Ditemukan 8359 data
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
150 — 166
Selain itu tidak pernah disebut adanya dokumenpersetujuan UKP dan UPL untuk pelaksanaan kegiatan ekplorasi pertambangantersebut.BAB Il1)2)3)4)5)6)1)Halaman Il1: Lokasi rencana kegiatan tidak disebutkan titik koordinatnyasehingga tidak bisa dideteksi secara tepat batas proyeknya dan rawan terhadapperubahan/ pemekaran lokasi penambanganStatus kepemilikan lahan (milik masyarakat atau Pemda atau Perhutani) dan luaslahan serta batasnya tidak dijelaskan> dalam rona lingkungan hidup awal hal inijuga tidak
No. 240/Pid.SusTPK/2016/PN.SbyHalaman Il1: Lokasi rencana kegiatan tidak disebutkan titik koordinatnya sehinggatidak bisa dideteksi secara tepat batas proyeknya dan rawan terhadap perubahan/pemekaran lokasi penambanganStatus kepemilikan lahan (milik masyarakat atau Pemda atau Perhutani) dan luaslahan serta batasnya tidak dijelaskan> dalam rona lingkungan hidup awal hal ini jugatidak dijelaskanHalaman Il7: Tahap konstruksi seharusnya menjelaskan pembangunan: persiapanlahan, fasilitas Kantor, gudang
Selain itu tidak pernah disebut adanya dokumenpersetujuan UKP dan UPL untuk pelaksanaan kegiatan ekplorasipertambangan tersebut.BAB Il2)3)4)5)6)i)8)Halaman Il1: Lokasi rencana kegiatan tidak disebutkan titikkoordinatnya sehingga tidak bisa dideteksi secara tepat batasproyeknya dan rawan terhadap perubahan/ pemekaran lokasipenambanganStatus kepemilikan lahan (milik masyarakat atau Pemda atauPerhutani) dan luas lahan serta batasnya tidak dijelaskan> dalamrona lingkungan hidup awal hal ini juga tidak
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI
186 — 98
Embung pada Desa Babat itu jugamengalami banjir Bahwa akibat Banjir yang terjadi di Tahun 2020, sangat berdampakterhadap pembangunan Embung, yaitu Embung tersebut tertimbun olehPutusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Halaman 43 dari 110 Halamanmaterialmaterial dan potongan kayu sehingga mengakibatkan lahanatau kebun saksi juga hancur Bahwa lokasi lahan saksi tersebut mengalami banjir juga dan saksisudah pernah menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa lahan yangakan dibangun Embung tersebut merupakan rawan
1.ANTON RAHMATO, S.H., M.H.
2.PANJI WIRATNO, S.H., M.H.
3.BUDI SULISTYO, S.H.
Terdakwa:
I KETUT SUPASTIKA Bin I WAYAN SUKARDA
1930 — 1116
Kumai Sentosa;
- Copy Peta Lokasi Kebakaran Lahan Tgl 4, 6, September dan 24, 26, 27, 28 Agustus 2019;
- Peta Rawan Kebakaran;
- Copy Peta Lokasi Menara Api;
- Copy Peta Lokasi Rencana Menara Api;
- Copy Peta Kadastral dan ijin lokasi PT.
93 — 21
dua ribu empat ratus delapan puluhrupiah)Bahwa titik lampu yang di pasang adalah :Kecamatan Kedondong 73 Lampu.Kecamatan Padang Cermin 146 Lampu.Kecamatan Punduh Pidada 127 Lampu.Bahwa sesuai dengan Kontrak kerja dan gambar kerja namun setelah akandilakukan pemasangan ada perubahan dari pihak Pemda dan masyarakat untukHalaman 75 dari 124 hal Putusan Nomor 25/Pid/Sus/2015/PN.Tjk.76memasang lampu jalan pada titik yang di butuhkan oleh masyarakat misalnyajalan pertigaan, tikungan dan titiktitik yang rawan
88 — 42
Pejabat lain yang memiliki, fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuanperaturan perudangundangan yang berlaku.Penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999menyatakan Yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsistrategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalamHalaman 90 dari 103 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/TPK / 201 8/PN.Bdgmelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi,kolusi dan nepotisme, yang meliputi :
200 — 25
Wonosobo pernah ada proyek pengadaanmobil pemadam kebakaran tahun 2003.bahwa alasannya pengadaan MOBIL PEMADAM KEBAKARANtersebut, karena mobil pemadam kebakaran yang adakondisinya sering rusak dan sudah tua, selain itu82Wonosobo rawan terjadi kebakaran.bahwa proyek MOBIL PEMADAM KEBAKARAN dibiayai daridana APBD tahun 2003 yang dianggarkan sebesar Rp.800.000 .000, Bahwa Ketika APBD kabupaten wonosobo tahun 2003 yangmemuat anggaran proyek pengadaan Mobil PemadamKebakaran disahkan oleh Legislatif pada
154 — 19
dua ribu empat ratus delapan puluhrupiah)Bahwa titik lampu yang di pasang adalah :Kecamatan Kedondong 73 Lampu.Kecamatan Padang Cermin 146 Lampu.Kecamatan Punduh Pidada 127 Lampu.Bahwa sesuai dengan Kontrak kerja dan gambar kerja namun setelah akandilakukan pemasangan ada perubahan dari pihak Pemda dan masyarakat untukHalaman 75 dari 124 hal Putusan Nomor 25/Pid/Sus/2015/PN.Tjk.76memasang lampu jalan pada titik yang di butuhkan oleh masyarakat misalnyajalan pertigaan, tikungan dan titiktitik yang rawan
191 — 38
mulailah Penggugat menuntut Tergugat;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Mejelis berpendapat bahwakurs dollar yang ditetapkan Tergugat adalah mengikat kedua belah pihak, sehinggatransaksi tanggal 27 Agustus 1997 untuk jatuh tempo tanggal 29 Agustus 199784dengan kurs dollar US$ sebesar Rp.2.880, adalah mengikat kedua belah pihak,Bahwa pada waktu jatuh tempo kurs dollar telah berubah naik atau turun adalahmenjadi resiko dari masingmasing pihak apalagi dalam transaksi valuta asingsangat rawan
168 — 96
ditemukan penyimpangan terkaittransaksi yang tidak dimasukkan ke dalam pembukuan Bank.Bahwa setahu ahli didalam bank tidak dibenarkan ada terjadi rekeningyang fiktif (akronim).Bahwa setiap pegawai bank harus mentaati setiap SOP yang telahditentukan pihak bank tersebut.Bahwa jika kas suatu bank sudah tutup, maka pegawai bank dilarangmelakukan transaksi kKeuangan dan pegawai bank tidak boleh menerimauang titipan dari nasabah, karena jika pegawai tersebut menerima uangtitipan dari nasabah maka akan sangat rawan
1.JULIA RACHMAN,SH
2.ACI JAYA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
BAHDOZEN HANAN, S.Pd.,M.Si Bin HANAN JUNAN Alm
203 — 103
Buay Rawan.
- 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (Spj) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Simpang Kabupaten Oku Selatan.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (Spj) Dana Operasional Panwaslu Kecamtan Bpr Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan.
- 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Panwascam Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Panwaslu Kecamatan Muaradua.
- Uang Titipan Panwascam Buay Rawan Senilai Rp.35.459.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- Uang Titipan Panwascam Buay Runjung Senilai Rp.85.305.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).
- Uang Titipan Panwascam Buay Sandang Aji Senilai Rp45.964.000 (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Buluh Empat Ribu Rupiah).
1.ZAIBUL Gelar DATUAK KABASARAN NAN ITAM
2.FARIDAH
Tergugat:
2.ISNA
3.AIDA AMIR
4.NOTARIS/PPAT, DELLON ANAS, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
199 — 329
selaku Wali Nagari Sumpur; Bahwa Saksi melakukan penghijauan mulai dari daerah Batu Bakarutsampai dengan kincir yang berada di arah selatan dekat Jorong RumbaiNagari Padang Laweh Malalo; Bahwa pada saat menentukan batas wilayah kerja program penghijauantersebut juga dihadiri oleh Bapak Endah yang merupakan Wali JorongRumbai Nagari Padang Laweh Malalo dan Bapak Sahiran selakuSekretaris Kecamatan; Bahwa Jorong Sudut Nagari Sumpur ditunjuk untuk program penghijauantersebut karena lahannya kering dan rawan
Terbanding/Terdakwa : MAHMUD SIDDIK
178 — 133
Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasanmelalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meterdan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efesien serta dimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagai oleh dana bersumber dari APBN melalui pembangunan
memasukan lebih dari satu nama yang sama dalam daftar penerima SR airbersih serta penerima SR yang bukan orangperorangan, bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran IIItentang petunjuk pelaksanaan sub bidang air minum Pendahuluan, 1.3.Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYARIFUDIN RAMDAN, SE
229 — 120
Pesona Dompu Mandiribebas dari banjir dimana Kabupaten Dompu adalah rawan banjir;Menimbang, bahwa terhadap asuransi jaminan sebagaimanadituangkan dalam syaratsyarat kredit yang menyebutkan selama kredit belumlunas barang jaminan dapat diasuransikan .... dst menurut Majelis kata dapatdimaknai tidak imperatif/tidak wajib, lagi pula nilai jaminan menurut perhitunganKJPP selaku lembaga independen menilai jaminan kredit adalahRp.43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) dengan demikian tidakdiikatnya
Pesona Dompu Mandiribebas dari banjir dimana Kabupaten Dompu adalah rawan banjir;Menimbang, bahwa terhadap asuransi jaminan sebagaimanadituangkan dalam syaratsyarat kredit yang menyebutkan selama kredit belumlunas barang jaminan dapat diasuransikan .... dst menurut Majelis kata dapatdimaknai tidak imperatif/tidak wajib, lagi pula nilai jaminan menurut perhitunganKJPP selaku lembaga indefenden menilai jaminan kredit adalah43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah), dengan demikian tidakdiikatnya
Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H. Muzazin
2.Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri
290 — 236
Terdakwa sebagai calonlegisltaif Bahwa Saksi merupakan orang yang merekam video saat ParaTerdakwa berada diatas Panggung;Halaman 14 dari 114 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr Bahwa Video diambil pada 23 September 2018 sekitar pukul 00.30WIB di acara sedekah desa di Dusun Kalikembar, Desa PakopenKecamatan Bandungan; Bahwa Saksi bersama anggota Panwascam Saribun dan Widodoturut hadir guna melakukan pengawasan; Bahwa Pengawasan dilakukan terhadap kegiatankegiatan yangbanyak massanya dan rawan
Terbanding/Terdakwa : EDY MULYONO, ST.,
192 — 54
Tujuan DAK bidang airminum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakatberpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air,termasuk daerah tertinggal dan perbatasan melalui peningkatan sambungan rumah(SR), Pemasangan master meter dan penyediaan SPAM perdesaan secara efektifdan efesien serta dimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusanbersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagai olehdana bersumber dari APBN melalui pembangunan
87 — 39
Pembinaan kerukunan antar umat beragama.Pendataan penyandang masyarakat rawan sosial; Bahwa Desa Cibadak mengajukan permohonan Raskin ke Bulog Subdivre Cianjuryang diketahui oleh Camat Sukamamkur untuk alokasi bulan Juni 2015, yangmengajukan saksi Erik Kaur Kesra Desa Cibadak; Bahwa beras raskin yang di ajukan oleh Desa Cibadak bulan Juni 2015 sebanyak 16.125 Kg tiap Kepala keluarga mendapat 15 Kg; Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Desa Cibadak untuk beras raskin sebesar Rp.25.800.000, (dua puluh
64 — 30
dalam hal pasal yang dinyatakanterbukti pada perbuatan dan diri terdakwa tersebut didasarkan padapertimbangan hukum yang nyata bahwa amanat pasal 385 KUH Pidanasecara substantif mengisyaratkan harus adanya pernyataan danpengakuan hak pihak lain bersamasama didalam objek berupa tanahtersebut secara de jure maupun de facto, dan hal ini didalam analisayuridis terhadap pasal tersebut, Penuntut Umum mendasarkannyapada kedudukan hak yang lebih mengarah kepada perbuatankeperdataan sehingga akan sangat rawan
169 — 249
Bertanggung jawab kepada Komando Atas, atas situasidan kondisi di wilayah Saumlaki dimana Yonif 734/SNSberadaBahwa sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni2017 Saksi mendapat tugas sebagai Dan Satgas Yonif734/SNS dalam rangka melaksanakan tugas PengamananDaerah Rawan Kodam XVI//Ptm untuk wilayah P. Ambon danP. Lease.Bahwa selaku Dan Satgas, Saksi mempunyai tugas danung jawab diantaranya :a.
215 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1219 K/PID.SUS/2017proyeknya dan rawan terhadap perubahan/pemekaran lokasipenambangan;. Status kepemilikan lahan (milik masyarakat atau Pemda atauPerhutani) dan luas lahan serta batasnya tidak dijelaskandalam rona lingkungan hidup awal hal ini juga tidak dijelaskan;. Halaman Il7: Tahap kontruksi seharusnya menjelaskanpembangunan: persiapan lahan, fasilitas kantor, gudang, danlainlain. Namun dalam penjelasan tahap kontruksi dan operasimenjadi satu sehingga membingungkan.
49 — 19
Pejabat lain yang memiliki, fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuanperaturan perudangundangan yang berlaku.Halaman 100 dari113 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/TPK / 2018/PN.BdgPenjelasan Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999menyatakan Yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsistrategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi,kolusi dan nepotisme, yang meliputi :1