Selain itu keputusan mengenai harga GasBumi a quo diterbitkan tanoa mempertimbangkan adanya negosiasidan juga kesepakatan antara Penggugat dengan HCML, yang manabertentangan juga dengan UU No. 22/2001.Bahwa asas tertib penyelenggara negara merupakan asas yangmenjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggara negara.Sementara itu, dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat, jelasTergugat telah mengabaikan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian

dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur, Keuangan negara dikelolasecara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,Halaman 175 dari 221 halaman, Putusan No.16/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb.efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan, karena sejalan dengan perjalanan gerakan pramukayang secara jelas memperlihatkan bahwa yang menjadi pengurus di tiap kwartiradalah senantiasa melibatkan para pejabat/penyelenggara

Negara, dan birokratpemerintahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mulai dari tingkat pusat,Propinsi, daerah tingkat ll dan Kecamatan hingga tingkat gugus depansehingga dengan demikian pengurus kwartir di tiap tingkatan haruslahmelakukan pengelolaan keuangan yang baik dan bertangggung jawab menurutketentuan hukum positip yang berlaku, karena semakin tertibnya tata kerja dantata kelola keuangan yang dilakukan tentu akan semakin mencerminkan adanyakemandirian kepengurusan gerakan pramuka itu sendiri

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara/keuangan daerahKabupaten Kapuas TA.2012 dan dapat menimbulkan kurangnya kepercayaanmasyarakat terhadap amanat yang diberikan kepada Penyelenggara Negara yang diserahitugas selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ) ;Hal Hal Yang Meringankan : 1. Terdakwa belum pernah dihukum ;2.

yang lebih menonjolkan padamasalah fisik/materi, karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisadiartikan menguntungkan baik secara psikologis, status, kedudukan,fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalamunsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatukorporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil, Sifatmenguntungkan ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dannepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 28 Tahun2281999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.

tugas, tetapi sarana atau alat karenajabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan denganjabatan atau kedudukannya ;Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidakdigunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atautidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;Menimbang, bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara

Negara lainnya untukHalaman 187 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkmengambil keputusan dan/atau. tindakan dalam = penyelenggaraanpemerintahan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana elah diubah beberapa kali terakhir Undangundang Nomor 5Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan parameterpenyalahgunaan wewenang yang

LEB SLES, amma nmmnceceeeeeBahwa Terdakwa RAMLAN COMEL selaku Pegawal Negeri yaituHakim Ad Hoc pada PN Bandung yang menerima tunjangan jabatan dan hakhak lainnya dari Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ten18tang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi, atau selaku Penyelenggara Negara yaitu Hakim Ad HocPengadilan Tindak

Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negaraadalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atauyang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan,pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baiktingkat pusat maupun di daerah dan berada dalam penguasaan, pengurusandan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha MullikDaerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan

Pasal ini diperjelas dalam penjelasannyayakni setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

LEBIH SUBSIDIAIR 22sc1nxercccsesernencenecasreenennanesssenenecnarseneernnanenaennitsBahwa Terdakwa RAMLAN COMEL selaku Pegawai Negeri yaituHakim Ad Hoc pada PN Bandung yang menerima tunjangan jabatan dan hakhak lainnya dari Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi, atau selaku Penyelenggara

Negara yaitu Hakim AdHoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada PengadilanNegeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor : 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010, bersamasama denganSETYABUDI TEJOCAHYONO (yang perkaranya dilakukan penuntutansecara terpisah, telah diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukumtetap), pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atausetidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat

tugas, tetapi sarana atau alat karenajabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan denganjabatan atau kedudukannya ;Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidakdigunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atautidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;Menimbang, bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki olen Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara

Negara lainnya untukHalaman 187 dari 215 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkmengambil keputusan dan/atau. tindakan dalam = penyelenggaraanpemerintahan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana elah diubah beberapa kali terakhir Undangundang Nomor 5Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan parameterpenyalahgunaan wewenang yang

9 April 2017 atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di KantorDinas Perhubungan Kabupaten Sintang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidanasebagaimana yang dimaksud pasal 5 Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau penyelenggara

Negara, denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, denganmenyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut.

DesaSingakerta Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu atau setidaktidaknyadi suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinyaberdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal O1 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, memberisesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara karenaatau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yangdilakukan dengan cara cara sebagai berikut Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor :KD21/DS200/01/2005 Tanggal 31 Januari 2005 Tentang PedomanPerbaikan Kualitas dan Penyelesaian Beras Turun Mutu/ Rusak BAB IllBagian Kedua Angka 2, disebutkan : Dalam hal pelaksanaan perbaikankualitas dan penyelesaian beras turun mutu/ rusak dilakukan berkerjasama

Dari rumusandeliknya, pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabatpublik yang mempunyai kKewenangan tertentu; Selanjutnya unsurunsur Pasal 712 huruf e UU No. 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara; dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain; secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri.Bahwa unsur melawan

Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusatmaupun di daerah;b.

JERO WACIK,SE yang melebihi plafon DOM APBN tersebut.Kaidah pemaknaan terhadap peristiwa perbuatan dari keterangan saksitersebut dinubungkan dengan keterangan ahli serta barang bukti yang telahdiajukan dan ditunjukkan di depan persidangan menjadi petunjuk tentangadanya perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yakniTerdakwa Ir. JERO WACIK, SE dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau. orang lain secara melawan hukum ~ menyalahgunakanHal. 1151 dari 1707 hal. Put.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara: Bahwa unsur "pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera bersifatalternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur initelah terbukti;Hal. 1160 dari 1707 hal. Put.

No. 1787 K/Pid.Sus/2016 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan BebasDari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara adalahPejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atauyudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang termasuk dalam PenyelenggaraNegara adalah: 1.

JERO WACIK, SE., adalah sebagai seorangMenteri, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masajabatan periode 2011 2014, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka1 dan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, Terdakwa adalah seorang Penyelenggara Negara;Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur PenyelenggaraNegara telah terbukti atau terpenuhi oleh Terdakwa;2.

Pada awalnya semangat lahirnya UU Tipikor sebagai tindak Pidanakhusus ditujukan menjerat penyelengara negara (PNS) maupun bukanPNS (swasta yang punya jabatan/kedudukan) karena bocornya APBN/APBD diakibatkan ulah para penyelenggara Negara yang berkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehingga dirumuskanlah pasal 3 UU Tipikor yang khusus diberlakukan bagi pelaku Tipikor penyelenggaraNegara.2.

komisipemberantasan tindak pidana korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan,KomisiPemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) Koordinasidengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,,kemudian dalampenjelasan pasal 6 menyatakan yang dimaksud dengan Instansiyang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPkK),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara (KPKPN), InspektoratHalaman 174 dari 228 Putusan Nomor22/Pid.

PutusanMahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari2007 Nomor 103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal butir3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja,artinya setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatutindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa di depan persidangan

Pemerintahan (OnrechtmatigeOverheidsdaad) menyebutkan bahwa :Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikansebagai akibat dilakukannya tindakan pemenntahan.Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah AgungRI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakanpemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum olehbadan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)menyebutkan bahwa:Tergugat adalah pejabat pemerintahan atau penyelenggara

negara lainnyayang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang adapadanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh wargamasyarakat.Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah AgungRI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakanpemerintahan dan kewenangan mengadili perouatan melanggar hukum olehbadan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)menyebutkan bahwa:Gugatan terhadap tindakan pemerintahan adalah permohonan berisituntutan

diKecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, KecamatanSigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit,Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidak tidaknya disuatutempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaianperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selakuPegawai Negeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiahatau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :> Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara periode 2009 s/d 2014berdasarkan Surat Keputusan