Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Umum
Register : 23-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw.
Tanggal 14 Nopember 2017 —
93 — 38
  • Bahwa terkait dengan adanya perbuatan penekanan secara Psikis danFisik di Kepolsian tersebut tidak benar.
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 10-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penggugat:
1.HERIYANTO AGUNG PUTRA Mewakili PT Danamon Tbk
2.RITA MIRASARI Wakil Danamon Tbk
Tergugat:
ERLANDO PETANSYAH PUTRA MAKMUR
76 — 44
  • Makaperlu kami sampaikan, bahwa, penekanan kata tidak harmonis denganhuruf tebal dan garis bawah ini sangat tendensius, mengarah padamaksud tertentu.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 27-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 196/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Drs. JAMES SITINJAK Diwakili Oleh : Drs. JAMES SITINJAK
Terbanding/Tergugat : ELFRIDA SIMORANGKIR
178 — 62
  • suatuperkawinan;Bahwa karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakanbagian dari suatu kewajiban dalam peraturan perundangundanganperkawinan di Indonesia;Bahwa dengan Pencatatan perkawinan, perlindungan oleh negaraterhadap pihakpihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanitasebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secarasadar sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang salahsatu untuk menjadi perhatian adalah bahwa perkawinan yang dilakukanharus dicatatkan;Bahwa penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/Pid/2012
Tanggal 26 Juni 2013 — CINDRA WIJAYA alias ACIN
55 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena itu, sangat mungkin bagi Polisi untuk melakukan penekanan,intimidasi/paksaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginanPolisi ; Keterangan saksi Henny Octavia alias Henny, saksi Budiman aliasAsen bin Limpoing, saksi Riska alias Acen, Yudoyono Wijaya aliasAyong alias Ayu di persidangan menyatakan :Bahwa para saksi bekerja pada Lilis alias Lili binti Gioktjiu;Bahwa para saksi menerima gaji dari Lilis ;Bahwa berdasarkan keterangan para
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Perceraian
Putus : 14-08-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 PK/Pdt/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI VS TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
146 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan dokumen dan fakta fakta yang ada,team saksi Ahli Psikolog P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu PemberadaanPerempuan dan Anak) DKI Jakarta yang di minta kesaksiannya oleh PolresJakarta Barat, kesaksian dari semua anak anaknya yang menyatakan tidakpernah di terlantarkan oleh ayahnya, maka dikeluarkan surat SP3penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti (Bukti PPK 21);.KDRT yang selalu digunakan sebagai alat penekanan terhadap Pemohonsebenarnya juga telah dibantah sendiri oleh Termohon sesuai
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 14-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 382/Pid.B/2020/PN Srh
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
EDDY YANTO Alias EET
47 — 21
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 24-06-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA TUBAN Nomor 1418/Pdt.G/2021/PA.Tbn
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 23
  • Putusan No.1418/Pdt.G/2021/PA.Tbnkarenanya yang menjadi penekanan adalah sejauhmana orang tua (ayah atauibu) telah mengasuh, mendidik dan memberikan perhatian dalam pertumbuhanjasmani, rohani dan kecerdasannya serta pendidikan agama bagi anaktersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawaban menyatakantidak keberatan terhadap hak asuh anak (hadhanah) untuk diserahkan kepadaPenggugat, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemeganghak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak bernama
Pengadilan PA PURWAKARTA Perdata Agama
Register : 02-06-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 0530/Pdt.G/2016/PA.Pwk
Tanggal 28 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
  • Bahwa terhadap dalildalil pengakuanTergugat yang dituangkan dalam Surat Jawabannya tertanggal 20 Juni2016, pada butir 1, 2, 3 tidak perlu Penggugat tanggapi kembali, karenapengakuan atas kesadaran sendiri tanpa adanya penekanan dan paksaanadalah merupakan pembuktian yang sempurna, terkecuali terhadap halhalyang dibantah oleh Tergugat.2.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Khusus
Register : 22-04-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Mkd
Tanggal 27 Juli 2016 — Terdakwa. MUDJIB bin WIRYONO;
97 — 29
  • Barang siapa yang dimaksuddi sini adalah orang yang benarbenar melakukan suatu perbuatan, bukan perbuatanyang dilakukan oleh orang lain.Menimbang bahwa atas dalil Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaanyatersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :e Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan atauindividu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dan kepadanyadapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan unsur
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum Penipuan
Register : 01-02-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN UNAAHA Nomor 19/Pid.B/2017/PN Unh
Tanggal 19 April 2017 — - Imran bin Samola
64 — 30
  • Untuk itu, penekanan unsur barangsiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbuktiatau. tidak melakukan perobuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamperkara ini adalah Terdakwa Imran bin Samola yang identitasnya telah sesuaidengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihatHalaman 24 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-01-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 6 April 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
SUHERI Alias HERI
20 — 7
  • Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama SUHERI AliasHERI sebagai Terdakwa, dan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-06-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
TUMPAK MANGASI SITOHANG, SH
Terdakwa:
ISMAIL Als BONYOK
56 — 13
  • Untukitu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebutsebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error inpersona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsurmateriel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang Perempuan yang bernama ISMAIL Alias BONYOK sebagaiTerdakwa
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 30-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1384/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
CANDRA NOVIANTO
73 — 61
  • Utr.yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuaidengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukanperbuatan yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiildari dakwaan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan TerdakwaCANDRA NOVIANTO sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-06-2012 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 3309/Pid.B/2011/PN.Sby
Tanggal 6 Juni 2012 — TIMBUL DAUD MAURITZ NAINGGOLAN alias TIMBUL
55 — 9
  • Jadi yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau pribadiyang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku@MMAUL wee ssscemmenn seeesdari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segalatindakannya ; oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atauorang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa iaberidentitas seperti apa yang
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 25-02-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 17-K/PM I-04/AD/I/2014
Tanggal 25 Februari 2014 — Kopda Supirman
88 — 30
  • Karena penyalahgunaannarkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseoranganmaupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaanserta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannyatentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalahpenyalahgunaan narkotika.3.
Pengadilan PN SEMARAPURA Pidana Umum
Register : 28-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Srp
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
DWI PRIMA SATYA,SH
Terdakwa:
I NYOMAN WACA
24 — 20
  • Tanda kematian;e Lebam mayat pada leher ,punggung, pinggang, paha, berwarnamerah keunguan , yang hilang pada penekanan);e Kaku mayat pada rahang, leher anggota gerak atas dan bawah yangmudah dilawan;e Tanda pembusukan belum terbentuk;"g.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 26-07-2012 — Putus : 03-08-2012 — Upload : 14-01-2013
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012
Tanggal 3 Agustus 2012 — Serma (K) Dwi Indah Wahyuni
64 — 48
  • Bahwa pendapat Terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnyaMajelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidanaterhadapterdakwa tidak berkepentingan baik secara langsung maupun tidaklangsung, baik terhadap diri sendiri maupun Kesatuan dan bebas daripenekanan maupun perintah, penekanan maupun pengaruh ataupesanan dari pihak lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 150Undangundang No. 31 tahun 1997.f.
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 14-02-2014 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 144_PID_SUS_2012_PN_BJN
Tanggal 14 Februari 2014 — PIDANA-HARDIAN AGUS STYONO als AAN Bin TUGIARNO
74 — 9
  • Narkotika golongan I bukantanaman 5Ad.1 Unsur Setiap orang.Menimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orang adalahmenunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orangsebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapatdipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur iniadalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukanperbuatan pidana itu) akan dibuktikan dalam pertimbangan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Perijinan
Register : 09-05-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh : Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ; Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. ; 2. FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H. ; 3. I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H. ; 4. M. SUHERIAL AMIN, S.H. ; dan 5. M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : 1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 4. MOCHTAR BADIN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan 7. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/811/G tertanggal 03 Juni 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh : 1. Nama : HARUN NGADIMIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; 2. Nama : LEE KAH HIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ; 2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan 3. SAIFUL ANAM S.H. ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 39/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 066/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada : 1. MARYOKO, S.H. ; 2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ; 3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan 4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
364 — 2083
  • Sedangkan Para TergugatI Intervensi/Pembanding memperoleh izin kuasapertambangan ~ eksplorasi yang sSasarannya dibawahpermukaan tanah;Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1976bagaian Lampiran ke II poin 11 sub ii menyebutkan bahwa :42Bila ada pertindihan penetapan/penggunaan tahah tidakdapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harusdiutamakan ;Penekanan Peraturan Menteri Kehutanan R.I.Nomor P.64/Men.hutlI/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutandan berdasarkan ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-09-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 16 September 2014 — PT.JAYA READYMIX VS 1. JOHANES JONI ACHMAD, DK
74 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa: "Bagi Pekerja/ouruh yangmengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidakmewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima UangPenggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan Uang Pisahyang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama";Kata "selain menerima Uang Penggantian Hak" dalam ayat ini adalah bentukpengulangan yang merupakan penekanan