Ditemukan 1413060 data
36 — 6
SARANA LINDUNG UPAYA (SLU) >< 1. PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH, dkk
2.PT. Surya Pelita Dinamika
Tergugat:
MARDIANA PARDEDE
83 — 30
Cipta Upaya Aneka Prima
2.PT. Surya Pelita Dinamika
Tergugat:
MARDIANA PARDEDE
54 — 6
UPAYA CIPTA SEJAHTERA
117 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASURANSI SARANA LINDUNG UPAYA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VS PT. PASARAYA LIFE INSURANCE, sebagai Termohon Peninjauan Kembali
Terbanding/Tergugat : PT. PASARAYA LIFE INSURANCE
111 — 63
ASURANSI SARANA LINDUNG UPAYA Diwakili Oleh : AMIRULLAH D RAMADHAN,SH
Terbanding/Tergugat : PT. PASARAYA LIFE INSURANCEAsuransi Sarana Lindung Upaya, berkedudukan di Jalan KeludRaya No. 58, Semarang, yang diwakili oleh Alberto D. Hanani selakuDirektur Utama, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada YusufPramono, S.H., Sugiyono, S.H.,M.H.,Yudha Ardhian, S.H.
53 — 20
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Cq. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan (TERGUGAT)
61 — 50
MARDHIKA ARTHA UPAYA
Mardhika Artha Upaya, atas obyek tanahseluas 7. 100 M2, terletak di Jalan Haji Agus Salim No. 4, 6, 8, 10, 12 dan 14,dan Jalan Kebon Sirih No. 48 dan 50, Kelurahan Kebon Sirih, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat.
MARDHIKA ARTHA UPAYA tidak mempunyai hubungan hukum denganPenggugat, adapun Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Ny.
Mardhika Artha Upaya, yang diwakili oleh Edi Susilo Widjaja, selaku DirekturPT. Mardhika Artha Upaya, untuk masuk dan turut serta sebagai pihak, melaluiKuasanya dengan suratnya tanggal 18 Oktober 2013. Permohonan Intervensi tersebuttelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal21 Oktober 2013, dengan register perkara Nomor : 135/G/2013/PTUNJKT/INTV;2.
Mardhika Artha Upaya. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Akta Risalah Rapat PT. Mardhika Artha Upaya Nomor 5,tertanggal 2 Desember 1998, dibuat dihadapan Mellyani NoorShandra, S.H., Notaris di Tangerang. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Mardhika Artha Upaya (Pasal 15 ayat (3) UndangUndangNomor 1 Tahun 1995), tertanggal 22 April 1999.
Mardhika Artha Upaya Nomor10, tertanggal 22 Mei 2009, dibuat dihadapan Laurensia SitiNyoman, S.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Mardhika Artha Upaya Nomor 20, tertanggal 23 Mei 2011,dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta.
WANTARI
Tergugat:
1.Asuransi Umum PT SARANA LINDUNG UPAYA
2.PD BPR Bank Salatiga
189 — 61
Penggugat:
WANTARI
Tergugat:
1.Asuransi Umum PT SARANA LINDUNG UPAYA
2.PD BPR Bank Salatiga
61 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA qq KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA qq DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYAKESEHATAN vs PT BETANIA PRIMA,
perdata ini, Direktur Jenderal Bina UpayaKesehatan (Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan) tidak memiliki hubunganhukum sama sekali dengan Para Penggugat.
Keadaan yang terjadi sebenarnyaadalah pekerjaan pengadaan modul rumah sakit pratama dan bergerak tahunanggaran 2012 berada dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) DirektoratBina Upaya Kesehatan Rujukan, yang mana kedudukan Direktorat Bina UpayaKesehatan Rujukan berada dalam salah satu Satuan Kerja (Satker) padaDirektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Ditjen BUK);Halaman 16 dari 38 hal. Put.
Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2012;Sehingga jelas Para Penggugat yang menjadi pihak penyedia tidakmemahami struktur organisasi Kementerian Kesehatan, khususnyadilingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, maka dengandemikian tidak terbukti Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dijadikanpihak oleh Para Penggugat sebagai Tergugat .
Bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah adanya penghentiankontrak oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan KementerianKesehatan RI (Tergugat I) kepada Para Penggugat (posifa angka 1 dan 2),dengan alasan Para Pengugat telah melakukan wanprestasi , selanjutnyaPara Penggugat mengajukan perlawanan atas tindakan Direktorat JenderalBina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tersebut;2.
Akan tetapi, dalam perkara a quo, Para Penggugat telah mengajukangugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Direktorat JenderalBina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (pihak dalamkontrak).
33 — 17
MARDHIKA ARTHA UPAYA.;
MARDHIKA ARTHA UPAYA, suatu perseroan terbatas yangberkedudukan hukum di Jakarta, beralamat di Perkantoran Gandaria 8Lantai 3 R.E Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, JakartaSelatan 12240, yang didirikan berdasarkan UndangUndang RepublikIndonesia, yang anggaran dasar dan perubahannya sebagaimana termuatdan telah diumumkan dalam akta pendirian Nomor 15, tanggal 17Januari 1995 yang dibuat dihadapan Ny.
Mardhika Artha Upaya, beralamat di Jalan Kembang Wangi K VII,Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam halini diwakili oleh kuasanya :1. HERBANDI, S.H., M.H ;2. Hj. SITI AMINAH, S.H., M.H 33. RATIH NILAMSARI, S.H. ;220225Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor HukumSAM & ASSOCIATES, berkantor di Jakarta, JI.
Mardhika Artha Upaya; 2. Mewajibkan kepada Terbanding I dan II/semula Tergugat I dan II danpihak manapun termasuk Terbanding II Intervensi/semula Tergugat IIIntervensi yang mendapatkan hak darinya untuk menunda pelaksanaanlebih lanjut : 2.1. Keputusan Terbanding I/semula Tergugat I Nomor : 10VIII1995tanggal 1 Maret 1995, yang menegaskan bahwa tanah SHM Nomor60/Gambir menjadi tanah Negara; 2.2. Keputusan Terbanding II/semula Tergugat II, Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 304/Kebon Sirih a.n.
Mardhika Artha Upaya;B. DALAM POKOK PERKARA1.Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Asal untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah : 2.1. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 10VII1995 tanggal 1 Maret 1995;2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 304/Kebon Sirih atas namaPT. Mardhika Artha Upaya; Mewajibkan kepada : 3.1.
Terdakwa:
SATRIADI UPAYA SAHADAN Alias AGAU Bin MONON SAHADAN
23 — 4
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan terdakwa SATRIADI UPAYA SAHADAN Als.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SATRIADI UPAYA SAHADAN Als. AGAU Bin MONON SAHADAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4.
Terdakwa:
SATRIADI UPAYA SAHADAN Alias AGAU Bin MONON SAHADANSenas, MP., Bin Senas serta keterangan dariTerdakwa Satriadi Upaya Sahadan Als. Agau Bin Monon Sahadan sertadihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkaraini, terungkap fakta bahwa :1.
Bahwa terdakwa tidak ada jjin dari yang berwenang dalam halmenggunakan narkotika golongan bagi diri sendiri.Menimbang bahwa dari uraian faktafakta tersebut diatas, bahwa terdakwaSatriadi Upaya Sahadan Als.
Bahwa terdakwa tidak ada jjin dari yang berwenang dalam halmenggunakan narkotika golongan bagi diri sendiri.Menimbang bahwa dari uraian faktafakta tersebut diatas, bahwaterdakwa Satriadi Upaya Sahadan Als.
Menyatakan terdakwa SATRIADI UPAYA SAHADAN Als. AGAU BinMONON SAHADAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tidak pidana tanpa hak danmelawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan bagidirinya sendiri.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SATRIADI UPAYA SAHADANAls. AGAU Bin MONON SAHADAN, oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 11 (sebelas) bulan.3.
Tergugat:
PT. Pelabuhan Indonesia III, Persero Cabang Tanjung Perak
202 — 60
Upaya Export diwaliki Direktur Ang Suanthie John
Tergugat:
PT. Pelabuhan Indonesia III, Persero Cabang Tanjung Perak
Terbanding/Tergugat : PT. GRAHA BARU RAYA
Terbanding/Tergugat : PT. MULTI NUSANTARA KARYA
35 — 5
UPAYA PARAPUTRA UTAMA Diwakili Oleh : BOBY ROGANDA P. MANALU, SH.
Terbanding/Tergugat : PT. GRAHA BARU RAYA
Terbanding/Tergugat : PT. MULTI NUSANTARA KARYA
1863 — 1925 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang UndangNomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa ditentukan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah hanyaterhadap Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalamPasal 70 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999, hal ini dikuatkan puladengan Hasil Rumusan Kamar Perdata Tahun 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun2016), maka oleh karena Putusan Pengadilan Negeri berupa menolakpembatalan Putusan Arbitrase, sehingga tidak dapat diajukan upaya
189 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUMI UPAYA GRIYA, vs. 1.PT. BANK LIPPO Tbk.,;2. PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk., 4.PT. SURYACIPTA BUMIPERMAI
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
JHONSON LUBIS, DKK VS KARYA PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
149 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asuransi Sarana Lindung Upaya, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
PUTUSANNomor 352 PK/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:ARYO KUNCORO AJl, bertempat tinggal di Jalan ArteriSoekarno Hatta, Nomor 236, Semarang;Pemohon Peninjauan Kembali:1.Lawan:PT ASURANSI SARANA LINDUNG UPAYA,berkedudukan di Jalan Kelud Raya, Nomor 58,Semarang, diwakili oleh Alberto Daniel Hanani, selakuDirektur Utama, dalam hal ini memberikan kuasakepada
Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (u/tvoerbaar bi/voorraad) ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat dan TergugatIl atau pihak ketiga lainnya;12. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini;13.
SAIM
Tergugat:
1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
122 — 109
ul>
- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut;
Dalam pokok perkara;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat I (I.c Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya
Penggugat:
SAIM
Tergugat:
1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
EDWINSYAH LUBIS
Tergugat:
1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
7 — 4
Penggugat:
EDWINSYAH LUBIS
Tergugat:
1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
RAMLAN
Tergugat:
1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
22 — 21
Penggugat:
RAMLAN
Tergugat:
1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)