dilakukan karenaTergugat tidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksankan,namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepadaPenggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat , akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untukmelanjutkan perkara ini ;Halaman 6 dari 13halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2014/PAPdgMenimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadapke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

emosional) dan kurang tanggungjawab dalammemenuhi biaya hidup rumah tangga, bila terjadi pertengkaran Tergugat selalumengeluarkan katakata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan seringmelakukan kekerasan pisik terhadap Penggugat (KDRI), perselisinan danHalaman 7 dari 13halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2014/PAPdgpertengkaran telah memuncak awal tahun 2013 dan telah berakibat Penggugatdan Tergugat pisah rumah;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

perkawinan adalahmasih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabilaikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanyatelah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suamiisteri tersebut ;Halaman 9 dari 13halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2014/PAPdgMenimbang, bahwa Penggugat yang telah bertetapan hati untukbercerai dengan Tergugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membelakepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

Dengan demikian alasan obscuur libel yang diajukan olehPembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidaktermasuk dalam materi obscuur libel, maka Eksepsi Pembanding semulaTergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sudah sepatutnya dinyatakanditolak; Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru dan salah menerapkanhukum dan / atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,karena pertimbangan tersebut dengan jelas lebin menganggap objekgugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat

Rekonpensiadalah hutang piutang padahal dari rangkaian dalil gugatan Terbandingsemula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah penyertaanmodal, sehingga yang seharusnya digugat adalah keuntungan (bila adadan bisa dibuktikan), maka beralasan menurut hukum untuk menyatakanbahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi / TergugatRekonpensi adalah obscuur libel dan sepatutnya dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya mengenai pokok perkarasebagaimana pada halaman

Putusan Nomor : 41/PDT/2014/PT.PALUTergugat tanggal 10 Mei 2011 tersebut diatas sejak bulan April 2012 makasudah sepatutnya Tergugat dinyatakan WanPrestasi atau cidera janji,sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka Penggugat dihukumuntuk memenuhi prestasi sebagai berikut :a. Modal awal penyertaan yang telah diserahkan Penggugat kepadaTergugat sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) yang hinggagugatan ini diajukan belum dikembalikan oleh Tergugat;b.

di atas ;Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karenaTergugat tidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksanakan,namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepadaPenggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untukmelanjutkan perkara ini ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadapke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

seorang muslim (tidak salat), setiap kali terjadi pertengkaran Tergugatsering mengucapkan kata cerai, puncaknya terjadi bulan Mei 2013 dan telahberakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

diperhatikan di dalam sebuah perkawinan adalahmasih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabilaikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanyatelah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suamiisteri tersebut ;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan telahberketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiranTergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggildengan sepatutnya

Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan fisikissebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 23 tahun 2003 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang dengan caraTergugat memarahi dan memaki Penggugat, sepatutnya Penggugat dapatsaja melaporkan perbuatan Tergugat ke Pihak Kepolisian Resor Asahan,tapi Penggugat mengambil langkah dengan ketetapan hati mengajukangugatan cerai dengan mendaftarkan gugat cerai ke Pengadilan AgamaKisaran;10.

Bahwa Penggugat menyadari perceraian merupakan perbuatanyang dibenci Allah SWT, tapi perbuatan itu di Halalkan, sesuai kaedah ushulfigin. yang berbunyi: menghidari kerusakan lebin utama dari padamengharapkan kemaslahatan, apabila dibiarkan rumah tangga Penggugatdan Tergugat tidak dalam keadaan rukun dan damai yang pada akhirnyaakan membawa mudarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sehinggauntuk menghindari perbuatan itu sepatutnya gugatan cerai Penggugatlakukan;13.

hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisirumahtangga Penggugat dan Tergugat telan pecah dan tidak layak lagidipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintuperceraian, oleh karenanya sepatutnya

permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaandengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolutMahkamah Syariyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohondan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagiPemohon adalah bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohontelah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggildengan sepatutnya

untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadir,sedangkan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum danberalasan, serta memperhatikan ketidak hadiran Termohon, oleh karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonanPemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat abhlihukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alihsebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:andl

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SASKIA PUTRI NABILA bin GUSTIAR FERNANDO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan

dan untuk materinya memerlukan pembuktian yang tidak bisa dikategorikan sederhana serta untuk pemeriksaannya membutuhkan waktu yang lebih lama dari ketentuan untuk pemeriksaan secara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Hakim menilai materi gugatan sederhana dalam perkara a quo tidak dapat dilakukan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, dengan demikian tidak termasuk kategori gugatan sederhana, dengan demikian sudah sepatutnya

