Ditemukan 1019 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib teijin tarmin terdiri tering tardin turdin termin terpin tersin terdir ternin
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 30-10-2017 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 67/Pdt.Bth/2017/PN Kis
Tanggal 23 Mei 2018 — Penggugat:
Sarbandi
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI Persero Tbk Pusat cq Bank Mandiri Cabang Kisaran
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kisaran
3.Robert Manurung
25 — 3
  • Bank Mandiri, Tbkmerupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 UU HT sehinggadokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 ayat (5) PeraturanDirektur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 6/KN/2013 tanggal 9 Desember2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi: LelangEksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan terdin dari:a) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredite Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.MDN.KSR/PKKMK/005/2011 tanggal 30 Maret 2011.e Perjanjian Kredit Investasi Nomor: RCO.MDN.KSR
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-12-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 72/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD NUR
Tergugat:
KEPALA DESA BERORA
Intervensi:
SUHATTA
246 — 133
  • Kepala desa dapat membentuk tim yang terdin dari seorangketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggotadengan keputusan kepala desa;b. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atauseleksi calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calonperangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelahJabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;d.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-04-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN DUMAI Nomor 36/Pdt G/2015/PN Dum
Tanggal 26 April 2016 — YAYASAN RIAU MADANI, beralamat di Pekanbaru, Jalan Repelita I No. 25 A Tampan, Pekanbaru yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 29, tanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnoefendi, S.H. dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU3216.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani dan bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan Riau Madani berdasarkan pada Pasal 18 Akta Pendirian Yayasan Riau Madani yang diwakili oleh pengurusnya yaitu 1. SURYA DARMA (Ketua Umum Yayasan Riau Madani), 2. MATURIDI (Ketua I Yayasan Riau Madani), 3. AHMAD JHONI (Sekretaris Umum Yayasan Riau Madani), 4. RIO RIZAL (Sekretaris Yayasan Riau Madani) selanjutnya disebut ---------------PENGGUGAT; L A W A N 1. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Provinsi Riau Cq Pemerintah Kota Dumai (Walikota Dumai), beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Dumai di jalan Perwira Kota Dumai, selanjutnya disebut------------------------------------------- TERGUGAT ; 2. PT. Sari Dumai Sejati, beralamat di jalan Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, selanjutnya disebut----------------------------------TURUT TERGUGAT I; 3. PT. Cemerlang Energi Perkasa, beralamat di Jalan Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, selanjutnya disebut---------------------------------TURUT TERGUGAT II;
194 — 91
  • 34 Gugatan, yang kamikutip sebagai berikut:Bahwa lokasi tempat diberikannya izin atau diizinkannyapembangunan industri pengolahan CPO atau pengumpulanCPO oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT danTURUT TERGUGAT II tersebut adalah termasuk dalamkawasan Lindung Nasional, hal ini adalah berdasarkan padaketentuan Pasal 51 huruf b dan Pasal 52 ayat (2) huruf aPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yaituberbunyi : Kawasan lindung nasional terdin
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 31-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
1.H LA ODE ARUSANI
2.DODI HASRI
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan
424 — 112
  • sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 23/2014 jis ketentuan Pasal69 ayat (1) PP 12/2018 dan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan DPRDBusel 1/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPRDkabupaten/kota mempunyai hak : a. interpelasi ; b. angket ; dan c. menyatakan pendapat:Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 170 ayat (2) UU 23/2014, menyatakan:Dalam hal DPRD kabupaten/kota menenma usul hak angket sebagaimanadimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota membentuk panitia angketyang terdin
Pengadilan PN TEGAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Tgl
Tanggal 27 Desember 2016 — Rasiko, dkk melwan Presiden Republik Indonesia di Jakarta Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Jawa Tengah di Semarang Cq Walikota Tegal, dkk
89 — 12
  • Dan tidak ada lagi tanahbengkok; Dalam acara selapanan ada penyerahan satu bendel yang terdin darbeberapa sertifikat tanah, akan tetapi saya tidak tahu sertpikatsertipikat tanah itu atasnama siapa saja; Sebelum adanya gugatan dalam perkara ini, saksi tidak pemahmendengar adanya keberatan dari pihak keluarga atau saudarasaudara dari AbdulGoni; Saksi tidak pernah mendengar H.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 02-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 75/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat II : YETTI NOER
Pembanding/Penggugat I : LUKMAN NOER HAKIM GELAR DT. TUMA ALAM
Terbanding/Tergugat II : HANDRA DENI panggilan NARA
Terbanding/Tergugat III : SYAMSUARMAN KHATIB MAJO LELO
Terbanding/Tergugat I : SYAFRUDIN alias H. SYAFRUDIN ANWAR panggilan H. UDIN
Terbanding/Tergugat IV : GUSNIMAR
66 — 33
  • Menyatakan objek perkara berupa Tanah yang terdin' dari Tanah kering dandan tanah Basah dan belum diukur yaitu berupa tanah perumahan, tanahPeladangan, tebat/Kolam, sawah, tanah dan sawah mana adalah denganperincian serta batasbatas sepadannya masingmasing sebagai berikut:1.
Pengadilan PT PADANG Perdata Tanah
Putus : 24-04-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 30/PDT/2018/PT PDG.
Tanggal 24 April 2018 — RIMA YANTI Panggilan YANTI, (Pr) Melawan : M. NASIR, dkk.
63 — 56
  • Anaknya terdin dari empat orang lakilaki dan satuperempuan1. Anak pertama bernama Azwar Syahbidin, yang mana ia adalah Dt Sati yangterakhir itu yang mulia.Anak kedua bemama Bidariis.Anak ketiga bemama Supardi.Anak keempat bemama Nazardi.a FF oO NDAnak kelima bemama Risdahayati, yang mana ia adalah anak perempuan dariBiah.Dan Risdahayati ini mempunyai lima orang anak yaitu satu orang lakitaki danempat orang perempuan.1.
    Jadi, kKenapa cucu kakek Tanaim Dt Sati ini digugat tentangsawah itu.Poin ketujuh yang akan saya tanggapi yaitu kertas gugatan halaman 7 maternomor 3, disini penggugat memperkarakan berupa setumpak sawah yang terdin dari 4piring yang terletak di guguak sumandak.Pak hakim yang mulia,Dan untuk menanggapi tentang sawah ini saya rasa tidak ada alasan lagi bagipenggugat untuk memperkarakan sawah ini, sebab masalah sawah ini tidak adasangkut pautnya dengan si penggugat Dan sawah ini sudah jelaselas miliksekeluarga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 12-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2620 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Desember 2017 — SOFJAN ARSAD, DK VS GRAY ZAIN, DKK
160 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun bunga yang ditentukan undangundang adalah 6 % (enam persen);Dalam tiaptiap perikatan yang sematamata berhubimgandengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi danbunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan.harusmya terdin atas bunga yang ditentukan oleh undangHalaman 19 dari 52 hal. Put.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penganiayaan
Register : 20-06-2014 — Putus : 26-09-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 160-K/PM II-08/AD/VI/2014
Tanggal 26 September 2014 — Prada Akbar Fidi Aldiar
93 — 47
  • lebihmengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyom, bahwa subyek itu sudah cukupmemenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).Menurut MvT, delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidakmelakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orangorang di antara mereka tersebut yangbenar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebutDi dalam praktk peradilan di Indonesia delik ini diterapkan dimana pelakunya hanya terdin
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 60/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
Dr Harun Daeru, SE, MH
Tergugat:
Walikota Baubau
219 — 120
  • GolonganRuang terakhir (Penata Tingkat I, IIl/d) yang ditetapkanoleh Tergugat Nomor 823.3/013 tanggal 09 November2017 adalah Badan Pengelola Keuangan, Aset danPendapatan Daerah sesuai dengan aturanpembentukan kelembagaan pemerintah Kota Baubau.Dalam Pasal 2 huruf e angka 3 Peraturan Daerah KotaBaubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kota Baubau, yangmenetapkan bahwa : Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkatdaerah dengan susunan sebagai berikut: huruf e, BadanDaerah terdin
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 138/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.ADE ROMA
2.NAIMAN
3.KUSNANDAR ADANG MOMO
4.WARIS FITRIANTO
5.ASEP ANTA KOMARA
6.AFRI ROMANSYAH
7.SARDI YAMSI
8.HERLAMBANG
Tergugat:
1.Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Cikarang
2.Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
233 — 98
  • lewatnya waktu yang ditentukanBahwa, dalam hal Objek sengketa tersebut dianggap suatuKeputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan, makaseharusnya Para Penggugat memperhatikan mekanisme sesuaiUU 30/2014, telah mengatur:Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan atau) melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 04-03-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 015/G/2015/PTUN.Smg.
Tanggal 17 Nopember 2015 — Jasmo Dkk Melawan I. Bupati Pati II. PT. Sahabat Mulia Sakti
409 — 1381
  • ===(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratifkepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atautindakan)j 22+ 2+ 22202 no oo oon oe(2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin Atlas : nnn nnn nnn nnna. Keberatan; dan;b.
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 13-05-2015 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.Kray
Tanggal 2 Oktober 2014 — 1. BUDHI PRAYOGI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sutan Syahrir No. 134, Rt. 05, Rw. 06, Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1. SUDARMAN, SH., 2. ATMI DWI ISTUNINGSIH, SH., 3. TRI SETYAWAN, SH., Advokat/pengacara berkantor di Perum Gading A. 1. Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 30 Desember 2013 No. 98/HK/Wga/XII/2013/PN.Kray ; selanjutnya disebut sebagai …….………………PENGGUGAT; M E L A W A N : 1. PERUSAHAAN PARIWISATA TAWANGMANGU, beralamat di JL. Raya Lawu No. 11, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar ; selanjutnya disebut sebagai…………………..…TERGUGAT I ; 2. PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) CITRA MANDIRI JAWA TENGAH, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 154-160 Gd. JDC Lt. I Semarang ; selanjutnya disebut sebagai …………………….TERGUGAT II ; 3. HARJATI KUSUMA DEWI, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo 100, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Purwodiningrat, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ; selanjutnya disebut sebagai…………………….TERGUGAT III ; 4. EGA ROSITA, Ibu Rumah Tangga, Jl. GD. Elok Utara 2 FEI/23, Rt. 012, Rw. 010, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan kelapa Gading, Jakarta Utara ; selanjutnya disebut sebagai……………………TERGUGAT IV ; 5. MULAN MICHELLE IMELDA, Dokter, Jl. Siantar No. 5 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ; selanjutnya disebut sebagai…………………….TERGUGAT V ; 6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR, Beralamat di Jl. Lawu No. 202 Kabupaten Karanganyar ; selanjutnya disebut sebagai.......................TURUT TERGUGAT ;
24 — 6
  • Lestari yang diberkan kesembilan anaknya yang terdin darPenggugat (Budi Prayogi), Koentomo Boedianto, Harjani Kusuma Dew(Tergugat ll), Budi Prasadja, Ega Andayani, Budhi Prayitno, Ega Rosita(Tergugat IV), budhi Prasetyo dan Aloysua Ega Devita.
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 28-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.Mr
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 16
  • Menurut hubungan perkawinan terdin dari duda dan janda;Disamping itu dalam gugatan waris harus terdapat 4 (empat) unsursesual dengan pasal 49 ayat (3) Undangundang No.7 tahun 1989yang berbunyi bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksuddalam ayat (1) huruf (b) talah:c. Penentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris;d. Penentuan mengenait harta peninggalan;e. Penentuan bagian masingmasing ahli waris;f.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Wanprestasi
Register : 07-02-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 5/Pdt.G/2018/PN PWK
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat: drg BEATA WIBOWO Tergugat: 1.dr. KEMAL MUHAMAD 2.dr. ABDUL RADJAK,Sp,Ob,Gyn 3.ABDUL BARRY
323 — 109
  • ., Aneka Pemanjian,Penerbit Citra Aditya Baki, Bandung 1995, Cetakan Kesepuluh, hal. 3);Bahwa secara khusus terkait dengan definisi jual beli adalah suatu peranjiantmbal balik dimana pihak yang satu sebagai penjual berjanji untuk menyerahkanhak milik atas suatu barang, sedang pihak lain sebagai pembeli berjanji untukmembayar harga yang terdin atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehanhak milik tersebut;Bahwa sesuai asas konsensualisme yang ditegaskan di dalam ketentuan Pasal1458 KUHPerdata
    hubungan hukum antara PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para PenggugatRekonvensi adalah atas adanya kesepakatan dan perjanjian, maka Majelis Hakimakan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dasardasar hukum suatuperjanjian dikaitkan dengan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/ TergugatRekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syaratsyaratsahnya suatu peranjian/persetujuan yang terdin
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 16-11-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 17/G/2020/PTUN.TPI
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat : PT. Tria Talang Emas yang diwakili oleh Ir. Henry Supanni Tergugat : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
422 — 295
  • daluwarsa,Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangansebagai berikut:Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 UndangUndangNomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
    TPIMenimbang bahwa ketentuan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas:a. keberatan; danb. banding(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2019 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Krs
Tanggal 21 Nopember 2018 — Miskun,dkk Melawan: Tutik,dkk
112 — 16
  • SungaiBahwa dalam dalil / posita 3.1. gugatannya Para Penguggat pada dasamyamendalilkan bahwa Obyek sengketa adalah yang terletak di Dusun PadukuhanHalaman 15 dari 62Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pat.G/2018/PN KrsDesa Rondokuning, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, seluas 28M2 dikuasai oleh TUTIK (Tergugat1) dengan batas batas : Utara : Tanah Nur Aini Timur : Jalan Raya Selatan : Tanah Arsani Barat : Tanah Nur AiniBahwa kemudian dalam posita poin 3.2 Para Penggugat mendalilkan Obyeksengketa Il terdin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-07-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 127-K/PM II-08/AD/V/2014
Tanggal 23 Juli 2014 — HAERUDIN, SERTU
33 — 15
  • Pemilikan itu pada umunya terdin atas setiap perbuatan yang mengharuskankesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan caracara sepertmenghabiskan, memindatangankan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk jugadalam halhal masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu, seperti pinjam meminjam, menjualdengan hak membeli kembali.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-04-2013 — Upload : 08-12-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 11/Pdt.G/2012/PN TNG
Tanggal 25 April 2013 — PT. TELISON Lawan 1. JIRO SOMA 2. PT. NALK SEALS INDUSTRY
228 — 50
  • NLT GASKET MFG dan TergugatII yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006mengenai sewa sebuah bangunan yang terdin dan ruangan kantor 2 (dua) lantai,sebuah ruangan show room, 2 (dua) ruangan meeting room, ruangan genset, pos jaga,ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik dan telepon seluruhnya seluas 4.411M2 dan sebuah bangunan yang terdiri dan ruangan kantin, toilet, musholla yangberukuran 20x30 M2 = 600M2 yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan denganSertifikat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2013 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — dr. H. IDRUS, M.Kes
95 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAFRILMS bersama Terdakwa lalu dibentuk kepada kandang yaitu ILYAS bersamaisterinya HELMI yang bertugas mengawasi pemeliharaan 100 ekor sapi bantuantersebut, lalu dana dari masyarakat digunakan untuk biaya operasionalpengelolaan sapisapi Brahman Cross yang antara lain untuk biaya pembuatankandang, pakan ternak, upah tenaga kerja yang terdin dan karyawan kandangsebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) per hari dan kepala kandangsebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, serta