuskan untuk menjalankan atas sesuatu yang sifatnyafakultatif maka hal tersebut yang harus ditransformasikan kedalam hukum nasional;Terhadap Hukum Kebiasaan Internasional yang terkait denganasas timbal balik (reciprocity) dan hubungan Konvensi Chicago1944 dengan Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat(1), dapat dijelaskan sebagai berikut: Asas Timbal Balik

Putusan Nomor 1027/B/PK/PJK/2014internasional asas timbal balik biasanya diatur di dalam suatuPerjanjian Internasional; Di dalam Hukum Kebiasaan Internasional tidak adaketentuan tentang resiprositas atau timbal balik. Yangterdapat di dalam hukum kebiasaan internasional adalahpraktek yang dilakukan oleh suatu negara dan kemudianpraktek itu dijadikan dasar hukum oleh suatu pengadilaninternasional untuk memutus suatu perkara.

Setiap Negara anggota ICAO secara timbal balik memberikanpembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajak yangserupa, pada kapal terbang dari Negara anggota ICAO lainnya yangterlibat dalam penyediaan transportasi udara internasional ;b.

Namun, sesuai dengan kebiasaan internasional apabila jasatersebut diserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asinguntuk pelayanan penerbangan internasional, tidak dikenakanPPN sepanjang Negara tempat kedudukan perusahaanpenerbangan tersebut memberikan pembebasan yang samaterhadap Perusahaan Penerbangan Indonesia (asaspembebasan timbal balik);Berdasarkan S1001 ini secara eksplisit Indonesia menghormati kebiasaaninternasional;PP Nomor 26 Tahun 2005bahwa berdasarkan PP No.26 tahun 2005 tanggal 30 Juni

Rachmat Soemitro, SH hal 6061), dimana atas penyerahan Barang KenaPajak dan Jasa Kena Pajak kepada Diplomatik dibebaskan dari PPN atas dasarasas timbal balik walaupun UndangUndang PPN (dalam Pasal 4 huruf a dan c)memenuhi kriteria untuk dikenakan PPN;Penerapan asas timbal balik di negara lainbahwa sebagai contoh penerapan asas timbal balik, Pemohon Bandingmemperoleh beberapa data yang dapat digunakan yang berasal dari beberapaperusahaan luar negeri yang sejenis dengan perusahaan Pemohon Banding dimana

atas tagihannya kepada perusahaan penerbangan Indonesia atas jenisjasa yang sama tidak dikenakan pajak yang sejenis dengan PPN;bahwa pemerintah Indonesia yang berdasarkan kebiasaan internasional telahmemberikan pembebasan PPN atas dasar timbal balik, maka apabilaPemerintah Indonesia tidak akan lagi mematuhi kebiasaaninternasionaltersebut, yaitu dengan mengenakan PPN secara sepihak, berdasarkan sopansantun intemasional seharusnya diumumkan terlebih dahulu atas pengenaanPPN tersebut ke negara yang

S081/PJ.631/1989 tanggal 3 April1989, ditegaskan bahwa atas penyerahan Jasa Pendaratan, Penempatan,Penyimpanan Pesawat Udara Penerbangan Internasional dan Jasa PelayananPenerbangan Lintas Udara untuk penerbangan internasional oleh perusahaanpenerbangan asing tidak terutang PPN sepanjang tempat kedudukanperusahaan penerbangan tersebut memberikan pembebasan jenis pajak yangsama atas perusahaan penerbangan Indonesia (azas pembebasan timbal balik);bahwa azas timbal balik untuk tidak mengenakan PPN atas

Menetapkan memberi hak kunjung kepada Tergugat Konpensi dengan anak sebagaimana tersebut pada dictum konpensi angka 3 (tiga) di atas secara timbal balik;5. Memerintahkan kepada Penggugat Konpensi (ibu) untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Konpensi (ayah) dan anak sebagaimana tersebut dalam dictum dalam konpensi angka 3 (tiga) di atas;6.

No.2594/Pdt.G/2013 /PA Smg1974 jo. pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia dan pasal 4 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak baik Tergugat (ayah) maupun anak tersebut di atas diberi hakkunjung secara timbal balik dan Penggugat harus memberi kesempatan kepadamereka sesuai dengan kesepakatan dan sepengetahuan Penggugat selakupemegang hak hadhonah, karenanya Majelis Hakim akan menetapkan dalam amarputusan dibawah ini;DALAM KONPENSI!

