Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : shell shabu sharp skala stahl small shally shali shale
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-01-1970 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Januari 1970 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT COCA COLA INDONESIA
336 — 3405 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • In determining suchadjustment, due regard shall be paid to the other provisionsof this Convention and the competent authorities of theContracting States shall if necessary consult each other.4.8 Bahwa Organisation For Economic CoOperation AndDevelopment (Oecd) Transfer Pricing Guidelines.CHAPTER VI: INTANGIBLE PROPERTYD.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 29-07-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 506/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
PT Gerrindo Surya Makmur
Tergugat:
PT Asuransi Central Asia
408 — 132
  • Polis Pengangkutan Pupuk, Tertanggungtidak berhak untuk menerima pembayaran klaim asuransi, apabila kapal yangdigunakan untuk mengangkut Objek Pertanggungan adalah tidaklaiklaut, danketidaklaiklautan tersebut diketahui oleh Tertanggung / Nahkoda / awak kapallainnya:Pasal 5.5.1 (Inggris)In no case shall this insurancecover loss damage or expensearising from Unseaworthiness ofvessel or craft, unfitness of vesselcraft conveyance container orliftvan for the safe carriage of thesubjectmatter insured,
    Pasal 124 ayat (2) huruf e UU Pelayaran:Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi...a. stabilitas...Pasal 39 ayat (1) Marine Insurance Act 1906 (Hukum Inggris):In a voyage policy there is an implied warranty that at the commencement of thevoyage the ship shall be seaworthy for the purpose of the particularadventureinsured.Pasal 39 ayat (4) Marine Insurance Act 1906 (Hukum Inggris):A ship is deemed to be seaworthy when she is reasonably fit in all respects toencounter
Pengadilan PA UJUNG TANJUNG Perdata Agama
Register : 26-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Utj
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 45
  • ) Juz Il halaman 195196, yangberbunyi:gee SER GUE 5 Cpe gly AalBY g ATLAS y Adel y adLa ly Ay pally Shall sean Atbizoal) bail digobi, bb yiArtinya: Dan syaratsyarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat,merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggaltetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidakbersuami/belum kawin lagi.
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 16-12-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 3020/Pdt.G/2020/PA.Lpk
Tanggal 25 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 24
  • sebagaipemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat danTergugat bernama Aliya Annisa Putri Purba, perempuan, lahir tanggal 21Agustus 2005 dan Alisya Miniarti Purba, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2007sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkinlagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuhanakanaka quo, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankanprinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Tanah
Register : 14-03-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 174/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel
Tanggal 15 Agustus 2017 — Prof. Dr. Wimanjaya Liotohe M E L A W A N : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia
237 — 103
  • Perobuatan Tergugat adalah mal administrasi aparatpemerintahan yang sangat merugikan penggugat danmelanggar prinsip hukum, Nol Pedra Advantage De Son TortDemesne = No One Shall Take Advantage Of His Own Wrong (BlacksLaw, halaman 964). Tidak ada seorang pun boleh menarik keuntungandari perobuatannya yang salah. Layak ditindak tegas demitegaknyapemberdayaan hukum.Point 18.
Pengadilan PA SRAGEN Perdata Agama
Register : 24-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PA SRAGEN Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Sr
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 1
  • Wahbah az Zuhaili dalam kitab Al Figh AlIslami wa adillatuhu juz VIIhalaman 320:ele ach obuYs Shall oll wresig slpoJl bls GulSy aigind OS ol vu args J! d292IIArtinya: Pemberian mutah itu agar istri terhibur hatinya, dapatmengurang! kepedihan akibat cerai talak dan untukmenumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri,Jika talak itu bukan bain kubra.3.
Pengadilan PN NABIRE Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN NABIRE Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
TOTO HARMIKO, S.H.
Terdakwa:
SANIA R. AYATANOI Alias NAYLA
211 — 104
  • Transnational OrganizedCrime and the Protocols Thereto 2004 tertulis, trafficking in persons shallmean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons,by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction,of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or ofthe giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of aperson having control over another person for the purpose of exploitation.Exploitation shall
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 27-05-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 76/PDT.G/2013/PN.Bpp
Tanggal 10 Desember 2013 — PT.BRAHMANA KARYA, Yang memilih alamat domisili hukum pada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2012 dalam hal ini diwakili kuasanya : H. Rukhi Santoso, SH.,MBA., I Dewa Nyoman Djapa, SH. Dan Rabbana, SH. Para Advokat Pengacara-Penasihat Hukum, alamat kantor Jalan Wonorejo RT. 30 no. 37 (70) Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Reg.No.127 /II/KA/Pdt/2013/PN.BPP tanggal 27 – 05 – 2013, selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------ PENGGUGAT ;----------------------------- M E L A W A N : PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING, Yang beralamat di Plaza Aminta, Sth Floor Suite 501 Jalan TB. Simatupang Kav. 10 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------------------TERGUGAT
207 — 48
  • , mengadili, dan memutusperkara ini, karena, jelas sepakati oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) bahwaPerjanjian tersebut tunduk dan berlaku hukum negara Republik Singapura dansegala perselisihan atas perjanjian akan diselesaikan dengan hukum negara RepublikSingapura melalui Arbitrase sebagaimana jelas terbukti pada judul pasal tersebutyaitu akan diselesaikan melalui forum Arbitrase.Adapun Pasal XV ayat (I) Perjanjian mengatur sebagai berikut: Governing Law and Arbitration; a This Agreement shall
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 06-12-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1652/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 30
  • Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalamKitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalagq yang diambil alih menjadipertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :shall Cyboi oar GMbIl elbi puYllal 08Qwai dirg Ghodsy quai ge adr om ply YsrgillUl olixay oil oY Tey ut Yo dy92 Toil AbulTe) oli I3aq orugoll Yrulll usrgill onl le pSruallelArtinya : Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggapguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihatperdamaian dan
Pengadilan PA BANJARMASIN
Register : 31-10-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 24-05-2017
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1520/Pdt.G/2016/PA.Bjm
Tanggal 11 Oktober 2016 —
23 — 4
  • ali SUI) Oe GC bisi shall Ges jl. aly ay ad Ltquai Vy cDlke, Cus ee Abe SI & 5 jl By ee ee ne oD, CY YI ol ciscline (i) Say le asl yay) Gauls argall, clililaas 5) Abell,Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istritelah hampa sebab meneruskan perkawnan berarti menghukum salah satusuami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yangbertentangan dengan keadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
76 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PTHI untuk membagikan dividenkarena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atasjasa yang diserahkan oleh Wajib Pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpamelalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikat;Bahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 11-04-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Mtr
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 38
  • kata sepakat dibuat oleh pihakpihak yang kompetendan memiliki kapabilitas untuk itu; Mengenai hal tertentu; Mengenai kausa/sebab yang halal.Apabila ternyata perjanjian telah memenuhi syaratsyarat yangditentukan Pasal 1320 KUHPerdata, quad non, maka menurut hukumperjanjian tersebut adalah berlaku sebagai undangundang bagi parapihaknya sebagaimana konsekuensi yuridis Pasal 1338 ayat (1), yaitudengan akibat hukum(rechtsgevolg; legal effect): Perjanjian/kontrak adalah mengikat sebagai undangundang (Shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
76 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PTHI untuk membagikan dividenkarena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat,atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesiatanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada AmerikaSerikat.Bahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 15-06-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 29-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 373/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 30 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat : PT TIGA BINTANG MANUNGGAL Diwakili Oleh : BENNY WULLUR,SH&ASSOCIATES
Terbanding/Tergugat : PT COMMODITIES INDONESIA JAYA
118 — 152
  • Hukum Inggrissebagai hukum yang mengatur (governing law) dan arbitrase padaInternational Cotton Association (selanjutnya dalam Jawaban aquo disebutICA) sebagai forum penyelesaian perselisihnan, sekiranya terdapatperselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ternyata dariketentuanketentuan dalam masingmasing Kontrak sebagai berikut:All disputes will be settled amicably or will be referred to Arbitration inaccordance with the Rules and Bylaws of the International Cotton Associationand shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 14-03-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/Pdt.Sus/2011
Tanggal 14 Maret 2013 — PT. BERDIKARI INSURANCE, diwakili oleh Muslimin Mawi, selaku Direktur vs Majelis Arbitrase Ad-Hoc cq. JUNAEDY GANIE, SE., MH., ANZIIF (Snr. Assoc)., AAIK (HC)., CLU., ChFC., dan ANANGGA WARDHANA ROOSDIONO, SH., LL.M., FCBArb. dan PT. KALTIM DAYA MANDIRI (KDM)
332 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • peraturan yang diatur secara khusus dalampolis merupakan suatu pelanggaran perjanjian;Bahwa Majelis Arbitrase AdHoc dalam surat panggilannya kepada Pemohon/Termohon Arbitrase, telah membuka diri perihal pembentukan anggota Majelisuntuk membahasnya secara bersamasama dalam sidang Majelis, namunPemohon tetap menolak untuk menghadiri sidang;Bahwa selanjutnya berdasarkan polis Machinery Breakdown No. 18. 33.11.000205.03, butir 6.6, Majelis Arbitrase yang berbunyi: All differences arising out ofthis policy shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
182 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 174/B/PK/PJK/2015Article 10 (1) Tax Treaty"However, such dividends may also be taxed in the Contracting State ofwhich the company paying the dividends is a resident and according tothe laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of thedividends, the tax so charged shall not exceed:(i) 715 percent of the gross amount of the dividends if the companypaying the dividends engages in an industrial undertaking;(ii) 20 percent of the gross amount of the dividends in other
    cases.This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect ofthe profits out of which the dividends are paid;Bahwa berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dibayar oleh PerseroanTerbatas (PT) di Indonesia kepada pemegang sahamnya di luar negeridapat dikenai pajak di negara tempat pemegang saham tersebut terdaftarsebagai resident (Wajib Pajak).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 18-10-2017 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 984 K/Pid/2017
Tanggal 18 Oktober 2017 — MEDI ANDIKA, S.H., M.H., bin H. M. BASTARI
371 — 493 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thisright shall be protected by law.
    No one shall be arbitrarily deprivedof his life;Protokol tambahan kedua kovenan internasional tentang hakhaksipil dan politik, dengan tujuan kepada penghapusan hukuman matidiadopsi dan dinyatakan oleh resolusi Majelis Umum 44/128tertanggal 15 Desember 1989, Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan:Tidak ada seorang pun di bawah juridiksi hukum suatu negarapihak protokol ini dapat dieksekusi mati;Amnesty Internasional melalui Deklarasi Stockholm tanggal 11Desember 1977 menghimbau seluruh negaranegara di seluruhdunia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
139 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The Court, whose function is to decide in accordancewith international law such disputes as are submitted toit, shall apply:a. International conventions, whether general orparticular, establishing rules expressly recognized bythe contesting states;b. International custom, as evidence of a generalpractice accepted as law;c. The general principle of law recognized by civilizednations;Halaman 109 dari 233 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2015d.
    Pasal31 ayat (1) VCLT mengatur bahwa:A treaty shall be interpreted in good faith...in lights ofits objects and purposes.Terjemahannya:Persetujuan penghindaran pajak berganda harusdiinterpretasikan dalam iktikad baik...dalammenerangkan maksud dan tujuannya.
    The Court, whose function is to decide in accordancewith international law such disputes as are submitted toit, shall apply:a. International conventions, whether general orparticular, establishing rules expressly recognized bythe contesting states;b. International custom, as evidence of a generalpractice accepted as law;c. The general principle of law recognized by civilizednations;d.
    Pasal 38 ayat (1) StatutaMahkamah Internasional:The Court, whose function is to decide inaccordance with international law suchdisputes as are submitted to it, shall apply: d. International conventions, whethergeneral or particular, establishingrules expressly recognized by thecontesting states;Sumber penemuan hukum(Sudikno Mertokusumo):e. International custom, as evidence of ageneral practice accepted as law; f.
    Pasal31 ayat (1) VCLT mengatur bahwa:A treaty shall be interpreted in good faith...in lights of itsobjects and purposes.Terjemahannya:Persetujuan penghindaran pajak berganda harusdiinterpretasikan dalam iktikad baik... dalam menerangkan maksud dan tujuannya.(Penambahan huruf tebal dari Pemohon PeninjauanKembali).Halaman 197 dari 233 halaman.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Mks
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pemohon:
H. AMIRUDDIN BIN H. LANAFI
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULAWESI SELATAN
70 — 24
  • Dalam Universal Declaration of Hukum Rights, hak milik harusdilindungi dan tidak dapat dirampas dengan semenamana sebagaimanatercantum dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:Article 17 (1)Everyone has the right to own property alone as well as in association withothers.Article 17 (2)No one shall be arbitrarily deprived of his property.Atau yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:Pasal 17 ayat (1)Halaman 17 Putusan Nomor 10/Pid.pra/2018/PN MksSetiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 01-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
  • Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall