M.Si terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNomor. 31 tahun 1999 jo UU Nomor. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;. Menghukum Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) Tahun, dengan perintah terdakwa ditahan;. Menghukum Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE.

M.Si tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE.

M.Si telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 Jo.

Menyatakan Terdakwa POSMA SITORUS, SH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaanPrimair maupun dakwaan Subsidair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)sub a dan b maupun pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi;2.

Arif Darmawan untuk pembelian server dan gaji karyawanPT.Sinar KreasindoPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa POSMA SITORUS,SHsebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor :487/KEP/1981 tanggal 12 Maret 1981 bersama dengan saksi ACAITAGOR SIJABAT, Ap.M.Si

Dakwaan PrimairTerdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahanAtasUndangUndangNomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang HukumPidana;2. Dakwaan SubsidairTerdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam dalam Pasal 3 jo.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo.

2 Ayat (1) Jo.

Bahwa terhadap materi keberatan terdakwa yang dinyatakandalam memori bandingnya baik analisa fakta, pembuktian unsur dalamdakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU Nomro 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanHalaman 346 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUSTPK/2020/PTKPGTindak Pidana Korupsi Jo.

., terobukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidanajo.

2016yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagai alatbukti .Halaman 149Putusan Pengadilan TipikorNo : 59/Pid.Sus TPK/2016/PN.MdnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengansurat dakwaan yang disusun secara alternatif subsideritas yaitu : Kesatu : Primair: Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

faktafakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaanalternatif kesatu yang bersifat subsidair, selanjutnya sesuai dengan karakteristikdakwaan yang bersifat subsidair tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbuktimaka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaanprimair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair terdakwa didakwamelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana yang unsurunsurnyaterdiri dari :1.

PUAD tidak terbukti secara sah danmeyakinan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1),(2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

ALI SURAHMAN sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :sone== Bahwa terdakwa H. ASPIN Bin H.

PUADoleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaiberikut :PRIMAIR : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) , (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR : pasal 3 jo

., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas artinyabahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan Primair danbilamana terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu di buktikan, begitusebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkandakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

lebin tepat ke PASAL 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa Zeplin HermantoMopili,SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bukanlahsebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaHalaman 197 dari 219 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN GtoKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, maka terdakwa Zeplin Hermanto Mopili,SH selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus dibebaskan dari

OEKING oleh putusan Mahkamah Agung R.I nomor :2407 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Pebruari 2012 menyatakan perbuatanterdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE bersalah Secara Melawan HukumMelakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau SuatuHalaman 143 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDNKorporasi Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara (unsur :Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Reg.Perkara : PDS01/L.2.18/Ft.3/06/2020, yang telah dibacakan pada persidanganyang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26November 2020 telah berkesimpulan bahwa perbuatan TERDAKWA telah terbuktisebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu :Dakwaan Kesatu Primair :Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara BersamaSama sebagaimanaDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH.Pidana;Bahwa terhadap Nota Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terhadapPEMBANDING Drs.

Yet Dimyati, SE, MM merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.H. Pidana.Subsidair :SanSeRene Bahwa terdakwa H.

2009 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Garut No. 404/Pid.B/2008/PN.Grt tanggal 13 Februari 2009 tidakdapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi : Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalahserta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilandibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo.

dipertimbangkan dandiuraikan sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa,maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumdalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Subsidair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo.

. ; Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU. RI Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU.RI No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU.

Menyatakan Terdakwa TRIMAN ADY, ST, terbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi",sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan pertama;2.

Dkk dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR810/D6/02/2011Tanggal 19 Juli 2011;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai RelationshipManager/RM atau Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah pada PT.

Menyatakan terdakwa ELIASER NORO,ST tidak terbukti bersalahmelakukan tindap pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU41RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, Jo.Pasal 65 KUHP sebagaimana dalamDakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa ELIASER NORO,ST. dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa

Ribu TujuhPuluh Sembilan Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu,sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan NegaraBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanSulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PembangunanJalan Poros dan Jembatan PangalaAwan Tahun Anggaran 2014 padaDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja UtaraNomor: SR445/PW21/5/2016 tanggal 20 Juni 2016.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH PidanaSUBSIDAIR :Bahwa terdakwa HARIANTO PARRUNG, ST als HARRY selakupelaksana/ pengendali operasional PT. RIANTINESA pada saat pekerjaanpembangunan jalan poros dan Jembatan Pangala awan Kab.

sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bertekadmemberantas tindak pidana korupsi di tanah air;Halhal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang NomorHal. 101 dari 118 hal.

Bambang Triatmaditelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.Bambang Triatmadi dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dan dengan perintah untuk segeraditahan

menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 80/PID.SUS.K/2013/PN.Mdntanggal 11 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana82Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa JOHN SIMBOLON ierbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARABERSAMASAMA sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNo. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2020/PT

MHdalam keserta harkat dan martMH dan keluargMembebankan biuntutan pidana dari Penuntut Umumum telah mengajukan nota pembelaanyang pada pokokn sebagai berikutTerdakw SEN AKUN EFFENDY, SH,M.Si, MH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar : Pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,ayat (2), (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 20tahun 2001 tentang perubahan