Ditemukan 3405 data
72 — 48
Bukti surat P.20 berupa Surat Setoran Pajak Daerah rincian pembayaran pajakresto sesuai hasil verisikasi pajak tgl. 26 Pebruari 2015 dan surat pernyataanpajak dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2 % / bulan sejumlah Rp.30.000.000,;5.
Bukti surat P.21 berupa Surat Setoran Pajak Daerah rincian pembayaran pajakrestoran sesuai hasil verisikasi pajak tgl. 26 Pebruari 2015 dan suratpernyataan pajak dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2 % / bulan, danlunas pajak TH. 2013 s/d 2014 untuk Resoran Teluk Kupang sejumlah Rp.30.000.000,;6.
Bukti surat P.22 berupa Surat Setoran Pajak Daerah rincian pembayaran pajakrestoran sesuai hasil verisikasi pajak tgl. 26 Pebruari 2015 dan suratpernyataan pajak dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2 % / bulansejumlah Rp. 30.000.000, ;7.
Bukti surat P.23 berupa surat setoran pajak Daerah bulan Agustus tahun 2015,tanggal 31 Agustus 2015, perihal Setoran pembayaran pajak restoranRestoran Teluk Kupang sesuai hasil verifikasi pajak Tgl. 26 Pebruari 2015 dansurat pernyataan pajak, dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2 %/bulan,jumlah Rp. 65.653.000, ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai tuntutan ganti rugi sebagaimana yangdisebutkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak berdasar karenabelum memperhitungkan jumlah uang yang
52 — 33
BRI(Persero), Tbk.Pada umumnya harus melewati tahapantahapan tersebut diatas, termasukkepada Tergugat; Namun dalam kenyataannya, ketika Tergugat terindifikasimelakukan pelanggaran disiplin, ternyata Pengugat tidak melakukan tahapantahapan sangsi/hukuman disiplin, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal8 ayat (2) diatas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuanPasal 11 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa peringatan tertulis,14Pasal 12 tentang hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis
Semesti harus melewati tahapantahapan tersebutdiatas, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi; Namun dalam kenyataannya,ketika Penggugat Rekonvensi terindikasi melakukan pelanggaran disiplin, ternyataTergugat Rekonvensi tidak melakukan tahapantahapan sangsi/nukuman disiplinsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) diatas yang kemudiandijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 tentang penjatuhan hukumandisiplin berupa Peringatan Tertulis, Pasal 12 tentang hukuman disiplin berupaTeguran
Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untukmencabut kembali sangsi/hukuman disiplin berupa SKORSING dan tindakanPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK), terhadap Tergugat Konvensi;7. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi agar segeramempekerjakan kembali Tergugat Konvensi pada Kantor Wilayah PT. BankRakyat Indonesia (BRI)(Persero), Tok.Denpasar, Tepatnya pada Kantor PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI)(Persero), Tok.
14 — 3
Bahwa terhadap pengingkaran kesepakatan perdamaian ini merupakanperbuatan melawan hukum, maka PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUAbersedia dan/atau sanggup menerima sangsi hukum baik pidana maupunperdata.b.
Bahwa terhadap pengingkaran kesepakatan perdamaian ini merupakanperbuatan melawan hukum, maka Pengugat dan Tergugat bersediadan/atau sanggup menerima sangsi hukum baik pidana maupun perdata.4.
12 — 0
Allah mengambil miliknya yaitu anak yangpaling disayanginya.Oleh karena itu tergugat mengusulkan kepada Majlis Hakim, jika penggugat ngototterus bercerai, dikabukan saja permintaannya karena tergugat menctengar,bahwa penggugat sudah tidak kuat menahan kebutuhan biologisnya dan inginmenikah lagi, tetapi perceraian itu dengan sarat :Al Tergugat rela kedua rumah itu untuk anak kami tetapi penggugat harusmampu meyakinkan kepada pengadilan dan lembaga tergugat bekerja,sehingga tergugat tidak mendapatkan sangsi
Dan jikadikemudian hari tergugat kena sangsi, penggugat wajib mengembalikanrumah mojokerto pada tergugat. Dan tergugat tidak mempunyaikewajiban lagi menafkahi anak kami ;2...
PT. CAHAYA MAS PERKASA
Tergugat:
Kasatker PJN Wilayah III Prov Papua Tanah Merah Kementerian PU Dirjen Bina Marga Balai Besar PJN XVIII
177 — 372
Bahwa Tergugat yang mengeluarkan surat Keputusan/Ojek sengketa aquo yang menjatuhkan sangsi kepada Penggugat/PT.CahayaMas Perkasa secara khusus untuk masuk dalam Daftar Hitam Nasionalatas usulan Ketua POKJA3.
membuat Tergugat tidak senang apalagi ketika Penggugatmengajukan Sanggahan kepada para Tergugat setelah Penggugatdigugurkan sebagai Pemenang Lelang karena menurut Hemat PenggugatHarga Penawaran Penggugat jauh lebih rendah dari PemenangLelangdalam hal ini PT.WIJAYA KARYA yang ditetapkan para Tergugatsebagai Pemenang Lelang Pekerjaan, mungkin karenahal sanggahanyang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat membuat Tergugat menjadikesaldan Murka sehinggaTergugat atas usulan POKJA3 Tanah Merahmenjatuhkan sangsi
29 — 11
Bahwa dari riwayat hukuman Terdakwa yang mendapat HukumanDisiplin berupa penahanan berat 14 hari, UKP (Usulan KenaikanPangkat) ditunda 2 periode dan kesempatan mengikuti pendidikanjenjang karier ditunda 2 gelombang karena sering melakukan THTImenunjukkan Terdakwa seorang prajurit INI yang berdisiplin rendahkarena itu) apabila hukuman yang akan dijatuhi ini tidak membuatnyajera dan merubah sikapnya menjadi prajurit yang baik dan disiplin,dan Terdakwa tidak memperdulikan sangsi dalam perkara hukuman
20 — 16
Tahun 1975 jis pasal 105, 149huruf d, dan 156 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensimenyatakan menolak untuk memberikan nafkah anak karena anak tersebut bukanlah anakTergugat Rekonvensi dan berdasarkan atas perjanjian yang dilaksanakan di hadapan sidangadat pada tanggal 14 Februari 2013 (vide bukti P.2), dan atas penyangkalan tersebut makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti (P.2) berbentuk kuitansi untuk pembayaran sangsi
28 — 13
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain10maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian dan Majelis masih memberikan kesempatan Terdakwauntuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jatidirinya sebagai prajurit TNI AU.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
seberat 1,06 gram yang terdapat dalamkotak bekas bedak, kemudian Sabu tersebut disita petugas bersama barangbukti lain beserta sepeda motor yang dipakai sebagai sarana untuk membeliNarkotika untuk diantar kepada teman Terdakwa bernama (Lasno/DPO),; Bahwa Sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Suheri alias Sisu (DPO)dengan menggunakan hand phone Nokia tipe 0168 sebagai saranakomunikasi untuk mendapatkan Narkotika tersebut;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan denganpenjatuhan berat ringan sangsi
61 — 26
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jerakepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit lainnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai falsafah Pancasila.
53 — 20
Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
atasan);c Saya tidak akan melakukan mogok kerja dalam bentuk apapun yang tidak proseduralyang mengakibatkan kerugian perusahaan;Saya tidak akan melakukan sabotase terhadap barangbarang milik perusahaan danwajib merawat semua asset milik perusahaan serta tidak akan melakukan tindakanslow down;d Bahwa saya selama melakukan mogok kerja apabila mengakibatkan kerugianperusahaan maka saya akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut;e Apabila saya melanggar ketentuan ini, maka saya bersedia diberikan sangsi
75 — 63
Bdg.Saksi mengetahui bahwa ada Peraturan Perusahaan;Saksi mengetahui bahwa Peraturan Perusahaan tersebut telah diketahui olehpara pegawai dan tempat merokok disediakan didekat kantin bertuliskansmoking area;Saksi mengetahui bahwa pada saat mulai masuk kerja para pegawai diberikanorientasi selama 3 (tiga) hari dan diberikan buku saku tentang PeraturanPerusahaan;Saksi mengetahui bahwa dalam Peraturan Perusahaan sangsi untuk kasusmerokok di area larangan merokok adalah PHK seketika tanpa adanya SuratPeringatan
Prakarsa AlamSegar, bahwa apabila melakukan kesalahan yang termasuk dalam katagorikesalahan berat, maka sangsi yang diberikan adalah PHK seketika tanpa harusHalaman 40 dari 50, Putusan Nomor 129/Pdt.SusPHI/2015/PHI.
Prakasa Alam Segarperiode 20142016 yang menyatakan bahwa setiap pekerja yang melakukanpelanggaran terhadap Tata Tertib Kerja dan Disiplin Kerja, Pelanggaran Hukumatau yang merugikan Pengusaha dapat dikenakan sangsi Pemutusan HubunganHalaman 44 dari 50, Putusan Nomor 129/Pdt.SusPHI/2015/PHI. Bdg.Kerja dan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Undangundang dan Peraturanyang berlaku.
98 — 12
pokoknya denganHal 11 dari 26 hal, Put.No.293/Pid.Sus/2016/PN Gto.merek HONDA terdaftar nomor IDM 00080100, IDM 000263010, IDM000263899, IDM 000093954 untuk barang sejenis, letak persamaanyapada bunyi ucapan sehingga dapat membingungkan konsumen tentangasalusul barang, dan perbuatan tersebut dapat dikualifikasai sebagaitindak pidana dibidang merek.Bahwa saksi mengetahui Karena mempunyai persamaan padapokoknya melanggar : bagi pihak yang terbukti memproduksimemproduksi dan memperdagangkan dapat dikenai sangsi
Sedangkan bagi yang memperdagangkan dapatdikenai sangsi pidana sebagimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal94 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.Bahwa saksi mengetahui kriteria yang dapat dikatakan melanggar ataumelakukan Tindak Pidana Merek sebagaimana yang dimaksud dalampasal 90, pasal 91 dan pasal 94 UU No. 15/ 2001 tentang Merek adalah :a. kriteria yang dapat dikatakan melanggar pasal 90 UU RI No. 15 /2001 adalah barang siap dengan sengaja dan tanpa hakmenggunakan merek yang sama pada keseluruhannya
38 — 19
Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
26 — 19
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian dan Majelis masih memberikan kesempatan Terdakwauntuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jatidirinya sebagai prajurit TNI AD.9Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara
27 — 15
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian dan Majelis masih memberikan kesempatan Terdakwauntuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jatidirinya sebagai prajurit TNI AD.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara
28 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
denganTermohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gamping (Kutipan Akte Nikah Nomor:148/15/IV/2003 tertanggal 19 April 2003), yang padasaat itu) Pemohon berstatus duda cerai dan Termohonberstatus perawan;bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohonlangsung tinggal secara terpisah sampai sekarang;bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon denganTermohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteridan sudah mempunyai 1 anak (meski Pemohon sangsi
16 — 2
yang harus tundukterhadap aturan Kepegawaianseperti yang diatur oleh undangundang;Bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah KabupatenCilacap untuk melengkapi berkas Kepegawaian terkait gugatan cerai dariPenggugat dan rekomendasikan untuk tidak menerima gugatan cerai terlebihdahulu sebelum proses administrasi perceraian secara kedinasan diselesaikandikarenakan baik Penggugat maupun Tergugat seandainya belum menyelesaikan proses sesuai perundangundangan yang berlaku akan dikenakan sangsi
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas penjatuhan Skorsing terhadap Penggugat dan mengingatperundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan maka Penggugatselanjutnya mengajukan surat permohonan proses Tripartit kepada SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi sesuai surat Nomor52/AD AP/TK/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 ;Bahwa dalam proses mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Bekasi, Penggugat kembali menyampaikan maksuddan alasan permintaan agar dipekerjakan kembali pada perusahaanTergugat, karena sangsi
tugas sementara Karyawandari tugas pekerjaan untuk kepentingan Pemeriksaan atauproses hukum lainnya karena Karyawan yang bersangkutandiduga melakukan pelanggaran disiplin yang dapat dikenakanhukuman disiplin berat atau yang berkaitan dengan proseshukum di Perusahaan;Hal mana terungkap pula berdasarkan keterangan saksi Sdr Hendrodibawah sumpah selaku mantan Kepala Bagian PendayagunaanSumber Daya Manusia pada PT JlJ yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :prosedur pemeriksaan dan penerapan sangsi