Ditemukan 36755 data
17 — 16
Pemohon danTermohon terjadi pada bulan Oktober 2011, Termohontidak pernahmenghargai Pemohon selalu menbantah danmau menang sendiri setiapkali di nasehati yang baik agar Termohon dapat menjadi istri yang lebihbaik,Termohon selalu tidak menerima seakan merasa kesal dalam hatidengan sikap dan ekspresi yang kurang baik serta tidak pernah menghargaiPemohon sebagai kepala rumah tangga, setiap apa yang di lakukan untukmembahagiakan Termohon serta anakanak Pemohon dan Termohonselalu saja tidak pernah ada nilainya
63 — 29
dan perbuatan TERGUGAT Il sertaperbuatan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IIIdan TURUT TERGUGAT IV tersebut telah menimbulkan kerugian secara materialkepada PENGGUGAT antara lain kerugian berupa harga tanah dan bangunanyang pada saat sekarang ini bisa mencapai sebesar Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah) ;Bahwa selain kerugian Material PENGGUGAT juga menderita kerugianImmaterial yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapiuntuk dapat menentukan nilainya
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Sumut CabangBinjai AC Nomor 310.01.02.003896.0 ataupun berjanji akan mengangsurdalam beberapa angsuran dengan memberi jaminan yang nilainya cukup;6.
41 — 29
Hutang tanpa disebutkan nilainya;Menimbang, bahwa Terbanding membantah dalildalil gugatanrekonvensi tersebut atas dalil bahwa sudah tidak ada hutang bersama seiringdengan proses perceraian antara Pembanding dengan Terbanding;Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyebutkan nominal hutangyang harus dibayar dan kepada siapa harus membayar, karena itu gugatantersebut tidak jelas, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan berupa pohon kayuwadang, Pembanding tidak
158 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan tetapi, upayapengelabuhanhukum / rekayasa tetap saja terdapat beberapa kejanggalandan sangat bertentangan dengan logika hukum, yakni : Antara kwitansiHal 9 dari 9 hal.Put.No.57 PK/PID/2009pembayaran penjualan Abeng alias Sarbini kepada Terdakwa Roedyanto,nilainya sama dengan Faktur Penjualan dari PT.Inti Mas Chemindo kepadaAbeng alias Sarbini yaitu sebesar Rp 117.562.500, (seratus tujuh belas jutalima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;Bahwa ditemukannya suratsurat bukti baru yang
47 — 23
Pasal 156Huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, makaTergugat/Terbanding harus tetap dibebani untuk menanggung biaya hidupkedua anak tersebut yang nilainya ditetapbkan sebagaimana dalam amarputusan berikut ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 411/Pdt.G/2011/PA.Lmg. tanggal 20 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagisehingga harus dibatalkan .
50 — 41
mobil tersebut dilakukan secara kredit kredit diBCA Finance, yaitu mana pembayaran uang muka (DP) mobiltersebutsemulaberasal dariuang pinjaman yang cicilannyadipotong dari gaji Tergugat setiap bulannya yang sampai sekarangmasih belum lunas sebagaimana pembelian bidang tanah padauraian nomor 4 di atas, termasuk cicilan mobil tersebut sSampai saatini juga masih belum lunas.Bahwa oleh karena satu unit mobil merek Toyota Avanza VelozLuxury masih belum lunas cicilannya, maka sangat sulit untukmenentukan nilainya
Bahwa benar dalam oernikahan, Penggugat dengan Tergugattelah membeli 1 (Satu) unit motor Yamaha Mio Soul plat nomor polisiBA ***# SE yang mana motor tersebut penguasaannyasekarang ini berada pada Penggugat.Bahwa mengenai besaran nilai 1 (Satu) unit motor merek YamahaMio Soul yang menurut Penggugat adalah bernilai Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) adalah taksiran harga yang mengadaada, sengajadigelembungkan agar ketika dibagi menjadi lebih besar nilainya,padahal harga sepeda motor saat ini ditaksir
Bahwa bantahan Tergugat dalam poin 7 hal 6 yang menolak atasperobahan Gugatan Penggugat terhadap harta bersama dalam Jjenisperabot rumah tangga,elektronik dan peralatan rumah tangga lainnyayang nilainya total Rp20.000.000,00 adalah bantahan yang keliru dantidak masuk akal mohon majelis mengenyampingkan bantahan Tergugatini;9.
