kewarganegaraan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) PeraturanPresiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Setiap penduduk wajib melaporkanPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lain yang dialaminya kepadaHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Gin.Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kotasebagaimana domisili dari Pemohon (vide isi Pasal 67 ayat (1) yaitu Menterimenetapkan Kebijakan

Penggugat juga diturunkan golonganII/2 menjadi I/12 dan dari jabatan Quality Control menjadi Petugas Gudang;Menurut Pemohon Kasasi/Tergugat mengakui bahwa berdasarkan fakta yangterungkap telah nyata dan terbukti bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat kepadaPenggugat tertanggal 01 Oktober 2013 (bukti Tl dan T3) adalah sematamatapenyegaran dan dikarenakan atas kebutuhan maupun program managemen Perusahaanyang bertujuan meningkatkan produktifitas sumber daya manusia sehingga dalilPenggugat yang menyatakan kebijakan

tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatketurunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep maslahahmursalah ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suamiistri yangmasih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka(4) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yangmerupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:Arbadh bogic auc Jl Je pLYl 9 paiSetiap kebijakan

Akan tetapi kebijakan tersebut tentu akan memberikan dampak yangburuk juga bagi masyarakat luas karena dengan adanya penetapan tersebutdikhawatirkan masyarakat khususnya remaja akan semakin bebas untukmelakukan hubungan dengan lawan jenis dan beranggapan bahwa anak yangakan dilahirkan tersebut dapat dimintakan pengesahan kepada pengadilanmeskipun lahir di luar perkawinan.

P28secaraberkelanjutan (fotocopy denganTOTOCOPY))j annoncesDokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) Kebijakan Pemanfaatan danPengelolaan Pegunungan Kendeng YangBerkelanjutan (fotocopy sesuai denganGSI YA) jenn nn nen nnn sen nnn ennaPernyataan Kelayakan/KetidaklayakanLingkungan Hidup Tim Pakar Komisi PenilaiAMDAL Provinsi Jawa Tengah DokumenAdendum ANDAL dan RKLRPL KegiatanPenambangan Bahan Baku Semen DanPembangunan Serta Pengoperasian PrabrikSemen PT.

dasar mencintai dan tidak adapaksaan dari pihak lain ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calonmemepelai berdua serta saksisaksi di persidangan, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya dipersidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tabir dalam kitabAl Asbah wa al Nadzoir : 128 sebagai berikut ;ArLacdb boyico as JI Se pLYl 9 paiArtinya : Kebijakan

Semua Bupati dan walikota di tempat, yang pada point 2 huruf gditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pelaksanatugas tidak memiliki kKewenangan untuk mengambil atau menetapkankeputusan yang mengikat seperti pembuatan DP3, penetapan suratkeputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya, maka Penggugatsama sekali tidak memiliki Kewenangan untuk membatalkan dan/ataumerobah dan/atau mengambil kebijakan lain atas semua dokumenpengadaan tanah sebagaimana dokumen yang diulas pada

Perjanjian kerjasama tersebut tidak sah karena PenjabatWalikota tidak mempunyai kKewenangan membuat kontrak baru denganTergugat Dalam Rekonvensi, sebagaiman diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah, pada Pasal 132 A ayat (1) huruf d, yang berbunyi membuatkebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraanpemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;Bahwa Perjanjian Kerjasama

tugas kepala daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4),atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerahkarena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calonkepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dariwakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkandiri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakilkepala daerah dilarang: huruf d, yang berbunyi membuat kebijakan

yangbertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan danprogram pembangunan pejabat sebelumnya;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Drs.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (1), Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyaifungsi :a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup keuangansekretariat daerah sebagai bahan perumusan kebijakan;b. penyiapan bahan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasipelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup keuangansekretariat daerah;c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup keuangansekretariat daerah;d. pelaksanaan lingkup keuangan sekretariat daerah yang meliputipengelolaan

Mengenai pencairan BantuanSosial yang ke 16 orang tersebut dapat diberikan Belanja Bantuan Sosialsetahu saksi itu kebijakan pimpinan.Bahwa Kebijakan pimpinan berdasarkan keterangan dari BendaharaPengeluaran adalah Walikota Bandung (DADA ROSADA),.62Bahwa Saksi kenal dengan ke 16 orang Staf TU Setda Kota Bandungtersebut.

kebijakan pemerintah daerah;b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;Cc. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahdaerah;d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengantugas dan fungsinya.Selain tugas pokok tersebut di atas, Sekretaris Daerah ditunjuk sebagaiPengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Keputusan WalikotaBandung Nomor : 954/Kep.003DPKD/2011 tanggal 3 Januari 2011,