Membuka Rekening BRISIMPEDES pada bulan Maret 2012 YANG NILAI NOMINALNYAMASIH KOSOSNG.Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut JELAS JELAS NYATA telah Melanggar Standarlsasi OperasionalPerbankan Nasional dan Kode Etik Perbankan Nasional.Bahwa menurut STANDAR OPERASIONAL PERBANKANNASIONAL, setiap Pencairan Ceque, Bilyet Giro dan Tabungan diatas jumlah nominal Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), pihakPerbankan diwajibkan untuk REKONFIRM kepada Pemilik Rekening,apalagi terhadap DEPOSITO, sudah sepatutnya

upaya pendekatanyang sangat persuasif kepada Tergugat I selaku Pemegang kendaliManagement di BRI Cabang Kebumen untuk menyelesaikanpermasalahan Tabungan dan Deposito Penggugat di Bank milikTergugat I, namun dibalas dengan KESOMBONGAN danKECONGKAKAN Tergugatl.Bahwa Tindakan dan Perbuatan menyianyiakan Hak danKepentingan Hukum Penggugat selaku Nasabah Tergugat menurut Hukum Sepenuhnya berada dalam TanggungjawabTergugat I selaku Pemegang Tunggal Kendali Management BRICabang Kebumen, maka hukum sudah sepatutnya

membela danmenegakkan serta Mengembalikan Hak hak Penggugat yangsudah sekian lama ditahan oleh Tergugatl.Bahwa karena KELALAIAN DAN KESALAHAN Tergugat tersebut,maka Tergugat I sudah sepatutnya menurut hukum untukMencairkan dan/atau Menguangkan DEPOSITO pada BILYETDEPOSITO Milik Penggugat atas nama ENIE SUPRAPTINAHHal 13 Put.

No. 143/Pdt/2017/PT SMGitikad baik, karenanya sudah sepatutnya menurut hukumTergugat!

Menjaga dan Melindungi KepentinganPenggugat selaku Nasabahnya, maka sudah sepatutnyaTergugatl dihukum memikul Kerugian Penggugat.Bahwa secara Hukum dan Moralitas, Tergugat Il WajibMenjaga dan Melindungi Kepentingan Penggugat selakukakak kandungnya yang sudah Janda yang mempunyai 2(dua) orang Anak Yatim yang membutuhkan biaya yangbesar, akan tetapi Tergugat Il justeru telah mencurangi danmengkhianati Penggugat, karenanya Hukum tidak patutmelindungi Sitersalah yang mempunyai itikad buruk, makasudah sepatutnya

Bukti P1 (HGBNo.19) dimana P5 adalah terjemahan bahasa Indonesia dari P2 yangmerupakan surat ukur yang memakai bahasa Belanda maka terhadap bukti P2dan P5 Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pertimbanganMajelis Hakim di atas bukti P2 dan bukti P5 yang merupakan surat ukur dariBukti P1 (HGB No.19) juga tidak memberikan nilai pembuktian untukmenyatakan bahwa objek sengketa masih dalam kepemilikan Para Ahli warisOng Tjeng Kie (Para Penggugat) sehingga terhadap bukti P2 dan bukti P5sudah sepatutnya

dikesampingkan,terhadap bukti P11, Bukti P12, Bukti P18 dan Bukti P14 adalah bukti surattanpa asli maka terhadap alat bukti demikian Majelis Hakim berpendapatterhadap alat bukti yang tidak dapat ditunjukan aslinya tidak mempunyai nilaipembuktian sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan, terhadap bukti P15,P16, P17 dan P18 yang hanya merupakan Foto Majelis Hakim berpendapatbahwa terhadap bukti foto tersebut yang merupakan hasil cetak informasi dantransaksi Elektronik sesuai dengan Undangundang Nomor

(Pasal 1 angka 3 UU ITE) sehingga MajelisHakim berpendapat terhadap bukti15, bukti16, bukti17, bukti18 hanyamerupakan foto biasa dan tidak mempunyai nilai pembukian yang kuat dansempurna terhadap kepemilikan terhadap Objek sengketa maka sudahsepatutnya dikesampingkan, sedangkan terhadap Bukti P19 adalah suratsejarah tanah adalah merupakan surat yang dibuat sendiri oleh pihakPenggugat bersifat sepihak dan tidak mempunyai nilai yang dapat membuktikankepemilikan terhadap Objek sengketa maka sudah sepatutnya

terhadap buktiP19 ini juga sudah sepatutnya dikesampingkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim diatasterhadap dalildalil gugatan Penggugat diatas ternyata Kuasa Hukum ParaPenggugat tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya bahwa Tanah yangmenjadi objek sengketa adalah milik dari Para Ahli waris Ong Tjeng Kie ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dalildalilgugatan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandalildalil bantahan dari

Pertama terlah terjawabbahwa tanah yang menjado Objek sengketa adalah milik dari Para Ahli warisLena Ludong sekaligus menjawab Pokok Permasalahan Kedua yaitu PerbuatanTergugat , Il, Ill, IV yang mengusai Objek sengketa oleh karena sesuai denganaturan hukum yang berlaku sehingga tidak dapat dikategorikan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum sebaliknya terhadap gugatan Kuasa Hukum ParaPenggugat yang tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya maka dengandemikian terhadap gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya

Oleh karena itu,telah jelas bahwa Pelawan tidak memiliki kapasitas untk mengajukangugatan terhadap eksekusi pengosongan objek sengketa, sehinggasudah sepatutnya perlawanan Pelawan ditolak seluruhnya atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; 2. Eksepsi Bahwa Gugatan Pelawan Salah Alamat (Error In Persona) ; 2.1.

Bahwa perlawanan Pelawan terhadap Terlawan 2 tidak menarik pihakKantor Pertanahan Kota Pekalongan yang berwenang dalammelakukan administrasi yang berhubungan dengan hak atas tanahsebagai pihak dalam perkara, maka menjadikan proses pemeriksaanperlawanan tidak sempurna sehingga sudah sepatutnya perlawananPelawan oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterimaseluruhnya ; Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan

Berdasarkan dailildalil tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo memutuskan bahwa Tergugat Ill harusdikeluarkan sebagai pihak dan gugatan tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard) ; Halaman 24, Putusan No. 216/Pdt/2017/PT SMG.DALAM POKOK PERKARA :1.

Jadi sudah sepatutnyaTergugat sebagai pemenang lelang dilindungi oleh Hukum ; Bahwa dapat Tergugat Ill sampaikan, bahwa Tergugat Ill telah memenuhisemua kewajibankewajibannya selaku Pemenang lelang yang sah, jadisudah sepatutnya Tergugat Ill meminta Hakhaknya selaku pemenangHalaman 28, Putusan No. 216/Pdt/2017/PT SMG.18.19.20.lelang yang sah dan sudah sepatutnya juga Tergugat Ill sebagaipemenang lelang dilindungi oleh Hukum, sesuai Pasal 76 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4

Dan Tergugat Ill menolak dalildalil Penggugat untuk seluruhnya ;Bahwa Tergugat Ill menolak dengan tegas permintaan Pengugat padagugatannya yang pada pokoknya meminta agar putusan perkara inidinyatakan dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada banding,kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Vooraad) ; Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar samasekali sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Karenaberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 2001

Rekonvensi membayar ganti rugi sSebagaimanamaksud didalam UUPK Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usahakepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesarRp220.000.000, (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai seketika.Bahwa atas perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yangtelah menyebabkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalamikerugian Immateriil Ssebagaimana Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudahselayaknya dan sepatutnya

melakukan Perbuatan Ingkar Janji(Wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan dari perjanjian ini pihakTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melaksanakan kewajibanHalaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pat.G/2019/PN Jmbsebanyak 8 (delapan) kali sedangkan kewajiban ke9 (Sembilan) hingga perkara aquo diajukan tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi,dengan demikian petitum ini cukup beralasan maka sudah sepatutnya

dikabulkan;Menimbang bahwa terkait kerugian immaterial yang diderita PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup beralasanmaka sudah sepatutnya ditolak;Menimbang bahwa petitum angka 4 Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pat.G/2019/PN JmbPenggugat Konvensi untuk membayar bunga sebesar 1, 042 % (satu koma nolempat puluh dua) persen per bulan dari sejumlah

delapan ribu lima ratusdelapan puluh dua rupiah koma delapan puluh lima sen) atau sejumlahRp12.307.464, 03 (dua belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus enam puluhempat rupiah koma nol tiga sen) terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampaldengan putusan perkara ini dilaksanakan ditambah dengan biaya penangananperkara ini;Menimbang bahwa terkait pembayaran bunga dari kerugian materiil danimmateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapattidak cukup beralasan maka sudah sepatutnya

