Ditemukan 9451 data
163 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Pemerintah, argumen yangdemikian didasarkan pada asumsi yang keliru, salah, dan menyesatkankarena dibangun melalui pemahaman dan pemaknaan yang kurangkomprehensif, cenderung bias, dan sarat kepentingan terhadap ObyekPermohonan,Pendapat tersebut dapat timbul disebabkan Pemohon lebihmengedepankan kepentingan pribadi dan/atau golongan denganmenyampingkan bahkan mengabaikan kepentingan dan hak publikatau masyarakat terhadap materi muatan yang diatur dalam ObyekPermohonan.
122 — 70
Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUNSRGP17:P18:P19:P20P21P 22P 23P 24P25P26P2/7a:P27b:Fotokopi dari fotokopi Surat Kabar Palapa News tanggal 29September 2015;Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan dari media masa;Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Perubahan PengurusanKomplek Melati Poin (Villa Melati Mas) Rukun Tetangga 046,Rukun warga 008, Kelurahan Jelupang, Kecamatan SerpongKabupaten Tangerang;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2015;Fotokopi sesuai dengan asli Surat BP2T Sarat
68 — 36
Madya kepulauan Riau (sekarang kantorpertanahan Kota Tanjungpinang), maka sudah sewajarnya kalauTERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill mengharuskan PENGGUGATmengikutserta RUMAH PENDUDUK yang dimaksud sebagai TERGUGATatau TURUT TERGUGAT dalam Perkara Aquo;Bahwa oleh karena GUGATAN dari PENGGUGAT kurang pihak maka GUGATANdari PENGGUGAT bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 11 Nopember 1975 No.1078K/SIP/1972 yangmenyatakan pihak (subjek hukum) dalam suatu perkara merupakan sarat
199 — 121
tanah sawah sebagaimana tersebutdalam posita poin 5 surat gugatan Penggugat, dan setelah meninggalnya XXXdan Tasirah belum pernah dibagi waris, namun disisi lain para saksi jugamenerangkan, kalau obyek sengketa pada posita poin 5 huruf (a) dan (d)gugatan Penggugat sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat , olehsebab itu. majelis menilai bukti keterangan saksi yang diajukan olehPenggugat tidak konsisten, sehingga secara materiil tidak memenuhi syaratsebagai alat bukti, karena tidak memenuhi sarat
170 — 18
lagi ;Menimbang seandainya KM Uki Raya mempunyai eco soundersebagaimana diterangkan di atas tentunya kandasnya kapal sebagaimana diinginkanterdakwa bias ditempat yang lebin aman dan tidak tersangkut karang tentunya,sehingga jatuhnya korban bias lebih diminimalkan ;Menimbang bahwa alatalat navigasi dan radio komunikasi di pasaranharganya tidak terlalu mahal untuk kemudian di tempatkan di kapal sekelas KM165/Pid.B/2014/PN.Psw hal. 68 dari 77Uki Raya 01 dibandingkan dengan harga sebuah resiko kapal sarat
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap isi putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar, PenggugatTerbandingKini Pemohon Kasasitelah mendapatkan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa putusan a quotelah mengidap cacat Yuridis Formal yang tidak bersesuaian dengan KetentuanHukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena putusan Majelis HakimTingkat Banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus segeradibatalkan, kemudian dari uraian putusan termasuk dalam pertimbanganpertimbangannya sarat
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasil Pemeriksaan PegawaiPengawas tertanggal 12 Nopember 2009 Nomor : 560/3076/404.3.3/2009sebagaimana tercantum dalam Pendapat, Pertimbangan dan Anjuran MajelisMediator Hubungan Industrial pada poin nomor 6 (enam);17.Bahwa, berdasarkan atas Nota Hasil Pemeriksaan Pegawai Pengawas padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tersebut, maka kiranyadapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yangtelah diberlakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah jelasjelas sarat
87 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sementara itu, putusan yang dijatuhkan atasdirinya memiliki kualitas yang amat buruk serta sarat dengan pelanggaranhukum disana sini. Putusan mana juga tidak mempertimbangkan buktibuktisecara keseluruhan hanya untuk memenangkan klaim pemerintah ataskesalahan dirinya sendiri. Sebagai sebuah negara yang beradab, halhalseperti ini harunsya diberhentikan karena bertentangan dengan hukum yangberlaku.
50 — 12
Bahwa Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, tidak pernah adaaturan dalam KUHAP yang mengatur kalau sarat sahnya Dakwaan itu harusdisususn secara Subsideritas, Kombinasi, ataupun Komulasi, hal ini dikarenakanSurat dakwaan adalah kewenangan Penuntut Umum dalam menyusunnya,sepanjang tidak keluar dari ketentuan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan (b)KUHAPidana Dakwaan Tersebut dapat diterima.Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Pbr Terhadap barang bukti
47 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1553 K/Pdt/2013membuktikan adanya jual beli yang sah (sarat untuk sahnya sudahdipenuhi) dan saratsarat menurut Pasal 19 UndangUndang PokokAgraria yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai ini,Selain itu.
