• Nomor 946 K/Pdt/2021terkena proyek /anding point 150 Kv yang terletak di Jalan Pantai Asmara,Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat yangdilakukan tim penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP Nanang RahayuSigit Parianto dan Rekan (NSR) dilakukan berdasarkan Pasal 63 ayat (1)juncto Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012,sehingga tiap bidang tanah memiliki hasil penilaian yang berbeda sesuaidengan tolak ukur pada masingmasing bidang, sedangkan Pemohonsematamata

• BANK COMMONWEALTH Cabang Medan
  2.CHRISTIAN CHANDRA
  3.HENDRA SUSANTO
  4.SUWONDO SUSENO SUBUR
  5.DHARMAN
  6.CUNDORO
  7.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN,
  8.KESATRIA PURBA
  9.BUDI PURWANTO
  10.PIMPINAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DEDY, ARIFIN, NAZIR DAN REKAN (DAZ dan REKAN) Cabang Medan
  11.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
  Turut Tergugat:
  1.NOTARIS & PPAT EDDY SIMIN, SH
  2.NOTARIS & PPAT TJONG DEDDY ISKANDAR,

  SH
  3.PIMPINAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) TOHA-OKKY-HERU dan REKAN Cabang Medan
  4.PIMPINAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN dan REKAN Cabang Medan
  5.OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REGIONAL 5 SUMATERA BAGIAN UTARA
  6.PT.

• KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto & Rekan, dengan alamat JI. DanauMahalona No. 98 Tanjung Merdeka, Kec. Tamalate, KotaMakassar, selanjutnya disebut sebagai ;TERBANDING semula TERGUGAT II;3.

  Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan penelitian dan penelusuran dari aspeklegal formal dan materil pengajuan lelang eksekusi oleh Bank BRI Kantor CabangMakassar Maros/TERGUGAT dan KJPP Nanang Rahayu Sigit Parwanto &Rekan/TERGUGAT II serta KPKNL Makassar/TURUT TERGUGAT telah terjadiPerbuatan Melawan Hukum (PMH) secara Perdata, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa Ketentuan Pasal 1365 KUHPdt menjelaskan ...tiap perobuatan yangmelanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orangyang

• Pindarto;

• satu buku laporan penilaian jaminan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan nomor:1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017 ;
• satu bendel Basic Information Report tanggal 8 Desember 2017;
• satu bendel memo review dan Approval Sheet Debitur a.n. Pindarto;
• satu bendel surat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor 60/OL/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada debitur a.n.

  Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.108/MI/CP/SMEC-CR/0916 tanggal 30 September 2016;

• Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.021/MI/CP/SMEC-CR/1017 tanggal 18 Oktober 2017;
• 1 (satu) bendel petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small Medium Interpraise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;
• 1 (satu) bendel memorandum SMEC Credit Risk Nomor : B.01.069

  Sahabat Teknik Pratama tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp. 6.500.000,-;

• 1 (satu) bendel hasil scan Laporan Penilaian Jaminan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan nomor: 1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017 dengan indikasi nilai pasar Rp. 10.009.900.000,- dan nilai likuidasi Rp. 5.505.400.000,-

Dikembalikan kepada KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan melalui saksi Priyoko.

• Gatot Wahyu Djatmiko selaku Direktur TergugatIl, bahwa nilai limit lelang ditetapkan berdasarkan hasil penilaianHalaman 9 Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT.DKI3)4)5)6)7)oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain & Rekan,yang dituangkan dalam laporan Nomor 571/LP/ KJPP.PSZ/XI1I/2018tanggal 17 Desember 2018;Rincian Kewajiban Debitur Yang Harus Dipenuhi tanggal 23 Januari2019;SKPT Nomor 104/II/JP/2019 tanggal 26 Februari 2019 dari KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang menyatakanbahwa

  Pasal 45 huruf b,penentuan Nilai Limit untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 UU HakTanggungan, ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai.Dalam lelang a quo, nilai limit ditetapkan oleh Tergugat II berdasarkanSurat Penetapan Harga Limit Objek Yang Dilelang tanggal 23 Januari2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Nilai Limit terhadap objekperkara a quo ditetapkan Tergugat Il sebesar Rp10.400.000.000 danNilai Limit tersebut ditetapbkan berdasarkan hasil penilaian oleh KantorJasa Penilai Publik (KJPP

  dijamin dan dilindungi olehperaturan hukum di Indonesia, khususnya UndangUndang Nomor 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HT) dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) dan permohonan lelangeksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Tergugat II dengan nilailimit lelang yang telah dilakukan penilaian oleh Penilai Independensebagaimana disyaratkan dalam PMK 27/2016 (penilaian dilakukanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

  Penggugat kembali menuduhkan dan menyatakan dalil yangtidak sesuai fakta dan tidak berdasar pada poin 11 halaman 5 dalamgugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya nilai limitlelang jauh dari rasa keadilan dan tidak wajar, di mana Tergugat IlHalaman 26 Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT.DKI45.46.47.48.dalam menentukan penilaian limit atas objek lelang tersebut didasarkanpada nilai yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh PenilaiIndependen yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

• dalam proses pelaksanaan verifikasi danperbaikan peta bidang dan daftar nominatif bagi Penggugat sertabertentangan dengan perundangundangan yang berlaku, justru sebaliknyaPara Tergugat sudah melaksanakan sesuai dengan yang diamanatkanperaturan perundangundangan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atasserta telah memenuhi asas keadilan dan kemanusiaan karena penilaianterhadap tanah obyek ganti rugi a quo sudah dipertimbangkan dengancermat oleh Penilai dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

  ) danpenilaian yang dilakukan oleh KJPP sudah dilakukan dengan benar danprofesional karena dilaksanakan sesuai dengan keahlian dan kompetensimengingat KJPP telah memiliki ijin untuk melaksanakan aktivitas jasakonsultansi penilaian dari Kementerian Keuangan serta KJPP adalahPenilai/Appraisal yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen dariSatuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Il sesuai mekanismeberdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan telahditetapbkan dengan Keputusan Kepala

• PENENTUAN HARGA LIMIT OLEH APPRAISAL KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) SESUAI ATURAN.

  Smg dan Putusan Mahkamahagung No. 3109 K/ Pdt/2012;Bahwa mengenai penentuan harga Limit lelang TERLAWAN mengacu pada Nilai Hak Tanggungan dan Laporan PenilaianProperty oleh KJPP Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun & Rekan, sebagai berikut: Perihal : Laporan Ringkasan hasil Penilaian Aktiva Tetapatas nama Al Ustad Hanif Marimba No. File : 0001a/MBPRUYK/NISPCL/DRY/II/2016 Perihal : Laporan Ringkasan hasil Penilaian Aktiva Tetapatas nama Al Ustad Hanif Marimba No.

  File : 0001d/MBPRUYK/NISPCL/DRY/II/2016Bahwa laporan Nilai Limit oleh KJPP Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun & Rekan merupakan Kantor JasaPenilaian Publik yang profesional & Independent, rumus yangdigunakan untuk perhitungan adalah rumus standar yangdigunakan sesuai dengan ketentuan dalam melakukan PenilaianHarga;Bahwa pada tanggal 21 April 2016 TERLAWAN menetapkanHARGA LIMIT LELANG No. 824 / LGL ARM/ BLS / BS /WV/2016 dengan rincian : Obyek Lelang / Barang Jaminan SHM No. 696 nilai Limitlelang

  Penaksir oleh Penaksir/Tim Penaksir.Dengan demikian, harga limit telah sesuai dengan ketentuan ketentuanyang berlaku dan Penilaian harga Limit dilakukan oleh KJPP adalahHal 22 Put No 340/Pdt/2017/PT SMGprofesional dan Independent sehingga tidak ada kejanggalan dalampenentuan Harga limit tersebut.B. TENTANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN 12.

• 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
• 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
• 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa ) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
• 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
• 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.

  PPUNomor: 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilai public (Kantor jasapenilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPUTA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKANyang dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M,Si.

  MAPPI (Cert), selakupimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada BupatiKab.

  dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi AKBAR,S.Sos BINH.AIDIL selaku kepala sub bagian pengukuran tanah pada Bagian PemerintahanSekretariat Kab.

