Ditemukan 9446 data
55 — 29
Absolut (Kompetensi Pengadilan).Bahwa berdasar pada apa yang telah didalilkan Para Penggugat dalam positagugatannya, esensi permasalahan yang sebenarnya bukan terletak padaprosedural penerbitan maupun peralihan sertipikat obyektum litis, oleh karenagugatan Para Penggugat lebih menitikberatkan pada masalah kewarisan dan hakkeperdataan, yang menurut Para Penggugat yang berhak atas tanah obyeksengketa (quod non), sehingga dalil gugatan tersebut didasarkan oleh adanyasuatu sengketa hak yang sangat sarat
53 — 26
untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjilidan PandanganUmum FraksiFraksi DPRD, Nota Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksi DPRDdan Pendapat Akhir Walikota pada Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan SuratPesanan (SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.101. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IV TahunAnggaran 2010 dan sarat
penjilidanPandanganUmum FraksiFraksi DPRD, Nota Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksiDPRDdan Pendapat Akhir Walikota pada Program Peningkatan danPengembanganPengelolaan Keuangan Daerah untuk kegiatan PenyusunanRancanganPeraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011sesuaidengan Surat Pesanan (SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal14Oktober 2011.101. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IVTahunhalaman 129dari 116 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDNAnggaran 2010 dan sarat
236 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 51 PK/Pdt.SusKPPU/2016Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baikdalam perspektif yuridis maupun cara/metode perhitungan sehingga putusan iniperlu dibatalkan agar tidak menjadi preseden buruk terutama untuk para pelakubisnis lokal (domestik) yang sedang gencargencarnya melakukan ekspansibisnis yang dapat ikut mengembangkan perekonomian bangsa.Demikianlah pernyataan permbukaan (opening statement) inidisampaikan dengan harapan dapat memudahkan Majelis Hakim yang terhormatdalam
perkarakeberatan ini,Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan tambahan keberatan, sebagaiberikut:Apabila Termohon Keberatan bertindak secara jujur, fair dan konsistenserta kemudian bersedia menggunakan metode perhitungan yang disandarkanpada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada dasar bagi TermohonKeberatan untuk menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuanPasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PeraturanPemerintah Nomor 57 Tahun 2010;Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 faktanya sarat
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan dalildalil eksepsi tersebut di atas keseluruhandalil gugatan Penggugat telah terbantahkan dimana menurut hukumpenerbitan maupun peralihan sertipikat a quo tidak ada merugikankepentingan Penggugat sehingga Penggugat tidak berhak atastanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftarnamanya dalam sertipikat a quo, dengan demikian Penggugatbelum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalamperkara a quo, karena Penggugat tanpa alasan dan dasar hukumkepemilikan yang jelas dan sarat
Terbanding/Tergugat I : Ny. ASLAMIAH BINTI H. GANI
Terbanding/Tergugat II : Hj. MARHAMAH BINTI SAIDJIN
Terbanding/Turut Tergugat I : PANITIA PENGADAAN TANAH KODYA JAKARTA TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS PEKERJAAN UMUM DKI JAKARTA
110 — 56
,Kepala Subbagian Tata usaha Unit pengadaan' tanah melalui juru sitaPengadilan Negeri Jakarta Timur tangga 16 Desember 2015 ( bukti P 12 )untuk kepentingan dan sebagai sarat pencairan uang ganti rugi yang telah dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur peta bidang nomor 236 seluas862 meter persegi.Menimbang bahwa, alasan penggugat tidak bisa memperlihatkan asliAkta jual beli tanah tersebut dapat dibenarkan, karena untuk mendapatkanganti rugi , semua surat bukti kepemilikan ha atas harus diserahkan
179 — 176
I KOMPETENSI 8.SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SARAT FORMIL SEBAGAIMANAyang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR. SEMA No.1/1971 Jo. SEMANo.6/1994 ;Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Surat Kuasa Khusus harusdengan jelas dan tegas menyebut salah satunya adalah : Identitas parapihak yang berperkara.
Mihel Anggelo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
Eva Sherry Esemika Suyitno
148 — 49
Lurah Sungai Ulin, tanggal 24 Maret 2008atas namaMIKHEL ANGGELO dan riwayatbidang tanah jelasasalusulnya , Berpedoman pada UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 pasal53 ayat (1) yang menyebutkan,Orang atau Badan Hukum perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata UsahaNgara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.Bahwa dengan ditemukannya salah satu sarat
114 — 18
Majelis Hakim yang menvyidangkan perkara perdata in casu terhadap keberadaan fisik Sertifikat,Hak Milik (SHM) No.208 Kelurahan Malendeng Sarat Ukur tgl 17Juni 2008 No. 180 Malendeng/2008 luas 29.790 M2 (duapuluhsembilan ributujuhratussembilanpuluhmeterPersegi), atasHama Tergugat I Joice Bernadin Gosal berikut Akta JualBeliNo.34/KW/VIII/1990, tgl.28 (tidak mencantumkan lantahun 1990, sepanjang terhadap tanah in litis a quo yangkeseluruhannya telahdicaplok dan atau telah dirampas secara melawan hukum
SETYA BUDI
Termohon:
Kejagung RI. Cq. Kejati Maluku Utara Cq. Kepala Kejari Halteng
116 — 51
tersebutsehingga Jjika timbul permasalahan hukum dalam Kontrak dan AddendumKontrak tersebut penyelesaiannya melalui jalur hukum perdata bukanhukum pidana;Dalil Termohon:Bahwa dalam proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada BagianEkonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera TengahTA 2016 memang terdapat adendum kontrak karena adanya ContractHalaman 59 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN SosChange Order (CCO) namun tidak didasari adanya Justifikasi/alasan teknispembangunan dan sarat
Terbanding/Penggugat : JONNY HERRY LONGDONG
93 — 70
yang bersangkutan Poppy Tilaar tidakmenguasai tanah tersebut dalam surat ukur tersebut;Bahwa tanah yang diperjualbelikan oleh yang mengaku Poppy Tilaar(Penjual) dengan Jonny Herry Londong yang mengaku pembeliadalah tanah dalam sengketa dan hal tersebut masuk dalamkategori penadahan;AJB 34/6/JB/Sario/VI/2007 Tanggal 27 Juni 2007 adalah cacat hukumkarena dilakukan dengan cara yang tidak benar, oleh karenanya bataldemi hukum alasan tidak benar, dan cacat serta batal demi hukumsebab jual beli tersebut sarat
1.KARTINI
2.RATNI SARI
3.SUSIYANI
4.KASMI AGUS
5.SUSIANTI
6.ABDULLAH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
SYAHRIL ANCONG
331 — 96
kwitansi itu saksi tidak tahu; Bahwa saksi tidak ikut menanda tangani di atas kwitansi itu mengenaistempel RT saya tidak ingat, stempel itu barang kali hanya untuk mengetahuisaja; Bahwa terhadap pengurusan sertipikat di Kelurahan setelah sayaserahkan berkas itu ke kelurahan saya tinggal karena itu wewenangnyapihak kelurahan;Halaman 48 dari 74 HalamanPutusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.SMD Bahwa dalam pengurusan itu cuma membayar 250 ribu rupiah itu sajayang di bayar di kelurahan; Bahwa saksi lupa apakah sarat
KARYATI,SH
Terdakwa:
HILMAN SEPTIAN FIKRI
63 — 13
ROESLAN SALEH bahwa : kesalahan memang susuatu yang pentingdalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untukmencari ukuran pidana itu, manfaat jaga merupakan sarat mutlak bagikepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan anekahmacam pelaksanaannya ( segi lain hukum pidana, hal. 23 );Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yangtertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2001,tanggal 20 Agustus 2001, yang pada
63 — 12
Anwar Nurris masingmasing Ketua dan Sekjend P.B.N.U,yang secara tegas menyatakan Bahwa sarat keputusanPengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 18 Agustus 1986No : 191/A.11.04.d/VIII/86 itu sama sekali tidak mencabutwewenang Yayasan atas sekolah di Jalan Meranti Medan Itu,melainkan hanya menetapkan pengelolaansekalah/Perguruan.
150 — 50
Putusan perkara No.15/Pid.B/2015/PN.Btg tanggal 12 Pebruari 2015 dengan pidanapenjara 4 (empat) bulan atas tindak pidana kepemilikan senpi revolver ilegal.Bahwa terhadap ketiga tuduhan tersebut sarat dengan rekayasa dan menipulasi olehpihak pihak tertentu yang memojokkan Penggugat seolah olah Penggugat telahbenar banar melakukan perbuatan pidana tersebut.
44 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Hj Suarni tidak pernah memiliki tanah di tempat yangdiperkarakan Penggugat tersebut sehingga kuat dugaan paraTergugat bahwa Sertipikat yang dimiliki Penggugat tersebutdiperoleh berdasarkan akalakalan serta sarat dengankonspirasi;ad.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Bahwa tanah terperkara yang digugat Penggugat yangdimiliki Tergugat II telah dijadikan oleh Tergugat Il sebagaihak tanggungan hutang kepada salah satu Bank yangmembuka cabang di Pekanbaru yaitu PT Bank PANIndonesia.
100 — 80
Dan sarat dengan aturanaturan dan ketentuan teknis administrasi yang komplek, ternyata berdasarkanhasil penelitian kami dalam dokumen pengadaan ternak sapi tahun 2013 tidakmengacu pada surat Direktur perbibitan ternak Direktorat Jenderal PeternakanKementerian Pertanian Republik Indonesia No : 25002/TU.20/F23/02/2013tanggal 25 Februari 2013, khususnya untuk ternak Breed bali yang secara teknissangat mengikat secara Nasional, dan surat Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Riau No. 524.4
161 — 83
Banyakpihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karenaterlalu sarat dengan prosedur, formalistis, Kaku dan lamban dalam memberikanputusan terhadap suatu sengketa.
145 — 41
Selain itu tayangantayangan di media juga sarat dengan pornografi, dimana banyak sekalipublic figure yang memberikan contoh berpakaian dan berperilaku tidakbaik yang dapat mempengaruhi pikiran orangorang yang menonton ataumelihatnya khususnya terhadap anakanak dan remaja;b.
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat I (Termohon Kasasi II)namun hal tersebut bukanlah suatu Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT)sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlakusehingga hal tersebut tidak menimbulkan hubungan kerja antara Penggugat(sekarang Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (sekarang Termohon Kasasi)sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU No. 13Tahun2003.e Majelis Hakim hanya beretorika seperti itu, tidak ada alasanyang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum, padahalsebuah Putusan harusnya sarat
MAS DEDI
Tergugat:
1. Lurah Sialang Sakti
2. CAMAT TENAYAN RAYA
Intervensi:
Andri Rashmana Cakra Manggala
187 — 82
Il Pekanbarudan Kabupaten Daerah Tk II Kampar, makadesa Sail masuk dalam wilayah Kota Pekanbaru.Bahwa mengingat Surat Akta Hibah tersebut aslinya tidakdiketemukan, sementara akta tersebut sah adanya dan terdaftar diKantor Camat Siak Hulu, maka guna pengurusan lebih lanjut,kemudian Tergugat II Intervensi mengurus Surat tanda PenerimaanLaporan Kehilangan Barang di Polda Riau dengan NomorSK/122/V/2015/SPKT/RIAU tanggal 07 Mei 2015 sebagai sarat untukpenerbitan akta Tanah yang hilang, kemudian diterbitkan