Putusan Nomor 2685 K/Pid.Sus/2018KESATU: diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat(1) yuncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;ATAUKEDUA: diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat(1) yuncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;ATAUKETIGA: diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat(1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;Mahkamah

guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri, tidaksalan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimanamestinya, dan juga cara mengadili telan dilaksanakan menurutketentuan undangundang; Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi juga telahmempertimbangkan faktafakta hukum yang relevan secara yuridisdengan tepat dan benar sesuai dengan faktafakta hukum yangterungkap di muka sidang serta tidak melampaui kewenangannya,sehingga perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semuaunsur tindak pidana Pasal

127 Ayat (1) huruf a UndangUndangHal. 5 dari 8 hal.

maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolakdengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor 539/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 8 Agustus 2018 yangmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 22 Mei 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidanapenjara yang dijatunkan kepada Para Terdakwa;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masingmasing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Memerhatikan Pasal

127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Hal. 6 dari 8 hal.

sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siglikarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;danKedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55Ayat (1) ke1e KUHP;:Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 7 hal.

Menyatakan Terdakwa MUNIER MUKHTAR bin MUKHTAR telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai NarkotikaGolongan jenis sabu dan menggunakan Narkotika Golongan bagi dirisendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;4.

hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak denganperbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiBanda Aceh Nomor 342/PID/ 2019/PT BNA tanggal 7 Januari 2020 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN.Sgi tanggal 9 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidanayang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada

Jalan WonosariGang 7 Surabaya;: Islam;: Swasta (Serabutan);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan NegeriSurabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Atau;Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Perak 18 September 2017 sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1096 k/PID.SUS/20181.

narkotikajenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa seberat 0,093 gram (digunakanuntuk pemeriksaan labfor sisa 0,070 gram); Bahwa shabu tersebut diperolen Terdakwa dengan cara membeli dariRizal seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa maksud Terdakwa membeli shabu tersebut akan digunakanTerdakwa bagi dirinya sendiri dan tidak terbukti Terdakwa terlibat dalamperedaran gelap Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwateroukti melakukan tindak pidana dalam Pasal

127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kKedua, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa tersebut dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebutdan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor799/PID.SUS/2017/PT SBY, tanggal 27 November 2017 yang mengubahputusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2096/Pid.Sus

/2017/PN.Sbytanggal 18 September 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadilisendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkandibawah ini;Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1096 k/PID.SUS/2018Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang

seberat 0,003 (nol komanol nol tiga) gram yang diperoleh Terdakwa dari membeli kepada Bro(DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan maksuddan tujuan akan dipergunakan sendiri; Bahwa oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa adalah untukdipergunakan sendiri, dengan jumlah shabu yang relatif sedikit sekedarcukup untuk satu kali pemakaian, serta tidak terbukti Terdakwa terlibatdalam peredaran gelap Narkotika, maka perbuatan materiil Terdakwatersebut hanya memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal

127 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan Narkotikaterlebin dahulu akan menguasai atau memilikinya baik dengan caramembeli atau diberi oleh orang lain; Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan Pasal 127ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika terhadap Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwatetap dapat dipersalahkan atas delik yang tidak didakwakan yang lebihringan sifatnya

Nomor 1827 K/Pid.Sus/2019ringan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987tangal 21 Maret 1989 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1671K/Pid/1996 tanggal 17 Juni 1996),Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, olehkarena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhipidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebutdan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1162/Pid Sus/2018/PT MDN tanggal 9 Januari 2019, yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2235/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal15 November 2018 untuk kKemudian Mahkamah Agung mengadili sendiriperkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutan dibawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangMahkamah Agung, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:TRI HANDOKO tersebut: Membatalkan

Lab : 1645/NNF/2012 tanggal 20 september 2012 menyimpulkanbarang bukti berupa urine milik tersangka an Zainb Binti Samsudin mengandungMetamfetamina terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 tahun2009 tentang narkotika;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat(1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.

mempelajari dengan seksama barkasperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor : 381/Pid.Sus/2012/PN.ME, tanggal 04 Maret 2013, serta memori banding dari jaksa PenututUmum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :e Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan danpertimbangan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secarah sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanSubsidair melanggar pasal

127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan olehHakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, namundemikian Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Majelis HakimTingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwadengan alasan sebagai berikut :a Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yangsedang gencargencarnya memberantas Narkotika;b

putusan Pengadilan Negeri MuaraEnim Nomor : 381/Pid.Sus/2012/PN.ME, tanggal 04 Maret 2013, yang dimintakan bandingtersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkanputusan selebihnya, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding disebut dalam amar putusan di bawah ini;Memperhatikan pasal

127 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor: 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan pasalpasal dari KUHAP.MENGADILIe Menerima permintaan banding dari Penutut Umum;e Mnguatkan putusan Pengadilan Muara Enim , tanggal 04 Maret 2013, Nomor : 381/Pid.Sus/2012/PN.ME, yang dimintakan banding dengan mengubah sekedar mengenailamanya pidana yang dijatukan kepada Tedakwa, sehinggal amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut;1 Menyatakan terdakwa Zainab Binti Samsudin tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah

yang berkaitan dengan perkara ini :e Berkas perkara No.1337/Pid.B/2015/PN.Bdg, atas nama Terdakwa ERIK TOPANBin AJAT SUDRAJAT ;e Berita Acara dan suratsurat dalam berkas perkara ;Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 15Desember 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ERIK TOPAN Bin AJAT SUDRAJAT terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendirisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

127 ayat (1) huruf a UU RI No.35tahun 2009 dalam dakwaan kedua ;2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK TOPAN Bin AJAT SUDRAJAT denganpidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah tetap ditahan ;3.Menyatakan barang bukti beruapa :2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih (sabusabu) dengan berat netto akhir0,1031 gram,dirampas untuk dimusnahkan ;4.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua riburupiah

127 ayat (1) huruf a UU RI No.35Tahun 2009, adalah sebagai berikut :Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah manusiaatau orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya,dalam hal ini adalah TerdakwaERIK TOPAN Bin AJAT SUDRAJAT , dengan segalaidentitasnya yang pada saat melakukan perbuatan dalam keadaan sehat jasmani danrohani serta cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka dengan demikian unsur initelah terbukti ;Tanpa hak dan melawan

segenapnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara sampaiputusan ini berkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/ataumengulangi lagi perbuatannya, maka terdapat cukup alasan agar Terdakwa tetap beradadalam tahanan setelah putusan ini diucapkan ;Menimbang, bahwa barang bukti berupa :2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih (sabusabu) dengan berat netto akhir0,1031 gram,Dirampas untuk dimusnahkan ;Mengingat ketentuan dalam pasal

127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009,serta pasalpasal dari peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan ;we ee eee eee M E N G A D I L I1.Menyatakan Terdakwa ERIK TOPAN Bin AJAT SUDRAJAT, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotikagolongan I bagi diri sendiri ;62.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ERIK TOPAN Bin AJATSUDRAJAT, dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani

METAMFETAMINA dan terdaftar dalamgolongan I Nomor urut 61 lLampiran UndangundangRI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa pada saat terdakwa menggunakan narkotikajenis shabu tersebut, terdakwa bukanlah seorangpasien yang sedang menjalani pengobatan,rehabilitasi dari Sindroma / kecanduan Penggunanarkotika, serta tidak mempunyai izin dariApoteker ataupun melalui resep dokter untukmenggunakan Narkotika golongan I jenis shabutersebut ; eee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

127 ayat (1) huruf aUndangUndang No 35.

Menyatakan Terdakwa ARIYANDI ALIAS MMANG terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagidiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 127 ayat (1) Undangundang R.I. Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYANDI ALIASMMANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun3.

tanggal 02Nopember 2011 yang dimintakan pemeriksaan dalan tingkat9banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkanyang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini =;Menimbang, bahwa terdakwa tidak ditahan karenasementara menjalani pidana dalam perkara lain =;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat Undangundang No. 8 Tahun 1981 Tentang Undangundang No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika khususnya pasal

127 ayat (1) hurufA 5 r ccc ccc rere Undangundang No. 49 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang No. 2 tahun1986 Tentang Peradilan Umum ; Peraturan perundang undangan lainnya yangberlaku ; MENGADILI1.

dakwaan sebagai berikut:KesatuPrimair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4217 K/Pid.Sus/2019Subsidair: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Atau;Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan Pasal

127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLabuhanbatu tanggal 9 April 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa AHMAD TAUPIN DALIMUNTHE alias TAUPIN, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa AHMAD TAUPIN DALIMUNTHE alias TAUPIN, terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum

mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secaratepat dan benar mempertimbangkan faktafakta hukum yang relevan secarayuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alatalat buktiyang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal

127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dengan pertimbanganhukum pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian di tempat kostTerdakwa, Terdakwa kedapatan sedang menggunakan narkotika jenis ekstasi,dan setelah digeledah lalu ditemukan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasiseberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto dan 1 (satu) lembar tissuwama putin pembungkus pil ekstasi dari Terdakwa

127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4217 K/Pid.Sus/2019MENGADILI: Menolak

Shabu tersebut diperoleh Terdakwadengan cara membeli dari Bandi (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratusribu rupiah) dengan maksud akan gunakan bagi dirinya sendiri; Bahwa meskipun benar Terdakwa memiliki shabu, namun oleh karenaterungkap fakta pula bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memilik shabutersebut adalah untuk dipergunakan dirinya sendiri, dan bukan untukdiperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain, maka dengandemikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidanadalam Pasal

127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009.Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakaishabu untuk dirinya sendiri terlebin dahulu harus menguasai /memiliki,apakah itu dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain; Bahwa meskipun dalam perkara a quo Penuntut Umum tidakmengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta hukumHalaman 5 dari 8 hal.

permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolakdengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiSurabaya Nomor 986/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 26 Agustus 2019 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1159/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 18 Juni 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindakpidana yang terbukti dan pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 6 dari 8 hal.

Pisang, Peuniti,Kota Banda Aceh;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejaktanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer O1 BandaAceh karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer O1 BandaAceh tanggal 28 Maret 2018

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengankualifikasi Penyalahgunaan Narkotika golongan , sebagaimana diatur dandiancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuanperundangundangan lain yang berhubungan.

facti tidak salah dalam menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 171 K/Mil/2018Bahwa judex facti (in casu Pengadilan Militer l01 Banda Aceh) telahmemberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalammempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta hukum di persidangan,dan dalam putusannya dinyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yaitu penyalahgunaan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri Pasal

127 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009, karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktiandakwaan in casu dengan alasan bahwa Terdakwa terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan tidak dapat dibenarkan, karena judex facti telahdengan cermat memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya;In casu berdasarkan keterangan para saksi yaitu Saksi2 Boy Viandy danSaksi3 Hendra Saputra yang bersesuai dengan keterangan

No. 2997 K/Pid.Sus/2018pemeriksaan urine Terdakwa atau pun jika dilakukan pemeriksaanurine Terdakwa tetapi berita acara hasil pemeriksaannya tidakdilampirkan dalam berkas, demikian pula oknum Penuntut Umumsengaja tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa.

Namunberdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyataperbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhiunsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelummenggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebihdahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan caramembeli atau diberi oleh orang lain.

No. 2997 K/Pid.Sus/2018Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasalpasal Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yangbersangkutan, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang

Para Terdakwadengan cara membeli secara patungan dari Yadi Supriadi (DPO) sehargaRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakanPara Terdakwa bagi dirinya sendiri secara bersamasama;Bahwa meskipun oknum penyidik tidak melakukan test atau pemeriksaanurine terhadap Para Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan urinetetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkandalam berkas perkara a quo, demikian pula halnya dengan oknumPenuntut Umum juga tidak mendakwakan Pasal

127 Ayat (1) huruf aHal. 5 dari 8 hal.

Namundemikian perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa itu hanyamemenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorangsebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebihdahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeliatau diberi oleh orang lain.

mengedarkannya atau akan menjual lagikepada pihak lain; Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, makadalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap paraTerdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan PU dansegala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dimuka persidangansebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP.Sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyataperbuatan para Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindakpidana Pasal

127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009.

dipakai sendiri, dan setelah melihatbarang bukti narkotika jenis sabusabu yang jumlahnya relatif kecil yaitu0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta pembungkusnya, serta adanyabarang bukti peralatan untuk mengkonsumsi sabusabu, kemudian hasilpemeriksaan urine Para Terdakwa juga positif mengandungMetamphetamine, maka perbuatan Para Terdakwa adalah sebagaipenyalah guna narkotika jenis sabusabu; Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

127 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Hal. 5 dari 8 hal.

No. 1350 K/PID.SUS/2018Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, namun Mahkamah Agungberpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidanadalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Alternatif

Terdakwa danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 53/PIDSUS/2018/PT SBY tanggal 29 Januari 2018 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Surabaya Nomor 3045/Pid.Sus/2017/PN SBY tanggal 13Desember 2017 sepanjang mengenai Terdakwa , untuk kemudianMahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

127 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi

Sus/2020dengan Penuntut Umum juga tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaterhadap Para Terdakwa.

Sedangkan sebagaimana telahdipertimbangkan diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa yang terbuktihanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat danberkeadilan yang bermatabat, Para Terdakwa dapat dipersalahkan dandijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti danyang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umumkepadanya.

permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiSurabaya Nomor 846/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 8 Agustus 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 730/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 20 Mei 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasitindak pidana dan pidana yang dijatuhkan;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal

127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa .

Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dari saksiHariyanto, sedangkan Terdakwa hanya diajak oleh saksi Hariyantodengan harapan imbalan akan menggunakan shabu, karena sebelumnyaTerdakwa pernah menggunakan shabu; Bahwa meskipun Terdakwa ditangkap pada saat menguasai shabu,namun oleh karena shabu tersebut bukan milik Terdakwa, dan Terdakwahanya berharap imbalan akan menggunakan shabu apabila bersediamenemani saksi Hariyanto, maka perbuatan Terdakwa tersebut hanyamemenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal

127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Karena bagaimanapunseseorang sebelum menggunakan shabu untuk dirinya sendiri terlebihdahulu harus menguasai /memiliki, apakah itu diperoleh dengan caramembeli atau diberi oleh orang lain; Bahwa meskipun dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukandakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 terhadap Terdakwa, namun berdasarkan Yurisprudensi Terdakwatetap dapat dipersalahkan atas delik yang tidak didakwakan yang lebihringan sifatnya dan dipidana atas dasar melakukan delik

Nomor 3144 K/Pid.Sus/2019Prn tanggal 4 April 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidanadan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah

Tinggal : Jalan Randu Barat, Gang 3, Nomor 71Surabaya;Agama : Islam;Pekerjaan : Belum bekerja.Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 30 Oktober 2019:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSurabaya karena didakwa sebagai berikut:PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1)jJuncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;AtauKEDUA : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

127 Ayat(1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Perak tanggal 5 November 2018 sebagai berikut:1.

Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agungberpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang R.I.

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor1247/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 17 Januari 2019, yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2907/Pid.Sus/2019/PN Sbytanggal 5 November 2018 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yangakan disebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi

Kabupaten Muara Enim;Agama : Islam;Pekerjaan : Tunakarya;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri MuaraEnim karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 111 ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

127 ayat (1) huruf a UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 7 hal.

Diri Sendiri, dan oleh karena ituTerdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dibuat berdasarkanpertimbangan hukum yang benar;Bahwa Judex Facti telah memverifikasi keterangan saksisaksi,keterangan ahli, keterangan Terdakwa, suratsurat, petunjuk, dan barang buktisecara tepat dan benar sehingga diperoleh faktafakta hukum yang benarmengenai perkara a quo yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;Bahwa Judex Facti telah membuat konstruksi hukum yang benarmengenai unsurunsur tindak pidana Pasal

127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakanPenuntut Umum, dan mempertimbangkan konsepkonsep hukum tentangunsurunsur tindak pidana tersebut dan konsep pertanggungjawaban pidanasecara tepat dan benar;Bahwa Judex Facti telah membuktikan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna NarkotikaGolongan bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalamHal. 4 dari 7 hal.

127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Ayat (1)Juncto Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Hal. 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017danKedua : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri".Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)Huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Dengan mengingat Pasal 112 Ayat (1) juncto Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1)Huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika

127 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Unsur ke1 : "Setiap Penyalahguna"Unsur ke2 : "Narkotika Golongan "Unsur ke3 : "Bagi diri sendiri"Dari unsurunsur yang telah diuraikan oleh Sdr.

sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa mengulaslebih jauh tentang hak atau perbuatan melawan hukum seorang pecandu,maka kita telaah terlebih dahulu pengertian Pecandu Narkotika, karenaitu berkaitan dengan halhal yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) danAyat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika.

127 Ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009.

Oleh karenanya tuduhan initidak terbukti secara sah dan meyakinkan.Dengan demikian unsur ke3 Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah danmeyakinkan.Oleh karena ada unsurunsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan kepadaTerdakwa yaitu unsur ke1, ke2, dan ke3 tidak terpenuhi, maka PemohonKasasi/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membebaskanTerdakwa dari dakwaan Oditur Militer.Bahwa

Pidana Tanpa Hak atau melawan Hukummemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis shabu, sebagamana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaanPrimeir ;2 Menyatakan Terdakwa ANDIKA SASRA KUSUMA, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak ataumelawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenisshabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

127 ayat (1) hurufa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA SASRA KUSUMA denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan ;4 Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0, 03 (nolkoma nol tiga) gram dan (satu) buah bong , dirampas untuk dimusnahkan ;5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) ; Setelah mendengar

127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Unsur Barang Siapa ,2 Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Barang siapa,Menimbang bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah semua manusia yangmempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yangdilakukan.Menimbang

127 ayat (1) huruf aUU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 628/Pid.Sus/2015/PN.Madn.dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkanperbuatannya

127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1 Menyatakan Terdakwa ANDIKA SASRA KUSUMA tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana dakwaan Primeir ;2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut ;3 Menyatakan Terdakwa ANDIKA SASRA KUSUMA telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa HakMenyalahgunakan

Terdakwadisimpan di dalam saku celana samping kanan, jadi sewaktu ditangkap olehPenyidik di dalam saku celana samping kanan Terdakwa diketemukan ganja,sehingga kami tetap berkeyakinan Terdakwa terbukti melanggar dakwaanKesatu Pasal 111 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009.Bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkotika, karena tidak adasurat dari dokter yang menyatakan kalau Terdakwa adalah seorang pecandunarkotika, sehingga untuk menjatuhnkan Terdakwa terbukti melakukan tindakpidana dakwaan Kedua Pasal

127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah disertai dengansurat dokter dan Hakim dalam memutus pidana Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 54, 55 dan Pasal 103 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi JawaTengah yang merupakan Pengadilan Judex Facti tidak

Dalam hal ini Judex Facti telah memilih dakwaanalternatif kedua, Pasal 127 ayat (1) a UndangUndang RI.

pertimbangan yang cukup tentang keadaan yangmemberatkan dan meringankan pemidanaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umumtersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan dan dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI.