Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainatas nama RITO NASIBU, ST, M.Eng;Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah)Hal. 611 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.GtoDemikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 16Januari 2015, oleh kami SUWONO, SH,M.Hum, SE sebagai Ketua Majelis, BANELAUSNAIPOSPOS, SH Hakim Ad Hoc Tipikor

dan NOFALINDA ARIANTI, SH, MH Hakim AdHoc Tipikor, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo No16/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Gto tanggal 10 September 2014, Putusan mana diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, olehMajelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ROSDIANA TOLINGGI, SH PaniteraPengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo,dan dihadiri

Untad, beberapa kalimelakukan pemeriksaan/ penilaian fisik pekerjaan/proyekdimaksud, selalu disaksikan oleh Tim Unit Tipikor Polres Palu.Pemeriksaan/penilaian fisik oleh Tim Ahli dilakukan pertama kalisekitar akhir Februari 2014, bersamasama: Pihak PenggunaJasa (PPK), Pihak Penyedia Jasa (Kontraktor, KonsultanSupervisi dan Manajemen Konstruksi) dan Unit Tipikor PolresPalu. Selanjutnya Tim Ahli FT.

30/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL

Bahwa untuk menidaklanjuti program tersebut, Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Boalemo selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaituHal. 5 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.Saksi ANTHON NANGO telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :523/DISLUTKAN/355.a/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BidangPengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya Tahun Anggaran2010 yang terdiri dari Ir.

Sesuai Kontrak, jumlahperahu yang mestinya diserahkan adalah sebanyak 12 unit yang masing masing perahu nilainya sebesar Rp. 957.100, (Sembilan ratus lima puluhHal. 10 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.tujuh ribu seratus rupiah) sehingga total nilai selurunnya adalah Rp.11.485.200, (sebelas juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratusrupiah).

Kekurangan Penerimaan Bahan Rumput Laut pada 43.452.500,00 Hal. 13 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo. Kelompok Bahari Kecamatan Tilamuta yag terdiri dari Jangkar / Pemberat sebanyak 364 buah senilaiRp. 2.247.700,00 Bibit Rumput Laut sebanyak 9.750 Kg senilai Rp.32.662.500,00 Perahu senilaiRp. 8.542.300,00 6.

Pemerintah Kabupaten BoalemoHal. 16 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalenderterhitung dari tanggal 19 November 2010 sampai dengan tanggal 18Desember 2010. Bahwa dengan dilakukannya penandatangan Kontraktersebut, Terdakwa AGUS DIDIPU selaku Kuasa Direktur CV. PUTERIWULANDARIPemerintah Republik Indonesia Cq.

PUTERIWULANDARI untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Wirausaha BudidayaRumput Laut Pemula dengan ketentuan bahwa selambat lambatnya tujuhhari setelah diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja tersebut makapemborong segera mengadakan persiapan untuk mulainya pekerjaan dilapangan. === == 222 = no noo onan nnn nn enn nnn ne ne eanHal. 17 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.

Tipikor/2018/PN.Amb.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 JanuariHalaman 51 dari 73 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2018/PT AMB.2018 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana ternyatapada tanda terima memori banding Nomor 1/Akta Pid.SusTPK/2018/PN Amb.dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal24 Januari

Tipikor/2018/PN.Amb.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Februari 2018 yangHalaman 52 dari 73 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2018/PT AMB.telah diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 5 Februari 2018 sebagaimana ternyata pada tandaterima memori banding Nomor:1.a/Akta Pid.SusTPK/2018/PN.Amb. danmemori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum padatanggal 8 Februari

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sepakat dengan besarnya kerugianNegara dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamayaitu sebesar Rp. 99.750.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah).Pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bandingmemutuskan sebagai berikut:1. Menolak permohonan banding dari terdakwa Drs. Muhammad DjenRumatumia alias Djien seluruhnya;2. Menyatakan terdakwa Drs.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon padahari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 oleh EKA BUDHI PRIJANTA, S.H, M.H,sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL HUTAPEA, S.H,M.H., dan Nyonya Hj.SIT CHOMARWAH LITA SAMSI, S.H., C.N., M.H., masing masing selakuHakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor

Diperpanjang, Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak, berdasarkan Penetapan tanggal 20 Februari 2017 Nomor05/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN.Ptk terhitung sejak tanggal 2 Maret 2017s/d 30 April 20 178. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKalimantan Barat yang pertama, berdasarkan Penetapan tanggal 18 April2017 Nomor 67/Pen.Pid.Sus TPK/2017/PT KALBAR terhitung sejaktanggal 1 Mei 2017 s/d 30 Mei 2017;9.

Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKalimantan Barat yang kedua berdasarkan Penetapan tanggal85/Pen.Pid.Sus TPK/2017.PT KALBAR terhitung sejak tanggal 31 Meis/d tanggal 4 Juni 2017;10.Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 94/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT.KALBAR tanggal 12 Juni 2017.

Hakim Tinggi Tipikor dan ANDI SURYANUSA,S.H.,M.Si.

Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai HakimHakimAnggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Kalimantan Barat Daftar Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PT KALBAR,tanggal 20 Juli 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasatanggal15 Agustus 2017 diucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri HakimHakim Anggota,serta dibantu oleh IRWAN JUNAIDI, S.H..

HUKUMNYAMenimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkatbanding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung setelah memperhatikandengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari PenuntutUmum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutannya dan tidakmerupakan sesuatu hal yang baru, demikian juga memori banding dan koniramemori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan daripembelaannya dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim TIPIKOR

sebagaimanadiuraikan dalam pertimbangan dasar hukumya, maka kami Majelis HakimTindak Pidana Korupsi tingkat banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidaksependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertamaPengadilan Negeri Pangkalpinang, yang dalam pendapat dan kesimpulannyamenyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagimana dalamdakwaan primair penuntut umum;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim TIPIKOR

oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dalampasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaanprimair maka Majelis Hakim TIPIKOR

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan,Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikutdibawah ini;Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBLMenimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa,dilakukannya tidak sendirian, karena pengadaan Keramba Jaring Apung olehDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahunAPBD 2008 tersebut sedikitnya telah menyeret 9 orang diajukan di persidanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masingHalaman 49 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBLPmasing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua PengadilanTinggi Bangka Belitung tanggal 17 April 2017 Nomor 5/PID/TPK/PT.BBL untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusantersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakimhakim anggota, sertaSUNARYO Panitera Pengganti

24/Pid.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL

BAYUAJI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FELIX DA LOPEZ, SH,MH dan FAUZI, SH HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri masingmasing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada Hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu EVIHalaman 65 dari 6666SEPPA,SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh DONI SURYAHADI KUSUMA,SHJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ampana dan Terdakwa maupun PenasihatHukum Terdakwa;Hakim Anggota,

Tipikor/2011/PN.GTLODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontaloyang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada pengadilantingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa:Terdakwa berada dalam :1.Nama lengkapTempat lahirUmur/Tgl lahirJenis kelaminKewarganegaraan :Tempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanRICHARD EDUARD SEE, S.Kom.

Penetapan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo tanggal tanggal 19 Desember 2011Nomor:04/Pen.Pid.Sus tipikor/2011/PN.GTLO. tentang penetapan harisidang;3. Berkas perkara atas nama Terdakwa RICHARD EDUARD SE,S.Kom.Beserta seluruh lampirannya;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa PenuntutUmum No.REG.

,tidak terobukti memenuhi seluruh unsur rumusan pasal 2 ayat (1) danpasal 3 UU TIPIKOR sebagaimana dalam dakwaan primair dansubsidair Penuntut Umum;2. Membebaskan (Vrijsprak) atau setidaktidaknya melepaskan iaTerdakwa RICHARD EDUARD SIE, S.Kom., dari segala tuntutanhukum (Onslaag Van Alle Rechtvervolging);3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik TerdakwaRICHARD EDUARD SIE, S.Kom., sebagai orang yang tidak bersalah;4.

Sus Tipikor/2011/PN.GTLO atas nama TerdakwaRICHARD EDUARD SIE,S.KomMenangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Menimbang, bahwaguna untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengarketerangannya dibawah sumpah dipersidangan; yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:1. REYNI ANASIRU, SKM,M.Kes.

SUMLANG, S.H.danBANELAUS NAIPOSPOS,S.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri masingmasingsebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yangterouka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 oleh MajelisHakim tersebut,dengan dibantu olehOny S. AmaiPanitera Pengganti, serta dihadiri olehnJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontala danTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,TTD TTDFERRY M.J. SUMLANG, S.H.

Tipikor/2012/PN.Gtlo.,tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini :Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 11Desember 2012 Nomor : 13/Pid.Sus.

AGUS NENTO,ST ;Hal.53 s/d 98Putusan No.13/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.GtloBahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengannya ;Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan surat dari Kepala DinasPekerjaan Umum Kab.

Saluran Air Hujan 7.949.971,59 3.478.759,53 3.478.759,53Hal.85 s/d 98Putusan No.13/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo 11 Pek.

Shop Drawing SMK Negeri Popayato ;Hal.111 s/d 98Putusan No.13/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo15. Dokumen Gambar Rencana SMK Negeri Popayato (Ruang MejangkaPeta dan Ruang Kerja Bangku) ;16.

JUPRIYADI,S.H., M.Hum.TTDSUKATMA,S.H.Panitera PenggantiTTDMARNI USMANHal.113 s/d 98Putusan No.13/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo

Garut atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung diBandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalamayat (1) a atau huruf b, yaitu :a. yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dengan

Garut atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas .A Bandung diBandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patutdiduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau

Garut atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung diBandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah)Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari: SENIN , tanggal 15 Oktober 2018, oleh TARDI, S.H. sebagai Hakim KetuaMajelis, JUDUANTO HADI LAKSANA, S.H dan LINDAWATI, S.H., M.H., Hakimdan, Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khususmasing masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan