Ditemukan 13551 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-01-2011 — Putus : 28-06-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN UNAAHA Nomor 23/Pid.B/2011/PN.UNH Tanggal 28 Juni 2011 — - Ir. YUSUF SUPRIATNA,WM
257 — 133
257 — 133
Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secarasubsidairitas (primair subsidair), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangRI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI.
Putus : 07-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 7 Mei 2014 — Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah/ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2.
Putus : 08-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2016 K/PID.SUS/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — Ir. SUGENDI SAMUDIN, M.Si;
183 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 04April 2017 mengenai pidana penjara, pidana kurungan pengganti dan pidanapenjara pengganti;Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwadibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Jo.
Register : 13-02-2011 — Putus : 05-07-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Tanggal 5 Juli 2011 — Pidana Korupsi
- ABD. MA'RUF
651 — 287
651 — 287
Ma'ruf sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.
Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAUKEDUAsoeneneeneenennens Bahwa ia Terdakwa ABD MA'RUF sebagai Kepala Kantor Pos JakartaBarat berdasarkan Surat Keputusan dari Kawil Pos IV Jakarta Nomor 26981SDMlIl/RHS/0805
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/PID.SUS/2015 Tanggal 12 Mei 2016 — MUKADAS PILA, Bc Ku
39 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 411 K/Pid.Sus/2015Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPalu tanggal 22 Juli 2013 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat ( 1 ) hurufb UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang didakwakan pada Dakwaan
Putus : 26-11-2013 — Upload : 27-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 26/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA Tanggal 26 Nopember 2013 — Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. ;
95 — 48
95 — 48
ALI, M.M. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menyatakan terdakwa Drs. H. RUSLI M.
Putus : 29-09-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 50/PID/2011/PT.BABEL Tanggal 29 September 2011 — - ANWAR Bin H ISMAIL
102 — 39
102 — 39
ratus enam puluh tiga riburupiah) tidak dimasukkan dalam kas Desa Rajik dan pelaksanaannya tidakdituangkan dalam Peraturan Desa Rajik Nomor 1 tahun 2009 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rajik tahun 2009 maka Negara Cq.Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatanmengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 640.863.000, (enam ratus empatpuluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
2 ayat(1) jo.
Pasal 18 Undangundang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RI No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Anwar bin H. Ismail selaku Ketua merangkap Anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Rajik Kec. Simpang Rimba Kab.
Putus : 29-08-2013 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg Tanggal 29 Agustus 2013 — MOH UDJI PRASODJO Bin RIVAI AL RINANTO
89 — 51
89 — 51
Menyatakan terdakwa Moh Udji Prasodjo bin (Alm) Rivai Al Rinantoterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.2.
Register : 24-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PT PALU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL Tanggal 23 September 2016 — -LUKMAN ADRYAN
130 — 51
130 — 51
Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa LUKMAN ADRYAN, selaku pelaksanakegiatan pekerjaan Pengadaan Alatalat Kesehatan pada Rumah SakitUmum Daerah (RSUD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2012dengan menggunakan
Putus : 16-12-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2010 Tanggal 16 Desember 2010 — JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; ARIES HALAWANI R., SH.MM
95 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., SH.MM. sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Register : 30-04-2014 — Putus : 30-05-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 08/TIPIKOR/2014/PTY Tanggal 30 Mei 2014 — POERWANTO JOHAN RIYADI
75 — 31
75 — 31
Yogyakarta ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.
Register : 09-11-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 26-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 28 Maret 2013 — ANGGRAH SURYO
156 — 73
156 — 73
ANGGRAH SURYObersama dengan saksi ENDANG DYAH LESTARI, saksi Dra.MIRA GEMASURI, Ak dan saksi LANIWATI HERMADI telahmerugikan keuangan negara cq Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Pratama Bogor berupa berkurangnya penerimaan negara sebesarsebesar Rp. 13.198.776.435,00 (tiga belas milyar seratus sembilanpuluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratustiga puluh lima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut.n Perbuatan Terdakwa ANGGRAH SURYO sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal
2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidiair : Bahwa terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor PelayananPajak (KPP) Pratama Bogor yang diangkat berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor : 327/KM.1/UP.11/2011 tanggal 26 Mei 2011tentang Mutasi dan
Register : 30-04-2008 — Putus : 15-09-2008 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 183/ Pid.B/ 2008/ PN. Smp Tanggal 15 September 2008 — Drs.PRIJONGGO
185 — 30
185 — 30
15.008.972,54, (lima belas juta delapan ribu sembilan ratustujuh puluh dua rupiah lima puluh empat sen)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dariserangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa apakah terhadap perbuatan tersebutterdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas yaitu Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal
2 ayat 1 jo.