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantuSekretaris Daerah dalam menyusun perumusan kebijakan lingkupadministrasi unum, pembinaan dan aparatur pemerintah daerah;2.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :a. pengkoordinasian penyusunan' kebijakan pemerintah daerahlingkup administrasi keuangan, pengelolaan asset, tata usahasekretariat daerah, umum dan perlengkapan;b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuaidengan ruang lingkup tugasnya;c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahandaerah lingkup administrasi keuangan, pengelolaan asset, tatausaha sekretariat

Barang Kena Pajakatau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatanmenghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatanmenghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebandingdengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya;Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyatadigunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;Bahwa pendirian dan kebijakan

Putusan Nomor 1571/B/PK/PJK/20169.22.Mahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan Mahkamah Agungmemenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,kemudian secara materi dalam proses pemeriksaan diungkapbahwa Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) adalah terkait dengan perolehanbarang antara lain berupa pupuk yang dipergunakan di unitperkebunan

Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak(selanjutnya disebut PMK78) pada intinya memutuskan bahwa normaatau kaidah di dalam PMK78 tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang lebih tinggi (UndangUndangNomor 42 Tahun 2009);Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMK78 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam KMK575sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 18Tahun 2000;Bahwa dengan demikian kebijakan

M.VI/16/2013 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/2013 HNAi ns HR w 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalamputusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalah karenadalam perkara a quo pengkreditan atas Pajak Masukan haruslahdikaitkan dengan bidang usaha dan penyerahan yang dilakukan olehPemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) sebagaiPKP sesuai dengan norma atau kaidah serta kebijakan

BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakanuntuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajaksekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis,dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaranBKP terhadap peredaran seluruhnyaBahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untuk menghasilkan TBS, yangmerupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaisehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.Bahwa pendirian dan kebijakan

Keuangan Nomor575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6)UU PPN, yang didalamnya juga mengatur mengenaipelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN.Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000 (yang kemudian digantikan olehPeraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010)secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan MahkamahAgung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding).Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan

Putusan Nomor 1474/B/PK/PJK/20163.7.3.8.PMK575 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndangNomor 18 Tahun 2000.Bahwa dengan demikian kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) yang tertuang di dalam norma atau kaidahKeputusan Menteri Keuangan Nomor 5/75/KMK.04/2000 sahsecara hukum.Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000 yang digantikan oleh PMK78 dapat diterapkanpada sengketa yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan tidak

Putusan Nomor 1474/B/PK/PJK/2016 penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) sebagai PKP sesuai dengannorma atau kaidah serta kebijakan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;3.10.Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukumdalam hal ini adalah undangundang merupakan hukum konkritsebagai peraturan yang riil berlaku sebagai

menindaklanjutipermintaan pengusulan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri SipilKategori K2 bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan YangBaik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka (1), (4), (5), (6) danPasal 3 angka (7) UndangUndang No.28 Tahun 1999 tentangNepotisme yang menegaskan sebagai berikut:Pasal 3 angka (1) perihal asas kepastian hukum menegaskan:Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan

Putusan Nomor 44 K/TUN/201701/F.60H.K2/IX/2014, tertanggal 03 September 2014, perihal: PermohonanKebijakan Pemberkasan k2.: Bahwa terhadap surat dari Para Penggugat melalui Anmad Nurochman,S.Pdi tersebut oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara,telah memberikan jawabannya melalui suratdengan Nomor:22/K.Reg.I/K2.Ad/2014, perihal: Permohonan Kebijakan PemberkasanK2, tertanggal 3 Nopember 2014, dimana dalam surat tersebut padaangka 2 huruf d disebutkan bahwa:d.

Terkait dengan kebijakan dalam pemberkasan bagi para tenaga honorersebagaimana yang saudara kehendaki tidak dapat kami berikan apabilahal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadicalon CPNS.

;Bahwa berdasarkan surat dari Regional Badan Kepegawaian NegaraNomor: 22/K.Reg.I/K2.Ad/2014, perihal: Permohonan KebijakanPemberkasan K2, tertanggal 3 Nopember 2014 tersebut seharusnya yangmenjadi obyek sengketa dalam perkaraa quo adalah surat Nomor:22/K.Reg.I/K2.Ad/2014, perihal: Permohonan Kebijakan PemberkasanK2, tertanggal 3 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorRegional Badan Kepegawaian Negara, karena nyatanyata Kepala KantorRegional dari BKN telah menolak untuk melakukan pemberkasansebagaimana

Majelis Hakim mengakui bahwa surat S488/PJ.51.1/2000 merupakan kebijakan Dirjen Pajak.

Karena belumdicabut atau diganti, sesuai dengan prinsip Fair Play atau PublicTrust in Tax Administration dan asasasas pemerintahan yang baik(Good Governance), WBN secara sah dapat memanfaatkan surat(kebijakan) Dirjen tersebut untuk dapat mengkreditkan PM yangdiperoleh atas BKP/JKP selama masa eksplorasi dan memintapengembalian atas kelebihan PM;Karena terbanding belum melakukan penyerahan yang terutangPPN, maka Majelis menganggap bahwa koreksi terbanding telahsesuai dengan peraturan perundangundangan

;Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka AbhliRahmat Soemadipradja pada pemeriksaan tingkat bandingberkesimpulan bahwa status dan kedudukan surat S488bukan hanya sebagai alat bukti surat atau tulisan yangberbentuk Akta Otentik, tetapi sekaligus juga sebagai sumberhukum bagi pihakpihak yang dituju dan/atau terkait dengansurat S488 tersebut atas halhal yang tercantum dalam suratS488 tersebut;Bahwa Majelis Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara a quomenganggap surat S488 hanya merupakan kebijakan

PajakJanuari 2009, sebesar Rp4.211.622.704,00, tidak dapat dibenarkan, karenadalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenadalam perkara a quo yang mendalilkan Surat Terbanding a quo tidakmemiliki sifat konkret, individual dan final (vide Pasal 1 angka 9 UU PTUN),namun lebih bersifat pada kebijakan

untukkegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligusuntuk kegiatan menghasilkan Barang Kena PajakStrategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlahperedaran Barang Kena Pajak terhadap peredaranseluruhnya;Bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas pupuk yang dikeluarkandi kebun, nyatanyata digunakan untuk menghasilkan tandanbuah segar, yang merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;21) Bahwa pendirian dan kebijakan

Putusan Nomor 1824/B/PK/PJK/2017Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan MahkamahAgung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebuttelah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, kemudian secara materi dalam proses pemeriksaandiungkap bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi olehPemohon Peninjauan Kembali (semula

Perkara Permohonan Hak UjiMateri Terhadap PMK78 pada intinya memutuskan bahwa normaatau kaidah di dalam PMK78 tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang lebih tinggi (UndangUndangPajak Pertambahan Nilai);Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMK78 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam KMK575sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang PajakPertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian kebijakan

Putusan Nomor 1824/B/PK/PJK/2017haruslah dikaitkan dengan bidang usaha dan penyerahan yangdilakukan oleh Pemohon Banding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan norma ataukaidah serta kebijakan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6)serta Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;3.9.

Jambi sertajabatan Ahli adalah Kepala Bidang Pertambangan Mineral dan Batubarasejak tahun 2019. tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakanpersiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporandan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batu bara, untukmenjalankan tugas dimaksud Fungsi berupa : Menyiapkan bahan perumusandan pelaksanaan,kebijakan,evaluasi dan pelaporan dan administrasi dibidang pemetaan wilayah izin pertambangan serta pemberian izin usahapertambangan mineral

bukan logam dan batuan, Menyiapkan bahanperumusan dan pelaksanaan,kebijakan,evaluasi dan pelaporan danadministrasi di bidang pemetaan wilayah izin pertambangan serta pemberianizin usaha pertambangan mineral logam dan batubara, Penyiapan bahanperumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, danadiministrasi dibidang pembinaan dan pengawasan aspek pengusahaanmineral dan batubara, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasansesuai bidang tugasnya; Bahwa Ahli pernah dimintai keterangannya

Pada awal Tahun 2010 sehubungan mulai macetnya produksi (order)manajemen mencoba membuat suatu kebijakan untuk menekan costdengan cara:Mensamaratakan upah lembur antara jam pertama dengan jam kedua.Mensamaratakan dalam arti upah lembur jam pertama dengan upah lemburjam ke2 tidak ada kenaikan atau disebut dengan istilah jam mati antaralain: jam kesatu sebesar Rp. 8.062,50.; jam kedua dibayar sebesar Rp. 8.062,50,Artinya jam pertama dan jam kedua = 2 x Rp. 8.062,50 = Rp. 16.125,00;5.

Pelaksanaan kebijakan tersebut tentu dilaksanakan dengan kompromistisatau tidak sesuka hati Tergugat semata. Adapun pelaksanaannya terlebihdahulu dilakukan suatu jajak pendapat pada tanggal 9 Februari 2010dengan memberikan lembaran isian kepada sebagian karyawan yangdianggap kritis untuk memberikan pendapatnya mengenai kebijakan sepertipada point 4a, b di atas dengan lembaran isian kolom A = SETUJU danpada kolom B = TIDAK SETUJU;Halaman 35 dari 55 halaman. Putusan Nomor 639 K/Pdt.Sus/20127.

Dari hasil jajak pendapat tersebut sengaja dipilin adalah orangorang yangkritis pada saat itu dan hasilnya 15 orang menyatakan SETUJU dan 4 orangmenyatakan TIDAK SETUJU atas kebijakan pada point 3 di atas, makadisimpulkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan tersebut dapatdilaksanakan dengan cara sebagai berikut:a. Teknik Pemberitahuan lembur:Jika ada lembur managemen PT. LKS memberitahukan melalui MemoInternal kepada Ka. Produksi, selanjutnya Ka. Produksimemberitahukan kepada Ka.

Putusan Nomor 56 P/HUM/2020yang mempunyai pekerjaan bongkar muat, diwajibkan untuk melibatkananggota TKBM disekitar tempat berdirinya usaha yang bergabung denganserikat pekerja:Bahwa Keputusan / kebijakan yang diambil dengan diwajibkan untukmelibatkan anggota TKBM yang tergabung dalam serikat pekerja bagipengusaha yang membuka usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir,toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah KotaPekanbaru tersebut sangat patut dan juga beralasan hukum

Walikota Pekanbaru) mengambil sikap / kebijakan yang membatasipemberi kerja / pengusaha dalam merekrut tenaga kerja yakni diwajibkanpemberi kerja menggunakan TKBM yang berasal dari Serikat Pekerja.Padahal Termohon (ic.

Pekanbaru Tahun 2018, bertentangan atau tidak denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, yaitu: Pasal 35, Pasal 50, danPasal 52 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, danPasal 5 huruf (d) dan (e) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (j) UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan dengan adanya objekpermohonan keberatan hak uji materiil, yang pada pokoknya dikarenakan halhalsebagai berikut : Bahwa Keputusan / kebijakan

Putusan Nomor 56 P/HUM/2020Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tersebut, justru Pemerintah Daerah (ic.Walikota Pekanbaru) mengambil sikap / kebijakan yang membatasi pemberikerja / pengusaha dalam merekrut tenaga kerja yakni diwajibkan pemberi kerjamenggunakan TKBM yang berasal dari Serikat Pekerja.

Artinya perkumpulan/organisasi serikat pekerja/serikat buruhtersebut tidak melakukan perbuatan penetapan kebijakan upah minimum secaralangsung sebagaimana Peraturan Menteri a quo.Bahwa karena Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam,Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI)DKI Jakarta, da Kuasa Hukum Nurul Amalia, SH dkk (para Advokat pada LBHDPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta), maka tidak ada hak yang dirugikan denganberlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Oleh karena itu maka permohonan Pemohon harusditolak atau setidaksetidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).I TANGGAPAN UMUM TERMOHONSebelum menyampaikan Jawaban lebih lanjut, perkenankanlah Termohonmenyampaikan tanggapan umum sebagai berikut :1Bahwa penetapan Upah Minimum oleh Gubernur merupakan salah satuperwujudan kebijakan pengupahan yang diamanatkan Pasal 88 ayat (3) huruf ajo.

Demikian halnyaGubernur dapat menetapkan UMSP (Upah Minimum Sektor Provinsi) dan UpahMimum Sektor Kabupaten/kota (UMSK) apabila suatu sektor mampu secaraekonomi membayar upah minimum sektoral yang lebih besar daripada UMP/UMK atas dasar kesepakatan asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikatburuh di sektor yang bersangkutan.Bahwa kebijakan penetapan upah minimum oleh Gubernur ditetapkan untukmelindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang palingrendah (safety net) sebagai

Artinya perkumpulan/organisasi serikat pekerja/serikat buruhtersebut tidak melakukan perbuatan penetapan kebijakan upah minimum secaralangsung sebagaimana Peraturan Menteri a quo.e Bahwa karena Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam,Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI)DKI Jakarta, da Kuasa Hukum Nurul Amalia, SH dkk (para Advokat pada LBHDPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta), maka tidak ada hak yang dirugikan denganberlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja

disusun jauh sebelumnya, dan bahkan mulaisaat itu Pemohon tidak bisa jadi pemimpin rumah tangga, rumah tangga hanya menjadilahan untuk mendapatkan keuntungan bagi Pemohon, yang bikin Termohon putus asa,adalah pada tanggal 20 Februari 2009 Pemohon mengajukan gugatan perceraiandengan alasan kondisi rumah tangga yang kurang stabil dan banyak terjadiperselisihan, padahal semua itu terjadi karena ulah dan perilaku Pemohon yangsewenangwenang.Maka berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Termohon memohon kebijakan

9 poiArtinya : Kebijakan pemerintah atas rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau,menolak untuk menikahkan anakkandung Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan permohonan dispensasi kawin14yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16Peraturan Menteri