/Pat.G/2019/PN JmbMenimbang bahwa berdasarkan bukti T5 tentang Sertifikat JaminanFidusia Nomor: W6.00152188.AH.05.01Tahun 2018 yang pada pokoknyamenerangkan terdapat jaminan fidusia;Menimbang bahwa menurut majelis hakim telah terdapat jaminan fidusiatersebut diatas jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan ciderajanji sehingga dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan yang telah disepakatimaka terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidakcukup beralasan maka sudah sepatutnya

No.119/PDT/2017/PT.Mksdimaksud oleh Penggugat, hal mana syarat gugatan harus memuat dalil dalilposita yang jelas dan tegas.Bahwa Yurisprudensi MARI No.565.k/sip/1973, tangal 21 Agustus 1974:Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidaksempurna, dalam hal ini hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas,sehingga sepatutnya pula gugatan penggugat dinyatakan tidak dapatditerima.KEBERATAN IIIBahwa majelis hakim Tingkat pertama pengadilan negeri Maros telah kelirudan melakukan

C1 sementara objek tanah yang dikuasai adalah tanahsertifikat yang dikonversi dari persil No 5.a D.I dan kohir No.281 C.I halmana berarti objek tanah yang yang dikuasai oleh Tergugat/pembandingberbeda dan bukan objek tanah yang didalilkan penggugat dalamgugatannya, hal mana diakui sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat PertamaPengadilan Negeri Maros dalam pertimbangannya bahwa terdapatperbedaan dalil kohir (vide hal 38 putusan No.17/Pdt.G/2016/PN.Mrs)sehingga berdasar pada alasan tersebut maka sudah sepatutnya

No.119/PDT/2017/PT.Mkstergugat/pembanding adalah tanah sertifikat yang dikonversi dari persil No5.a D.I dan kohir No.281 C.I, hal mana berarti gugatan penggugat eror inObjecto (vide T6,T7, dan T9 jo TT5,TT6, dan TT7) sehingga berdasar padaalasan tersebut pula maka sudah sepatutnya gugatan penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;KEBERATAN IVBahwa majelis hakim Tingkat pertama pengadilan Negeri Maros telah kelirumenilai dalil eksepsi perihal Pluris Litis Consorsium, dengan dalil bahwa:Menimbang

(tidak jelas dankabur) sehinga berdasarkan alasan tersebut maka jelas pertimbanganmajelis hakim Tingkat pertama tersebut berlebihan dan premature, hal manaseharusnya gugatan penggugat menjadi eror in objecto atau setidak tidaknyaobscure libel, sehingga sepatutnya pula gugatan penggugat dinyatakan tidakdapat diterima;DALAM POKOK PERKARAHal. 10 dari 30 hal. Put.

;Sepatutnya majelis hakim Tingkat pertama pengadilan negeri maros terlebihdahulu memeriksa dalil penggugat/terbanding perihal batas batas tanahobjek sengketa dengan alat bukti yang dihadirkan penggugat/terbandingdalam persidangan, bukan malah langsung menilai alat buktiTergugat/Pembanding yang berisi bantahan atas dalil penggugat/Terbandingperihal batas batas objek sengketa.

Tumpung Sudi Karya berkedudukan di Denpasar (tidak digugat)pembatalannya juga wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara bukanwewenang Pengadilan Negeri Mataram.Bahwa karena itu maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugattidak dapat diterima.B. Eksepsi Gugatan Kabur.Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat maka tampak jelasgugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur.

No. 65/Pdt./2015/PT.Mtr.Para Penggugat tersebut kurang subyek Tergugat dan oleh karenanyagugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur.Bahwa karena itu maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugattersebut tidak dapat diterima.Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas maka dengan iniTergugat 1 mohon kehadapan Majelis Hakim Yang Terhormat dalammemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahuluEksepsi ini dan menjatuhkan putusan :1.

Bahwa akan tetapi yang benar adalah Jawaban GugatanTergugat 1.Bahwa karena itu maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugatditolak seluruhnya.3. Bahwa kalaupun Penggugat adalah anakanak dari almarhum Bungadiadan almarhum Diama namun Para Penggugat tidak mempunyai hak atasobyek sengketa.4. Bahwa obyek sengketa bukanlah harta peninggalan Daeng Sendrak akantetapi obyek sengketa adalah milik Tergugat 2.10105. Bahwa sebelum obyek sengketa menjadi milik Tergugat2 adalahmerupakan tanah PT.