Pasal 18 ayat 1,2,3 UndangUndang RI No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang undang RI No.20 tahun 2001 jo. Pasal 5580ayat 1 ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1,2,3 UndangUndang RI No.31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang undang RI No.20 tahun2001 jo. Pasal 55 ayat ke1 KUHP jo.
Register : 30-08-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 16/PID.TPK/2018/PT SMG Tanggal 10 Oktober 2018 — Pembanding/Terdakwa : SURATMIN Bin SAN TAMIN Alm
Terbanding/Penuntut Umum : BOBI HARYANTO, SH. MH.
116 — 48
Terbanding/Penuntut Umum : BOBI HARYANTO, SH. MH.
116 — 48
UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacaptertanggal 11 April 2018, Nomor REG.PERK : PDS06/CILAC/04/2018,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;1) Menyatakan Terdakwa SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM) tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMADAN BERLANJUT seperti diatur dan diancam pidana dalam Pasal
2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair;2) Membebaskan Terdakwa SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM) daridakwaan Primair;3) Menyatakan Terdakwa SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSISECARA BERSAMASAMA, seperti diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahHalaman
Putus : 31-10-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1918 K / PID.SUS / 2011 Tanggal 31 Oktober 2011 — YULIANA NOTANUBUN, S.Sos dkk
33 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cadangan / resiko 1,5% 9.000.000 9.000.000kematianJUMLAH 598.975.000 531.619.000 67.356.000 Perbuatan Terdakwa Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa Il Arie Cahyono, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo.
Pasal 18 ayat (2), (8) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa YULIANA NOTANUBUN, S.SOS selaku Direktur CVUmel Raya berdasarkan Akta Pendirian CV. Umel Raya dihadapan NotarisSyaiful Hardi, S.H.
Putus : 01-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.BDG Tanggal 1 Mei 2013 — POPON ROSMAYANTI, S.Sos, Msi.
39 — 9
39 — 9
delapan puluh enam lima ratus tujuh puluh sembilanribu koma sembilan puluh dua rupiah) untuk diperhitungkansebagai pengembalian kerugian negara;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini seluruhnyadianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusanini;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan suratdakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu : primer melanggar Pasal
2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;e subsider melanggar Pasal 3 Jo.
Register : 06-05-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID/TPK/2015/PT.DKI Tanggal 28 Mei 2015 — Drs. MARTHIN FITHER SIMARMATA, MM
185 — 341
185 — 341
MARTHIN FITHERS SIMARMATA, MM terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Register : 20-08-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 25-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 20/PID.TPK/2015/PT JAP Tanggal 24 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : Jusup Sahertian, SH
121 — 36
Terbanding/Terdakwa : Jusup Sahertian, SH
121 — 36
Perbuatan terdakwa JUSUP SAHERTIAN, SH sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahanatas UU.
Putus : 30-05-2013 — Upload : 16-08-2013
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PID/Tipikor/2013/PT.KT.SMDA Tanggal 30 Mei 2013 — NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm).
92 — 32
92 — 32
ratus sembilanpuluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), sesuai dengan LaporanHasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan tindakpidana korupsi dalam Pelaksanaan pengadaan Alat Angkutan Darat BermotorAmbulance 118 Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kesehatan KabupatenPenajam Paser Utara Nomor : R221/ PW.17/5/2011 tanggal 08 Juni 2011dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Kalimantan Timur.wane Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.
Register : 17-06-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK Tanggal 19 Juli 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Rya Dilla, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SIGIT PURNOMO, S.ST
175 — 91
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SIGIT PURNOMO, S.ST
175 — 91
., tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama, sebagaimana diatur dan diancampidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;.