Pada tanggal 11 Oktober 2015 jam 17.31.53 Wib sampai dengan 13Oktober 2015 jam 17.09.20 Wib nomor handphone 62081334203385terregister oleh sistem oleh sistem PT. TELKOMSEL menggunakanhandphone jenis Samsung E1205Y Imei 35913896371414.b. Pada tanggal 13 Oktober 2015 jam 17.09.20 Wib nomor handphone62081334203385 terregister oleh sistem PT. TELKOMSEL menggunakanhandphone jenis Nokia 105 Imei 35520205210438.c.

Bahwa nomor 081334203385 memiliki riwayat penggunaan handphonesebagai berikut :pada tanggal 16 Oktober 2015 jam 16.43.22 Wibsampai dengan tanggal 5 Nopember 2015 atau terjadinya penyebaranSMS. berisi ancaman tersebut nomor hanphone 62081334203385terregister oleh sistem PT. TELKOMSEL menggunakan handphonejenis Samsung E1205Y Imei 35913806371 414.9.

Pada tanggal 11 Oktober 2015 jam 17.31.53 Wib sampai dengan 13Oktober 2015 jam 17.09.20 Wib nomor handphone 62081334203385terregister oleh sistem oleh sistem PT. TELKOMSEL menggunakanhandphone jenis Samsung E1205Y Imei 35913896371414.halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Lmjb. Pada tanggal 13 Oktober 2015 jam 17.09.20 Wib nomor handphone62081334203385 terregister oleh sistem PT. TELKOMSELmenggunakan handphone jenis Nokia 105 Imei 35520205210438.c.

Pada tanggal 11 Oktober 2015 jam 17.31.53 Wib sampai dengan 13 Oktober2015 jam 17.09.20 Wib nomor handphone 62081334203385 terregister olehsistem oleh sistem PT. TELKOMSEL menggunakan handphone jenisSamsung E1205Y Imei 35913896371414.b. Pada tanggal 13 Oktober 2015 jam 17.09.20 Wib nomor handphone62081334203385 terregister oleh sistem PT. TELKOMSEL menggunakanhandphone jenis Nokia 105 Imei 35520205210438.c.

Pada tanggal 16 Oktober 2015 jam 16.43.22 Wib sampai dengan tanggal 5Nopember 2015 atau terjadinya penyebaran SMS berisi ancaman tersebutnomor hanphone 62081334203385 terregister oleh sistem PT.

., yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Hakim Anak Nomor 16/Pen.Pid/2019/PN Rap tertanggal 20 Agustus2019 dan didampingi pula oleh Petugas Bapas Klas II Rantau Prapat sertaHalaman 1 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor 34/Pid.SusAnak/2019/PT MDNorangtua Anak sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 55 UndangundangNo. 11 tahun 2012 tentang perubahan atas Undangundang RI No. 3 Tahun1997 tentang Sistem Peradilan Anak;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi MedanNomor

No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaanSubsidair;. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ARIM RAMADANU alias DANU berupapidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan PelatihanKerja.. Menyatakan barang bukti berupa :.

tetap ditahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Anakdipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada Pengadilan TingkatPertama dan Pengadilan Tingkat Banding, maka Anak harus dibebanimembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkatbanding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

Saksi Korban melihat Saksi Roy Febrian alias Afensedang memasang stiker dan list sebuah sepeda motor Suzuki Satria F yangidentik dengan sepeda Saksi Korban yang hilang, yaitu terdapat adanyabekas lecet pada spakbor depan serta bekas stiker lama di spakborbelakang; Bahwa sepeda motor tersebut dipasangi stiker dan list baru ataspermintaan Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh sepeda motornyasecara tidak utuh yaitu dengan membeli bagian body maupun knalpot sepedamotor di daerah Beting Pontianak melalui sistem

Korban yanghilang pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib di halamanrumah bibinya yang berada di Jalan Jendral Sudirman No. 41 Kelurahan RobanKecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;Menimbang, bahwa rupanya sepeda motor tersebut dipasangi stiker danlist baru oleh Saksi Roy Febrian alias Afen atas permintaan Terdakwa, dimanaTerdakwa memperoleh sepeda motor ini secara tidak utuh yaitu denganmembeli bagian body berikut knalpot sepeda motor di daerah Beting Pontianakmelalui sistem

tukar tambah dengan sepeda motornya, berikut uang sejumlahRp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian fakta hukum diatas,kualifikasi perbuatan Membeli barang dari orang lain dengan sistem tukartambah dipandang telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa, maka dengandemikian unsur kedua ini telah terpenuhi;Ad.3.

Daftare 1 sistem pembakaran batubara;e 2 oil boiler;e 2 genset;bengkel, persediaan bahan untuk produksi,tor dan bengkel:e 1 hand stackker di RanduAgung 1A;1 unit Mitsubishi Colt DieselFE 349 tahun 2004 No.Pol.

Mahkota Teratai Indah Jaya melaluistafnya telah melakukan penagihan piutang ke Toko A26yang beralamat di Jalan Kyai Tamin 108 dekat PasarBesar Kota Malang senilai Rp 3.399.000,00 (tiga jutatiga ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) denganmelakukan pembayaran dengan sistem Bilyet Girotertanggal 23 Juni 2008 dan masuk ke rekening terdakwatertanggal O03 Juli 2008 dengan jumlah tagihan sebesarRp 3.399.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluhsembilan ribu Rupiah), telah menyalahi kesepakatandimana

19 Juni 2008);Bahwa selain itu) juga dalam menyusun Putusan MajelisHakim tidak mencermati atau membaca Surat Tuntutankami tertanggal 01 November 2010 (pada hal 8) dimanakami telah menguraikan secara lengkap dan jelas bahwapenagihan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap TokoA26 jelas menyalahi kesepakatan dimana tagihantersebut dilakukan setelah adanya Penetapan SitaMarital Nomor 50/Pdt.G/2008/PN.Kpj. tertanggal 19 Juni2008 dan penagihan dilakukan pada tanggal 23 Juni 2008sesuai dengan pembayaran sistem

Imigrasi Semarang pada tanggal 2 April 2009 atasnama Synthiara Alona dengan cara mencocokkan foto dalam passport dengan terdakwalangsung melalui metode wawancara dan ditemukan kecurigaan berupa Foto yagnterdapat dalam passport tidak terlihat semestinya yaitu rambut menutupi kuping ;Bahwa terdakwa menggunakan Passport nomor T 090194 yang dikeluarkan olehKantor Imigrasi pada tanggal 2 April 2009 atas nama Synthiara Alona seolaholah benarsesuai dengan identitas dirinya, sedangkan berdasarkan data di Sistem

DEDE SULAIMAN :e Bahwa saksi sebagai pegawai Imigrasi klas I Khusus Bandara Soekarno HattaTangerang dan bertugas sebagai Assisten Suvevisor sejak tahun 2010;Saksi :Bahwa tugas saksi adalah mengawasi anggota yang ada di counter apabila adakejanggalan pada passport yang tidak terbaca pada sistem di counterdihadapkan kepada saksi, lalu akan diperiksa dokumen, passport, visa boardingpass ;Bahwa jika ditemukan adanya kejanggalan akan diperiksa lebih lanjut dibawakeruang periksa dan ada alat untuk memeriksa

digunakan terdakwa dengan cara di scan Pasport kedalam alat, munculperingatan yang mengidentifikasi ada kesalahan di dalam paspor yaitu berupa fotopaspor hasil scan, dan atas hal tersebut kemudian saksi membawa terdakwa bersertadokumen paspor yang digunakan nya kepada saksi Moch Dede Sulaiman untukdilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa terdakwa menggunakan Paspor nomor T 090194yang dikeluarkan oleh KantorImigrasi Semarang pada tanggal 2 April 2009 atas nama Synthiara Alona danberdasarkan data di sistem

KesHasil pemeriksaan: Luka lecet di Perut dengan panjang + P: 218 cm +L: 2 cm;Kesimpulan : Luka memar tersebut diatas yang disebabkan benda tumpul;Perbuatan ANAK tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C JoPasal 80 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Halaman 3 dari 11 Putusan

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum Anak, Hakimakan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan terhadap HasilPenelitian Pemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kantor WilayahSumatera Utara, Lembaga Permasyarakatan Klas II A Labuhan

UndangUndangHalaman 10 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.SusAnak/2020/PN KisRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadapanak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

yang dapatmelepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasanpenghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasanpemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yangdilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab,maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap diri Anak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1)Undangundang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

PenelitianKemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan Anak Pengadilan NegeriBantul tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh LINDA ANGGRIYANIPembimbing Kemasyarakatan (PK) pada BAPAS KLAS II Wonosari atasnama Anak ANAK PELAKU;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan halhal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Anak, pidana yang dijatuhnkan terhadap diriterdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuaidengan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Jo Pasal 81 Undangundang No.11Tahun 2012 tentang Sistem

terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana 3/4 warna hitam merk DARIESdikembalikan kepada saksi korban SAKSI ANAK;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dandijatuhi pidana maka Anak harus pula dibebani membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undangundang No.11Tahun 2012 tentang Sistem

Seharusnya Calon yang terpilihberdasarkan Pasal 49 Peraturan KPU No. 15 Tahun2009 tersebut lebih valid sebagai Anggota DPRDKabupaten Tulungagung;Bahwa Pemohon tidak anti terhadap sistem suaraterbanyak, karena hal tersebut merupakan substansidemokrasi itu sendiri, namun sudah seharusnyapilihan sistem suara terbanyak tersebut ditunjangdengan keterwakilan suara yang adil, karenanyaPasal 49 seharusnya tidak hanya berbunyi(1) Penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkanatas perolehankursi partai politik

H.EDY WAHYUDI, MSi. yang beralamat di Jalan Raya KutisariIndah No. 74, Surabaya, Jawa Timur, oleh karena itutermasuk kelompok masyarakat yang dapat mengajukanpermohonan Keberatan Hak Uji Materiil, sehingga memenuhilegal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka4 PERMANo. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil;Menimbang, bahwa alasan keberatan Pemohon tidakberdasar hukum karena Pasal 49 Peraturan KPU No. 15Tahun 2009 yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemiludengan sistem proporsional terbuka

harusdijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rutan,sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP,masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidanapenjara yang dijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukumyang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pulaTerdakwa diperintahkan tetap ditahan ;Menimbang, bahwa sistem

pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ; Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslahmempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupunrasa keadilan di masyarakat (social justice) ; PUTUSAN NO. 163/PID.B/2015/PN.SKG Page 1112Menimbang, bahwa pada hakekatnya undangundang telah menentukan bahwabatasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan

Upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT.DutaSwakarya Indah (PT DSI)nyaris hampir tidak dilakukan, kalaupundilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnyayaitu. setelah membakar bahan bakar yang terdapat dalamlorongtersebut, hal itu terjadai karena sarana dan prasaranapengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detectionHalaman 21 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Saksystem relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi,peralatan

, early detectionsystem relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi,Halaman 57 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sakperalatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalamjumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PPNo.4 tahun 2001, Permentan No.5 Thn. 2018, serta peraturanperundangundangan lainnya;e) Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan earlydetection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana danprasarana pendukung sistem

peringatan din(early warning system) dan sistem deteksi dini (early detection system)untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sepertiadanya menara pemantau api, melihat website BMKG terkait keadaancuaca dan diaplikasikan dalam sistem yang ada di perusahaan hinggamelakukan patroli secara rutin, selain itu adanya pelatihan penanggulangankebakaran hutan dan atau lahan yang dilakukan secara berkala 3 sampai 4kali pelatihan dalam satu tahun; Bahwa berdasarkan pengamatan lapangan dan

peringatandini (early warning system) dan sistem deteksi dini (early detection system)untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan seperti adanyamenara pemantau api, melihat website BMKG terkait keadaan cuaca dandiaplikasikan dalam sistem yang ada di perusahaan hingga melakukan patrollsecara rutin, selain itu adanya pelatihan penanggulangan kebakaran hutan danatau lahan yang dilakukan secara berkala 3 sampai 4 kali pelatihnan dalam satutahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan

perhitungan per hari adalah upah bulanan dibagi 25;Bahwa upah minimum Kota Bandung tahun 2014 sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) per bulan, Para Penggugat seharusnya menerima upahsebulan sebesar Rp2.165.400,00 dengan sistem perhitungan upah hariansedangkan Tergugat sejak bulan Mei 2014 membayar upah sebesarRp2.025.000,00 per bulan sehingga ada kerugian/kekurangan pembayaranupah sebesar Rp130.400,00 per bulan dan per orang;Bahwa sistem pembayaran upah selama ini yang ada di PT.

MascotindoJaya Abadi, dan perubahan sistem pengupahan tersebut sangat merugikanPara Penggugat secara materiil yang mengakibatkan berkurangnyapenerimaan upah Para Penggugat setiap bulannya;Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 Tergugat mengadakan pertemuandengan perwakilan Para Penggugat dari setiap departemen/line, namunPara Penggugat tetap menolak perubahan sistem perhitungan upahtersebut dikarenakan sangat merugikan Para Penggugat;Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Tergugat memanggil serikat pekerjaPUK

menandatanganipersetujuan perubahan sistem perhitungan upah kalau tidak tanda tangantidak diperbolehkan pulang;Bahwa akibat paksaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada ParaPenggugat untuk menerima perubahan sistem perhitungan upah dan statusharian menjadi bulanan pada tanggal 21 Januari 2014 Para Penggugatmelakukan mogok kerja dengan tuntutan:1.

Mascotindo Jaya Abadi dengan Tergugat melakukanmusyawarah mufakat dan dihasilkan kesepakatan yang dituangkan dalamnotulen/berita acara perundingan yang pada intinya selama prosesperselisihan berlangsung sistem perhitungan upah tetap seperti semulatidak ada perubahan/harian;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 Serikat pekerja PUK SP TSK SPSI PT.Mascotindo Jaya Abadi mewakili Para Penggugat dipanggil oleh Tergugat,dimana Tergugat tetap akan melaksanakan sistem pembayaran danperhitungan upah dengan bulanan

perhitunganpembayaran upah dari harian ke sistem bulanan tanpa adanya kesepakatandengan Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan tindakan Tergugat menurunkan upah pokok Para Penggugatsebesar Rp25.000,00 per bulan secara sepihak adalah bertentangandengan ketentuan yang berlaku dan batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran upahtahun 2014 secara rapel kepada Para Penggugat yang diakibatkanperubahan sistem perhitungan pembayaran upah yang dilakukan

Bankmega karena saat di lakukan BI checking, nama Sunarsih masuk dalamdaftar hitam;Bahwa, sebelum mengajukan pinjaman ke Bank Mega, SHM No.309 milikSunarsih tersebut dibaliknamakan ke terdakwa dengan dasar seolaholah jualbeli;Bahwa, balik nama SHM tersebut dilakukan di Notaris Corry Balem, SH, SpN;Bahwa, jumlah pinjaman yang Terdakwa peroleh dari Bank Mega sebesarRp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) kKemudian dibagi dua, jadi masingmasing mendapatkan Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa, Sistem

milikSunarsih tersebut dibaliknamakan ke terdakwa;Bahwa, dasar yang digunakan oleh Sunarsih saat sertifikat tersebut dibaliknama ke terdakwa adalah purapura jual beli;Bahwa, saksi mengetahui saat Sunarsih datang kerumah untuk menemuiterdakwa dan saat itu, saudari Sunarsih mengatakan Saya pinjam uang diBank tapi atas nama sampean;Bahwa, jumlah pinjaman di Bank Mega sebesar Rp60.000.000, (enampuluh juta rupiah) kemudian dibagi dua, jadi masingmasing mendapatkanRp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa, sistem

Penjelasan resmi pasal 32 ayat 2 PP no.24 tahun 1997yaitu pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA(Undangundang Pokok Agraria) tidak menggunakan sistem publikasi positifyang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh negara, melainkanmenggunakan sistem publikasi negatif. Didalam sistem publikasi negatifnegara tidak menjamin kebenaran yang disajikan.

Sertifikat menggunakan sistem publikasi negatif,jadi pembuktian dengan saksisaksi serta bukti tertulis lainnya yakni dalamkasus ini terjadi jual belli yang purapura antara pemilik sebelumnya dengansaksi Sunarsih, tidak ada bukti tertulis memberikan sertifikat untuk pelunasanhutang, dan bukti lainnya bisa menjadi dasar untuk pembatalan SHM No.5Desa Kaliwates yang atas nama Sunarsih.

SUMBER ALIF JAYA REJEKI biasanyamereka bawa ke Pelabuhan Rembang, Provinsi Jawa Tengah.Bahwa sistem penggajian Saksi terima yaitu sistem bagi hasil.Bahwa peralatan yang ada di kapal adalah Radio Komunikasi 1 (satu)unit dan alat navigasi berupa Kompas 1 (satu) unit dan 1 (satu) unitGPS.Atas keterangan Saksi Kesatu tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;.

SUMBER ALIF JAYA REJEKI biasanya kamibawa ke Pelabuhan Rembang, Provinsi Jawa Tengah.Bahwa sistem penggajian Saksii terima yaitu sistem bagi hasil (dalam 1kali trip ratarata saya mendapatkan gaji sekitar 2 2,5 juta rupiah.Bahwa peralatan navigasi yang ada di kapal adalah Radio Komunikasi 1(satu) unit dan alat navigasi berupa Kompas 1 (satu) unit dan 1 (satu)unit GPS.Atas keterangan Saksi Kedua tersebut Terdakwa membenarkan danmengajukan keberatan ; 3.

SUMBER ALIF JAYA REJEKI biasanyakami bawa ke Pelabuhan Rembang, Provinsi Jawa Tengah tepatnya diTPI.Tasik Agung.Bahwa sistem penggajian kami yaitu sistem bagi hasil bersih (Ssetelahdikurangi dengan biaya operasional kapal) dimana perbandingannya 50 %untuk pemilik kapal dan 50 % untuk awak kapal (Nakhoda, KKM, danABk).Bahwa peralatan navigasi yang ada di kapal adalah Radio Komunikasi 1(satu) unit dan alat navigasi berupa Kompas 1 (satu) unit dan 1 (Satu)unit GPS.Bahwa benar peralatan navigasi yang

Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/346/427.12/2008tanggal 19 Desember 2008, tentang berlakunya Sistem Portaldalam Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian GolonganC untuk Batu/Batu pecah dan Pasir Bangunan dan Pencabutanbeberapa Keputusan Bupati Mengenai Pengelolaan BahanGalian Golongan C dengan Sistem Penimbangan di KabupatenLumajang;b.

PIHAK KEDUA, mengalihnkan penugasan memungut HasilEksploitasi Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan diKabupaten Lumajang dengan Sistem Penimbangan PasirBangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) SuratPerjanjian Kerjasama Operasional ini, kepada pihak lain;. Bahwa memperhatikan secara cermat ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf a,b dan c di atas, secara nyata TERMOHON KASASI sama sekali tidakdapat membuktikannya di persidangan Pengadilan Negeri;.

Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/346/427.12/2008,tanggal 19 Desember 2008, tentang Berlakunya Sistem PortalDalam Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan CUntuk Batu / Batu Pecah dan Pasir Bangunan dan PencabutanBeberapa Keputusan Bupati Mengenai Pengelolaan Bahan GalianGolongan C Dengan Sistem Penimbangan Di Kabupaten Lumajang;g.2.

menafsirkan isi perjanjiankerja sama operasional No. 16 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 antaraPenggugat dengan Tergugat tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan CPasir Bangunan di Kabupaten Lumajang sehingga berkesimpulan bahwaperjanjian kerjasama tersebut bertentangan dengan undangundang;Bahwa Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Operasional berbunyi :Pihak Pertama menugaskan kepada Pihak Kedua untuk memungut hasileksploitasi bahan galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajangdengan sistem

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional.ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa SUHARDI pada hari Senin tanggal 04 September2017 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017bertempat di Kantor Kepala Desa Blok 10 yang terletak di Dusun IV Desa Blok10 Kec.

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umumtelah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini memutuskan :1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU yang diatur dan diancamdalam pidana pasal 69 ayat (1) UU RI. No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional dalam Dakwaan Kesatu;2.

actus reus tanpa mens rea, maka seseorang yangdipersalahkan dalam hal ini Terdakwa Suhardi, tidaklan dapat dimintaipertanggung jawaban pidana atas dakwaan/tuntutan yang dituduhkan padaTerdakwa;Bahwa atas dasar hal tersebut, maka dimintakan kepada YangMulia Majelis Hakim Tinggi, dapat dengan hati, kebijaksanaan dan kearifandapat melihat mens rea atas diri Terdakwa yang tidak mempunyai niat samasekali untuk dapat berbuat melawan hukum sebagaimana pasa 69 (1)undangundang Nomor. 20 tahun 2003 tentang sistem

Pendidikkan Nasional sebagaimana dalamdakwaan alternatif kesatu;Membebaskan Terdakwa SUHARDI dari dakwaan dan tuntutan hukumyang diajukan Jaksa Penuntut Umum;Memerintahkan agar Terdakwa SUHARDI dibebaskan dari Tahanan;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa ;Jika Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo at bono) dengan tetapmenjunjung tinggi hakhak dasar (azasi) Pemohon Banding sebagai manusiadan dalam sistem peradilan yang

tersebutdi atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan PengadilanNegeri Sei Rampah Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 9 September2021, yang dimohonkan banding tersebut;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanyadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilandan dalam tingkat banding;Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Purbalingga di sistem pengawasan mengalami ErorSystem yang kemudian setelah di cek oleh teknisi tersebut ke lokasiMesin ATM di ketahui kalau ternyata di Lobang keluar uang / shuter adakerusakan seperti habis dibuka secara paksa, yang kemudian setelahdilakukan pengecekan ke dalam disket / kaset penyimpanan uangditemukan adanya beberapa jumlah uang yang telah hilang tanpa adatransaksi.> Bahwa Benar, teknisi yang mengetahui adanya sistem errorpada ATM milik Bank BNI Cabang Purbalingga yakni jasa pihak

ketigayaitu PT SSI (SWADARMA SARANA INFORMATIKA) yang berkantor diPURWOKERTO.> Bahwa Benar, karyawan dari PT SSI (SWADARMA SARANAINFORMATIKA) yang telan menemukan adanya sistem error dipengawasan Mesin Anjungan Tunai Mandiri ( ATM ) BNI yang terletak diSPBU Pertamina Kalimanah Kec.

Kota Purbalingga.> Bahwa Benar, PT SSI (SWADARMA SARANA INFORMATIKA)bergerak dalam bidang usaha jasa teknisi pengoprasionalan, mulai daripengisian uang, perawatan mesin dan pengawas mesin ATM di mesinmesin ATM yang dikeluarkan dari Bank BNI.> Bahwa Benar, uang yang disimpan di dalam mesin ATM untukmelayani pengambilan dari nasabah adalah merupakan uang milik BankBNI.> Bahwa Benar, awal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, saksimenjalankan pekerjaan seperti biasa memantau kondisi mesin ATMdengan sistem

Setelah saksi mengetahui perihal tersebut saksilangsung menghubungi pihak Bank BNI Cabang Purbalingga untukmelaporkan adanya temuan tadi yang kemudian dari pihak Bank BNImerespon dan bersamasama dengan saksi membuat laporan Polisi diPolres Purbalingga> Bahwa Benar, pihak Bank BNI diwakili oleh saksi Wachyudilangsung melaporkan kepada aparat Kepolisian.> Bahwa Benar, saat ditemukannya error sistem dan lobangkeluar uang yang menganga saat itu sempat langsung di cek olehpetugas dan dihitung ada uang

mengantarkanmengeluarkan uang ke dalam lubang keluar uang, dan saat uang akandihantar keluar melalui lubang keluar uang waktuwaktu itulah terdakwapergunakan Perasaan (Filing), terdakwa perhitungkan waktunya bagaimanaterdakwa bisa sepersekian detik bekerja lebin cepat, sebelum pintu keluaruang membuka secara otomasis sendiri untuk mengeluarkan uang makalebih dahulu terdakwa ungkit dan terdakwa buka secara paksa dan di tahanmenggunakan obeng pipih yang sudah terdakwa persiapkan denganmaksud dan tujuaan membuat sistem

Menyatakan Anak i dan Anak WE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukanperbuatan,tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 111 Ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika joPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana jo UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan

Negatif (); MET (Sabu): Negatif (), dengan kesimpulan tidakterdapat unsur Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) serta Narkotika jenisGanja (Cannabis) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) no urut 61lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika pada urine milk i.Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika joPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

); MET (Sabu): Negatif (), dengan kesimpulan tidak terdapat unsurNarkotika jenis Sabu (Metamfetamina) serta Narkotika jenis Ganja(Cannabis) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika pada urine milik 3 ii i iPerbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 111 Ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika joPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 2 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya, bahwa pasaltersebut mengatur hukuman pokok terhadap anak berupa Pidana dengansyarat berupa Pelayanan Masyarakat;6.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 71 ayat (1)huruf b angka 2 jo pasal 73 dan 76 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan: . Anck iS 1.

berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur"yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dalam Pasal363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan tunggal;Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2021/PN TasMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebutsematamata untuk kepentingan terbaik bagi Anak yang mempertimbangkankelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak bukan sebagai bentukpembalasan namun dimaksudkan agar Anak dapat menyadari kesalahannyadan dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang baikdengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yangakan datang;Menimbang, bahwa sesuai dengan Asas Sistem Pidana Peradilan Anakbahwa Anak layak mendapatkan perlindungan

, keadilan, kepentingan terbaikbagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan, danpembimbingan Anak dan penghindaran pembalasan;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2021/PN TasMenimbang, bahwa Anak melakukan tindak pidana dengan pemberatanmaka berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak dilakukanpidana pembatasan kebebasan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 79 Ayat (3)UndangUndang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakyang menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadapAnak;Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana penjara yangdapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (Satu perdua) dari maksimumancaman pidana penjara bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 85 UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan

untuk setiap negara yang menjadi anggotanya, Indonesia yang masuksebagai anggota WCO sehingga Indonesia harus tunduk pada peraturan WCOdalam hal menetapkan klasifikasi barang;A.Bahwa klasifikasi pos tarif adalah mengelompokan barang ke dalampos/subpos yang paling tepat sesuai Harmonize System (HS) yang dibuatoleh World Custom Organitation (WCO);Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem

TakikSelain menggunakan sistem nomor, HS/BTKI juga menggunakansystem takik (dash,) untuk mengklasifikasi barang, denganpenjelasan sebagai berikut:a.

Putusan Nomor 299/B/PK/PJK/2016Di bawah ini disajikan contoh sistem takik dengan menggunakancontoh yang sudah ada (pos tarif 0705.11.000):07.05 Selada (Lactuca sativa) dan chicory (Chicorium spp.)

dingin;0705.10 Selada* Ingat, dalam HS/BTKI subpos 0705.10 tidak dicantumkan karenasubpos tersebut dipecah lagi menjadi subpos 0705.11 dan 0705 19;0705.11.00.00 Selada kubis (selada bongkolan);Apabila pos tariff 0705.11.00.00 ingin dipecah lagi menjadi pos tariffyang lebih rinci, digunakan pemecahan menggunakan tiga takik,misalnya:0705.11.10.00 Segar0705.11.20.00 Dingin0705.11.90.00 LainlainPemecahan pos tarif (10digit) juga mengikuti pola di atas;Arti kata lainlainDalam klasifikasi BTKI dengan sistem

Untuk dapat memahami arti kata Lainlain, perhatikan halhal berikut ini:e apabila kata lainlain dimaksud terdapat pada pos, bandingkandenganuraian barangpada pospos terdahulu dalam bab yang sama;e apabila kata lainlain dimaksud terdapat pada sub pos, bandingkandenganuraian barang pada subsub pos terdahulu,dalam pos yangsama;e apabila kata lainlain dimaksud terdapat pada pos tarif, bandingkandengan uraian barang pada pospos tarif terdahulujoada subpos yangsama;Struktur pemecahan dan sistem takik pada

Bahwa sistem Pembayarannya berdasarkan kesepakatan antara pihak RSUDNganjuk dengan pihak ketiga atau rekanan adalah paling lambat dalam jangkawaktu 30 hari setelah barang dikirim harus sudah dibayarkan kepada pihakketiga atau rekanan. nn nn nonce nn nnn nn nnn ne nnn nnn nonce cnn nc nnnsBahwa Anggaran untuk pengadaan obat obatan, Radiologi, Laboratorium,Alked / Alkes yang sudah dicairkan setelah dikumpulkan di KasubagPerbendaharaan tidak bisa digunakan untuk kepentingan yang lainya karenadalam pencairan

Bahwa sistem pengadaan secara langsung yang dilaksanakan oleh RSUDNganjuk adalah pengadaan dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Obatobatan, Radiologi, Laboratorium, Alked / Alkes yang selanjutnya PejabatPengada langsung menunjuk rekanan tertentu mencukupi kebutuhan obatyang dipesan sesuai dengan pesanan yang dibutuhkan oleh pihak RumahSakit dan Pejabat Pengadaan bersama PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen)juga melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk persyaratan SPP(Surat Permintaan Pembayaran

Berdasarkan aturan tidak ada batasan batasan dalam pengeluaran anggarandalam pengadaan Obat obatan, Radiologi, Laboratorium, Alked / Alkesmeskipun dalam sistem pengadaanya dilakukan secara lagsung ; Bahwa Pejabat Pengadaan adalah Dra. DIAN KURNIAWATI dan sebagaiPPKom adalah sdr. SAMSUL HUDA , MM dan sejak bulan Mei 2012 digantioleh sdri. dr. NERRY RINANI, MMRS.

Bahwa Sistem Pembayaranya berdasarkan kesepakatan antara pihak RSUDNganjuk dengan penyedia barang atau rekanan adalah paling lambat dalamjangka waktu 30 hari setelah barang dikirim harus sudah dibayarkan kepadapihak ketiga atau rekanan. 2 20222202202 nen nn neeBahwa tidak diperbolehkan uang yang dicairkan untuk pengadaan obatobatan, Radiologi Alked / Alkes bisa digunakan untuk kepentingan yang lainyakarena dalam pencairan anggaran masih berpedoman kepada RBA sehinggadalam pencairaan anggaran harus

"Bahwa khusus untuk pengadaan langsung yaitu untuk pembelian obat obatanalat kesehatan, alat Kedokteran, alat Radiologi sistem pelaporannya adalahmembuat laporan tertulis dalam bentuk matrik yang meliputi besarnyapenyerapan anggaran, jenis kegiatan, sisa anggaran yang dilaporkan kepadaPA/KPA, nnennennnn nce ne cece nce cece nce nen ennnennnnenenHal 53 Putusan No.158/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.Bahwa sistem pengadaan secara penunjukan langsung adalah pengadaandilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Obat obatan