  PPU Nomor: 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilai public (Kantor jasa penilaipublic atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab. PPU TA.2010,menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yangdipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M,Si.

• PPU Nomor:910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasa penilaipublik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab. PPU TA.2010,menunjuk Jembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yangdipimpin oleh sdr.

  Sih Wiryadi, SE, M,Sii MAPPI (Cert), selakupimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada BupatiKab.

  dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi AKBAR, S.Sos BINH. AIDIL selaku kepala sub bagian pengukuran tanah pada Bagian PemerintahanSekretariat Kab.

  PPUNomor: 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai public (kantorjasa penilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPUTA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKANyang dipimpin oleh sdr.

  MAPPI (Cert), selakupimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada BupatiKab.

• (Kantor Jasa Penilai Publik) karenapada awal ketika dianalisa oleh Kantor Cabang belum ada SuratKeterangan dan Kantor Desa dan dari KJPP ;Bahwa harga taksasi nilai jaminan dari KJPP adalah Rp.33.000,00 (tigapuluh tiga ribu rupiah) lebih per meter persegi sedangkan harga taksasiharga tanah dari Kepala Desa setempat (Desa Kandai) adalah bervariasiPutusan Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 76 dari 235ada yang Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah), ada yang Rp.10.000,00 (sepuluhribu rupiah) ;Bahwa sebagai

  belum menggunakan njilai pembandingseperti harga dari Kelurahan dan nilai dari KJPP, tetapi setelah diskusi diLoan Comitte Kantor Pusat bahwa acuan untuk menilai harga tanah dapatmenggunakan hasil KJPP dan keterangan dari KelurahanBahwa akhirnya diputuskan kredit sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluhmiliar rupiah) ;Bahwa Loan Comitte (LC) dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2017yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota ibu Hj.

  ;Putusan Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 77 dari 235Bahwa keterangan dari KJPP diserahkan ke Cabang lalu oleh Cabangdiserahkan ke Pusat ;Bahwa pada waktu dilakukan Loan Comite (LC) hanya ada satu datapembanding yaitu dari KJPP lalu Pusat memerintahkan kepada Cabangagar membawa pembanding dari Pemerintah Daerah setempat lalu terbitlahSurat Keterangan dari Kepala Desa Kandai sehingga harga berubahmenjadi 127 % dan itu sudah sesuai dengan SOP ;Bahwa saksi pernah mengirim email kepada pak Wawan

  Pesona Dompu Mandiriserta perhitungan dari lembaga KJPP (Kantor Jasa Penilaian PublikBahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Siti Umaryati A selakuPemimpin Divisi Kredit, H. Iswaryudi (divisi kepatuhan) Ni Nyoman SutriniMurti (Desk MJR), Z.A. Wahyu Nugroho (Divisi Kredit), Indra Silvianti( Divisi Treasure), Kasri A.

  Pesona Dompu Mandiri serta perhitungan dari lembaga KJPP(Kantor Jasa Penilaian Publik);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Siti Umaryati Aselaku Pemimpin Divisi Kredit, H. Iswaryudi (divisi kepatuhan) Ni NyomanSutrini Murti (Desk MJR), Z.A. Wahyu Nugroho (Divisi Kredit), Indra Silvianti( Divisi Treasure), Kasri A.

• Djakiah
  Tergugat:
  1.Kantor Jasa Pelayanan Publik Satria Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO)
  2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kantor Wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
  Turut Tergugat:
  Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin

• Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum pada pokoknya menyatakan penetapan besarnyajumlah ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahberdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik;Bahwa dalam hal ini yang disebut penilai adalah orang perseoranganyang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telahmendapat ijin praktek dari Menteri Keuangan dan mendapat lisensi dariBadan Pertanahan Nasional:Bahwa dalam perkara in casu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

• Halaman 11 dari 22Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia dan LelangEksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah)Dengan demikian, nilai penjualan Obyek Sengketa yang ditetapkan olehTergugat tidak ditetapkan sendiri oleh Tergugat melainkan berdasarkanpenilaian dari penilai publik (penilai independen) dalam hal ini diwakili olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Firdaus & Rekan sesuai LaporanPenilaian Aset No. 733/KJPP AFJKT8/PENBMRCC

  /X/2016 tanggal 24Oktober 2016 dan No. 736/KJPP AFJKT8/PENBMRCC/X/2016 tanggal25 Oktober 2016 , sehingga dalil Para Penggugat sebagaimana tercantumdalam Posita butir 6, hanya mencari alasan yang mengadaada untukdigunakan sebagai dasar gugatan.Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelaslah bahwa Tergugat sebagaikreditur yang beritikad baik telah memberikan kesempatan kepadaPara Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat ,namun Tergugat tetap tidak menunjukkan upaya sungguhsungguhdalam memenuhi

• Bank Negara Indonesia (persero), Tbk
  2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
  3.Aprilia
  4.Kantor Jaya Penilaian Publik (KJPP)
  5.Kantor Badan Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Jayapura

• KJPP TOTO & REKAN, ; H. WARYA, UKEN RUKAENAH, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM cq. SATUAN KERJAINVENTARISASI DAN PENGADAAN LAHAN cq. PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI-SUMEDANG-DAWUAN,KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANGcq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI-SUMEDANG-DAWUAN,

  N dan Rekan, Para karyawan di KJPP TnR, sebagaiAppraisal (penilai) pada Real Properti bidang PenilaianPengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 25 April 2016;Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi Il dahulu Termohon Keberatan III;Lawan:1. H. WARYA, bertempat tinggal di Dusun Pasil Malang, RT001/RW 004, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan SumedangUtara, Kabupaten Sumedang;2.

  telah ditetapbkan untuk tanah yangberada dalam satu bidang (satu hamparan), dalam satu zona, dengan pemilikdan bukti hak yang sama telah diberikan penggantian kerugian yang berbeda,sehingga tidak adil untuk bidang yang sama tersebut, maka untuk memberikankeadilan Judex Facti telah menetapkan dalam putusannya berdasarkan azas exaequo et bono untuk memberikan harga yang sama terhadap tanah yangberada untuk satu hamparan tersebut dengan harga sesungguhnya telahditetapbkan oleh Termohon Keberatan Ill (KJPP

  tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasiyang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi KJPP

  Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KJPP TOTO &REKAN dan Para Pemohon Kasasi Il: 1. H. WARYA dan 2. UKENRUKAENAH tersebut;2.

• NEO SURYO DHESANTA.Kesemuanya beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4Kota Makassar; selanjutmnya disebut sebagaiTerbanding II semula Tergugat II;BALAI LELANG STAR MAKASSAR, Tempatkedudukan Jalan Veteran Selatan No. 230 B KotaMakassar, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IIIsemula Tergugat III;KJPP RANGGANIS HAMOD & REKAN CABANG MAKASSAR, Tempatkedudukan Komplek Palm Mas No. 19 JalanHertasning, Kelurahan Buakana, KecamatanRappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberikankuasa kepada ZULFAN EFFENDI

  PT MKSlV/Tergugat IV menjadi tidak wajar (harga yang terlalu rendah) dan tidaksesuai dengan harga Pasar serta terkesan Pembanding/Penggugatmasih mempunyai utang kepada Terbanding I/Tergugat ; Bahwa selanjutnya Terbanding IV/Tergugat IV juga dalam melakukanPenilaian juga tidak pernah melakukan INSPEKSIdan mengundangPembanding/Penggugat selaku Pihak yang diinpeksi, sebagaimana diaturpada pasal 35 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :101/PMK.01/2014 yang berbunyi sebagai berikut :(1) KJPP

  dan Cabang KJPP dalam menerbitkan Laporan Penilaian wajibmelakukan Inspeksi.(3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalamberita acara yang ditandatangani oleh Penilai Publik, Penilai, ataupegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pihak yangdiinspeksi.Maka dengan demikian perbuatan yag dilakukan oleh ParaTerbanding/Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karenatidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang telah disebukan diatas; Bahwa penilaian objek milik Pembanding