TerdakwaAHSAN kemudian mengulangi proses tersebut pada sisi sebelah uang sehinggadiperoleh cetakan timbal balik. Setelah memperoleh cetakan timbal balik, terdakwaAHSAN kemudian menggunting kertas folio tersebut sehingga menjadi uang Rupiahpalsu pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah); Bahwa proses tersebut dilakukan oleh terdakwa AHSAN beberapa kali sehinggadiperoleh uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) untukdigunakan berbelanja memenuhi kebutuhan seharihari.

TerdakwaAHSAN kemudian mengulangi proses tersebut pada sisi sebelah uang sehinggadiperoleh cetakan timbal balik.

Setelah memperoleh cetakan timbal balik, terdakwaAHSAN kemudian menggunting kertas folio tersebut sehingga menjadi uang Rupiahpalsu pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah); Bahwa proses tersebut dilakukan oleh terdakwa AHSAN beberapa kali sehinggadiperoleh uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) untukdigunakan berbelanja memenuhi kebutuhan seharihari.wannn Perbuatan terdakwa AHSAN Alias CANGO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Kitab Undangundang Hukum Pidana.Menimbang

(lima puluh ribu rupiah), setelah ituTerdakwa mengambil solasi kertas warna putih dan memberi tanda didalam printeruntuk ukuran bentuk uang asli, Kemudian saya mengambil kertas ukuran folio danuang asli lalu dimasukkan kedalam printer Epson untuk difoto copy, setelah lembarpertama keluar lalu kertas folio hasil foto copy tersebut saya masukkan kembali ketempat keluar kertas dengan dibalik begitu juga dengan uang asli tersebut sayabalik karena uang pecahan asli mempunyai gambar timbal balik, setelah

pecahan Rp.50.000, (lima puluh riburupiah), setelah itu Terdakwa mengambil solasi kertas warna putih dan memberitanda didalam printer untuk ukuran bentuk uang asli, Kemudian saya mengambilkertas ukuran folio dan uang asli lalu dimasukkan kedalam printer Epson untukdifoto copy, setelah lembar pertama keluar lalu kertas folio hasil foto copy tersebutsaya masukkan kembali ke tempat keluar kertas dengan dibalik begitu jugadengan uang asli tersebut saya balik karena uang pecahan asli mempunyaigambar timbal

5,56 mm.C) Q2.1 adalah bagian dari Core anak peluru/proyektil yangterbuat dari bahan Lead (Timbal)d) Q2.2 adalah bagian dari jaket anak peluru yang terbuat daribahan Copper (tembaga) dan Zinc (Seng) atau disebut brass 90(CuZn10) yang merupakan kamponen anak peluru baik kaliber5.56 mm ataupun 7.62 mm dan Core anak peluru/proyektil yangterbuat dari bahan Lead (timbal)e) QS adalah basian dari Core anak peluru/provektil vonpterbuat dari bahan Lead (timbal).f) Q4 adalah bagian dari Jacket anak oeluru

mm.Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim>1) Q2.1 adalah bagian dari Core anak peluru/proyektil yangterbuat dari bahan Lead (Timbal)j) Q2.2 adalah bagian dari jaket anak peluru yang terbuat daribahan Copper (tembaga) dan Zinc (Seng) atau disebut brass 90(CuZn10) yang merupakan kamponen anak peluru baik kaliber5.56 mm ataupun 7.62 mm dan Core anak peluru/proyektil yangterbuat dari bahan Lead (timbal)k) Q3 adalah basian dari Core anak peluru/provektil vonpterbuat dari bahan Lead (timbal

Barang bujti kode Q1.1 adalah bagian dari core anakpeluru proyektil yang terbuat dari bahan lead (timbal)b. Barang bujti kode Q1.2 adalah bagian jaket anak peluruyang terbuat dari bahan copper (tembaga) yang telahditembakkan dari laras senjata api panjang SS1 kaliber 5,56mm;C. Barang bukti yang diberi Hakim kode Q2.1 adalahbagian core anak peluru/proyyektil yang terbuat dari bahanlead (timbal)d.

Barang bujti kode Q2.2 bagian jaket anak peluru yangterbuat dari bahan copper (tembaga) dan Zinc (Seng) ataudisebut brass 90 (CuZn10) dan core anak peluru yang terbuatdari bahan lead (timbal)e. Barang bujti kode Q3 adalah bagian core anakpeluru/proyektil yang terbuat dari bahan lead (timbal)f. Barang bujti kode Q4 adalah bagian dari jacket anakpeluru yang terbuat dari bahan copper (tembaga) dan coreanak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan lead (timbal)II.

MOH.ALAYDRUS, yang sebelumnya berjumlah setengah timbal danterbungkus koran dan lalu ganja tersebut dikonsumsi sedikit demi sedikit ;Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN B.

MOH.ALAYDRUS mendapatkan barangbukti ganja sebagaimana tersebut di atas dengan cara membeli kepada SEGAFASSEGAF (berkas terpisah) sebanyak setengah timbal seharga Rp.750.000(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi hanya dibayar Rp.550.000 (limaratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.200.000 (dua ratus riburupiah) diganti dengan shabu dan terdakwa membayar dengan cara mentransferke rekening milk SEGAF ASSEGAF (berkas terpisah) ke nomor rekening yangsudah tidak ingat lagi, dan setelah

Segaf Assegaf sebanyak setengah timbal sehargaRp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanyamembayarnya kepada Sdr.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut membeli dari sdr.Segaf Assegaf sebanyak setengah timbal seharga Rp.750.000 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya membayarnya kepada Sdr.Segaf Assegaf sejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)sedangkan sisanya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa gantidengan narkotika jenis shabu ;.

(Pb) kurang dari 0,5%; Jenis barang pada pos 2 merupakan produk canai lantaian dari baja bukan paduan dilapisi seng(Zn), mengandung karbon (C) kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan 1,59 mm danlebar melebihi 600 mm dengan kandungan timbal (Pb) kurang dari 0,5%;e bahwa Pemohon Banding dalam berkas pengajuan keberatan tidak melampirkan data datapendukung berupa Mill Certificate;e bahwa berdasarkan datadata tersebut di atas, jenis barang impor diidentifikasikan menjadisebagai berikut :

Jenis barang pada pos 1 merupakan produk canai lantaian dari baja bukan paduan dilapisi seng(Zn), mengandung karbon (C) kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan kurang dari 1,2mm dengan kandungan timbal (Pb) kurang dari 0,5%; Jenis barang pada pos 2 merupakan produk canai lantaian dari baja bukan paduan dilapisi seng(Zn), mengandung karbon (C) kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan 1,59 mmdengan kandungan timbal (Pb) kurang dari 0,5%;2) Berdasarkan hasil identifikasi barang

Jika tidak terdeteksi adanya spangle, bahkan setelah diperbesar sampai 50 kali,maka lapisannya harus dianalisa secara kimiawi; Jika terdeteksi adanya aluminium, atau timbal dalam jumlah lebih dari 0,5%, makaproduk tersebut merupakan produk berlapis seng yang dicelup panas.

Jika tidak terdeteksi adanya spangle, bahkan setelah diperbesar sampai 50 kali, makalapisannya harus dianalisa secara kimiawi; dJika terdeteksi adanya aluminium, atau timbal dalam jumlah lebih dari 0,5%, makaproduk tersebut merupakan produk berlapis seng yang dicelup panas.

Jika tidak terdeteksi adanya spangle, bahkan setelah diperbesar sampai 50 kali, makalapisannya harus dianalisa secara kimiawi; Jika terdeteksi adanya aluminium, atau timbal dalam jumlah lebih dari 0,5% maka produk tersebutmerupakan produk berlapis seng yang dicelup panas.

Timbal Mg/L 1,152 0,5 APHA3111B.2005 6. Seng Mg/L 0,013 50,0 APHA3111B,2005 2. Limbah kertas yang ada didalam TRUK No.Pol. AG9898UV, LAB Nomor :3507/S/LKA MLG/IX/2014No Para meter Satuan Hasil Satandart Metode analisa Keterangan: baku mutu1. Arsen Mg/L 0,012 5,0 SNI 066989,542005 2. Kadmium Mg/L 0,030 1,0 APHA3111B,2005 3. Tembaga Mg/L Tidak 10,0 APHA3111B.2005 MDL 0,0209terdeteksi4. Krom total Mg/L Tidak 5,0 APHA3111B,2005 MDL 0,0204terdeteksi5. Timbal Mg/L 1,357 0,5 APHA3111B,2005 6.

Timbal Mg/L 1,152 0,5 APHA3111B,2005 6, Seng Mg/L 0,013 50,0 APHA3111B,2005 2. Limbah kertas yang ada didalam TRUK No.Pol. AG9898UV, LAB Nomor :3507/S/LKA MLG/IX/2014No Para meter Satuan Hasil Satandart Metode analisa Keterangan baku mutu1. Arsen Mg/L 0,012 5,0 SNI 066989,542005 2. Kadmium = Mg/L 0,030 1,0 APHA3111 B,2005 3. Tembaga Mg/L Tidak 10,0 APHA3111B,2005 MDL 0,0209terdeteksi4. Krom total Mg/L Tidak 5,0 APHA3111B,2005 MDL 0,0204terdeteksi5. Timbal Mg/L 1,357 0,5 APHA3111B,2005 6.

Timbal Mg/L 1,152 0,5 APHA3111B.2005 6. Seng Mg/L 0,013 50,0 APHA3111B,2005 2. Limbah kertas yang ada didalam TRUK No.Pol. AG9898UV, LAB Nomor : 3507/S/LKA MLG/IX/2014No.Para meter Satuan Hasil Satandart Metode analisa Keteranganbaku mutu1. Arsen Mg/L 0,012 5,0 SNI 066989,542005 2. Kadmium Mg/L 0,030 1,0 APHA3111B,2005 3. Tembaga Mg/L Tidak 10,0 APHA3111B.2005 MDL 0,0209terdeteksi4. Krom total Mg/L Tidak 5,0 APHA3111B,2005 MDL 0,0204terdeteksi5. Timbal Mg/L 1,357 0,5 APHA3111B,2005 6.

Timbal Mg/L 1,152 0,5 APHA3111B,2005 6, Seng Mg/L 0,013 50,0 APHA3111B,2005 2. Limbah kertas yang ada didalam TRUK No.Pol. AG9898UV, LAB Nomor :3507/S/LKA MLG/IX/2014No.Para meter Satuan Hasil Satandart Metode analisa Keteranganbaku mutu1. Arsen Mg/L 0,012 5,0 SNI 066989,542005 Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2843 K/PID.SUS.LH/2015 2. Kadmium Mg/L 0,030 1,0 APHA3111 B,2005 3. Tembaga Mg/L Tidak 10,0 APHA3111B,2005 MDL 0,0209terdeteksi4.

Timbal Mg/L 1,357 0,5 APHA3111B,2005 6.

Dalam pelaksanaan undangundang perpajakan, Indonesia terikatdengan Perjanjian internasional baik bersifat bilateral maupunyang bersifat multilateral dengan Negaranegara lain tertentuseperti A/r Transport Agreement, International Civil AviationOrganization (ICAO) atau International Air transport Association(IATA) dan dalam perjanjian tersebut di dalamnya juga diaturtentang pengecualian pajak penjualan, bea masuk, dan pungutanlain yang sejenis dan biasanya bersifat timbal batik, didalamsistem hukum

Dalam perjanjian bilateral air transport agreement denganNegara tertentu selalu dicantumkan adanya pembebasan pajakpajak berdasarkan azas timbal balik;g.

Penerbangan Lintas Udara (Over Flying);Bahwa kelaziman di dunia internasional tentang dikecualikannya jasapelabuhan yang melayari jalur internasional dari pengenaan PPNdan azas timbal balik di dalam perjanjian bilateral, ditegaskan dalamConvention On International Civil Aviation (The Chicago Convention1944):Bahwa berdasarkan International Civil Aviation Organization (CAO)Nomor 8632 mengenai Perpajakan Dalam Bidang TransoprtasiUdara Internasional diketahui sebagai berikut:a.

Bahwa setiap Negara anggota ICAO secara timbal balikmemberikan pembebasan pengenaan pajak properti dan modalatau pajakpajak lainnya yang terlibat dalam penyediaantransportasi udara internasional;b.

Karena ada suatukewajiban untuk menjalankan maka dalam ruanglingkupmasyarakat internasional asas timbal balik biasanya diatur di dalamsuatu perjanjian internasional; Di dalam hukum kebiasaan internasional tidak ada ketentuantentang resiprositas atau timbal balik.