diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Halaman 3 Putusan Perkara.

Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATadalah illegal dan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabilaperubahan susunan Direksi Perseroan yang dilakukan dalam RUPStersebut juga dinyatakan batal demi hukum.9.

Nomor 250/PDT/2020/PT DKIPemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan ;Pasal 9 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur .Menurut Tergugat II dan Para Tergugat lainnya bahwa dalilPenggugat tersebut tidak benar karena MRups tersebut telahdiselenggarakan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No.11Tahun 2011 aquo dengan tindakantindakan sebagai berikut

:1) Terlebin dahulu telah dilakukan Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang diumumkan melalui iklansurat kabar nasional, yakni Surat Kabar Koran harian Terbittanggal 22 Oktober 2018.

(Bukti TI,II,III dan IV 7);2) Pengiriman Undangan Rups dengan surat tercatat(Bukti T I,1I,III dan IV 8);3) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh GoenarniGoenawan selaku Direktur karena Presiden Direktur tidakada atau berhalangan berdasarkan Pasal 9 angka (5) AktaPendirian Perseroanaquo (AnggaranDasarPerseroan)dimana bunyi ketentuan tersebut yakni :Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karenasebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihakketiga Rups dipimpin oleh Direktur .Bahwa

sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan Pasal 82ayat (1), (2) UU Perseroan Terbatas (UUPT) No.40 Tahun 2007, ayat (1)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas)hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS, ayat (2) Pemanggilan RUPS dilakukan denganSurat Tercatat dan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar;Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk Rapat Direksi mengenaiPerubahan Pengurus Perseroan PT.De

pernah diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS Perseroan yang didasarkan atas Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuangdalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris diJakarta;Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan terhadapPenggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasar hukum,sebagaimana yang disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT,Keputusan RUPS

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Tergugat sebagaidisebutkan Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26tertanggal 08 November 2010 yang dibuat dihadapan SitiRohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta, telah terbukti tidak adadiatur bahwa dalam hal penggantian direksi dalam RUPS,dimana direksi yang diganti harus diberi kesempatan untukmembela diri dan juga tidak ada di atur bahwa dalampenggantian Direksi dalam RUPS harus dibuat alasanpenggantiannya.Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka

De Petrolium International, makadengan demikian Direktur diangkat berdasarkan Anggaran Dasar atau RUPS sedangkanberdasarkan bukti P10 yatu Surat No.065/DPIDIRUT/XII/2011 Penggugatmemberitahukan bahwa Tergugat sudah tidak aktif lagi di perusahaan berdasarkanKeputusan RUPSLB PT.

De Petroleum International pada tanggal 30 Juni 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 UU NO.40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan bahwa :1 Anggota Direksi dapat diberhentikansewaktuwaktu berdasarkan RUPS denganmenyebutkan alas an;2 Keputusan untuk memberhentikan anggotaDireksi sebagaimana pada pada ayat (1)diambil ssetelah yang bersangkutandiberikan kesempatan untuk membela diridalam RUPS;Menimbang, bahwa dari dalildalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwapada tanggal 6 Juni

Suga Indonesia kini telah dirubahmenjadi atas nama pribadi Tergugat tanpa diadakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka dengan ini telah terang dan nyataTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT.BTN.7.10.11.12.Bahwa selama Penggugat cuti hamil, gaji penggugat yang sekaligusmerangkap sebagai Accounting manager di PT.

Suga Indonesia kini telah dirubahmenjadi atas nama pribadi Tergugat tanpa diadakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka dengan ini telah terang dan nyataTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa selama Penggugat cuti hamil, gaji penggugat yang sekaligusmerangkap sebagai Accounting manager di PT.

Suga Indonesia dengansecara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT.BTN.9.10.11.12.Bahwa berdasarkan salinan Akta No. 2, Tanggal 29 September 2016,Penggugat masih sah sebagai Komisaris di perusahaan PT. Suga Indonesiadan memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum terhadap Vina Rosmayanti;Bahwa tindakan Tergugat sebagai Direktur di PT.

Suga Indonesia dengan sepihaktanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dasar tersebutdijadikan untuk mengkualifikasi tindakan Tergugat sebagai PerbuatanMelawan Hukum yang kemudian pada poin 11 ditegaskan kerugianyang dialami oleh Penggugat atas Perbuatan Tergugat tersebut. Namundalam poin 9 Gugatan, Penggugat mendalilkan pula BahwaBerdasarkan Salinan akta No.2 tanggal 29 September 2016,Penggugat masih sah sebagai komisaris di Perusahaan PT.

Suga Indonesiayang termuat dalam Akta Pendirian Nomor 04 Tanggal O06 Pebruari2013, dijelaskan Bahwa Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhirapabila :1) Mengundurkan diri2) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Perundangundangan;3) Meninggal dunia ;4) Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS)Bahwa tidak pernah ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmembahas tentang pemberhentian Penggugat dari kepengurusan danPemegang saham PT.

Bahwa melalui RUPS Tahunan suatu perseroan dapatmenetapkan apakah suatu perseroan mengalami kerugian ataukeuntungan selama 1 (satu) tahun sebelum tahun buku berakhir.Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, Para Tergugat sebagai Ahli WarisPemegang Saham dari Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio padaPT.Sport Glove Indonesia (PT.SGI), telah mengirimkan surat dan memintakepada Pemegang Saham dan Komisaris PT.SGI, agar segera melakukanRUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan, namun hingga saat ini, PemegangHalaman

Selain itu, tidak pernah ada RUPS Tahunan yang menyatakantentang kerugian perusahaan PT. SGI yang dianggap sebagai akibat dariperbuatan almarhumah Ny. Deutzy Nefolina Tonggembio.

Dengan demikian, maka untukmengadili perkara penggelapan ialan kewenangan Pengadilan NegeriSleman, pula, harus ditentukan secara jelas dalam RUPS Tahunanmengenai kerugian perusahaan PT SGI.

SGI, dan hingga saatini tidak pernah adanya RUPS Tahunan serta tidak pernah adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakanAlmh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan uangPT.SGI.

Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 26 Januari 2016 telahmengirimkan surat kepada Tergugat Rekonpensi agar TergugatRekonpensi melaksanakan RUPS Tahunan sejak tahun 2016, namunTergugat Rekonpensi tidak mengindahkan surat Para PenggugatRekonpensi. Permintaan Para Penggugat Rekonpensi untukmelaksanakan RUPS Tahunan merupakan perintah undangundangdalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, namun Tergugat Rekonpensi tidak mengindahkan perintahundangundang tersebut;b.

Cisadane Raya Chemicals, dengan ketentuan bahwasaksi selaku pihak kedua diberikan kuasa untuk menghadiri RUPS PT.Cisadane Raya Chemicals untuk penjualan saham milik Terdakwa danhasil penjualannya akan diserahkan kepada saksi;Bahwa kemudian karena perusahaan PT.

Palm Mas Asri untuk hadirdalam RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals sesuai dengan aktaperusahaan yang berhak hadir dalam RUPS dan mengambil keputusanadalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham;Bahwa terkait dengan kebijakan peminjaman uang dan pengembalianuang kepada PT.

Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa saat pergantian pengurusan atau pimpinan atau Direktur UtamaPT.

Palm Mas Asri untuk hadirdalam RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals;Bahwa kondisi kKeuangan perusahaan PT.

Cisadane RayaChemicals) sudah tidak ada lagi karena semuanya telah dijaminkan/diagunkan ke Bank;Hal 47 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.UtrBahwa Terdakwa juga menyatakan dalam surat perjanjian utang piutang,saksi Riko Putra selaku pihak kedua dalam surat perjanjian tersebut untukmenghadiri RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals untuk mensetujul RUPStermasuk RUPS untuk penjualan saham milik Terdakwa yang ada diPT. Cisadane Raya Chemicals, padahal Terdakwa tidak memiliki sahamlangsung di PT.

VIRTUTAMA MEDIA JIHATIsehingga sah mewakili dirinya dalam kedudukannya selakupemgenag sejumlah saham senilai 50 %) dari keseluruhansahamsaham yang dimiliki oleh perseroan; sehingga berhakuntuk mengajukan permohonan pembubaran perusahaanBERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 (Pasal 142 ayat(1) ) yang menyatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris atausatu pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hakSuara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroankepada RUPS

Bahwa untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham(RUPS) sudah dilakukan pemanggilanpemanggilan kepadaTermohon yang layak dan patut menurut hukum sehinggaRUPS telah dilaksanakan, dengan dibubarkannya BadanHukum PT. VIRTUTAMA MEDIA JIHATI, seluruh tanggung jawabaset dan pengurusan dilaksanakan oleh Tim Likuidasi. Kepadapara Debitur, Kreditur, dan pihakpihak berkepentingandengan PT.

Virtutama Media Jihati bukti P1 ;Foto copy bukti Surat Keterangan terdaftar dari KPP Pratama Samarindatertanggal 10 Juli 2014; Bukti P2 ;Foto copy Surat Keterangan Notaris Hernawan Hadi, SH tanggal13092014, Bukti P3 ;Foto copy bukti Bukti penyerahan surat Undangan pertama RUPS PT.Virtutama Media Jihati, Bukti P4 ;Foto copy Bukti penyerahan surat Undangan kedua RUPS PT.

dan menduduki jabatan sebagai Komisaris sehinggaberdasarkan UU No.40 Tahun 2007 pasal 142 ayat (1) yang menyatakanbahwa Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham ataulebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaranPerseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Termohon juga memiliki masingmasing 50% saham terhadap PT VIRTUTAMAMEDIA JIHATI dan menduduki jabatan sebagai Direktur sehingggaRapat Umum Pemegang Saham ( RUPS

Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecualidiperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalamr iki ci Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangkawaktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhiratau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilanniaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku Walisateal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan

Nomor 737 K/Pdt/2017Hak Asasi Manusia Nomor C28638 HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Desember2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;Bahwa sejak tanggal didirikannya Termohon sampai dengan diajukannyaPermohonan ini, Termohon belum pernah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan, dan oleh karenanya Pemohon sampaidengan diajukannya Permohonan ini belum pernah menerima undanganRUPS, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengantahun buku yang sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun bukusebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatn ataslaporan keuangan tersebutPasal 75Ayat (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperolehketerangan yang berkaitan dengan perseoan dari Direksi dan/atau DeanHalaman 3 dari 17 hal. Put.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan prinsip hukum dimana forumtertinggi dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas adalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan bahkan merujuk pada Pasal 138 ayat4 UUPT "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adiajuhan setelah permohonan terlebih dahulu meminta data atau keterangankepada perseroan dalam RUPS dan perseroan tidak memberikan data atauketerangan tersebut", permohonan a quo hanya bisa diajukan apabilaHalaman 11 dari 17 hal. Put.

Nomor 737 K/Pdt/2017setelah dimintakan dalam RUPS dan RUPS tidak memberikan, namunfaktanya Termohon Kasasi justru dengan sengaja tidak menghadiri RUPSLBtanggal 16 Januari 2014 (vide bukti T16), dimana dalam RUPSLB tersebutpihak Pemohon Kasasi telah mempersiapkan semua data, informasi danbahkan keteranganketerangan yang diperlukan oleh Termohon Kasasisebagaimana yang dinyatakan secara tegas dan jelas oleh Pemohon Kasasimelalui surat tertanggal 10 Juli 2013 (vide bukti T18), maka dengan tetapberpegangan

pada ketentuan hukum UUPT Pemohon Kasasi hanyamemberikan data dan bahkan Laporan Keuangan tahun 2013 tersebutdalam forum RUPS atau RUPSLB;4.

Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADI disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;

Geria Wijaya Prestige pengalihansaham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADI disetujuioleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI.40.foto copy minuta Akta No. 11 Tanggal 14 November 2011 yangdibuat oleh Notaris GUSTI AYU NILAWATI, S.H. tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestigepengalinan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADIdisetujui oleh RUPS PT.

itu mereka yang membuatnya dan saksi sebagai Notarishanya membuat akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan RUPSyang dibuat oleh perusahaan tersebut jadi saksi hanya menotariilkanRUPS tersebut;Bahwa sebelum saksi menotariilkan RUPS itu sudah ada terlebih dahulu;Bahwa Terdakwa yang menyatakan keputusan rapat tersebut;Bahwa RUPS tersebut dibuat oleh PT GWP dan ditandatangani olehTerdakwa;Bahwa jual beli saham itu dibuat berdasarkan RUPS tersebut;Bahwa jual beli saham diadakan di hadapan saksi;Bahwa

Geria Wijaya Prestigepengalihan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADIdisetujui oleh RUPS PT.

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADIHalaman 51 dari 131 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dpsadalah RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 Nopember2011;Bahwa isi dari RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12Nopember 2011 adalah terkait jual beli saham antara Hartono Karjadidengan Sri Karjadi untuk saham sebanayak 20 lembar saham dengannilai nominal Rp. 10.000.000, seluruhnya berjumlah Rp. 200.000.000, ;Bahwa atas RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12Nopember 2011 kemudian

dibuat Akta No. 11 Tanggal 14 November2011 selanjutnya Akta No. 11 Tanggal 14 November 2011 tersebutdikirim ke Depertemen Hukum dan HAM untuk perubahan penguruspemegang saham;Bahwa benar Dalam RUPS PT GWP tanggal 12 Nopember 2011,kedudukan Harijanto Karjadi sebagai Direktur yang memimpin RUPS;Bahwa Staf dari Terdakwa yang membawa RUPS tersebut ke kantorsaksi untuk di Notariilkan;Bahwa saat membuat Akta No. 10 tanggal 14 November 2011 tentangJual beli saham antara HARTONO KARJADI (penjual) dengan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT.

Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. ABINDO PRATAMA MANDIRI;

5. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dipimpin oleh Direksi PT.

Pardede kembali mengajukanpermintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuaidengan Pasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5).a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Jika hendakmenyampaikan kronologis, semestinya Penggugat menceritakanmengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09Desember 2013;Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugatmenyatakan sebagai Presiden Komisaris PT.

Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi dan Dewan Komisaris adalahkewenangan penuh dari Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal94 ayat (1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan:" ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;" ayat (5): Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksijuga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan

HDTI adalah kewenanganpenuh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. HDTI. Artinya sejak diputuskan oleh RUPS, makakeputusann Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT. HDTI tanggal 26 Juli 2014 yang tertuang dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. HDTI, Nomor 96, yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan, telahmengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi parapihak.

Putusan Nomor 482 K/TUN/2015Usaha Negara (beschikking), karena tidak dianggap menimbulkanakibat hukum;Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksidan Dewan Komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS)sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat(1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) menyebutkan:" ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;" ayat (5): Keputusan RUPS mengenai

Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Pujiastuti Pangestu,SH No. 32 tanggal 17 Januari 2004 tentang pernyataanKeputusan Rapat PT ANUGERAH INDAH yangdiselenggarakan dalam RUPS PT. ANUGERAH INDAH padatanggal 12 Januari 2004 dikatakan dalam rapat telahdiambil keputusan dengan sah yaitua. Penjualan seluruh saham milik tuan KHO ENGSIANG ;b. Pengeluaran 1.000, (seribu) saham dalamsimpanan perseroan yang ditawarkan untukdiambil oleh para pemegang saham perseroan =;c.

No. 32tanggal 17 Januari 2004 tentang Pernyataan KeputusanRapat PT ANUGERAH INDAH hasil RUPS PT. ANUGERAHINDAH tanggal 12 Januari 2004 telahdiberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal4 Administrasi Hukum Umum. Hal itu sesualdengan surat dari Zulkarnain Yunus SH.MH tertanggal 29Januari 2004 No.

yang bertindak atasnama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,surat mana ditujukan kepada Notaris/PPAT PUJIASTUTIPANGESTU,SH ( Vide bukti P2 ) ;Bahwa, sebagai tindak lebih lanjut dari pengalihansaham milik Tergugat I kepada Penggugat, dilakukanjual beli saham di hadapan Notaris Pujiastuti PengestuSH hal itu sesuai dengan akta Notaris PujiastutiPangestu) SH, No. 33 tanggal 17 Januari 2004 ( Videbukti P3);Bahwa, sesuai dengan Keputusan RUPS

Menyatakan bahwa RUPS ( Rapat Umum PemegangSaham ) PT. Anugerah Indah yang dilaksanakanpada tanggal 12 Januari 2004 yang dituangkan dalamakta Notaris Pujiastuti Pangestu,SH. No. 32tanggal, 17 januari 2004 adalah sah dan berhargaserta mempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan..........3. Menyatakan bahwa akta Notaris Pujiastuti PangestuSH No. 33 tanggal 17 Januari 2004 yang berupa jualbeli saham antara Penggugat dengan Tergugat Isebagai sah dan berharga serta mempunyai kekuatanhukum ;4.

Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum PerseroanTerbatas menjelaskan bahwa efektivitas keberlakukan perubahansusunan Dewan Direksi secara internal berlaku sejak tanggalkeputusan RUPS diambil.208.7 Bahwa dikarenakan Penggugat telah menganulir Surat Pernyataanyang dibuat dan ditandatangani PENGGUGAT sendiri denganmenganggap masih sebagai Direktur dan Pemegang saham yangsah pada PT.

Iskandar, Bp.Sutarno dan bapak Tulus, acara pengunduran diri semua Direktur;Bahwa tindaj lanjut 9 April 2012 membahas RUPS dan membicarakansahamsaham, tidak dibuat Berita Acara RUPS hanya dibuat suratpernyataan pengunduran diri dan pengembalian saham , dibuat daftarhadir RUPS;Bahwa saksi yang mengetik suratsurat bukti T1 dan T2;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas 2 (dua)orang saksi yang diajukan ParaTergugat tersebut dengan alasan bahwa keduaorang saksi tersebut adalah pekerja yang

diatas, Penggugat sampai sekarang masih menjadi Direktur PTPanca Guna Teknik;Menimbang, bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, tidakada RUPS atau RUPS LB yang dibuat Notaris yang isinya ada perubahanbahwa Penggugat sudah tidak lagi sebagai direktur PT tersebut;Menimbang, bahwa Para Tergugat hanya mengajukan bukti T1 copydari asli daftar hadir (bukan akta RUPS yang dibuat Notaris) dan T2 berupacopy dari asli Surat Pernyataan Pengunduran Diri an.

Penggugat tersebut tidakdinyatakan dalam RUPS dan tidak dibuat oleh Notaris, maka petitum tersebutdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum angka3, tentang pelepasan saham milik Penggugat, karena bukti T3 berupa suratPernyataan Pengunduran diri an.

Tersebut yang dibuat oleh Notaris paling lambat30 (tiga puluh hari) setelah RUPS dibuat dalam akta Notaris, sebagaimanaditentukan dalam pasal 21 ayat (5) UU No 40 tahun 2007 ;Menimbang, bahwa semua bukti yang diajukan oleh Para PenggugatRekonpensi yaitu T1, T2, T3 dan T4, kesemuanya bukan akta Notaristentang berita acara RUPS/RUPSLB yang berisi pengunduran diri TergugatRekonpensi sebagai Direktur PT Panca Guna teknik dan pengambil alihankepengurusan PT tersebut oleh Penggugat Rekonpensi maka bukti

laporan tahunan kepada RUPS untuk memperolehpengesahan dan kepada DPRD sebagai laporan;Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl3.

MMS kepada RUPS, serta tidak pernahmengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca danperhitungan laba/rugi kepada RUPS untuk dilakukan audit oleh akuntanpublik;Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membentuk pengawasan internaluntuk mengawasi kegiatan usaha PT.

MMS yang berada di Teluk Rumbia Kabupaten Mukomuko dan saksitidak pernah diajak oleh Para terdakwa selaku Direksi untuk mengadakanRapat Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidakpernah mengesahkan laporan keuangan di RUPS;Bahwa, Para Terdakwa tidak pernahn membuat rencana bisnis danrencana anggaran tahunan PT.

MMS;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tanpa meminta persetujuan terlebihdahulu kepada RUPS meminjamkan uang Kas PT.

MMS dengan tidakmengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku; hal initerlihat para terdakwa tidak menyusun rencana kerja dan rencanaanggaran, tidak melakukan RUPS, tidak melaporkan kegiatan usahayang dilakukan dalam mengelola PT. MMS kepada RUPS danmenggunakan uang Kas PT. MMS untuk kepentingan pribadi tanpaseijin RUPS.3) Tidak mengindahkan pembatasan tugas dan wewenang sebagai DireksiPT.

,tertanggal 11 Desember 2012 telah salah dan keliru dalam memaknaiRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena PT.

JASARI samasekali tidak pernah melakukan RUPS untuk melakukan pembeliandan pemasukan aset ( inbreng) terhadap harta bersama (harta gonogini) milik Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, apalagiPemohon Kasasi merupakan salah satu Pemegang saham di PT.JASARI sama sekali tidak pernah diundang dan mengikuti ataupunmenghadiri RUPS untuk permasalahan aset tersebut;Bahwa secara umum, menurut Pasal 1 angka 4 Undang UndangNomor 40 Tahun 2007, RUPS sebagai Organ Perseroan, mempunyaiwewenang yang tidak diberikan

Kelll, (Jakarta : SinarGrafika, 2011), hal. 306307);Bahwa kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan ulanglagi pada Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi:"RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksiatau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar;Bahwa oleh karena itu, secara umum, kewenangan apa saja yangtidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadikewenangan RUPS, maka, dapat dikatakan RUPS merupakan organtertinggi

JASARI atau Pemegang saham lainnya(dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi);Bahwa dalam hal persetujuan untuk melakukan RUPS dalam mataacara Rencana Kerja Tahunan PT. JASARI, Pemohon Kasasi dalamhal ini, tidak pernah menandatangani suatu dokumen apapun terkaitRencana Kerja Tahunan tersebut, oleh karena itu. Rapat UmumPemegang saham (RUPS) PT.

) karena setiap tindak tanduk perusahaanharuslah berdasarkan RUPS;Bahwa ternyata Direktur Utama PT.

Tutup Buku tahun 2007,RUPS tanggal 30 Juni 2008, Devidenyang harus setor deviden Rp 1.697.739.868,00,disetor lunaspada tahun 2008;2. Tutup Buku tahun 2008,RUPS tanggal 25 Juni 2009, devidenyang harus disetorkan Rp 1.643.284.000,00 disetor lunas padatahun 2009;3.

RUPS PT RBSJ Nomor 35Tanggal 18 Februari 2008, yang dibuat Notaris H.

Tutup Buku tahun 2007, RUPS tanggal 30 Juni 2008,Deviden yang harus setor deviden Rp 1.697.739.868,00,disetor lunas pada tahun 2008;2. Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009, devidenyang harus disetorkan Rp 1.643.284.000,00 disetor lunaspada tahun 2009;3.

Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009,kemudian dibuat Akta Notariil Nomor 67 tanggal 13 Agustus2009, yang dibuat dinadapan Notaris He MUCHAMAD AL>~o7Qa0c125HILAL, SH, MKn, di Rembang, pada RUPS tersebut saya ikut,tetapi tidak punya hak suara;2.

Bahwa Tergugat tidak membenarkan dan tidak mengakui DalilPenggugat angka 3 sebab selaku Komisaris Perseroan Tergugattidak pernah diundang untuk RUPS LUAR BIASA membahas danHalaman 6 dari 20 halaman Putusan Perdata No. 94/Pdt.G/2020/PN.Tpgmenetapkan perubahan alamat tempat kedudukan PT.

Urusan pribadi dan keinginankembali ke negara asal tidaklah memberi keabsahan untukmengajukan Gugatan pembubaran Perseroan Terbatas kePengadilan Negeri dengan menyimpangi ketentuan pembubaranPerseroan yang wewenangnya ada RUPS sebagai OrganPerseroan;DALAM REKONVENSI:1.

Bahwa Komisaris perseroan sesuai ketentuan pasal 114 UUPTmengawasi bagaimana Perseroan dijalankan, berwenangmenerima dan meminta Laporan keuangan tahunan Perseroanuntuk dibagas dan disahkan pada RUPS tahunan terkait Laporankeuangan tahunan Perseroan.3. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitidak pernah membuat Laporan keuangan tahunan Perseroan dantidak pernah mengadakan RUPS untuk itu.

Komisaris Perseroantelah dua kali menggunakan wewenang meminta TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi membuat Laporan keuangantahunan dan mengadakan RUPS membahas Laporan keuangantahunan tersebut namun tidak diindahkan olehnya.

Bahwa secara sewenangwenang ternyata TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan RUPS LUARBIASA membahas dan menetapkan perubahan alamat tempatkedudukan PT.

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan Ill selaku DirekturUtama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namunkesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakanRUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agendamemberhentikan Terlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku WakilHalaman

PANTAI PERUPUKINDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS Terlawan tidakberada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dan tetapmenyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

PANTA PERUPUK INDAH, selaku pelaksanaproyek yang seharusnya dibicarakan dalam RUPS; (vide Putusan Nomor656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, halaman 69);26.

Bali Rich Mandiri; Bahwa saksi tidak pernah menerima panggilan baik dalam bentuk suratelektronik maupun surat lainnya terkait RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)PT. Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015; bahwa saksi tidak pernah menghadiri RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)PT.

saksi, dari situ Saksi barumengetahui dan mendapatkan Berita Acara RUPS PT.

), saksi tidak pernah menghadiri RUPS serta menandatangani BeritaAcara RUPS PT.

Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa bedasarkan keterangan saksi DJ Haryanto bahwasaksi tidak pernah menerima panggilan atau undangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), saksi tidak pernah menghadiri RUPS serta menandatanganiBerita Acara RUPS PT.

Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015tidak pernah terjadi maka telah nyata bahwa isi dari Berita Acara RUPS tersebutmemuat keteranganketerangan yang tidak benar;Menimbang, bahwa Berita Acara RUPS PT.

Buana Cipta Perkasasebagai berikut:Pasal 18 ayat (1)"Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan penghitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunandan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannyayang ditentukan oleh RUPS tersebut.

Buana Cipta Perkasa sebagai berikut:Pasal 91.DeRUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau denganiklan dalam surat kabar;Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;RUPS dipimpin oleh Direktur, Selain itu sebagai alternatif lain RUPSdapat dipimpin oleh Komisaris

yanghadir dalam rapat;Pasal 101.RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimanadisyaratkan dalam UndangUndang tentang Perseroan Terbatas telahdipenuhi;Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surattertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan,keculi apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan daripemegang saham yang hadir dalam RUPS;Suara blank atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan dalam RUPS;RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untukmufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlan suara yangdikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang.Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 258/PDT/2018/PT PBRBahwa Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil a quo dibuat danditandatangani oleh Pembanding/ dahulu Penggugat dengan Terbanding/dahulu Tergugat, terbukti tidak melalui mekanisme RUPS sebagaimanayang diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 Akta Nomor

Buana Cipta Perkasa,adalah dilakukan tanpa setahu dan seijin dari Pengurus Perseroanlainnya/Dewan Komirasris Perseroan, dan tanpa adanyakesepakatan/persetujuan yang seharusnya dituangkan dalam RUPS,oleh karena RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuahPerseroan Terbatas;2.

Hal ini karena sebagaiDirektur, Penggugat memiliki Kewenangan yang bebas menjalankanurusan manajemen dan operasional Tergugat sesuai dengan UndangUndang PT, RUPS dan Anggaran Dasar Tergugat;Lebih lanjut, Tergugat tidak pernah membuat perjanjian kerja denganPenggugat.

dijadikan landasan sebagai bukti hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat karena RUPS 2015 Nomor 26 tidakmemenuhi persyaratan hubungan kerja dan bahkan tidak memiliki unsurpekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana telah jelas diatur di dalamUndang Undang Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, RUPS 2015 Nomor26 tidak bisa serta merta membuat status Penggugat menjadi PekerjaTergugat;Dalil Penggugat yang menyatakan RUPS 2015 Nomor 26 merupakanbukti adanya Perjanjian Kerja adalah salah dan menyesatkan karenaPasal 1 ayat (14) Undang Undang Ketenagakerjaan secara tegasmenyatakan bahwa:"Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ouruh denganpengusaha atau pemberi kerja yang memuat syaratsyarat kerja, hak,dan kewajiban para pihak";Halaman 16 dari 35 hal. Put.

Isi RUPS 2015 Nomor 26 yang menyatakan bahwa anggota Direksiadalah Karyawan bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu Undang Undang PTI dan Undang UndangKetenagakerjaan karena Direktur pada hakikatnya adalah Pengusaha,bukan Pekerja, sehingga Direktur tidak akan pernah dianggap sebagaiPekerja.

Saham sebagai Direktur sejak tanggal 28April 2014.....dst.Terhadap pertimbangan hukum halaman 43 alinea 1 yang menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di LuarRapat Para Pemegang Saham Nomor 26, tanggal 8 Desember2015,/RUPS 2015 Nomor 26, didalam di pertimbangan/pendahuluannyapoin (3), ditemukan fakta hukum bahwa Para Pemegang Sahammembuat RUPS 2015 Nomor 26, guna mengatur mengenai TunjanganAnggota Direksi, menurut pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan(Bukti P2);a.