Selanjutnya, oleh karena satu unit mobil merk Toyota AvanzaVeloz Luxury masih belum lunas cicilannya, maka sangat sulit untukmenentukan nilainya, lagi pula menurut ketentuan Surat EdaranMahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum KamarAgama pada angka 4 menyatakan: Gugatan harta bersama yangobjek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utangatau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibattransaksi kedua dan seterusnya harus dinyatakan itdak dapatditerima, maka gugatan atas satu
Bahwa mengenai besaran nilai 1 (Satu) uniit motor merkYamaha Mio Soul yang menurut Penggugat adalah bernilaiRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah taksiran harga yangmengadaada, sengaja digelumbungkan agar ketika dibagi menjadilebih besar nilainya, tidak pernah dibantah oleh Penggugat dalamrepliknya, sehingga haruslah dinyatakan bahwa benar taksiran hargamotor tersebut adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).6.
Pembanding/Tergugat II : LORITA MOCHSEN
Pembanding/Tergugat III : LIAUW SUSY MARGARETH
Pembanding/Tergugat IV : LIOE SOEI NGIAT
Pembanding/Tergugat V : LIAUW SUSAN MARGARETH
Pembanding/Tergugat VI : CHARLES LEW
Pembanding/Tergugat VIII : PIMPINAN GEREJA BUNGA BAKUNG
Pembanding/Tergugat IX : PIMPINAN GEREJA REM
Terbanding/Penggugat I : EDDI UMAR, SE
Terbanding/Penggugat II : BACHTIAR
Terbanding/Penggugat III : HADI TANOYO
Terbanding/Penggugat IV : LENNI USAN
Terbanding/Penggugat V : WILLIAM GOZALI
Terbanding/Penggugat VI : GRACE IRENE
Turut Terbanding/Tergugat VII : DIANA SAPUTRA
Turut Terbanding/Tergugat X : PIMPINAN GEREJA HOUSE Of PRAYER
Turut Terbanding/Tergugat XI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat XII : GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PENATAAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA
300 — 620
kembali pengelolaan Apartemen Robinson tersebut;MENGENAI NILAI KERUGIANBahwa selama 10 (Sepuluh) tahun developer telah bertindak selakupengelola Apartemen Robinson dari tahun 2002 s/d 2012 dimanatelah memungut uang maintenance tanpa melakukan perawatan danperbaikan/pergantian fasilitas yang rusak, akibatnya ketika pengelolaan Apartemen Robinson dikelola P3SRS tahun 2012 ternyata fasilitasfasilitas tersebut terpaksa harus diganti dengan memakai uangdari Penggugat dan kelompok yang diwakilinya yang nilainya
menyatakan,yaltu:1) Gugatan tidak didasarkan bukti Surat yang otentik;2) Gugatan bukan tentang hutang piutang;3) Gugatan bukan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lainlain;4) Pokok gugatan bukan mengenai pembagian harga perkawinan (gono gini);5) Gugatan bukan merupakan tuntutan atas dasar putusanyang berkekuatan tetap (in kracht ven gewijsde);6) Gugatan bukan merupakan sengketa hak kepemilikan (bezitsrecht)SEMA Ri No. 3/2000 angka ( (tujuh) menyatakan, yaitu:Adanya pemberian jaminan yang nilainya
sama dengan nilaibarang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugianpada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat PertamaSelanjutnya SEMA RI No. 4/2001 menyatakan, yaitu:"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimanadiatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi sehingga
menyatakan,yaitu:1) Gugatan tidak didasarkan bukti surat yang otentik;2) Gugatan bukan tentang hutang piutang;3) Gugatan bukan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lainlain;4) Pokok gugatan bukan mengenai pembagian hargaperkawinan (gone gim5) Gugatan bukan merupakan tuntutan atas dasar putusan yang berkekuatan tetap (in kracht ven gewijsde);6) Gugatan bukan merupakan sengketa hak kepemilikan(bezitsrecht)SEMA RI No. 3/2000 angka 7 (tujuh) menyatakan, yaitu:Adanya pemberian jaminan yang nilainya
No. 291/PDT/2019/PT.DKIbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimanadiatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan":Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengannilaibarang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugianpada pithak lain apabila ternyata dikemudikan hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusanserta merta.Karena permohonan Putusan Serta Merta (Ultvoerbaar bijVoorraad
