Ditemukan 9132 data
Terbanding/Tergugat I : PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT. BSP
Terbanding/Tergugat II : PT. SARI PERSADA RAYA PT. SPR
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Sumatera Utara cq Kabupaten Asahan
222 — 118
Pemilik.Kemudian Pasal 1957 KUH Perdata berbunyi : Seorang yang sekarangmenguasai suatu kebendaan, yang membuktikan bahwa ia menguasainya sejakdahulu kala, dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara duludan sekarang itu, dengan tidak mengurangi pembuktian hal sebaliknya;Bahwa demikian juga Pasal 1963 KUH Perdata ayat 1 dan 2 dengan tegasmenyatakan : Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu hak yangsah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lainyang daluwarsa
Pembanding/Tergugat II : KEMAT Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat III : NURSYAMSI SALEH Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IV : H.ANWAR HASAN B Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat V : OSNELI Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VI : ICHA AHMAD Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VII : DEWI HANDAYANI, S.H.,M.H. Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VIII : INDRA JAYA Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IX : JASRI KASIM Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat XII : YENI ERIZAL Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Terbanding/Penggugat : Hj.Mulyani Almashri, S.H
Turut Terbanding/Tergugat X : IRWAN HUSIN
Turut Terbanding/Tergugat XI : MARDIANA
Turut Terbanding/Tergugat XIII : ZAINUR
Turut Terbanding/Tergugat XIV : J
85 — 51
Bahwa tentang kelengkapan para pihakpihak baik itu sebagaiTergugat adalah merupakan persaratan formal yang diatur didalamHukum acara perdata dan hal ini juga ditulis dan dibahas oleh ahlihukum tentang kelengkapan pihakpihak yang ditarik sebagaiTergugat adalah merupakan syarat formal gugatan, yang apabilapersyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Gugatan Penggugat harusdinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke verklard);Vill.Eksepsi tentang Hak Menuntut Telah Daluwarsa.1.Bahwa Tergugat II
113 — 39
jugawewenag administrasi bukan Pengadilan".Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 321 K/Sip/1978 tanggal 31Januari 1981,menyatakan: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untukmembatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain".Bahwa, berdasarkan halhal tersebut di atas, PetitumPenggugat/Terbanding pada halaman 20 perihal pokok perkarakhususnya pada nomor6 sangat tidak jelas dan sudah sepatutnya demihukum untuk ditolak karena tanpa pertimbangan hukum sama sekali.ll GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUWARSA
111 — 60
Disisi yang lain bahwa setiap tindak pidanatidaklah ada kewajiban hukum seketika diketahui langung dilaporkan ataudiadukan sepanjang tidak lewat dari masa daluwarsa, karena untuk melaporkansuatu perkara pidana tentunya pelapor setidaktidaknya memiliki beban mental,hal tersebutpun terlihat dari laporan yang diajukan oleh korban, didalam laporanwalaupun sebenarnya yakin bahwa Terdakwa adalah pelakunya namun korbanmasih menyebut Mr.
GUNTUR GANI PRAKOSO., SH
Terdakwa:
ERSA KARSIA
258 — 174
Saat itu API danNIK PT INTIMARINDO PRIMACON udah daluwarsa (mati) sehinggapengurusan menggunakan jasa PT YUDHANUSA EKSPRESINDO CARAKA,impor menggunakan undername atas nama PT RKM.
Terbanding/Penggugat I : HASTUTI RAHAYU
Terbanding/Penggugat II : DWI HARTONO
Terbanding/Penggugat III : TRI JOKO NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat I : EDY NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat II : MUH ALIF
Terbanding/Turut Tergugat III : Y BENY TRI CAHYONO
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
Turut Terbanding/Tergugat II : G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
Turut Terbanding/Tergugat III : EKO PRASETYO, SE
Turut Terbanding/Tergugat IV : DWIYOGI RIKATANI
Turut Terbanding/Tergugat V : SUYATNA, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
Turut Terbanding/Tergugat VII : HERU PRAYITNO,SH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ADI HENDRO PRASETYO,SH
116 — 55
Gugatan Penggugat KadaluarsaSesuai perkembangan jaman, Gugatan Penggugat telah terancamkadaluarsa, hal ini tidak bermaksud mengabaikan ketentuan Pasal 1967KUH Perdata yang menyatakan Semua tuntutan hak baik yang bersifatkebendaan maupun perorangan hapus (daluwarsa) setelah lampau 30tahun, menurut Tergugat yang dianggap awam hukum, alasankadaluarsa yang diajukan lebih menitikberatkan perkembangan jaman danrasa keadilan.
113 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
JKT tanggal 29 April 2002:c) Menghukum paraTermohon Kasasi membayar biaya perkara dalamperadilan tingkat pertama, banding dan kasasi yang ditetapkansebanyak Rp500.000,:Dimana pertimbangan hukumnya menyatakan,"..sehingga gugatanPenggugat yang didaftarkan ke Panitera tanggal 23 Oktober 2001 telahmelampaui batas waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh UndnagUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Penggugat harusnyatidak diterima.." dengan kata lain gugatan Penggugat Daluwarsa (LewatWaktu);A.
191 — 115
Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntutpenguasaan tanah ataupun sertifikat tersebut karena sudah daluwarsa, sehinggagugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum13.
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
274 — 224
PTUN.BDGDALAM EKSEPSILsBahwa, Tergugat menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas dan bulatoleh Tergugat;Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa);Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan obyeksengketa pada tanggal 22 Februari 2021 (Sebagaimana Surat GugatanPenggugat Halaman 6) perlu diketahui dalil Penggugat tersebut tidakmasuk akal dan mengadaada, dalil tersebut hanya merupakan alasanuntuk menghindari daluwarsa
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
220 — 153
PTUN.BDGDALAM EKSEPSILsBahwa, Tergugat menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas dan bulatoleh Tergugat;Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa);Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan obyeksengketa pada tanggal 22 Februari 2021 (Sebagaimana Surat GugatanPenggugat Halaman 6) perlu diketahui dalil Penggugat tersebut tidakmasuk akal dan mengadaada, dalil tersebut hanya merupakan alasanuntuk menghindari daluwarsa
108 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Exceptio Premtoir. yaitu Para Penggugat tidak berhak lagi untukmenggugat objek sengketa, telan hapus karena daluwarsa denganlewatnya waktu selama 30 tahun, sebagaimana ditentukan dalamPasal 834, 835, 1967 KUHPerdata;B.
141 — 145
Oleh karena itu,gugatan Penggugat belum daluwarsa (vrijvaring);C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA1.Bahwa kewenangan mengadili terhadap sengketa dalam perkara ini adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
137 — 55
Sumad dari pendaftaran tanah;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanyatelah mengajukan surat Jawaban tertanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknyamengemukakan dalildalil bantahan sebagai berikut:DALAM EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA);Halaman 22 dari 126 halaman, Putusan No. 16/G/2016/PTUNSRG1.
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
RAHMATIA Als PINKAN.
49 — 45
Oleh karena itu penentuantempus dan locus delicti berpengaruh pada penentuan saksisaksi,daluwarsa pidana, dan menentukan sah atau tidaknya suratdakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan penyebutanlocus delicti atau tempat kejadian yang bukan yuridiksi hukumPolres Sorong yang wilayah hukumnya hanya sebatas jangkaunadministrasi Kabupaten Sorong, sedangkan tempat kejadian aquo berada didalam WilayahHukum Polres Sorong Kotadengan wilayah administasinya adalah
Pembanding/Tergugat II : Sartini Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat III : Indra Budi Santosa Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat IV : Lisa Suryani Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat V : Harry Yudha Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Terbanding/Penggugat : Ny. Benna Ria Sianturi
Terbanding/Turut Tergugat : Ading Sajidin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Hasan Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VII : Solihin Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Subari Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat IX : Modi Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat X : Dewi Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XI : Yayah Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Udin Bin Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Hj.Sopiah Binti Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XV : Bapak Camat Pondok Gede
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Bank Panin
73 — 51
tahun lebih hingga waktu saatint ;Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah No.397 tanggal 20 Juni 1972 atas nama Garin Garon yang dalam hal iniHal. 69 dari 115 Putusan Nomor. 163/PDT/2021/PT BDG.merupakan ayah kandung daripada Tergugat XII dan Tergugat XIIImembuktikan bahwa penguasaan atas objek sengketa telah dilakukansejak tahun 1972 sampai dengan saat ini atau selama 47 (empat puluhtujuh) tahun ;e Bahwa sesuai Pasal 1967 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) tentang Daluwarsa
68 — 8
Terhadap poin 1, 2, 3, dan 4 tersebut diatas, maka Termohon Ill memintakepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan dalildalil yangdisampaikan oleh Termohon Ill berkaitan dengan daluwarsa tenggang waktumengajukan permohonan keberatan ganti rugi sebagaimana tersebut diatas;6.
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
RAHMATIA Als PINKAN.
58 — 41
Oleh karena itu penentuantempus dan locus delicti berpengaruh pada penentuan saksisaksi,daluwarsa pidana, dan menentukan sah atau tidaknya suratdakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan penyebutanlocus delicti atau tempat kejadian yang bukan yuridiksi hukumPolres Sorong yang wilayah hukumnya hanya sebatas jangkaunadministrasi Kabupaten Sorong, sedangkan tempat kejadian aquo berada didalam WilayahHukum Polres Sorong Kotadengan wilayah administasinya adalah
146 — 79
yang kedua adalahtidak cukup bukti adanya suatu tindak pidana yang ketiga adalahpenghentian Penyidikan karena alasan demi hukum jadi yang pentingada alasan itu salah satu atau lebih dari satu dari 3 (tiga) alasantersebut, kalau ada alasannya, ada alasan yang ditentukan dalamUndangundang maka kemudian Penyidikan dapat dihentikan jadibaik karena alasan itu ternyata bukan tindak pidana atau karenaalasan itu tidak cukup bukti sebagai suatu tindak pidana ataupunkarena ada alasanalasan hukum seperti daluwarsa
328 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
Daluwarsa Gugatan Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang UndangMerek:Bahwa jika Penggugat tetap memaksakan kehendak untuk mengajukangugatan pembatalan merek terhadap Tergugat , Il dan Ill, maka yangharus dipertimbangkan Penggugat adalah ketentuan Pasal 69 ayat (1)Undang Undang Merek yang menyebutkan Gugatan pembatalanpendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun sejak pendaftaran merek.
ZULKIFLI MOODUTO, S.H.
Terdakwa:
SIMPEI, S.IP
141 — 34
Barito Selatan,NPWP 00.373.254.2714.000 tahun pajak 2008, meskipun saksi sudah bertugasmenjadi Kepala KP2KP Kuala Pembuang, karena sebelumnya saksi bertugassebagai Kepala KP2KP Buntok dan kebetulan masih mempunyai berkas/datatersebut terkait pajak yang belum disetor oleh Bendahara yang bersangkutan,sehingga saksi tergerak untuk sampaikan berkas/data IDLP tersebut melihat masawaktunya sudah mau daluwarsa ; Bahwa sesuai Surat Pengantar nomor : SP177/WPJ.29/PPK.15/2013tanggal 19 Agustus 2013 saksi mengirimkan