Ditemukan 9653 data
82 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 222 PK/PID.SUS/201828.21.28.22.28.23.28.24.28.25.28.26.28.27.Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor593/79/XI1/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atasobjek tanah dengan bukti kKepemilikan berupa Akta Jual Beli(AJB) Nomor 061/KTS/II/1996 seluas 972 m* dengan nilaiganti rugi sebesar Rp6.442.048.582,00 ;Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor593/80/XI1/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atasobjek tanah dengan bukti kKepemilikan berupa Akta Jual Beli(AJB) Nomor 509/2014 seluas
331 — 99
., kemudian berdasarkan Surat KeteranganWarisan dibuat oleh ahli waris pada tanggal 26112004 No. 259/2004diketahui Kades Giripeni dan Camat Wates tanggal 712005 No. 02/509/2005turun waris kepada Murtinem Murdini, sehingga tanah yang terletak di Ds.Gunung Gempal, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo,telah sesuai dengan Peraturan.3.
46 — 9
secara jelas dan rinci bahkan dengan sengaja menutupnutupi kesalahankesalahan Penggugat sebagaimana diatur dalamundang undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal158 ayat (1) d dan ayat (2) dan ketentuan dalam Pasal 161 ayat (1) danayat (2) memberikan Surat peringatan SP1, SP2 dan SP3 secaraberturut turut, dkemudian memanfaatkan Anjuran dari MediatorHubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untukmeminta pembayaran pada Tergugat yang nilainya sangat FANTASTISsebesar Rp.509
153 — 11
Maret 1939 pernah diperlihatkan kepada saksipada waktu di Polda Sumut, dan juga Surat Pelepasan Hak denganGanti Rugi pernah diperlinatkan oleh Terdakwa kepada saksi akantetapi surat tersebut tidak wajib dilaporkan ke BPN karena merupakanakta notaril dan yang wajib dilaporkan ke BPN adalah Akta Jual BeliTanah /proses peralihnan hak atas tanah yang diperbuat dihadapanPPAT ;e Bahwa yang diterbitkan sertifikat pada waktu itu disekitar Jalan SungaiBelutu ada tiga bidang tanah yaitu : Sertifikat No. 509
174 — 74
tim manajemen pemindahan dankesejahteraan satwa KBS , dan Berita Acara Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan satwa KBStertanggal 7 Nopember 2012 tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh ketua dan sekretarisTim evaluasi kesehatan dan pengelolaan satwa, Direktur keanekaragaman Hayati Kemenhut(KKH), Ketua umum PKBSI (in casu PENGGUGAT), ketua TPSKBS, Pemerintah PropinsiJatim, Pemerintah Kota Surabaya (in casu TERGUGAT I) dan Kepala Balai Besar KSDAJatim.Bahwa selanjutnya Dirjen PHKA melalui surat $.509
Perlindungan Hutan danKonservasi Alam balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Nomor: 8.603/BBKSDA.JAT2.1/2013 tanggal 5 Nopember 2012 Perihal Pengelolaan Satwa Surplus KBSkepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, bukti P10 ;Fotocopy Berita Acara Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa Kebun Binatang Surabaya,yang diadakan oleh Ketua dan Sekretaris Tim Evaluasi Kesebhatan dan Pengelolaan SatwaKBS pada tanggal 7 November 2012, bukti P11 ;Fotocopy Surat Dirjen PHKA S.509
Siti Fatimah, S.H., M.H.
Terdakwa:
Aryodi Bin Darul Hotni
49 — 15
- Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal nomor : AL.509/17/18/KSOP.PTK/2023 tanggal 20 September 2023.
- Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar NO.AL.601/251/11/DK/2023 tanggal 15 Maret 2023.
- Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak NO. AL.601/251/12/DK/2023 tanggal 15 Maret 2023.
- Sertifikat Nasional Dana Jaminan ganti Rugi Penyingkiran kerangka Kapal NO. AL.601/259/13/DK/2023 tanggal 16 Maret 2023.
SALMAN FAISOL
Tergugat:
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan dan Jalan Tol Soreang,Pasir Koja
562 — 138
Menyatakan Penetapan Termohon tentang bentuk dan nilai besaran Ganti Kerugian terhadap tanah milik Pemohon yang terdampak proyek Pembangunan Jalan tol Cileunyi Sumedang-Dawuan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
- Menghukum Termohon untuk membayar nilai ganti kerugian atas tanah milik Pemohon yang terletak di desa Cileunyi Wetan ,Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagaimana dalam daftar bidang kavling nomor 37 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 509
HARYANDANA HIDAYAT, S.H.
Terdakwa:
JAMALUDIN BIN BUSRAM
130 — 79
buah sendal jepit warna merah;
- 1 (satu) buah sendal jepit warna hitam dengan motif kembang;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone vivo y15 warna biru dengan mei 1:866541059660890, no imei 2 : 866541059660882;
- 1 (satu) unit sepeda motor vega r tanpa bodi dan plat nomor dengan nomor rangka : mh 3509307fj131510 dan nomor mesin : 509
SURYA DARMA,SE
Tergugat:
1.PT. BANK BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Centre Medan
2.Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
53 — 21
tanggal 3 Juli 2020, diberi tanda bukti TII5;Fotocopy Pengumuman Lelang Pertama melalui selebaran tanggal 7Juli 2020, diberi tanda bukti TII6;Fotocopy Pengumuman Lelang Kedua pada Surat Kabar Tribun padahari tanggal 5 Agustus 2020, diberi tanda bukti TI7;Fotocopy SKPT Nomor 506/2020, tanggal 16 Juli 2020, diberi tandabukti TII8;Fotocopy SKPT Nomor 510/2020 tanggal 16 Juli 2020, diberi tandabukti TII9;10.Fotocopy SKPT Nomor 508/2020 tanggal 16 Juli 2020, diberi tandabukti TII10;11.Fotocopy SKPT Nomor 509
70 — 12
Bahwa karenanya Penggugat sudah pada tempatnya menghendaki agarharta bersama (gonogini) tersebut untuk dibagi bagi Penggugat danTergugat secara fiftyfifty;Bahwa dari uraianuraian tersebut diatas jelas terbukti bahwa Tergugatmenguasai harta perkawinan (gonogini) tanpa hak dan sangat merugikanPenggugat untuk kelangsungan usaha yang dirintis sejak lama.Bahwa oleh karena hal tersebut sesuai dengan uraianuraian diatas,kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yangmemeriksa perkara Nomor: 509
155 — 59
Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk.509/Ka/1961 tanggal 22 Agustus 1961, Panitia Landreform tersebut merupakanOtoritas/oadan yang diberi wewenang dalam melakukan penelitian, menetapkanbagian tanahtanah untuk bekas pemilik dan penguasaan tanahtanah yangmerupakan kelebihan dari luas maksimum dan kemudian dalam pelaksanaannya jugabertugas dalam pemberian tanda Batas dan Pengukuran ;Bahwa untuk menyelesaikan perkaraperkara/sengketa yang timbul sebagaiakibat pelaksanaan Landreform, dibentuklah Pengadilan
Sk. 508/Ka/1961 tanggal 23 Agustus 1961 Jo.Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961 tanggal 22 Agustus1961, Panitia Landreform tersebut merupakan Badan yang diberi wewenangdalam menetapkan bagian tanahtanah untuk bekas pemilik dan penguasaantanahtanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum dan kemudianHalaman 97 dari 117 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PN.Sgr.dalam pelaksanaannya juga bertugas dalam pemberian tanda Batas danPengukuran ;Bahwa terkait perkara aquo, berdasarkan faktafakta
Sk. 508/Ka/1961 tanggal 23 Agustus 1961 Jo.Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961 tanggal 22 Agustus1961, telah menetapkan tanah pipil alm.
ANDI VICKARIAZ TABRIAH, SH.
Terdakwa:
BASRI BIN ABDULLAH.