31 — 17
Namira, perusahaan CV SriBilah terdapat harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% dari hargasatuan yang tercantum di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ketikapanitia pengadaan melakukan koreksi aritmatika terhadap harga satuan padaharga bahan dibandingkan dengan harga pada RAB penawaran untukperusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. SriBilah sama dengan harga pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di berikanoleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Ir.
Oston Gultom dalammelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan kapalpenangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tidak menyesuaikan dengan hasilkonsultan perencanaan dan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)nilainya jauh lebih besar dari nilai sebenarnya (real cost) yaitu biaya yangdibayarkan kepada perusahaan CV.
HPS) barang/ jasa, kecualiuntuk kontes/ sayembara.(2) ULP/ pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkanHPS yang ditetapkan oleh PPK.(5) HPS digunakan sebagai:a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untukpengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya danpengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode paguanggaran; danc. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagipenawaran yang nilainya
Oston Gultom dalam melaksanakan tugas dantanggungjawabnya dalam pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alattangkap tidak menyesuaikan dengan hasil Konsultan perencanaan dan dalammenetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilainya jauh lebih besar dari nilaisebenarnya (real cost) yaitu biaya yang dibayarkan kepada perusahaan CV.Usaha Bersama sebagai tempat pembuatan/ perakitan (galangan kapal)berupa Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan alat tangkap sebanyak 10 (sepuluh)unit.Bahwa selanjutnya tanggal 29 November
240 — 62
berisi 1 (satu) paket besar serbuk kristalSabusabu dibungkus tisu, 2 (dua) paket kecil serbuk kristal Sabusabu dan 4(empat) butir pil yang diduga Ekstasi, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebutdan diberitahu kalau 1 (satu) paket besar untuk diantarkan ke pemesan atas namaSdr.KOH yang berada di sampit tetapi pengantarannya di Palangkaraya, Kalteng,sedangan 2 (dua) paket kecil dan 4 (empat) butir pil yang diduga ekstasi adalahupah untuk Terdakwa di tambah uang tunai yang Terdakwa belum ketahui nilainya
penelpon tersebut sampaiTerdakwa melihat 1 (satu) buah tas kertas merk NR yang di dalamnya berisi 1(satu) paket besar serbuk kristal Sabusabu dibungkus tisu, 2 (dua) paket kecilserbuk kristal Sabusabu dan 4 (empat) butir pil yang diduga Ekstasi, kemudianTerdakwa mengambil tas tersebut dan diberitahu kalau 1 (satu) paket besar untukdiantarkan ke pemesan, sedangan 2 (dua) paket kecil dan 4 (empat) butir pil yangdiduga ekstasi adalah upah untuk Terdakwa di tambah uang tunai yang Terdakwabelum ketahui nilainya
penelpon tersebutsampai Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kertas merk NR yang di dalamnyaberisi 1 (satu) paket besar serbuk kristal Sabusabu dibungkus tisu, 2 (dua) paketkecil serbuk kristal Sabusabu dan 4 (empat) butir pil yang diduga Ekstasi,kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan diberitahu kalau 1 (satu) paketbesar untuk diantarkan ke pemesan, sedangan 2 (dua) paket kecil dan 4 (empat)butir pil yang diduga ekstasi adalah upah untuk Terdakwa di tambah uang tunaiyang Terdakwa belum ketahui nilainya
Ini berarti bahwa harus ada maksudterhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslan ada pembayarandengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.Yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberiandari pihak lain.
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
LtdJumlah 8.989.000.98 898.540.632 Dasar koreksi menurut PemeriksaBahwa koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp8.985.406.320,00adalah penyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagaiPenyerahan Ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melaluiTrader Lokal, atas penyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksamenjadi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri dengan alasan sebagai berikut: Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelangdan hak kepemilikan
Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri.Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi positif Penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesarRp9.047.755.773,00 dengan perhitungan:Menurut Pengusaha Kena Pajak ......
Bukti penyerahanbarang dibuktikan dengan :adanya PEB yang disahkan oleh Kantor Beadan Cukai yang menunjukkan bahwaekspornya benar terjadi,Bill of Lading yang disahkan kapten kapal,dalam PEB maupun Bill of Lading menyebutkannegara tujuan ekspor dan pihak penjual yangtertera adalah PTPN V (Termohon PeninjauanKembali),harga jual yang menurut Trader Lokal dan hargajual kepada pembeli luar negeri nilainya sama;bahwa Majelis meminta kepada TermohonPeninjauan Kembali dan Pemohon PeninjauanKembali untuk
1.KADIR SUGIA
2.Nyonyah LIE NA
Tergugat:
PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah III Surabaya
183 — 166
fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur merupakanfasilitas kredit modal kerja, yang seharusnya Krediturmempertimbangkan pula perkembangan usaha dari usaha yangdijalankan oleh Debitur,Bahwa Peletakan Hak Tanggungan dengan Eksekusi HakTangunggan suatu hal yang berbeda artinya hukumnya berbedadan perjanjiannya juga berbeda, ketika peletakan HakTanggungan biasanya disesuaikan dengan kredit yang diperlukankarena bila Debitur membutuhkan kredit misal 7 juta pihak bankakan meminta obyek jaminan yang nilainya
lebih dari 7 juta dankemudian terjadi Eksekusi obyek ini khususnya benda tidakbergerak tidak akan pernah mengalami penurunan, berbedadengan benda bergerak akan ada potensi menurun, bila pada saatEksekusi nilainya jatuh, maka itu. bukan terkait HakTanggungannya tetapi mengenai ketetapan nilai minimal dalampenjualan atau di sebut nilai limit namun logika hukumnya tidakmungkin sebuah harga benda tidak bergerak ketika dimasukkan dipenjaminan harganya akan turun pada saat ditentukannilaiEksekusi nantinya
penurunan harga tidak akan terjadi dibawahnilai NJOP, jadi yang mengalami penurunan adalah harga pasartetapi harga standar tidak akan turun atau setidaktidaknya tetapsesuai dengan NJOP;Bahwa Peletakan Hak Tanggungan dengan Eksekusi HakTangunggan suatu hal yang berbeda artinya hukumnya berbedadan perjanjiannya juga berbeda, ketika peletakan HakTanggungan biasanya disesuaikan dengan kredit yang diperlukankarena bila Debitur membutuhkan kredit misal 7 juta pihak bankakan meminta obyek jaminan yang nilainya
lebih dari 7 juta dankemudian terjadi Eksekusi obyek ini khususnya benda tidakbergerak tidak akan pernah mengalami penurunan, berbedadengan benda bergerak akan ada potensi menurun, bila pada saatEksekusi nilainya jatuh, maka itu) bukan terkait HakTanggungannya tetapi mengenai ketetapan nilai minimal dalampenjualan atau di sebut nilai limit namun logika hukumnya tidakmungkin sebuah harga benda tidak bergerak ketika dimasukkan dipenjaminan harganya akan turun pada saat ditentukan nilaiEksekusi nantinya
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BILL HAYDEN, SH
171 — 82
Dalam Pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi,para nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi tidak diwajibkanuntuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai denganjumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksikepada para nasabah/anggota LPD yang tidak mematuhikewajibannya atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran /halaman 29 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMRkredit macet;4.
Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) sarana Mandiri Abadi,para nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi tidak diwajibkanuntuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai denganjumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksikepada para nasabah/ anggota LPD yang tidak mematuhikewajiban atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkanangsuran/ kredit macet;4.
Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada LembagaPerkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, para nasabahLPD Sarana Mandiri tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminanyang nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman serta tidak terdapatpenjatuhan sanksi kepada para nasabah/ anggota LPD yang tidakmematuhi kewajiban atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran/kreditmacet.4.
PT. TIARA MAS ENGINEERING diwakili oleh FAISAL IBNU HADJAR, S.Sos. (Direktur Utama) dan H. SONDY RIANTO (Komisaris Utama)
Tergugat:
PT. REA KALTIM PLANTATIONS diwakili oleh MARK ALAN PARRY (Presiden Direktur)
161 — 11
Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu yang selalu baik dantidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebutserta adanya desakan dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raguuntuk melaksanakan pekerjan tersebut karena nilainya cukup besardan: kontrak pekerjaan belum ditandatangani, pada bulan Januari2015 Penggugat melakukan pabrikasi pekerjaan Dispach OilLoading
Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu yang selalu baik dan tidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebutserta adanya desakan dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raguuntuk melaksanakan pekerjan tersebut karena nilainya cukup besardan kontrak pekerjaan belum ditandatangani, pada bulan Januari2015 Penggugat melakukan pabrikasi pekerjaan Dispach OilLoading
Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu yang selalu baik dantidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebutserta adanya desakan dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raguuntuk melaksanakan pekerjan tersebut karena nilainya cukup besardan kontrak pekerjaan belum ditandatangani oleh Tergugat, padabulan Januari 2015 Penggugat melakukan pabrikasi pekerjaanDispach
Bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat halaman 8 (delapan)pada urutan nomor 6 (enam) yang menyatakan; "Bahwa karena adaikatan hubungan masa lalu baik dan tidak pernah ada sesuatupermasalahan apapun dan karena adanya permintaan dari Tergugatagar segera dimulai pekerjaan tersebut serta adanya desakan daristaf perusahaan.Tergugat yang menjamin pembayaran pasti lancar,maka meskipunPengqgugatmerasaragu untuk melaksanakanpekerjaan tersebut karena nilainya cukup besar dan kontrak pekerjaanbelumditandatangani
cscseeeeee ee eens :Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatannya Penggugat jugatelah mengakui pada halaman 8 (delapan) urutan nomor 6 (enam) yangmenyatakan; "Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu baik dantidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebut sertaadanya desakan' dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raqu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena nilainya
32 — 15
gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menetapkan:
- Nilai dari bangunan rumah yang terletak di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan seluas 225,22 M2 sejumlah Rp. 561.200.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus ribu rupiah) dikurangi harta bawaan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bagian dari bangunan lama sebesar 20% (Rp. 112.240.000,- (seratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)) sehingga nilainya
Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan nilai bangunan harta bersamaPenggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) namun dibantah oleh Tergugat Rekonvensi yanghanya menyebut bahwa nilainya adalah Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah);Halaman 76 dari 90 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Pmk10.Bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidakada yang dapat mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalimengenai nilai dari ooyek sengketa
Menimbang, bahwa berdasarkan taksiran dari laporan yang dikeluarkanoleh Dinas Perumahan dan Pemukiman maka Majelis berkesimpulannilaibangunan rumah yang terletak di Desa X Kabupaten Pamekasan seluas225,22 M2 sejumlah Rp. 561.200.000, (lima ratus enam puluh satu juta duaratus ribu rupiah) dikurangi harta bawaan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan bagian dari bangunan lama sebesar20% (Rp. 112.240.000, (seratus dua belas juta dua ratus empat puluh riburupiah)) sehingga nilainya
Nilai dari bangunan rumah yang terletak di Desa X KabupatenPamekasan seluas 225,22 M2 sejumlah Rp. 561.200.000, (lima ratusenam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi harta bawaanTergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah) dan bagian dari bangunan lama sebesar 20% (Rp.112.240.000, (seratus dua belas juta dua ratus empat puluh riburupiah)) sehingga nilainya menjadi sejumlah Rp. 248.960.000, (duaratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh riburupiah);
- Nilai dari bangunan rumah yang terletak di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan seluas 225,22 M2 sejumlah Rp. 561.200.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus ribu rupiah) dikurangi harta bawaan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bagian dari bangunan lama sebesar 20% (Rp. 112.240.000,- (seratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)) sehingga nilainya
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banding mengajukan permohonan perihaltersebut di atas berdasarkan hak Pemohon Banding yang diatur dalam Pasal 27ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) junctoPasal 35 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,dengan pokok sengketa sebagai berikut :Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya
dikenakannya PajakPertambahan Nilai atas jasa angkutan udara luar negerisebenarnya bukan hanya karena penyerahan Jasa KenaPajak dilakukan di luar Daerah Pabean (origin principle)tetapi lebih kepada alasan karena kebiasaan dalamhubungan penerbangan Internasional;. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 144 Tahun2000, jasa angkutan udara luar negeri tidak termasuk dalamJasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan bahwakarena itu tergolong sebagai Jasa Kena Pajak, yangpengenaan Pajak Pertambahan Nilainya
Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalahsengketa mengenai yuridis yaitu terkait perbedaan pendapatantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan TermohonPeninjauan Kembali terhadap koreksi positif atas penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiriHalaman 39 dari 74 halaman.
Koreksi positif atas penyerahan yang PPNnyaharusdipungut sendiri sebesar Rp.14.319.693.669,00 dan koreksinegatif atas penyerahan yang tidak terutang PPN sebesarRp.14.319.693.669,00 (koreksi atas Penyerahan JasaKebandarudaraan yang tidak terutang Pajak PertambahanNilai sebesar Rp.14.319.693.669,00)Diajukan PK ke MAAlasan:1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksipositif atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp.14.319.693.669,00dan koreksi negatif
68 — 11
jenis sanggong menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa joker,dengan peraturan di tentukan terlebih dahulu seperti biasanya mereka bermainyaitu harus adanya Bandar yang akan membayar dan menarik taruhan pemain,kemudian taruhan setiap pemain awalnya memasang Rp. 5000 (lima riburupiah), kemudian menggunakan kartu remi untuk permainan judi tersebutdengan menentukan terlebih dahulu nilai kartu seperti kartu AS, menunjukannilai 1 (Satu) sedangkan untuk kartu yang bertuliskan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10,nilainya
Bahwa untuk menentukan siapapemenangnya ditentukan peraturan apabila Bandar jumlah nilainya tertinggiHalaman 6 dari 69.Putusan Nomor23/Pid.B/2016/PN Lbs.atas pemain maka Bandar menang dan menarik semua taruhan pemain,kemudian apabila pemain salah satunya atau beberapa pemain, tidak semuapemain nilai kartu lebih tinggi dari Bandar maka Bandar kan menarik taruhanpemain yang nilai kartunya lebih kecil dari Bandar dan bandar akan membayartaruhan kepada pemain yang lebih tinggi nilai kartunya dari Bandar
