BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat XII : BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Kepala Group Divisi Penjualan Asset Kredit I, Asset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN
Terbanding/Turut Tergugat XIII : PT.

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, KEPALA GROUP DIVISIPENJUALAN ASSET KREDIT I, ASSET MANAJEMEN KREDIT BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL BPPN, tempat kedudukan dahuluberkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav.4546 Wisma BankDanamon Jakarta 12930 DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi di manakeberadaannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERBANDING XII semula sebagai TURUTTERGUGAT XII;15.PT PANGRIBTA GRAHA SARANA, tempat kedudukan dahulu berkantor

BADAN PENYEHATAN PERBANKANNASIONAL (BPPN). Seterusnya Turut Tergugat XII melaksanakan Penjualanatas Piutang kepada Pembeli yaitu : PT. PETISAH PUTRA Ic. Turut Tergugat IV yang diwakili oleh ALWI, SH Ic. Turut Tergugat V dalam Kapasitas selakuPresiden Direktur PT. PETISAH PUTRA.Bahwa Penyelesaian Hutang Piutang yang dilakukan Turut Tergugat XIIdengan cara CESSIE terhadap SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN(SHGB) Nomor : 232/Desa Medan Estate, tanggal 07 Desember 1990 atasnama : DOKTORANDUS ARMYN.

Turut Tergugat XIII yanghanya dapat dan wajib dilaksanakan secara keseluruhan dan sekaligus dalamsatu Paket, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.Bahwa Penjualan atas Piutang terhadap Jaminan Hutang Turut Tergugat Ilkepada Turut Tergugat IV telah dilaksanakan Turut Tergugat XIIsebagaimana tertuang dalam PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG, tertanggalHalaman 9 dari 103 halaman Putusan nomor 440/Pdt/2021/PT MDN22 Oktober 2002 antara BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL(BPPN) dengan PT.

BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) dengan TurutTerbanding V/Turut TergugatIV Ic. PT. PETISAH PUTRAtersebut.

BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) dengan ParaTurut Tergugat/dahulu Turut Tergugat IV Ic. PT. PETISAH PUTRA(Vide Bukti : P 27).Bahwa Bukti : P 13 Identik dengan Bukti : T. 17 dan Bukti : T 11/16 berikut Bukti : P 7 Identik dengan Bukti : T. 1 dan Bukti :T II/9 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Ahli Profesor DR.H.

Bppn / SEk.Timur, Tanggal 07 Desember 2017 dengan TindakPidana Penganiayaan dengan menggunakan~ senjata tajam,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1)UU Darurat No. 12 Tahun 1951 selanjutnya dibawa Ke PolsekBalikpapan Timur guna proses lebih lanjut.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barangbukti sebagai berikut :1 (Satu) lembar baju warna hitam1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam.Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut umum, dengandakwaan Subsideritas

LULrbdltaniye4 +AAat+el dalal> Udit VUISI Ividjeits adarar UraianPenghiunganPenghitunganKoreksi PajakPenghituniganPajakTerbaning MajVersi Pajak Versielis Pajak Kelyang harudipungut/sendiriHaran5libayar148.114.396 148.114.396 Pajak Masukan 31.989.627.817 1.989.627 yang dapadiperhitungkant (Lebih) BPPN KurangAy ar148.114.396 (1.841.513.421) 1.989.627 KelebihanDikompenke masaberikutnyssasikant1.841.513.421 1.841.512 PPN YangKurang148.114.396 0148.114.2 (Lebih) BAy ar (2) KUPSanksi Bunga 1371.094910

., yang mendalilkan dialah yang berhak atas tanahhak milik Para Penggugat yang diperoleh dari hasil lelang yang dilakukanpada tanggal 10 Oktober 2000 berdasarkan Risalah Lelang Nomor280/2000, tanggal 18 Oktober 2000;Bahwa ternyata dalam dalildalil bantahannya tersebut Tergugat II dan Illmengatakan kalau tanah milik Para Penggugat adalah merupakan aset dariPT Bank Uppindo Jakarta yang dalam penguasaan BPPN (BadanPenyehatan Perbankan Nasional);Halaman 3 dari 13 hal. Put.

Soetikno.Bahwa saksi kenal dengan bu Novie.Bahwa saksi adalah beragama Islam.Bahwa, saksi disumpah menurut agama Islam.Bahwa saksi Kerja di PT milik pak Hanoeng Soeryo Soetikno.Bahwa, saksi Kerja dengan pak Hanoeng Soeryo Soetikno sejak tahun 1990 ;Bahwa, saksi Kerja di bagian Keuangan;e Bahwa, saksi Tahu rumah di Praja;e Bahwa, Pemilik rumah tersebut adalah pak Hanoeng Soeryo Sutikno.e Bahwa, saksi tahu rumah tersebut milik pak Hanoeng waktu pelunasan.e Bahwa, Tahun 1999 BUN dibekukan dan diambil alih oleh BPPN

empat puluh juta rupiah).e Bahwa dilunasi Bulan November tahun 2000;e Bahwa, pak Hanoeng Soeryo memberitahu atas surat pemberitahuan dari BPPNuntuk pelunasan.e Bahwa, Saksi mengambil uang dari BCA Rp.250.000.000; ( Dua ratus lima puluhjuta rupiah ).e Bahwa, uang tersebut saksi serahkan kepada pak Hanoeng Soeryo Soetikno.e Bahwa, saksi tidak ikut dalam mengurus pelunasan rumah Praja Dalam keBPPN.e Bahwa, setahu saksi setelah menyerahkan uang tersebut, pak Hanoeng SoeryoSoetikno pergi sendiri ke BPPN

Kepala BPPN , Cq. Direktur PKNSI Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi / DJKN

PemberianHak Tanggungan;c) Foto copy Sertifikat Hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;d) Salinan/foto copy perincian hutang jumlah kewajiban debitur yangharus dipenuhi;e) Salinan foto copy bukti bahwa:1) Debitur wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang krediturseparatis);atau3) Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN

;f) Surat pemyataan dari kreditur selaku Pemohon Lelang yang isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan atautuntutan pidana;g) Salinan/foto copy Surat Pemberitahuan Rencana PelaksanaanLelang kepada debitur oleh kreditur yang diserahkan ke KPKNLsebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggunganadalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank BekuKegiatan Usaha, atau Eks BPPN; danh) Surat Pernyataan dari kreditur selaku Pemohon Lelang yang isinyamenyatakan bahwa

Salinan/fotocopy bukti bahwa:1) debitor wanprestasi, antara lain surat Surat peringatan;2) debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvasi (dalam hal Permohonan Lelang kreditorseparatis); atau3) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;f. Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atautuntutan pidana;g.

Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelumlelang dilaksanakan, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah BankDalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN; danHalaman 17 dari 32 halaman Putusan No.546/Pdt/2020/PT SMG16.17.h.

Nusantara Energy dari pemilik lama melalui BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada tahun 2004;Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 06 K/TUN/20105. Bahwa PT. KIANI WHUTANI LESTARI mendapatkan HPHTIberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 838/KptsI/1992 jo.Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/Kptsll/1995;6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 838/Kpisll/1992 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/KptsI/1995, kepadaPT.

Nusantara Energy dari pemilik lama melalui lelang di BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada tahun 2004,dan yang kemudian PT. Kertas Nusantara sebagai profit centrediperusahaan group dalam naungan Nusantara Energy Groupmempunyai kepentingan dalam perkara a quo, karena sangatmembutuhkan pasokan kayu dari areal HII PTI. Kiani HutaniHal. 23 dari 32 hal. Put. No. 06 K/TUN/2010Lestari untuk bahan baku pembuatan bubur kertas (pulp) yangdikelola oleh PT.

Optimal Teknindo Internasional;Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan dalam kedudukannyasebagai penjamin maka Termohon kasasi II/Termohon Pailit Ildan Termohon Kasasi Ill/Termohon Pailit Ill selain mempunyaikreditur yaitu BPPN (in casu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit)sebagai pemegang hak piutang dari PT. Bank DanamonIndonesia Tok.

(kini hak atas piutang tersebut dipegang oleh BPPN/Pemohon)adalah Termohon /Termohon Kasasi I,namun berdasarkan buktiP.15 (Akte Notaris No. 248 tanggal 28 Mei 1993) dan bukti P.16(Akte Notaris No. 247 tanggal 28 Mei 1993) para Termohon Ildan Ill/para Termohon Kasasi II dan Ill adalah penjamin atassemua utang Debitur Utama (Termohon /Termohon Kasasi )dengan melepaskan semua hak utama yang diberikan kepadaPenjamin (antara lain yang termasuk dalam pasal 1340, 1831,1837, 1843, dan 1847 sampai dengan

1849 KUHPerdata) ;bahwa dengan dilepaskannya hakhak utama tersebut, maka paraTermohon Il dan Ill/ Para Termohon Kasasi II dan III menggantikankedudukan Termohon /Termohon Kasasi sebagai Debitur dari BPPN(selaku pemegang hak piutang PT.

Rajawali Wira Bhakti Utama diambilalih olehBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yangkemudian masuk menjadi pemegang saham PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC)menggantikan PT.

Rajawali Wira Bhakti Utama; Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas danPembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional,masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian PerusahaanPerseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.06/2006tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Yang BerasalDari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh

PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) maka pengelolaanaset yang berasal dari Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) dilaksanakan oleh PT.

Kemudian Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 42alinea ke1 dan ke2 menyebutkan:Alinea ke1:"Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T8 yang berupa surat BPPNtanggal 1 Mei 2003 perihal Pemberitahuan Pengalihan Kredit,membuktikan bahwa pengalihan hak atas piutang oleh BPPN kepadapembelinya telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata, dengandemikian pengalihan/penyerahan hak atas piutang tersebut mengikat bagi siberutang pada waktu itu;"Alinea ke2:"Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T9 dan

Bank Mandiri (Persero) Tbk dan terikat perjanjiankredit No.KP/COD/BPPN/008/PKTL/2003 dan No.KP.COD/BPPN/ 002/PKTL/2003 tanggal 20 Januari 2003 tanggal 20 Januari 2003 beserta adendumadendumnya ;Menimbang, bahwa disamping faktafakta tersebut, juga berdasarkan bukti P41, P47, P48dan P49 ternyata Termohon mempunyai utang pajak berupa PPH Pasal 21 dan PPByang belum terbayar dengan perincian sebagai berikut :e Bukti P47 sebesar Rp.485.507.903,00 ;e Bukti P48 sebesar Rp. 70.382.036,00 ; Bukti P49 sebesar

Arifjuga mengakui dari pihak Kementrian Keuangan yang bertugas menangani asetasetNegara yang dilimpahkan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) danmembenarkan bahwa aset yang terletak di JI.Sultan Hasanuddin No.7 A Kota Makassaradalah aset dari BPPN.Setelah terdakwa meyakinkan korban ,akhirnya korban percaya dan tertarikuntuk mendapatkan lokasi tersebut sehingga pada 7 April 2015 korban menyerahkan 1( satu ) lembar Cek Bank BRI nomor CFH300770 senilai Rp. 5.500.000.000 ( limamilyar lima

Departemen Keuangan di hotel tersebut,dan disitulan terdakwa meyakinkan korban bahwa pak arif ini yang berwenang atassemua asetaset Negara di Indonesia dan semua aset negara di Indonesia yang maudilelang harus melalui persetujuan pak Arif sehingga korban menjadi yakin dan maumenyerahkan biaya pelunasan aset dalam bentuk cek tunai sedangkan saat itu pak arifjuga mengakui dari pihak Kementrian Keuangan yang bertugas menangani asetasetNegara yang dilimpahkan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Bank Umum Nasional;Sesuai dengan Surat Badan Penyehatan PerbankanNasional Kantor Medan tanggal 13 November 2000 No.PPH1152/LGL CP/Mdn/BPPN/1100. Pembebasan haktanggungan No. 3129/1996 telah dicabut/dihapuskan;Bahwa sesuai dengan Akta jual beli yang dibuat olehUNA SUSANTY, SH No. 170/2005, tanggal 26 September2005, Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut beralihhaknya kepada PT.

PPH1152/LGL CP/Mdn/BPPN/ 1100, Pembebasan HakTanggungan No. 3129/1996 telah dicabut/dihapuskan.j.

Penetapan eksekusi tanpa meneliti terlebin dahulu keberadaannya,karena itu bukan merupakan asset perseroan;Bahwa selama ini Pembantah secara terus menerus menyelenggarakankebersihan lingkungan di kompleks Perumahan Bumi Eraskatermasukmenyelenggarakan keamanannya, atas biaya dan ongkosnya sendiri termasukmenyelenggarakan penerangan listrik bagi kKepentingan umum;Bahwa sungguhpun sedang menghadapi kesulitan keuangan sebagaiakibat dari pasca krisis ekonomi makro yang ditambah lagi dengan dimasukkanke BPPN

PUTUSANNomor 1104/Pdt.G/2020/PA.TgrooT . wD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Talak antara:es tempat dan tanggal lahir Handil Baru,02 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Usaha ServiceElektronik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,tempat kediaman di Jalan Bppn Handil li, Gang Kartini, Rt.09, Kelurahan Handil Baru,

TujuanPenggunaan Kredit untuk Restrukturisasi Hak Tagih Atas Piutangyang diperoleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) berdasarkan Akta Cessie. Selanjutnya telah dilakukanperubahan terakhir atas Limit Perjanjian Kredit Berjangka menjadisebesar Rp. 13.086.126.157,66 (tiga belas milyar delapan puluhenam juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh komaenam puluh enam rupiah )berdasarkan Akta Addendum PerjanjianKredit Berjangka PT.

Faktanya Berkah tidak memiliki piutangatau tagihan terhadap CILMP PT Citra Industri LogamMesin Persada;Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia(BII) yang kemudian diambil alin oleh (BPPN) BadanPenyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepadaBerkah merupakan bagian dari penyelesaian hutang TPIPT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang harusdilakukan oleh Berkah, selaku investor di TPI berdasarkanInvestment Agreement tanggal 23 Agustus 2002 antaraBerkah dengan TPI dan Para pemegang saham

Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohonterkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikanoleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLBTPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan)telah menuntaskan penyelesaian transaksi antara Termohondan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatifpenyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLBtanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan KeputusanRUPSLB 18 Maret

Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia(BI), yang kemudian diambil alih oleh BPPN/BadanPenyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepada Berkahmerupakan bagian dari penyelesaian hutang 7TP/ PTCiptaTelevisi Pendidikan Indonesia yang harus dilakukan olehBerkah, selaku investor di TPI berdasarkan /nvestmentAgreement tanggal 23 Agustus 2002 antara Berkah denganTPI dan Para pemegang saham TPI (termasuk Termohon);Hal. 58 dari 132 hal. Put.

PENUH DENGAN HUTANG YANGBERADA DALAM BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL(BPPN) DAN PRAKTIS HAMPIR BANGKRUTSELAIN ITUPEMOHON PK SUDAH TIDAK LAGI MEMILIKI SAHAM DI PT. CTPITERHITUNG SEJAK TAHUN 2006, JAUH SEBELUM GUGATANDIDAFTARKAN.PENJELASAN:93.Di dalam amar Putusan Kasasi butir 5 Majelis Kasasi telah menjatuhkanamar putusan yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untukmengembalikan PT.

CTPIyang sangat buruk dan praktis hampir bangkrut dimana hutanghutang PT.CTPI berada di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). PT. CTPIjuga memiliki hutang pajak yang jumlahnya sangat besar dan sudah terkenasita jaminan. Selain itu, PT. CTPI juga harus melunasi pembayaranconvertible bonds kepada Indosat senilai ratusan milyar Rupiah dan jugamengembalikan kondisi keuangan PT.

Bank Rama Tbk Cabang Denpasar ditutup (dilikuidasi) dansemua aset jaminan kredit termasuk aset jaminan sertipikat hak miliktanah tanah obyek sengketa yang dibeli oleh Putu Widhiarsana.Bahwa Putu Widhiarsana Witana pada bulan Desember 2002 denganmenggunakan uang pribadi telan membayar lunas kepada BPPN danmengambil asli sertipikat atas tanahtanah yang dijadikan obyek sengketaoleh para Penggugat termasuk juga yang dibeli oleh Taufik Hidayattersebut di atas dari BPPN.Bahwa mengenai pembayaran lunas

di BPPN oleh Putu WidhiarsanaWitana telah diakui juga oleh Ida Ayu Made Astiti istri pertama dari IdaBagus Gde Ardana (vide halaman 10 alinea pertama Putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 50/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 5 November2007 juncto halaman 23 angka 24 Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor 411/PDT.G/2008/PN.Dps tanggal 1 Juli 2009.Bahwa sebagai penerima kuasa (dalam Akta Kuasa Nomor 07 tanggal 4Februari 1997 dibuat di hadapan Gusti Ngurah Oka, S.H., Notaris diDenpasar tersebut di atas)

Bank Rama Tbk yangtidak dapat dilunasi sehingga diambil alin oleh BPPN, maka kewajiban Putu Widhiarsana Witana yang seharusnya kepada Ida Bagus GdeArdana menjadi kewajiban kepada BPPN.Bahwa oleh karena Putu Widhiarsana Witana telah membayar kepadaBPPN, maka kewajiban Putu Widhiarsana Witana sebagai penerimakuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1800 KUHPerd tersebut telahterpenuhi dan oleh karenanya lunas, sehingga Putu Widhiarsana Witanatidak lagi mempunyai kewajiban apapun kepada Ida Bagus Gde Ardana

maka akta Kuasa nomor 07 tanggal 4 Februari1997 yang dibuat di hadapan Gusti Ngurah Oka, S.H., tersebut di atastidak dapat berakhir karena ditarik kembali atau karena meninggalnya sipemberi kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata, danjuga tidak dapat ditarik kembali olen pemberi kuasa sebagaimana diaturdalam Pasal 1814 KUHPerdata.12) Bahwa oleh karena penerima kuasa (I Putu Widhiarsana Witana) telahmelaksanakan kewajibannya selaku penerima kuasa dengan membayarsejumlah uang kepada BPPN