Ditemukan 1019 data
95 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
SYAFRILMS bersama Terdakwa lalu dibentuk kepada kandang yaitu ILYAS bersamaisterinya HELMI yang bertugas mengawasi pemeliharaan 100 ekor sapi bantuantersebut, lalu dana dari masyarakat digunakan untuk biaya operasionalpengelolaan sapisapi Brahman Cross yang antara lain untuk biaya pembuatankandang, pakan ternak, upah tenaga kerja yang terdin dan karyawan kandangsebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) per hari dan kepala kandangsebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, serta
PT. ASFIZ LANGGENG ABADI diwakili oleh : ZARKASI (Direktur)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
315 — 141
Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin atas:a. keberatan; dan b. banding;4. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, pengajuan gugatanPenggugat masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak upaya administratif.
104 — 61
An Nisa ayat 76 :cS Lo> (he SAB bani Whe 38 ge HT gil Olyang artinya dan jika mereka (ahli waris) terdin dari saudarasaudara lakilaki danperempuan, maka bagian lakilaki sama dengan bagian dua saudara perempuanDengan demikian maka dapat ditentukan asal masalah untuk pembagian waris iniadalah delapan bagian, dengan rincian bagian sebagai berikut :1. XXX (sebagai anak perempuan dari Sumang bin Manyu) 1/8 X 8 = 1 sehinggaMasse Dg Baji mendapat satu bagian;2.
323 — 109
., Aneka Pemanjian,Penerbit Citra Aditya Baki, Bandung 1995, Cetakan Kesepuluh, hal. 3);Bahwa secara khusus terkait dengan definisi jual beli adalah suatu peranjiantmbal balik dimana pihak yang satu sebagai penjual berjanji untuk menyerahkanhak milik atas suatu barang, sedang pihak lain sebagai pembeli berjanji untukmembayar harga yang terdin atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehanhak milik tersebut;Bahwa sesuai asas konsensualisme yang ditegaskan di dalam ketentuan Pasal1458 KUHPerdata
hubungan hukum antara PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para PenggugatRekonvensi adalah atas adanya kesepakatan dan perjanjian, maka Majelis Hakimakan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dasardasar hukum suatuperjanjian dikaitkan dengan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/ TergugatRekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syaratsyaratsahnya suatu peranjian/persetujuan yang terdin
422 — 295
daluwarsa,Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangansebagai berikut:Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 UndangUndangNomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
TPIMenimbang bahwa ketentuan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas:a. keberatan; danb. banding(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud
85 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (3) dan ayat (4)dapat dibentuk Tim Pemeriksa;(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridan Atasan Langsung, Unsur Pengawasan dan UnsurKepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;Kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang PedomanPenjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif bagiPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, telah secarategas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa:(1) Tim Pemeriksa terdin
127 — 34
Memiliki hak penuh dengan Kuasa Jual dariPIHAK KEDUA sebanyak 34 (tiga pulun empat) unit perumahan yang terdin dan :30 (tiga puluh) unit perumahan, dst, 4 (empat) unit perumahan type50 dst..Bahwa demikian pula selanjutnya terkait dengan dalil gugatanPenggugat angka Romawi Ill 10 (Sepuluh) yang menyebutkan darisertifikatsertifikat tersebut di atas sebanyak 22 (dua puluh dua)sertifikat dititipbkan di Notaris Tjahjo Indro Tanajo, SH, yaitu (Tanda Bukti Vill),hal ini adalah juga SAH karena merupakan
1.HERDIYANTO
2.RUDI HARTONO
3.KASAM
4.RUDIYANTO
Tergugat:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
286 — 180
Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. keberatan; danb. bandingPasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21(dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusantersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.Hal. 6 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
277 — 234
Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darikeberatan dan banding administratif;c. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secaratertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum denganmemuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepadapejabat yang berwenang menghukum;d. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada badan pertimbangan ASN;e.
94 — 53
Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harla yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Pengakuan para Pelawan menyusul fakta surat perlawanan a quobahwa ada 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs a quo adalah bukti sempurna.Bahwa derden verzet Nomor 161
Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharla bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Pengakuan para Pelawan menyusul fakta surat perlawanan a quobahwa ada 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs a quo adalah bukti sempurna.Bahwa derden verzet Nomor 161
Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Padt.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Bahwa tidak benar derden verzet (perlawanan) para Pelawan denganmemasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidakHal. 124 Putusan Nomor 161/Padt.G/2015/PA Mrs.tercantum dalam putusan Nomor
Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selamaikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian MNomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 27 item ....Bahwa tidak benar derden verzet (perlawanan) para Pelawan denganmemasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidaktercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs sebab obyektersebut tidak
90 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 857 K/Pid.Sus/2015Menurut Pasal 1756 KUHPerdata misalnya menyebutkan: utang yangteyadi karena peminjaman hanyalah terdin atas jumlah uang yang disebutkandalam persetujuan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa utang sejumlahuang sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) sesuai yangdisepakati, dan telah dibayarkan secara keseluruhan sejumlah uang tersebutmelalui Bank Papua Cabang Manokwari, kendati dengan cara menyicil sesuaiperjanjian.