1190 — 322
Sehingga menjadi penuh kejanggalan dan tidak konsistenserta diduga dipaksakan dan sarat kepentingan politik danlatau pesanan,dengan kata lain penetapan ini tidak berdasarkan hukum.Kedua: Bahwa Termohon dalam Surat Panggilan Nomor 581/23/01/2015tanggal 29 Januari 2015 telah mencantumkan pada Konsideran Dasar butir 4yang berbunyi Laporan Kejadian Tindak Pidana KorupsiNomor : LKTPK33/KPK/08/2013, tanggal 14 Agustus 2014 menjadi berlentangan denganSprindik (Surat Perintah Penyidikan) Nomor : Sprin.Dik25
214 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggunaanistilah atau penyebutan Kawasan Kars Pegunungan Kendengtidak benar dan menyesatkan serta sarat dengan nilaiprovokatif (Bukti T 14) ;. Bahwa penetapan kawasan pertambangan sebagaimanadimaksud Perda a quo dimaksudkan untuk memberikanruang bagi pemanfaatan potensi sumber daya mineral untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan;.
Terbanding/Tergugat I : MARYANI HADI, S.Farm.,MKM.,Apt
Terbanding/Tergugat II : DR. ABDUL KARIM ZULKARNAIN, Apt
Terbanding/Tergugat III : DR. MUHAMMAD TAUFIK, M.Si
45 — 32
Sehingga selanjutnya Terbanding bebas merekayasasendiri Berita Acara hingga penerbitan Surat Keputusan Nomor: 48/PPHalaman 46 dari 62 Putusan Nomor 507/Pdt/2020/PT MDN19,20.21.PAFI/SK/IV/2019 tanggal 1 April 2019 yang konsideransnya sarat dengankebohongan Terbanding I.Bahwa tentang perbuatan Terbanding yang tidak menerbitkan SuratKeputusan Pengurus PD PAFI Sumut sebagaimana hasil Musda PD PAFISumut tanggal 16 Maret 2019 dan telah dikirim kepada Terbanding melaluisurat Nomor: 029/PAFISU/IV/2019 tanggal
50 — 29
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN, sebagaiTergugat IV/Terbanding IV, diikut sertakan sebagai para pihakdidalam perkara ini selaku instansi Pemerintah yang menerbitkanSertifikat Hak Pakai No.944/Pasar Baru yang telah diperpanjangmenjadi Sertifikat Hak Pakai No.1405/Pasar Baru dan telahditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No.1063/Pasar Baru, atasnama HARWEI YAKIN yang diterbitkan terindikasi sarat dengankecacadan hukum.5.
90 — 46
terhadap Akta Nomor 3 tertanggal 15 Maret 2011,tentang Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Hak Milik SebagaiTanggungan yang dianggap oleh Para Penggugat sangat bertentangandengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggunganadalah tidak benar, sebab kesepakatankesepakatan yang tertuang dalamAkta Nomor 3 tertanggal 15 Maret 2011, tentang Pembuata AktaPengakuan Hutang dengan Penyerahan Hak Milik Sebagai Tanggunganadalah sah dan benar serta tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata (sarat
65 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
MS.Dan itulah pakta yang sebenarnya, dengan kata lain pada saatPepareman Kerama Pura Banjar Tanak Embet Barat 29 Agustus 1995tiga sarat yang ungkapkan oleh saksi ahli Wayan Gede Wange, S.H.,M.S., telah terpenuhi yaitu:1. Pihak Nyoman Dangin selaku pihak yang menyerahkan dirikepada Ketut Sukanti hadir langsung dan disaksikan olehIstrinya Ni Wayan Tirta di acara Pepareman Kerama PuraBanjar Tanak Embet Barat;2.
1.NURBAITI
2.HERMANITA
Tergugat:
2.MUHAMMAD SOMAN
3.WIZA ADI PUTRA
4.UCOK ALIMIN
5.TANI SAMSAMI
Turut Tergugat:
5.DASMAWATI
6.INA
7.Hj.HAMIDAH.M.Pd
8.KEPALA DESA SUNGAI DUA INDAH
9.CAMAT RAMBAH HILIR KECAMATAN RAMBAH HILIR
74 — 34
Bahwa Terhadap sita Jaminan jugaterdapat Sarat saratyang harus terpenuhi di terapbkan atas Tuntutan ganti Rugi didasarkan atas perbuatan Melawan Hukum sedangkanberdasarkan Uraian di atas sudah jelas, terang dan takTerbantahkan bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telahmelakukan perbuatan Melawan hukum;d.
MUHAMAD RYAN RAHMADANI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
359 — 417
(fotokopi dariFOLOKOPI) j 222222 2 nn nn nn nn nn nn nen nn nen ene ne nen ne nnn15.Bukti T15 : Fotokopi Surat dari Bidang Hukum Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, Nomor :R/13/1/2018/Bidkum, Perihal : Pendapat/Sarat HukumKEPP a.n. Brigpol M. Ryan Rahmadani Nrp 87050462jabatan Ba Bagsumda Polres Murung Raya, tertanggal22 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kapolres MurungRaya.
100 — 64
Selain itu tayangantayangan di media juga sarat denganpornografi, dimana banyak sekali public figure yang memberikan contohberpakaian dan berperilaku tidak baik yang dapat mempengaruhi pikiranorangorang yang menonton atau melihatnya khususnya terhadap anakanakdan remaja;.
175 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
P34);Bahwa Penggugat tidak pernah mengakui pelunasan cicilan yang tidaksignifikan dari Tergugat I karena Penggugat tidak pernah menyetujui pelunasandengan cara mencicil, terlebih lagi mencicil dengan cara transfer ke rekeningPenggugat melalui ATM tanpa sepengetahuan Penggugat dengan jumlah hanyaRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer ke rekeningPenggugat masingmasing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), padahalPenggugat meminta dikembalikan secara penuh dan tunai melalui Sarat