• memori kasasi dandihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri Kayuagung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, bahwapembebasan lahan yang dilakukan oleh Termohon dan Il adalah untukkepentingan umum, pembuatan irigasi yang hasilnya akan dinikmati olehmasyarakat banyak sekitarnya, bukan untuk kepentingan swasta;Bahwa ganti rugi yang diberikan telah dikaji/dinilai oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

• alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24September 2019 dan kontra memori tanggal 2 Oktober 2019 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa pelelangan terhadap harta pailit berupa Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 20 Sisa/Desa Tenggulunan dilaksanakan tanggal 23 April2019 setelah ada appraisal dari KJPP

• Bahwa usaha tambak yang digarap Pemohon Keberatan diganti rugisebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas penilaian dari Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan yang diumumkan dalam musyawarah di Balai DesaJangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21 Juli2016, yang dilaksanakan oleh Termohon Keberatan selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yangdihadiri oleh Pemohon Keberatan, Masyarakat

  Saksi RIO JAKATAMA selaku Penilai Pertanahan pada Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan diYogyakarta.Berdasarkan keterangan saksisaksi yang dihadirkan serta disumpah dan alatbukti surat di persidangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :1.

  ) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak PT.

  Asumsitentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udangdari saksi HANDOKO, telah dijadikan dasar Hakim dalampertimbangannya mengenai dasar, bentuk dan besarnya ganti rugi.Sedangkan Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi RIOJAKATAMA dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagaiPenilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT.

  Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Rio Jakatama dari2.2Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahanyang resmi ditunjuk oleh pihak PT.

• EKSEPSI KEKURANGAN PIHAK : Bahwa mengenai Posita Gugatan Para Pelawan pada poin nomor 8.2, 8.3,8.4, 8.7, 8.8, yang setiap poinpoin tersebut pada intinya adalah menyebutkanharga lelang yang terlalu murah, tidak wajar dan tidak menggunakanappraisal, nilai harga lelang yang lebih besar dari pencairan kredit, namunnyatanya Para Pelawan tidak menyertakan KJPP/Apraisal yang digunakanoleh Terlawan Ill selaku pemohon lelang maka dapat menjadikan dalil ParaPelawan tersebut menjadi dalil sepihak saja yang

  yang memberikan suatuestimasi atau opini atas nilai ekonomis suatu properti, berdasarkan analisisterhadap faktafakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode,parameter dan prinsipprinsip penilaian yang berlaku, namun KJPP tersebuttidak diikutsertakan dalam Gugatan ini, maka bagaimanamungkin dan atasdasar apa Para Pelawan menyatakan harga limit adalah harga yang terlalumurah, jauh dari harga pasar, sertaditentukansecarasepihak dan tidaktransparan ?

  27/PMK.06/2016 Tentang Pelaksanaan Lelang, yang sifatnya25wajib tersebut yang tidak dijalankan oleh Terlawan III selaku pemohon lelang;Bahwa nilai pencairan kredit yang menurut Para Pelawan adalah sebesar Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) adalah tidak berhubungan dengan nilaiLelang karena sebagaimana aturan Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 Tentang Pelaksanaan Lelang, nilai limit lelang adalahditentukan berdasarkan penilaian independent, dalam hal ini adalahditentukan oleh Pihak KJPP

  yang memberikan suatuestimasi atau opini atas nilai ekonomis suatu properti, berdasarkan analisisterhadap faktafakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode,parameter dan prinsipprinsip penilaian yang berlaku, namun KJPP tersebuttidak diikutsertakan dalam Gugatan ini, maka bagaimanamungkin dan atasdasar apa Para Pelawan menyatakan harga limit adalah harga yang terlalumurah, jauh dari harga pasar, sertaditentukansecarasepihak dantidaktransparan ?

  27/PMK.06/2016 Tentang Pelaksanaan Lelang, yang sifatnyawajib tersebut yang tidak dijalankan oleh Terlawan III selaku pemohon lelang;Bahwa nilai pencairan kredit yang menurut Para Pelawan adalah sebesar Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) adalah tidak berhubungan dengan nilaiLelang karena sebagaimana aturan Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 Tentang Pelaksanaan Lelang, nilai limit lelang adalahditentukan berdasarkan penilaian independent, dalam hal ini adalahditentukan oleh Pihak KJPP