Elam
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
158 — 57
dariKelurahan Tangkerang yang merupakan bagian dari Kecamatan Bukit Rayadimekarkan hingga saat ini menjadi bagian dari Kecamatan Marpoyan Damaiberdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan TenayanRaya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir, yangmenyatakan:Wilayah Marpoyan Damai yang berasal dari sebagian wilayah KecamatanBukit Raya sebagian wilayah Kecamatan Sukajadi dan sebagian wilayahKecamatan Tampan terdin
364 — 203
PENDAFTARAN MEREK PENTAKOSTA NOMOR IDM000461745BERTENTANGAN DENGAN HUKUM21.22.Bahwa selain pihak Penggugat tidak memiliki hak dan wewenangbertindak untuk dan atas nama Gereja PENTAKOSTA termasuk untukmendaftarkan Merek PENTAKOSTA pada tanggal 19 Oktober 2012,pendaftaran Merek PENTAKOSTA bertentangan dengan Pasal 2 ayat(3) UU Merek yang mengatur sebagai berikut:Merek yang dilindungi terdin atas tanda berupa gambar, logo, nama,kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensidan/atau
54 — 13
Hijaudengan panjang kurang lebih 1,5 meter yang salah satu ujungnya diikatmenyerupai simpul, 1 (Satu) buah sarung tangan warna Putih bermotif bintik Hal (42) dari 71 Hal / Putusan Pidana Nomor : 74/Pid.B/2016/PN Swi;bintik hitam, 1 (satu) buah pisau cartter warna Biru, 1 (Satu) gulung lakbanwarna kuning, 9 (Sembilan) ekor hewan ternak jenis kambing dan 1 (satu) unitHandphone merk Samsung model GTC3303i warna Putih Hitam;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperihatkan didalam persidangan in terdin
195 — 48
SKPT yang ditujukan kepada SyaifulAnwar,diberi buktiT. 122;Suratsurat bukti tersebut semuanya berupa fotocopy yang dipersidangan diperlihatkan aslinya,kecuah bukti bertanda T.I 3 sld T.I 5, T.1 7 sld T.I 9, T.I 15 s/d Ti 20 dan T.I 22, fotocopysuratsurat bukti mans setelah dicocokkan dengan surat asiny temyata cocok dan sesual denganaslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup;Menimbang, bahwa Tergugat11 untuk menanguhkan dalildalil sangkalannya telahmengajukan alat bukti surat, yang terdin
139 — 76
.Teknis2) Surat Pemyataan akan memenuhi syarat TKDN 45%, dan bersedia diputus kontrak,bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan oleh JOB PERTAMINAMEDCOE&P SIMENGGARIS tidak memenuhi syarat TKDN 45% dengan dibubuhkan materaiRp. 6.000,.3) Dokumen yang diajukan 1 (satu) Asli dan 2 (dua) Salinan/copy berikut softcopy dalambentuk CD yang berisi dokumen administrasi dan teknis.4) Aspek Manajemen Proyek3.1.3.2.3.3.34.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.3.11.3.12.3.13.Rencana/Strategi Pelaksanaan Proyek yang terdin
Terbanding/Tergugat I : LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
61 — 30
KERUGIAN MATERILyang dialami PENGGUGAT sebesar Rp.113.245.411.630, (seratus tiga belas miliar dua ratus empat puluhlima juta empat ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh rupiah)terdin dari :. Pencairan JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA berupa BankGaransi No. 15/OJR/098/7717/RABU tanggal 28 Januari 2015sebesar Rp. 25.771.240.000 (dua puluh lima miliar tujuh ratustujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).Il. Biaya Operasional1.
205 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
cambuk;Bahwa apabila mengacu pada peraturan perundangundangan mengenai sistem peradilan pidana anaksebagaiman disebutkan dalam Pasal 66 Qanun Jinayatmaka ketentuan a quo secara langsung berbenturandengan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA yang berbunyi:(Vide Bukti P9)(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:f. pidana peringatan;g. pidana dengan syarat:4) pembinaan di luar lembaga;5) pelayanan masyarakat; atau6) pengawasan.h. pelatihan kerya;. pembinaan dalam lembaga; danj. penyara.(2) Pidana tambahan terdin
Pembanding/Penggugat II : ISKANDAR MAULA
Pembanding/Penggugat III : Prof. DR. MATHIUS TAMBING SH. MSI.,
Pembanding/Penggugat IV : M. SALEH KHALID, IR., MM.,
Pembanding/Penggugat V : NINASAPTI TRIASWATI. PHD.
Pembanding/Penggugat VI : IR. HARIYADI BS. SUKAMDANI,
Terbanding/Tergugat I : BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Tergugat II : DEWAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Presiden RI
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
73 — 57
masyarakat yang merasadirugikan terlebin dahulu) mengajukan upaya administrative sebelummengajukan gugatan a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2)dan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi pemerintahan, yaitu :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
DARKASYI
Tergugat:
1.Bupati Aceh Timur
2.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur
3.Camat Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
344 — 409
upayaadministratif terkait dengan penerbitan dan/atau tindakan yang menjadi ObjekSengketa, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan UndangUndangRI Nomor 30 Tahun 2014;Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan;Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin