Penunjukan An Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 20 Agustus 2019 Nomor 445/PID/2019/PT MKS tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;3 Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba NomorHal. 1 dari 15 Hal.

Memerintahkan barang bukti :Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 42, selengkapnyasebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;Membebankan kepada Terdakwa CIPTOROSO, S.Pi Bin TARSONOuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Barat Nomor 22/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 29 Agustus2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.2.Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menguatkan putusan

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah).Membaca putusan Pengadian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin No. 05/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.BJM. tanggal 26 Juni 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa ABDUS SAMAD Bin ABDUL GHANT tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;3 Menyatakan Terdakwa ABDUS SAMAD Bin ABDUL GHANI

No. 24 K/Pid.Sus/20132 Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 26 Juni 2012 Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Bjm yangdimintakan banding tersebut ;3 Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp.2.500,00.

(duaribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid.Sus/Tipikor/012/PN.BJM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasinyang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Amuntai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Oktober 2012 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Kolaka dalam rekening Nomor :0216.01.028551.50.5, telah pula ditetapkan sebagai tersangkayang kasusnya telah disidangkan pada Pengadilan Tipikor Kendari.Keterangan AHLI :Bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dari OtoritasJasa Keuangan (OJK) R.I dan Ahli dari BPKP perwakilan Prov. Sultradapat kami uraikan sebagai berikut :1.

ABDULLAH, SE (yangsekarang perkaranya telah disidangkan pada Pengadilan Tipikor Kendari)dan saudara NAJMUDDIN, SE Alias JOJON yang disangka melanggarPasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan tindak pidana Korupsi jo.

Abdullah, SE/Tersangka dalam berkas terpisah/ Terdakwa dalam perkara yang sama sedangdalam proses persidangan pada Pengadilan Tipikor Kendari (vide bukti T4)yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kolaka, juga telah meberikanketerangan dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 6Desember 2016.....Hal. 38 dari 43 hal Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN KkaDesember 2016 dan tanggal 16 Desember 2016. Yang antara lain dalam BAPtersebut H.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Sdr.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWUAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Sdr.

Penyalahgunaan wewenang kemudian maladministrasi dan dilakukanoleh pejabat publik juga berakibat pada suatu tindakan yang mungkin cacatyuridis atau tidak sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan; Bahwa Dalam pasal 3 UU Tipikor terkait dengan penyalahgunaan wewenangmenjadi unsur dalam suatu rumusan itu wajib dipenuhi, menyalahgunakanwewenang dalam pasal 3 UU Tipikor adalah untuk menguntungkan diri sendiriartinya harus dibuktikan lebih dahulu bahwa unsur menyalahgunakan wewenangtersebut digunakan untuk

unsurunsur deliknya terdapat banyak perbedaannya, dalam praktek itu banyak ketikadakwaan menuntut pasal 2 dan 3 UndangUndang Tipikor itu copy paste sehinggapenjelasannya tidak cermat, jelas dan lengkap, itu yang dimaksud artinya copyHal. 172 Putusan No.66/Pid.Sus.

TPK/2016/PN.Sbyharus dipidana tapi kalau bukti formil tidak didukung bukti materiil ternyata perbedaan nya lain maka bukti formil harus ditolak;Bahwa Tipikor itu) secara nasional sudah diangap berbahaya terhadapkepentingan Bangsa dan Negara maka lalu secara internasional itu kejahatanyang luar biasa karena penanganannya itupun harus secara luar biasa mulai darilegal stratmennya itu luar biasa jadi dibentuklah misalnya Pengadilan Tipikor itulegal struckturnya ada Hakim ad hoc kemudian Pengadilan Tipikor

(dilakukan penuntutan secara terpisah);Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara No. 03/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA, tanggal 16 Maret2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dariJaksa/Penuntut Umum tersebut:Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari No. 37/PID.Tipikor

O3/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA, tanggal 16 Maret 2016 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari No. 37/PID.Tipikor/2015/PN.Kdi, tanggal 25 Januari 2016, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;HalHal memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa Micle Aryanto

UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WANGIWANGI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara No. 03/TIPIKOR

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 12 Juni 2017 sampaidengan tanggal 11 Juli 2017;7. Pepanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengantanggal 9 September 2017;8.

Tipikor EDDYMAN NAIBAHO, SH., MH danH. YUSDIRMAN YUSUF, SH.

kepadaPenuntut Umum melalui surat nomor W16U1/1259/HK.07/V/2020 tanggal 14 Mel2020;Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT PLKMenimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaramemeriksa berkas banding (inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing pada tanggal 20 Mei 2020 dan tanggal 27 Mei 2020 ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang olehPanitera Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telahdimohonkan bantuan kepada Pengadilan Negeri Kasongan untuk memberitahukandan menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum melalui surat nomorW16U1/1311/HK.07/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yangoleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya juga telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal2 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan:Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidakseimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, makaketerangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alatbukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, tetapiadanya ketentuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Penuntut Umum untuktetap membuktikan dakwaannya (vide ayat 3), tetapi dalam pemeriksaan sidang diPengadilan Tipikor

Tipikor/2012/PN.Tte DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTernate yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanapada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam perkara atas nama terdakwa :77W777377777Nama Lengkap : Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si ;Tempat Lahir : Lelei ;Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/1ll September 1968 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Agama : Islam;Tempat Tinggal : Lingkungan

Jati Kecil RT. 011 / O05Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan TernateSelatan, Kota Ternate, Propinsi MalukuUtara ;Pekerjaan : Dosen ( mantan Kepala BAPPEDA PropinsiMaluku Utara ) ;Terdakwa ditahan masingmasing oleh : Penyidik tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret s/d tanggal 25 Maret2012 ; Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal08 Maret 2012 s/d tanggal 06 April 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate sejak

tanggal 07 April 2012 s/dtanggal 05 Juni 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06Juli 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Team PenasehatHukum yaitu Denny Kailimang, SH, MH, A.Patra Mijaya, SH, LLM,S.

yang selanjutnya disebut dengan DCU InpresNo.6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaktidaknyapada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yangselanjutnya disebut Bappeda Propinsi Maluku Utara di JalanPahlawan Revolusi No.1 Kota Ternate Propinsi Maluku Utara,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

dariDana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU InpresNo.6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaktidaknyapada waktu antara tahun 2007 #=sampai dengan tahun 200825bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Propinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan RevolusiNo.l Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 26 September2013 sid tanggal 250ktober 2013 (Tahanan Kota) ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal26 Oktober 2013 sid 24 Desember 2013 (Tahanan Kota) ;5: Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / PengadilanTipikor Tingkat Banding tahap , sejak tanggal 25 Desember 2013 sid23 Januari 2014 (Tahanan Kota) ;6.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 11Februari2014 sid tanggal 22 Februari 2014 (Tahanan RUTAN) ;Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis tidak didampingi olehPenasihat Hukum akan tetapi cukup ia sendiri membela kepentingannyadipersidangan;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;Setelah mempelajari berkara perkara dan suratsurat lainnya yangbersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwadipersidangan;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkaraini

JF/HRDGA/173/V/2014 tanggal 5Juni 2014 dan pasal 61 ayat (1) huruf d Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003;Berdasarkan dalil dalil sebagaimana tersebut diatas , Tergugat memohonkepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri/Tipikor/ Dan Pengadilan Industrial Denpasar, agar berkenanmenjatuhkan putusan :DALAM POKOK PERKARA:1. menolak gugatan Penggugat seluruhnya.2.

1993PT.Uj.Pdg Dalam perkara TJoe BinDarisa Dkk melawan Bado Bin Sabilong Dkk, tertanggal 8 Juli 19993 ;Foto copy dari foto copy Surat Direktorat Jenderal Pajak KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang Nomor:S.3043/Wpj.12.KB.01/1991, Perihal Urutan Wajib Pajak danBangunan (PBB) Kohir No.933 Cl Persil No.19 D1 Desa Barombong,Kampong Barombong, Kecamatan Tamalate, Kotamadya UjungPandang, tertanggal 30 Desember 1991 ;Foto copy sesuai salinan asli surat dari Pengadilan Negeri/Ham/Niaga/ Tipikor

EVA ACHYANI ZULFA ,SH,MH : Bahwa ahli adalah sebagai pengajar tetap pada bidang studi Hukum Pidanapada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 149 dari 231 Bahwa masalah Perbankan dalam tindak pidana korupsi apakah masuklkedalam ranah tipikor atau tidak dikaitkan dengan perkara tipikor masihmenjadi perdebatan ; Bahwa uang negara yang disertakan dalam BUMN tetap menjadi uangnegara jadi apabila ada kerugian keuangan negara maka termasukkedalam ranah tipikor

Dalam hal ini kerugian negara dapatterjadi manakala Sumber dana berasal dari keuangan negara atau danamasyarakat ; Bahwa apabila ada beberapa tindak pidana yang berbeda maka yangdiutamakan adalah perkara Tipikor terebin dahulu dalam hal ini berlakuadagium specialis systemetiche atau lex specialis logis ; Bahwa perbedaan perkara Tipikor dengan Perbankan adalah PerkaraPerbankan mengacu pada managerial Perbankan itu sendiri sepertiketentuan SOP yang menjadi acuan administrasi Perbankan serdangkanperkara

Tipikor yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999adalah perkara pidana karena keseluruhan nya mengatur hukum pidanadan hukum acara pidana sekaligus ; Bahwa perkara tipkor mengacu pada jabatan atau PNS ; Bahwa perkara Tipikor dan Perbankan yang membedakan adalah sumberuang apabila uang nya adalah uang negara maka masuk kie ranah Tipikor; Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 bahwa delik korupsi yang pada mulanya merupakan delik formalberubah menjadi deliak material

maka kerugian negara tidak sematamatabisa masuk keranah Tipikor ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 150 dari 231 Bahwa voltoid untuk perkara Tipikor pada BUMD atau BUMN yaitu ketikaakibat timbul bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan menimbulkankerugian keuangan negara ; Bahwa perpanjangan kredit menggunakan dokumen yang tidak benarmaka masingmasing perbuatan merupakan delik yang berdiri sendiri; Bahwa mens rea pada Tipikor di BUMN yang berperan Bahwa adalah melibatkan beberapa

KUHPerdata ;Bahwa Direksi dapat menggunakan diskresi untuk menjalankan rodaperusahaan ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 153 dari 231Bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadapperusahaan dengan demikian ada dua fungsi Direksi yaitu fungsiManajemen dan Fungsi Mewakill ;Ahli (a de charge) 2: LUBIS, SH,MH:Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasMataram ;Bahwa ahli adalah sebagai ahli hukum Pidana ;Bahwa unsur pasal 2 dan pasal 3 pada undangundang Tipikor

Juli 2012, dan/atau BAMBANG JOYOSUPENO,SH,MHum dkk.yang berhak berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal 25 Juli 2012 (Surat kuasa terlampir)Terdakwatidak ditahan :PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor SemarangNo.74/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 03 Juli 2012dan No.74/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 04September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim dan2.3.penggantian Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini;Putusan Sela No.74/Pid.Sus/2012/PN.TIPRSMG tanggal 02Agustus 2012;Suratsurat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;Telah mendengar: 1.Pembacaan Surat dakwaan dari Penuntut Umumdipersidangan;.

;Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dariPenuntut Umum tersebut diatas, oleh Penasehat Hukum Terdakwatelah mengajukan Nota Eksepsi atau keberatannya di persidangan,dan setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya, laluPengadilan TIPIKOR pada P.N.Semarang telah menjatuhkan putusansela tertanggal O02 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI1. Menyatakan Eksepsi (Keberatan) Penasehat HukumTerdakwa tidak dapat diterima;2.

.31 tahun 1999 tidakterpenuhii ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur daridakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidakperlu kami pertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakakan terhadapnya dalam dakwaanPrimair, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan Primauir tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidakterbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Tipikor

(lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013, oleh kamiDOLMAN SINAGA,SH, Hakim Karir PN Tipikor Semarang sebagaiHakim Ketua dengan ROBERT PASARIBU,SH. dan AGOESPRIJADI,SH Hakim Adhoc Tipikor Semarang masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota sertadibantu oleh SRI WULANDARI,SH, PaniteraPengganti

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Maret 2020 No.46/Pen.Pid/TPK/2020/PT.DKI, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampaidengan tanggal 16 April 2020 di Rumah Tahanan Negara Klas JakartaTimur Cabang KPK;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Maret 2020 No.58/Pen.Pid/TPK/2020/PT.DKI, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengantanggal 16 Mei 2020 di Rumah Tahanan Negara Klas Jakarta TimurCabang KPK;Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 11 Mei 2020 No. 96/Pen.Pid/TPK/2020/PT.DKI, sejaktanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020 di RumahTahanan Negara Klas Jakarta Timur Cabang KPK;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggI DKI Jakarta tanggal 02 Juni 2020 No.108/Pen.Pid/TPK/2020/PT.DKI, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampaidengan tanggal 08 Agustus 2020 di Rumah Tahanan Negara Klas Jakarta Timur Cabang KPK;Hal. 2 dari 103 Hal.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Maret 2020 No.45/Pen.Pid/TPK/2020/PT.DKI, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampaidengan tanggal 16 April 2020 di Rumah Tahanan Negara Klas JakartaTimur Cabang KPK;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Maret 2020 No.59/Pen.Pid/TPK/2020/PT.DKI, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengantanggal 16 Mei 2020 di Rumah Tahanan Negara Klas Jakarta TimurCabang KPK;Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggI DKI Jakarta tanggal 02 Juni 2020 No.109/Pen.Pid/TPK/2020/PT.DKI, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampaidengan tanggal 08 Agustus 2020 di Rumah Tahanan Negara Klas Jakarta Timur Cabang KPK;12.

Memori Banding tanggal 10 Juli 2020 dari Penasihat Hukum Para Terdakwayang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 10 Juli 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkankepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2020;6. Kontra Memori Banding tanggal 16 Juli 2020 dari Jaksa Penuntut Umumyang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 16 Juli 2020;7. Pemberitahuan yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, S.H.

M E N G A D I L I:

- Menerima Permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 90/Pid.Sus-Tipikor/2022/PN.Mks tanggal 06 Maret 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi

Erfpacht Vervording Nomor 172 yang terletak diBukit Bekicut bukanlah wewenang Pengadilan Tipikor Padang Pada Pengadilan NegeriKelas I A Padang untuk memutuskannya, melain merupakan wewenang Pengadilan TataUsaha Negara, proses permohonan sertifikat dimaksud serta dengan keluarnya SuratRekomendasi dan terbitnya Sertifikat Nomor : 92 Tahun 2007 terdakwa oleh BPN Kab.Solok merupakan surat keputusan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam haldimulai sejak pembuatan alas hak dari terdakwa, hingga

Solok dan diatas masuk dalam ruang lingkup Keputusan Pejabat Tata Usaha Negarayang bersifat ; Kongkret, Individual, Final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan Hukum Perdata, dan dalam proses dan/atau penerapannya telah sesuai denganaturan perundangundangan yang berlaku (yurisdiksi/wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara/Administrasi).Bahwa ketidakwenangan Pengadilan Tipikor Padang Pada Pengadilan NegeriKelas I A Padang memeriksa dan mengadili perkara a quo terlebihlebih berdasarkan

sampaikan dan jelaskan, dimanaterlihat/terbukti, dengan memperhatikan kwalitas /profesionalisme penyidik dan JaksaPenuntut Umum dalam bekerja, yang selanjutnya telah pula melahirkan surat dakwaanHlm. 15 Putusan Pidana No. 11/Pid.B/TPK/2011/PN PDG.16yang mendakwa Terdakwa dengan ketentuan dan aturan hukum yang tidak benar, keliru,dan menyesatkan ini, sebagaimana termuat semua dalam surat dakwaannya, tentunya akanmembawa implikasi negative pula/pengembosan terhadap kewibawaan Majelis HakimPengadilan Tipikor

perkara a quo, karena Inkonstitusional, Unprosedural,Melanggar AsasAsas Good Government Yang Harus Dijunjung Tinggi Oleh SesamaIntansi/Badan Pemerintah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Ri, Serta yang lebih ironisnyalagi adalah perbuatan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yang telahmengkriminalisasi hukum administrasi negara yang ada di republik ini,Bahwa oleh karena itu Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dibatalkan DemiHukum atau dinyatakan tidak diterima di samping menyatakan Pengadilan Tipikor

Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran danpencatatan Barang Milik Negara/Daerah kedalam Daftar Barang Pengguna(DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), menurut penggolongan danKodefikasi Barang.Namun dari ke 4 (empat) hal tersebut diatas, ternyata tidak tercantum dalam DaftarBarang Bukti serta dalam Penetapan Pengadilan Tipikor No: 018/P.IX/PEN.PID.SUS/2011/PN Padang dan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Desember 2008 serta Daftar BarangBukti tanggal 20 September 2011

PUTUSANNo. 342 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.

Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHal. 30 dari 31 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2015HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. H.

., dan dimanapernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 28 Desember 2012 ; Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkaramasingmasing tertanggal 10 Januari 2013, sehingga dengan hal demikian JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca,meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan

Tipikor. Smg. Sebatas mengenai Kwalifikasinya, yangakan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak penyidikan, penuntutanproses persidangan tidak dilakukan penahanan, sedangkan terdakwa olehMajelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti dan dipidana, gunahal 31 dari 33 hal Put.No.07/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgmemenuhi ketentuan Pasal 197 (1) huruf k jo.