,M.H.) sependapat dengan rumusan setiap orangdiberlakukan terhadap Terdakwa yang berstatus, baik Swasta maupun PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara diberlakukan pada Pasal 2 dan Pasal 3,sebagaimana telah di rumusan didalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum HasilRapat Pleno Kamar (Pidana) Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;Menimbang, bahwa Terdakwa FRANS ENOS NICO MOSMAFA,S.P.dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut

TEGUH BUDIONO bersamasamadengan saksi ANDI WAHAB selaku Penyelenggara Negara atauPegawaiNegeri pada Biro Perlengkapan Pemda DKI Jakarta yangHal. 124 dari 252 hal. Put.

pidanaterhadap terdakwa telah benarbenar berpedoman dan mengacu secaraobyektif berdasarkan faktafakta yang terungkap di depan persidangan, dantidak ada maksud mengaburkan apa yang menjadi fakta persidangan, apalagimembebankan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang lain danmenjadikan tanggung jawab terdakwa, karena kami menyadari hukum bukanhanya merupakan pedoman berprilaku bagi rakyat, melainkan juga bagi aparatHalaman 3 dari 168 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Tbhpemerintahan dan seluruh penyelenggara

negara termasuk penegak hukum,namun perlu dipedomani kesalahan pihak lain di dalam suatu peristiwa pidanatidak menghapuskan kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa (Putusan MARI Nomor : 54/K/Kr/1975 tanggal 19 Mei 1976).Berdasarkan tanggapan yang kami uraikan di atas kami berkesimpulanbahwa surat tunutuan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum adalahberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan yang jugaberkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang juga didukung oleh alat buktiyang diserahkan

Dalam konsepnegara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalamsegala bentuknya (Due Process of Law), yaitu bahwa segalatindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harusdidasarkan atas peraturan perundangundangan yang sah dantertulis.

Ptsn Pkr No. 39/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.Yang dimaksud dengan instansi yang berwewenang termasuk badan pemeriksakeuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisi pemeriksakekayaan penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga NonDepartemen.

Batu BorneoPerdana yang beralamat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A1 KecamatanSangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan juga bertempat di Kantor Dinas/BadanPendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur di Kawasan Perkantoran BukitPelangi Kabupaten Kutai Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda, pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

komisipemberantasan tindak pidana korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan,Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) Koordinasidengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi, (6) Supervisi terhadap instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,, kKemudian dalampenjelasan pasal 6 menyatakan yang dimaksud dengan Instansiyang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPk),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara (KPKPN), InspektoratNegara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND);e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014tentang BPKP pasal 27, menyatakan Deputi bidang Investigasimelaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaanpengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintassektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, auditklaim, audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara, audit

yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.

WANDOJO SISWANTO, M.Sc selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara yaitu selaku Kepala Biro Perencanaan dan KeuanganDepartemen Kehutanan RI dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA 69Departemen Kehutanan Tahun 2006 dan Tahun 2007 baik bertindak sendirisendiriatau bersamasama dengan DR. Ir. BUN M.

WANDOJO SISWANTO, M.Sc selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara yaitu selaku Kepala Biro Perencanaan dan KeuanganDepartemen Kehutanan RI dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA 69Departemen Kehutanan Tahun 2006 dan Tahun 2007, baik bertindak secara sendirisendiri atau bersamasama dengan DR. Ir.

Tim Penasehat Hukum terdakwa menyatakantidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan menyatakan bahwadakwaan subsidair dari Penuntut Umum tidak terbukti menuruthukum ;Unsur SETIAP ORANG ;Bahwa unsur Setiap Orang dalam perkara ini tidak terbuktidengan alasan bahwa terdakwa bukan merupakan Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,karena pada tahun 1998 PT.

Sutrisno bukanlah PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dirumuskandalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau OrangLain atau Korporasi ;Bahwa unsur dengan tujuan merupakan bentuk corak sengaja(opzet) yang berarti kehendak yang disadari yang ditujukanuntuk melakukan kejahatan tertentu ;Bahwa Profesor van Bemmelen berpendapat, bahwa pendapat dariMenteri Kehakiman yang mengatakan bahwa opzet itu adalahtujuan (yang disadari

WargaKependidikan No 007/BMWK/TB/VII/2019 Tanggal 12 Juli 2019 (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah), jika antara beberapaperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri ataupenyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta,menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholahpegawai negeri atau penyelenggara

negara yang lain atau kas umumtersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa haltersebut bukan merupakan utang yaitu telah meminta uang sebesar 10%s/d 12,5% kepada Kepala Sekolah penerima DAK FISIK Tahun 2019yang bersumber dari DAK Fisik Prasarana Dinas Pendidikan KabupatenTulang Bawang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.670.239.750, (tigamilyar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ributujuh ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimanaHalaman

KalimantanBarat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenangmemeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 022 /KMA /SK /II /2011 tanggal 7 Pebruari 2011,sebagai orang yang telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatanyang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan tersendirisendiri yaitusebagai pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yangmenurut pikrian orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan CukaiKPPBC Entikong Prop.

KalimantanBarat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakberwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 /KMA/ SK/II/ 2011 tanggal 7Pebruari 2011, sebagai orang yang telah melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatantersendirisendiri, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerimahadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukanatau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Halaman 117 dari 447 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk118Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan CukaiKPPBC Entikong Prop.

79/201.412/2014tanggal 22 Desember 2014, untuk melaksanakan Bantuan Audit penghitungan kerugiankeuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan bantuansosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang untuk kegiatan pengembanganjaringan irigasi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2012.Menurut penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2002 KomisiPemberantasan Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi yangberwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara,Inspektorat pada Departemen atas lembaga Pemerintah non Departemen (LPND).e Bahwa proses audit yang dilakukan yaitu berdasarkan Surat Permintaan dariPenyidik, kemudian dilakukan gelar perkara/pemaparan/expose dengan bahan materiyang disediakan dan sebagai penyaji dari pihak Penyidik Polres Bojonegoro di KantorInspektorat Kabupaten Bojoengoro, Setelah dilakukan pemaparan/expose selanjutnyadilakukan pembahasan bersama, dan apabila ternyata hasil kesimpulan indikasinyacukup kuat terjadi adanya

Nepotisme dan UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu pasal1 ayat (22) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PerbendaharaanNegara disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah Adalah KekuranganUang, Surat Berharga, dan Barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, telahmenyalurkan pinjaman yang fiktif daan melakukan mark up terhadap besaranpinjaman yang bertentangan dengan UndangUndang RI Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara yaitu pasal 1 ayat (22) UndangUndang Nomor 1Hal.45 dari 204 hal.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baiktingkat pusat maupun di daerah;b.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UndngUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, yang menyebutkan Setiap penyelenggara negara waajibmengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transfaran, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud daalamHal 143 dari 189 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2020/PN Mksayat ini mengcakup keselurunhann kegiatan perencanaan.

Bahwa terdakwa CHASILS PELAWI alias CH PELAWI pada bulan Nopember tahun 2013atau setidaktidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Sosial Jalan DahliaKelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 3 angka 1Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011,pegawai negeri atau penyelenggara

negara dengan maksud menguntungkan diriHalaman 16 dari 207.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN.Madn. sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya menyalahgunakan kekuasaan, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Kementerian Sosial Direktorat JenderalPemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, ada kegiatan

pada waktuwaktu lain dalamtahun 2012, bertempat di kantor DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPUALUAN SITARO atau pada tempattempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Manado, berdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang pada waktumenjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayarankepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang lain atau kepadakas umum, seolah olah pegawai negeri atau penyelengara negara yanglain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, perobuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKabupaten Kepululauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menerima DAK(Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan sebesar Rp.13.862.000.000.64(tiga belas milyar delapan ratus enam

Didalampenerapannya, unsur menyalangunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanmelekat pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehpejabat instansi atau penyelenggara negara;Ahli menerangkan Penyertaan :Pasal 55 ayat 1 Buku ke 1 KUHP secara teoritik dikenaldengan apa yang disebut penyertaan (deelneming).

Untuk yang keempat sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada tanggal16 Pebruari 2011;Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dantidak berkeberatan41.Saksi ASEP DEDIH WAHYUDIN bin UDUNG RUKMANDA (Alm.)Memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya,sebagai berikut:Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa yang merupakanKepala Desa Ciherang periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, karenasesama penyelenggara negara dan tidak ada