Bahwa berdasarkan seluruh Jawaban Gugatan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalamgugatannya tersebut sudah sepatutnya ditolak seluruhnya.Bahwa berdasarkan seluruh dalil Jawaban Gugatan tersebut di atasTergugat1 mohon kehadapan Majelis Hakim Yang Terhormat dalammemeriksa perkara perdata ini berkenan menjatuhkan putusan :1.Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya setidaktidaknyatidak dapat diterima;2.

Dengan demikian gugatanPenggugat sepatutnya tidak dapat diterima.3.

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata" ;Bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat KeputusanTergugat Nomor: M.HH.56.KP.06.03 TAHUN 2008,tertanggal 28 Pebruari 2008 =itersebut, PenggugatSANGAT MERASA KEBERATAN karena dengan terbitnya dandiberlakukannya Surat Keputusan Tergugatmengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yangsangat besar baik dari segi Moriel maupun Materiel.Karena dalam proses penerbitan Surat KeputusanTergugat a quo terdapat kelemahankelemahan yangtidak sepatutnya

Olehkarena itu) sudah sepatutnya Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta menyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMIHUKUM ~~ Surat Keputusan Tergugat NomorM.HH.56.KP.06.03 TAHUN 2008, tertanggal 28Pebruari 2008, tentang PEMBERHENTIAN Penggugattersebut :KEBERATAN KEII (KEDUA)SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN ATAU TIDAKMENERAPKAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR: SE/03/M.PAN/4/2007, DAN TIDAK MENERAPKANPERATURAN PEMERINTAH NO: 30 TAHUN 1980.Bahwa Surat Keputusan

Olehkarena itu) sudah sepatutnya Majelis Hakim berkenanuntuk menyatakan BATAL dan atau TIDAK SAH surat Objeksengketa aqua yang diterbitkan oleh Tergugat =;KEBERATAN KEIV (EMPAT)SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK CERMAT KARENABERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PENJELASAN PASAL 23 AYAT 4UU NO: 43 TAHUN 19997.

Oleh karenanya dalam menerbitkan SuratKeputusan aquo, sepatutnya Tergugat terlebih dahulumempertimbangkan jasa jasa Penggugat tersebut,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal23 ayat 4, UndangUndang Nomor : 43 Tahun 1999.

Olehkarena Surat Keputusan Tergugat tidak mengindahkanketentuan Penjelasan Pasal 23 ayat 4, Undang UndangNomor : 43 Tahun 1999, maka sudah sepatutnya SuratKeputusan Tergugat tersebut dinyatakan TIDAK SAH danBATAL DEMI HUKUM :Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, secara faktahukum Surat Keputusan Tergugat (Objek sengketa)banyak mengandung kelemahan kelemahan sertabertentangan dengan ketentuan Perundang Undangan yangberlaku, dan tidak menganut azas azas umumPemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud

, dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensisekarang Terbanding menyatakan diri tidak pernah kawin keluar karenadikawini dengan Keris adalah sebuah akalakalan yang menyesatkan,akan tetapi justru alasan hukum ini diterima sebagai kebenaran oleh JudexFacti Tingkat Pertama, sehingga jelas Judex Facti Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan didalam memutus suatu perkara karena tidak mempertimbangkan buktibukti para pihak yang bersengketa secara berimbang dan obyektif, untuk itu sudah sepatutnya

Judex facti Tingkat Pertama yang mengambil alih begitu saja pendapat sarjana yang belum pernah diterima secara umum di lingkungan masyarakat Bali adalah merupakan pertimbangan hukum yang = menyesatkan, karena telahmengesampingkan GARIS PURUSA YANG SUDAH MEMBUMI DI BALI sejak dahulu sampai dengan sekarang, sehingga putusan yang diambil atas perkara aquo adalah putusan yang telah melanggar norma hukum adat Bali, dengan demikian sudah sepatutnya putusan ini dibatalkan.Disamping itu juga, Judex Facti

umum oleh para profesional mauoun oleh masyarakat Bali yang masih kental menganut garis PURUSA, untuk itu oleh karena Judex Facti Tingkat Pertama mengadili perkara dengan menyebutkan pendapat Ketut Artadi, SH.., SU. yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Bali Dengan Aneka Permasalahannya (lihat pertimbangan Hakim pada hal. 53), berarti Judex Facti Tingkat Pertama telah mengadili perkara a quo hanya berdasarkan pendapat penulis, bukan berdasarkan atas hukum; Dengan demikian sudah sepatutnya

Dan oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding adalah perempuan yang berkedudukan sebagai sentana Rajeg, maka Tergugat Konvensi / Pengqugat Rekonvensi sekarang Pembanding dan keturunannyalah yang berhak untuk mewarisi tanah sengketa termasuk melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang melekat diatas tanah tersebut / Tanah sengketa, untuk itu sudah sepatutnya dalildalil qguqgatan Rekonvensi Para Penqgugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sekarang Para Pembanding dikabulkan

demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex factiTingkatpertama dengan menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh ParaPembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensiadalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar / keliru, justru PenggugatKonvensi / Tergugat Rekovensi sekarang Terbandinglah yang telah melakukanperbuatan melawan hukum, karena sesungguhnya Penggugat Konvensi /Tergugat rekonvensi sekarang Terbanding adalah perempuan yang telah kawinkeluar; untuk itu sudah sepatutnya

Kompetensi AbsolutPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo1.Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut ganti rugimateriil yang diderita oleh Para Penggugat salah satunya berupapembayaran gaji dan pesangon bagi karyawankaryawan yangdipekerjakan oleh Para Penggugat;Bahwa gaji dan pesangon karyawan yang dituntut olen Para Penggugatdalam gugatan a quo sepatutnya diperiksa dan diadili oleh PengadilanHubungan Industrial dengan acara khusus.

Nomor 2965 K/Padt/2015(petitum) dengan tuntutan (petitum) yang lain memiliki kompetensi yangberbeda secara absolute dan hal tersebut bertentangan dengan hukumacara perdata sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormatyang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugattidak dapat diterima atau setidaktidaknya ditolak (Niet Ontvankelijkverklaara);Ill. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel)8.

Bahwa karena ketidakjelasan/kaburnya dasar gugatan Penggugat, makasudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan a quodinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);V. Gugatan a quo merupakan bentuk penggabungan beberapa Penggugat kedalam satu gugatan yang bertentangan dengan hukum acara perdata(kumulasi subjektif)14.Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa masingmasing Penggugat telah menderita kerugian atas perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan jumlah kerugian yangberbedabeda (quad non);15.

Bahwa dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat diajukan secaraterpisah karena masingmasing Penggugat memiliki jenis kerugian yangberbedabeda dan masingmasing Penggugat merupakan distributordalam wilayah domisili distribusi yang berbedabeda yaitu Bandung,Sidoarjo, Yogyakarta dan Denpasar;16.Bahwa penggabungan beberapa Penggugat ke dalam satu gugatan tidakdibenarkan sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976,yang menyatakan

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka jelas bahwa denganadanya itikad tidak baik dari Penggugat, maka sudah sepatutnya MajelisHakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan dan menyatakan bahwagugatan Penggugat tidak dapat diterima.DALIL PENGGUGAT :Bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah :Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor 777/Pdt/2018/PT.DKI1.

Bahwa berdasarkan, uraian fakta dan ketentuan yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah sepatutnya Mejelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini menolak Gugatan yang diajukan Penggugat atausetidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (nietonvantkelijke verklaard) karena termasuk dalam kategori kabur/tidak jelas(obscure libel);ll. DALAM POKOK PERKARA41.

Dalil tersebut tidakberdasar dan keliru, sehingga sudah sepatutnya ditolak.Sebagaimana telah Tergugat IV uraikan sebelumnya, unit ApartemenRajawali Menara Chrysant Twin Tower Lantai dasar s/d lantai 18termasuk Ground & Lower Ground merupakan objek lelang dan tercatat sebagai boedel pailit.

Dalil Penggugat yang meminta Adwangsom tidak berdasarhukum dan sudah sepatutnya ditolak.Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.79 K/sip/1972menyatakan dwangsom tidak dapat dituntut bersamasama dengantuntutan membayar uang.

Daliltersebut keliru dan sepatutnya ditolak.Bahwa perlu Tergugat IV sampaikan kepada Penggugat, bahwa GedungIndra Karya bukan merupakan milik Tergugat IV, begitupun denganTanah Hak Guna Bangunan (HGB) No.1766/Gunung Sahari Utara bukanatas nama Tergugat IV, karenanya dalil Penggugat mengenai sitajaminan sangat keliru.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

majelishakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumahtangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk =mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahunyang lalu; Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

huruf a dan pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang nomor 50 tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya