diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu haldengan maksud untuk memakai surat tersebut seolaholah isinya benardan tidak dipalsu ;4 Pemakaiannya dapat menimbulkan Kerugian karena pemalsuan surat ;Ad.1 Unsur barang siapa, Menimbang, unsur pertama barang siapa, yang dimaksud barang siapa adalahmenunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orangsebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapatdipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan

adalahmerupakanpernyataan yang tidak berdasar dan merupakan ketidakpahaman KepalaDinas pendidikan Kabupaten Agam dalam menafsirkan frasa Sesuai denganKetentuan FIFA. sebagaimana yang dimaksud di dalam Permendikbud nomor56 Tahun 2011 tentang Juknis DAK tahun 2012 yang secara jelas dan tegasmenerangkan dalam pengadaan peralatan pendidikan SD/SDLB pada angka 4tentang persyaratan teknis huruf 0, mengutamakan produk yang sudahmendapatkan pengesahan/rekomendasi dari lembaga/instistusi yang berwenang.Tidak ada penekanan

sejujurnya pembunuhan hanya dilakukan oleh paraTerdakwa berdua, sedangkan yang bernama AMBON hanya untukmengalihkan perhatian petugas supaya tidak fokus terhadapnya.e Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS BinSUHERMAN mengakui membantu Terdakwa RAHMAT AWAFIalias AWIF als DREGO menarik tali jemuran yang ada dikamartengah untuk mengikat kardus berisi mayat korban HARTATI.e Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwasaksi bersama Tim tidak pernah melakukan pengarahan,penekanan

melakukan pemeriksaan terhadap saksi Libian Supendar AlsAphen dilakukan dengan cara tanya jawab, artinya saksi bertanya dahulu dankemudian saksi Libian Supendar Als Aphen menjawabnya, Hasil tanya jawabsaya dengan saksi Libian Supendar Als Aphen, saya berikan dahulu kepada saksiLibian Supendar Als Aphen untuk dibaca kembali sebelum ditandatangani dansesuai peraturan yang berlaku ;Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Libian Supendar Als Aphen,saksi tidak pernah melakukan pemaksaan dan penekanan

Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat);c.

Bahwa menurut pasal 14 ayat (3) Undangundang No. 4 tahun 1996 tentang haktanggungan, sertifikat hak tanggungan yang memiliki irahirah " Demi Keadilan"Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " mempunyai kekuatan eksekutorial yangsama dengan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ,sehingga Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan daapat mengajukanpermohonan fiat eksekusi kepada Pengadilan untuk mengeksekusi jaminandebiturnya ;Bahwa Tergugat I tidak pernah meiakukan penekanan apalagi

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan putusan atas tindak pidana,

Disampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspecf), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

.= Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaBOING SIDEBANG dan JARESDIN SARAGIH, dilakukan di dalamruangan yang terbuka, selain saksi dan terdakwa BOING SIDEBANG57dan JARESDIN SARAGIH, juga dapat dilihat oleh orang lain dandalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak ada melakukan penekanan,ancaman, paksaan maupun pemukulan terhadap terdakwa BOINGSIDEBANG dan JARESDIN SARAGIHBahwa benar, pada saat rekontruksi, sebelum melakukan rekontruksipara terdakwa termasuk terdakwa BOING SIDEBANG

jawaban dari terdakwaMARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL diketikkan dan setelahselesai, terdakwa MARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL diberikesempatan untuk membaca dulu hasil pemeriksaan sebelumditandatangani Baerita Acara Pemeriksaan (BAP).Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaMARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL, dilakukan di dalam ruanganyang terbuka, selain saksi dan terdakwa MARIDEN SINAGA ALSPAK RIZAL, juga dapat dilihat oleh orang lain dan dalam melakukanpemeriksaan, saksi tidak ada melakukan penekanan

terdakwa PANDAPOTAN HALOHO menjawab, lalujawaban dari terdakwa PANDAPOTAN HALOHO diketikkan dansetelah selesai, terdakwa PANDAPOTAN HALOHO diberi kesempatanuntuk membaca dulu hasil pemeriksaan sebelum ditandatangani BaeritaAcara Pemeriksaan (BAP).= Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaPANDAPOTAN HALOHO, dilakukan di dalam ruangan yang terbuka,selain saksi dan terdakwa PANDAPOTAN HALOHO, juga dapat dilihatoleh orang lain dan dalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak adamelakukan penekanan

Gelora MegahSejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar SaksiSuwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera, memberikan kuasakepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.Dwi Mutiara F.M, yangdidukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV.DwiMutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapat melaksanakan kegiatanpengadaan Interactive Whiteboard tersebut.Selanjutnya, atas tekanan Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidakadanya pilinan lain, maka Saksi Suwandi selaku

Bahwa kemudian hakhak Pemohon ketika dilakukanpemeriksaan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk Pemohon atasnama ZAKARIA TAMBUNAN,SH, diperiksa dalam keadaan bebas dantidak ada penekanan, setelah penetapan tersangka segera mendapatpemeriksaan pada tanggal 27 April 2020, diberikan hak mendapatkunjungan dari Penasehat Hukum maupun keluarga Pemohon, tembusanSurat perintah penangkapan dan penahanan telah diberikan kepadakeluarga Pemohon yang diserahkan melalui Penasehat Hukum yangditunjuk Pemohon

Bahwa kemudian hakhak Pemohon ketika dilakukanpemeriksaan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk Pemohonatas nama ZAKARIA TAMBUNAN,SH, diperiksa dalam keadaan bebasdan tidak ada penekanan, setelan penetapan tersangka segeramendapat pemeriksaan pada tanggal 27 April 2020, diberikan hakmendapat kunjungan dari Penasehat Hukum maupun keluargaPemohon, tembusan surat perintah penangkapan dan penahanantelah diberikan kepada keluarga Pemohon yang diserahkan melaluiPenasehat Hukum yang ditunjuk Pemohon

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Disamping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajakyang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (Deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonHalaman 124 dari 127 halaman Putusan Nomor 1883/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

dalam jejak masa lalunya justruterdakwa menjadi bahagian jaringan terorganisir dalam peredaran gelapnarkotika bahkan dari cara terdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakniHalaman 32 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDNdengan membeli dari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bilalanya menjadi korban dari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwa untuktetap memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika yang bisamerusak masa depan terdakwa;Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan

Narkotika Golongan tersebuttidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabatatau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa telah menyangkal semua keterangaan saksisaksi bahkanTerdakwa juga mencabut bahkan menyangkal semua keterangannya sebagaimanatercantum dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ; Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik,tidak pernah ada paksaan, penekanan

Tentang Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyekhukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menuruthukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orangini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akantergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap

kemungkinan yangpaling logis dari alat yang digunakan;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwaTerdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban MuhammadIqbal dengan cara membacok berkali kali ke tubuh Korban .Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwayang terbukti menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan secara dengansengaja atau tidak;Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dengan sengaja ini Majelis perlumemberi penekanan

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telahterpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dariunsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah

(Saksi Verbalisan) Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalahNarkotika jenis shabu ; 2022222202 20220 2 Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudara ALAMSYAH ALIASALAM pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 ; Bahwa, pada saat pemeriksaan terhadap T erdakwa tidak ada rekaman videoyang diperlinatkan oleh Pak Waka pada saat saudara ALAMSYAH ALIASALAM dipukuli ; Bahwa, pada saat pemeriksaan terhadap saudara ALAMSYAH ALIAS ALAMtidak ada penekanan, pada saat pembuatan berita

mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yangdiatur dalam undangundang ini.Pasal 1 angka 14 KUHAPTersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannyaberdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidanaPenjelasan Pasal 17 KUHAPYang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaanuntuk menduga adanya tindak pidana sesuai pasal butir 14 KUHAPBahwa, penekanan