Ditemukan 11616 data
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.
Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajakyang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (Deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonHalaman 124 dari 127 halaman Putusan Nomor 1883/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function
27 — 23
dalam jejak masa lalunya justruterdakwa menjadi bahagian jaringan terorganisir dalam peredaran gelapnarkotika bahkan dari cara terdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakniHalaman 32 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDNdengan membeli dari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bilalanya menjadi korban dari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwa untuktetap memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika yang bisamerusak masa depan terdakwa;Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan
IRAWAN SOEHENDRA, SH
Terdakwa:
TONY VITALIS als TONY Bin YUSRIN
24 — 15
Narkotika Golongan tersebuttidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabatatau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa telah menyangkal semua keterangaan saksisaksi bahkanTerdakwa juga mencabut bahkan menyangkal semua keterangannya sebagaimanatercantum dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ; Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik,tidak pernah ada paksaan, penekanan
69 — 22
Tentang Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyekhukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menuruthukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orangini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akantergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap
73 — 50
kemungkinan yangpaling logis dari alat yang digunakan;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwaTerdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban MuhammadIqbal dengan cara membacok berkali kali ke tubuh Korban .Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwayang terbukti menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan secara dengansengaja atau tidak;Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dengan sengaja ini Majelis perlumemberi penekanan
18 — 5
Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telahterpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dariunsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah
86 — 24
(Saksi Verbalisan) Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalahNarkotika jenis shabu ; 2022222202 20220 2 Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudara ALAMSYAH ALIASALAM pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 ; Bahwa, pada saat pemeriksaan terhadap T erdakwa tidak ada rekaman videoyang diperlinatkan oleh Pak Waka pada saat saudara ALAMSYAH ALIASALAM dipukuli ; Bahwa, pada saat pemeriksaan terhadap saudara ALAMSYAH ALIAS ALAMtidak ada penekanan, pada saat pembuatan berita
230 — 393
mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yangdiatur dalam undangundang ini.Pasal 1 angka 14 KUHAPTersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannyaberdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidanaPenjelasan Pasal 17 KUHAPYang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaanuntuk menduga adanya tindak pidana sesuai pasal butir 14 KUHAPBahwa, penekanan
52 — 3
Unsur Barangsiapa :34Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
JOJON D. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
AGUSTINUS DOWA LODONG Alias AGUS
151 — 32
bisa menjalankan tugas dengan aman akibat kejadian tersebut;Bahwa atasan langsung saksi pada saat pelaksanaan pengamananpenyaluran BBM di SPBU sesuai dengan Surat Perintah Nomor : SPRIN /15 / VII / 2021 / SEK.LOURA, tanggal 20 Juli 2021 yaitu Aipda ThobiasFernandez sebagai komandan regu dan Saksi sebagai anggotanya;Bahwa sesuai Surat Perintah Nomor : SPRIN / 15 / Vil / 2021 /SEK.LOURA, tanggal 20 Juli 2021 tugas dan fungsi Saksi yaitumelaksanakan pengamanan penyaluran BBM di SPBU Radamatadengan penekanan
181 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan resirukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha Termohon tersebut bank meyakini bahwaTermohon akan mampu membayar seluruh kewajibannya kepada Bankberupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengan syarat danketentuan yang akan dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit.Pemberian keringanan
39 — 5
BarangsiapaMenimbang penekanan unsur Barangsiapa dalam perkara ini adalahbertitik tolak dari Kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukumuntuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum pembenaranpara terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertamasebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yaitupembenaran identitas para terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenarandari para saksi yang dihadapkan di
ANDI TRI SAPUTRO, SH, MH
Terdakwa:
1.HASANUDDIN Als HASAN Bin NERDIN
2.SOLIKIN Bin SUKARDI
82 — 5
Jadi, penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebutsebagai orang yang tepat diajukan sebagai Para Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa (error inpersona), tetapi tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidakHalaman 23 dari 38 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Stgmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantung padapembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2(dua
188 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
83 — 38
AD tidak mengulangi lagi penyalahgunaanNarkoba, hal ini menunjukkan ketidak pedulian Terdakwaterhadap perintah ataupun penekanan dari Pimpinan TNI agarmenghindari penyalahgunaan Narkoba, apalagi Terdakwa adalahselaku anggota TNI Penegak Hukum yang seharusnyaberkewajiban melaksanakan surat perintah itu, namun justruTerdakwa melakukan Tindak Pidana .Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangatbertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikapsebagai seorang prajurit serta dapat merusak
80 — 23
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnyahanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturanhukum maupun kedinasan , padahal sudah seringkali mendengar baikmelalui penekanan maupun himbauan dari Pimpinan agar setiap PrajuritTNI menghindari segala bentuk kegiatan apapuin yang dilarang, namunpada kenyataannya Terdakwa tidak menghiraukan melainkan malahmelakukannya.
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan tersebut jelas sangat rancu dan sangatbertentangan, karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwatelah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai Bupati yangnotabene pejabat publik telah menyalahgunakan kKewenangannya, tetapidi sisi lain berpendapat bahwa negara dirugikan karena dijanjikanRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap tigabulannya terhitung sejak pencairan dana, jadi bukan masalah danayang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);Karena penekanan
92 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal: penekanan dari Pemohon);c.
318 — 92
. ; nanan nanan nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ne enn enn cene Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada penekanan, pemukulan dan penyiksaan terhadapAbdul Azis karena yang memeriksa Abdul Azis bukan hanya Saksi tapi juga temanteman anggota polres lainnya yang jelas ketika Saksi memeriksa Abdul Azis tidak adapenekanan, pemukulan, dan lain20Bahwa cara Saksi memeriksa Saksi Abdul Azis yaitu Saksi bertanya lalu Abdul Azismenjawab demikian seterusanya sampaiseleSai Bahwa sebelum BAP ditanda tangani