jenis sanggongmenggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa joker, dengan peraturan di tentukanterlebin dahulu seperti biasanya mereka bermain yaitu harus adanya Bandaryang akan membayar dan menarik taruhan pemain, kKemudian taruhan setiappemain awalnya memasang Rp. 5000 (lima ribu rupiah), kemudianmenggunakan kartu remi untuk permainan judi tersebut dengan menentukanterlebih dahulu nilai kartu seperti kartu AS, menunjukan nilai 1 (satu) sedangkanuntuk kartu yang bertuliskan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, nilainya
Bahwa untuk menentukan siapa pemenangnya ditentukanperaturan apabila Bandar jumlah nilainya tertinggi atas pemain maka Bandarmenang dan menarik semua taruhan pemain, kKemudian apabila pemain salahsatunya atau beberapa pemain, tidak semua pemain nilai kartu lebih tinggi dariBandar maka Bandar kan menarik taruhan pemain yang nilai kartunya lebihkecil dari Bandar dan bandar akan membayar taruhan kepada pemain yanglebih tinggi nilai kartunya dari Bandar, begitu pula kalau nilai semuanya pemainlebih tinggi
ADI, HERMANSYAH PglHERMAN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untukmelakukan permainan Sanggong dengan menggunakan uang sebagaitaruhannya;Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa cara penentuan nilai darimasing masing kartu tersebut adalah yang di katakan kertas As nilainya1 (satu) dan kartu yang ada angkanya nilainya sesuai dengan jumlahangka yang tertulis di kertas remi, dan kertas yang ada huruf J, Q, K nilaikertas tersebut bernilai 10 (Sepuluh) dan menurut keterangan TerdakwaMAXI
311 — 123
Pokok sengketa mengenai bezitrecht;Angka 7Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihaklain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yangmembatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;Angka 9Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secarasungguhsungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyataditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya maka MahkamahAgung akan mengambil langkah tindakan
merta hendaknya berhatihati dan dengan sungguhsungguhmemperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaarbij voorraad) dan Povisionil terutama yang berkaitan denganpelaksanaan putusan serta merta (u/tvoerbaar bij voorraad)Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :Adanya pemberian jaminan yang nilainya
sama dengan nilaibarang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihaklain apabila ternyata di kemudian hari dijatunkan putusan yangmembatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan sertamertaMerujuk pada ketentuan SEMA 3 Tahun 2000 dan SEMA 4 Tahun 2001,permohonan provisi yang boleh dijatuhkan hanyalah dalam halhal tertentudan terbatas serta setiap kali akan melaksanakan putusan serta mertaharus ada jaminan yang nilainya sama
sehingga semua Hakimharus melaksanakan ketentuan SEMA 3 Tahun 2000 tersebut;Berdasarkan uraian diatas, karena alasan permohonan provisi Penggugattidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) UUPPSP jo Pasal 10 ayat (1) PP 137 Tahun 2000 Jo Pasal 14 ayat (1) danKepdirjen 218 Tahun 2003 dan oleh karena permohonan provisi Penggugattidak termasuk halhal yang boleh dijatunkan putusan provisi sebagaimanadiatur dalan SEMA 3 Tahun 2000 serta karena Penggugat juga tidakmemberikan jaminan yang nilainya
dilakukanTergugat;Menimbang, bahwa kini perlu diperhitungkan pula bagaimana jawabanTergugat terhadap tuntutan provisi Penggugat, yaitu alasan permohonan provisiPenggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1)UU Nomor 19 Tahun 1997 jo Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 137 Tahun 2000 JoPasal 14 ayat (1) dan Kepdirjen 218 Tahun 2003 dan tidak termasuk halhalyang boleh dijatuhkan putusan provisi sebagaimana diatur dalan SEMA Nomor3 Tahun 2000 serta Penggugat tidak memberikan jaminan yang nilainya
139 — 42
Objek sita b yang dimaksud nilainya jauh melebihi nilaigugatan;Hal.22 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pat.G/2017/PN. Jkt. Sel.18.4 Permohonan sita berdasarkan pasal 227 (1) HIR harus adasangkaaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelumputusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akanmenggelapkan atau melarikan barangbarangnya, apakahsampai detik ini , Penggugat mempunyai bukti bahwaTergugat bisa disangkakan seperti apa yang dimaksud dalampasal tersebut?
Tanpa adanya alasanalasan yangdisyaratkan dalam pasal dimaksud , maka permohonan sitatidak dibenarkan;18.5 Penyitaan juga hanya dilakukan terhadap barangbarangyang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan(nilai uang yang menjadi sengketa), sehingga nilai sitaseimbang dengan yang digugat.
bangunan Universitas Tanri Abeng, namunSaksi lupa bangunan tersebut ada berapa lantai;Bahwa benar Saksi pernah mengaudit, keseluruhan bangunan tersebut,termasuk phisik bangunan;Bahwa Saksi mengaudit bangunan tersebut pada tahun 2014,saatitu adaberapa lantai yang tepatnya, Saksi sudah lupa ada berapa lantai;Bahwa waktu itu yang mengerjakan proyek adalah PT.Mitra GusnitaNanda (Penggugat);Bahwa kalau tidak salah kontraknya pekerjaan tersebut tahun 2011;Bahwa nilai kontraknya bila dilinat dari kontraknya, nilainya
Saksi hitung melihat RAB nya, dan karena waktu itu belumada penyerahan bangunan jadi Saksi menganggap bangunan belumselesai, yang Saksi lihat disitu kontraknya kenapa belum seluruhnyaterbayar, yang Rp60 miliar Saksi ditunjukan bahwa ini masih adabeberapa yang memang belum selesai Saksi ngeceknya;Bahwa yang Saksi lihat perjanjiannya senilai Rp60 miliar ada datanya,jadi melihatnya dari RAB dengan cek phisik;Bahwa benar wakiu memeriksa audit ada pimpronya,ada penguranganpekerjaan seperti bangunan yang nilainya
Sel.Bahwa lantai 3, 4 dan 5 benar dikerjakan oleh Saksi, dan di lantai 4 Saksimengerjakan partisi, plafon, lantai, carton box, horden, namun Saksi tidaktahu berapa nilainya, karena Saksi hanya sebagai tukang yangmengerjakan saja;Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut,tetapi seingat Saksi kirakira sekitar tahun 20152016;Bahwa mengenai ACP yang terbang, Saksi dipanggil ke sana untukmelihat itu, waktu terbangnya saya tidak melihat sendiri, tetapi Saksimelihat ACP masih
227 — 31
disebutkandalam Pasal 11 dan 12 dari syarat model SUBANK, dan yang berikut dibawah ini, antara lain :Angsuran hutang pokok, bunga serta kewajibankewajiban lain tidak dipenuhisebagaimana mestinya oleh DEBITUR.onyony27mm HADaSoeonyoe yJika DEBITUR tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yangditetapkan dalam perjanjian kredit dan/atau peraturanperaturan yang lazimdigunakan atau yang akan diperlukan oleh BANK kemudian.oeJika menurut pertimbangan BANK, kekayaan DEBITUR sangat menurun ataumerosot nilainya
dapat dijalankan dengan serta merta(Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasiBahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang PermasalahanPutusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakanbahwa Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad)harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun2000 yang menyebutkan : Adanya pemberian jaminan yang nilainya
Bahwa dalam permohonan Provisi yang dimintakan tersebut, Pengugat tidakmemberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi.41DALAM POKOK PERKARA :4Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalildalil Penggugat, kecuali terhadap halhalyang diakui secara tegas kebenarannya.Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat yangtidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat III.
dan tidak berdasar sama sekali sehingga sudahsepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (UitvoerbaarBij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakanputusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yangdiatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberianjaminan yang nilainya