126 — 39
YOYO pada sekitar akhir bulan Januari Pak Basri jugapernah datang kerumah dan memberikan uang sebesar Rp.30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) sambil menyampaikan bahwa ini titipan dari Pak YOYO;Bahwa ruang titipan dari Pak YOYO sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) tersebut saksi gunakan untuk menjamu temanteman KelompokTani lainyang sering datang kerumah.Bahwa Saksi penerima bantuan selaku ketua kelompok tani Sipakario membuatparit, drainase dan jalan tani (pengkrikilan) dengan panjang 509
Mappideceng Kab.Luwu Utara dikerjakanoleh 8 (delapan) yang tersisa.Bahwa mekanisme pelaksanaan pekerjaan yaitu setelah saksi ketua kelompoktani Sipakario menerima bantuan saksi mencari mobil untuk memuat sirtu,mencari buruh untu kmembuat parit dan drai nase serta penghamparan sirtudengan menggunakan dana sebsar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)dengan panjang 509 m (lima ratus sembilan meter);Bahwa menurut saksi telah selesai karena panjang jalan yang saksi kerjakantelah mencapai 509 m (
Pembanding/Terdakwa : SAWIRMAN,SE. MM BIN RUSLI Diwakili Oleh : WILSON SAPUTRA, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SAWIRMAN,SE. MM BIN RUSLI Diwakili Oleh : WILSON SAPUTRA, SH. MH
115 — 59
Padang Pariaman; Terhadap Bukti/Nota pembelian makan minum untuk kegiatan penerimaantamu pimpinan di rumah dinas Ketua DPRD diperoleh Asril dengan memfotocopy faktur kosong rumah makan Lubuk Sikoci dengan faktur nomor 509 yangdipergunakannya pada tahun 2012, kemudian faktur Kosong yang telah difotocopy tersbeut diisi sesuai dengan permintaan yang diajukan dalam telaahan stafyang ditulis oleh staf sekretariat DPRD.
Yani Pasha) diperoleh Asril dengan caraawalnya Desril Yani Pasha menelfon pihak rumah makan pondok penantian danrumah makan Damai kemudian menyuruh Asril untuk mengambil faktur rumahmakan tersebut yang sebelumnya jumlah porsi dan harga makanan danminuman telah dibuatkan oleh Asril dan angkaangka tersebut kemudiandipindahkan oleh pihak rumah makan kedalam fakturnya, sedangkan untukrumah makan lubuk sikoci diperoleh Asril dengan memfoto copy faktur kosongrumah makan Lubuk Sikoci dengan faktur nomor 509
PadangPariaman; Terhadap Bukti/Nota pembelian makan minum untuk kegiatan penerimaantamu pimpinan di rumah dinas Ketua DPRD diperoleh Asril dengan memfotocopy faktur kosong rumah makan Lubuk Sikoci dengan faktur nomor 509 yangdipergunakannya pada tahun 2012, kemudian faktur Kosong yang telah difotocopy tersbeut diisi sesuai dengan permintaan yang diajukan dalam telaahan stafyang ditulis oleh staf sekretariat DPRD.
RAHMI SHAFRINA SH MH
Terdakwa:
ARUN VIJAY
28 — 2
- 1 (satu) buah hp android Merk OPPO F3 dengan No telp. 0852 7551 2500, 0811 6390 509.
- 1 (satu) buah hp Merk Samsung putih sm-B 310 E.
- 1 (satu) buah hp Nokia 1036 No .
- 1 (satu) buah KTP an. SATYA RAJ.
- 2 (dua) buah kartu NPWP an. SATYA RAJ
- 2 (satu) buah buku pegadaian.
- 1 (satu) buah alat token key Bank BCA dengan nomor 2194 9154 36
- 1 (satu) ikat ban uang pecahan 5.000.000.
7 — 0
Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah padatanggal 05 Desember 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama Kecamatan Parengan , Kabupaten Tuban, denganKutipan Akta Nikah Nomor: 509/22/XII/2008, tertanggal 15 Desember 2008;2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohontelah hidup bersama sebagaimana iayaknya suami istri dan hidup bersama dirumah orang tua Pemohon di Sidoarjo dan Terakhir tinggal di rumah bersamadi Kabupaten Sidoarjo;3.
72 — 42
Putusan Mahkamah Agung No. 509 PK/Pdt/2011 dalam perkara ini Jualbeli antara para pihak adalah sah karena jual beli dilakukan oleh orangyang berhak sesuai dalam SHM dan dilaksanakan dihadapan pejabatyang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalamperundangundangan.
46 — 7
telah terlepas dari benda tetap dan menjadi bendabergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumahyang telah terlepas/dilepas;Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yangberwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.Bendayang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalahterhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.Benda bergerak adalahsetiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapatdipindahkan (pasal 509
251 — 109
NEGERI SIPIL yang ditandatangani diSumber, 9 Agustus 2018.1 (satu) bundel fotokopi printout KEPUTUSAN BUPATI CIREBONNomor : 821/Kep.879BKPPD/2014 tentang BADANPERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)KABUPATEN CIREBON tanggal 15 Desember 2014.1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821/Kep.879 BKPPD/2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatandan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Cirebon Tanggal 15Desember 2014.1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821/Kep.509
PEGAWAI NEGERI SIPIL yang ditandatangani diSumber, 9 Agustus 2018.1 (satu) bundel fotokopi printout KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor: 821/Kep.879BKPPD/2014 tentang BADAN PERTIMBANGANJABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KABUPATENCIREBON tanggal 15 Desember 2014.1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821/Kep.879 BKPPD/2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan danKepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Cirebon Tanggal 15 Desember2014.1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Cirebon Nomor821/Kep.509
145 — 30
Nomor : 389/P/2004 tanggal 28 Desember2004 sejumlah Rp. 137.619.375, (seratus tiga puluh tujuh juta enamratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)58.1 (satu) lembar SPM Nomor : 505/P/2004 tanggal 28 Desember2004 sejumlah Rp. 51.350.000, (lima puluh satu juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah)59.1 (satu) lembar SPM Nomor : 222/P/2004 tanggal 12 Desember2004 sejumlah Rp. 376.820.000, (tiga ratus tujuh puluh enam jutadelapan ratus dua puluh ribu rupiah)60.1 (satu) lembar SPM Nomor : 509
: 389/P/2004 tanggal 28 Desember 2004sejumlah Rp. 137.619.375, (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratussembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)58.1 (satu) lembar SPM Nomor : 505/P/2004 tanggal 28 Desember 2004sejumlah Rp. 51.350.000, (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluhridu rupiah).59.1 (satu) lembar SPM Nomor : 222/P/2004 tanggal 12 Desember 2004sejumlah Rp. 376.820.000, (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapanratus dua puluh ribu rupiah).60.1 (satu) lembar SPM Nomor : 509
115 — 135
Sk. 508/Ka/1961 tanggal 23 Agustus 1961 Jo.Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961 tanggal 22 Agustus1961, Panitia Landreform tersebut merupakan otoritas/oadan yang diberiwewenang dalam melakukan penelitian, menetapkan bagian tanahtanah untukbekas pemilik dan penguasaan tanahtanah yang merupakan kelebihan dari luasmaksimum dan kemudian dalam pelaksanaannya juga bertugas dalam pemberiantanda Batas dan Pengukuran;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai Konsep KepemilikanAtas Tanah
Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961 tanggal 22Agustus 1961, Panitia Landreform tersebut merupakan Badan yang diberiwewenang dalam menetapkan bagian tanahtanah untuk bekas pemilik danpenguasaan tanahtanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum dankemudian dalam pelaksanaannya juga bertugas dalam pemberian tanda Batasdan Pengukuran;Bahwa terkait perkara aquo, berdasarkan faktafakta yang telah diuraikandiatas, telah terbukti bahwa benar tanah objek sengketa merupakan bagiandari
Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961tanggal 22 Agustus 1961, telah menetapkan tanah pipil alm. Ketut Kadjar yangdilaporkan oleh wajib lapor Wayan Kayuwa tersebut sebagai Tanah kelebihandari batas maksimum dan oleh karenanya menjadi Tanah yang dikuasai olehNegara (Tanah Negara) sebagai Obyek Landreform;9. Bahwa berdasarkan bukti T 1 berupa Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNo.