SUDARMI HARAHAP, S.Sos Bin ABD.AKAD HARAHAP, Tempat Tanggal Lahir,Huta Ginduang 31081971, Jenis Kelamin, LakiLaki, Agama Islam,Pekerjaan,Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Diploma I!V/Strata ,Alamat ,Desa Paringgonan Kec.

M.SI Bin ABD.AKADHARAHAP Tempat dan Tangggal Lahir, Huta Ginduang, 06111975, Jenis KelaminLakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat TerakhirDesa Paringgonan Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas Selanjutnya disebutAlmarhum;Bahwa Almarhum Meninggal di Rumah sakit H. Adam Malik Medan di karenakansakit yang di deritanya dan dalam keadaan beragama Islam, dan di kebumikan padatanggal, 14 Mei 2019 di Desa Paringgonan Kec. Ulu Barumun Kab.

M.SIsesuai Hukum Waris Islam guna untuk dapat mengurus semua hakhak darialmarhum sebagai PNS yang akan di peroleh oleh ahli warisnya;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkanAhli Waris dari Almarhum SOLEH HARAHAP, S.Sos. M.SI, oleh karena itu. ParaPemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan atau MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan Penetapansebagai berikut:PERIMER:1.

Adam Malik Medan di karenakan sakit; Bahwa Almarhum SOLEH HARAHAP sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama ABD.KADIR HARAHAPmeninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal, 05 Mei 2007; Bahwa, ketika Almarhum wafat ibunya yang bernama DEWAN HASIBUAN telahmeninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal, 16 Juli 2016; Bahwa, semasa hidupnya Almarhum belum pernah menikah hingga ia wafatmasih bersetatus lajang;Bahwa, Almarhum SOLEH HARAHAP, meninggalkan enam

Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun,Bertempat Tinggal Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon,S elanjutnya disebut sebagai Pemohon II;Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir Ambon 19071969, Umur 49 Tahun,Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum / TidakBekerja, Bertempat Tinggal Dusun Kranjang RT 007/RW 004Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;Pemohon IV, Tempat Tanggal Lahir Poka 10071974, Umur 44 Tahun, AgamaIslam, Pendidikan S1, Pekerjaa PNS

, Bertempat TinggalKecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagaiPemohon IV;Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No.179/P dt.P/2018/PA.AbPemohon V, Tempat Tanggal Lahir Ambon 13061976, Umur 42 Tahun,Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS , BertempatTinggal Kecamatan Baguala, Kota Ambon, S elanjutnya disebutsebagai Pemohon V;Pemohon VI, Tempat Tanggal Lahir Wayame 29111978, Umur 40 Tahun,Agama Islam, Pendidikan Amk, Pekerjaan PNS, BertempatTinggal Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selanjutnyadisebut

Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon adalah PNS aktif padaPemerintah Kota Ambon yang bertugas Pada Dinas Pendidikan KotaAmbon SMP Negeri 21 Ambon selain itu Meninggalkan harta berupaTabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT TAS PEN)7.

diDusun Kranjang Desa Wayame pada tanggal 03 Agustus 2018karena sakit;Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon meninggal duniadengan status belum menikah dengan meninggalkan 7 orangsaudara sekandung sebagai ahli waris ;Bahwa sebelum almarhumah S audara I Para Pemohon meninggaldunia, Ayah dan Ibu kandung dari Almarhumah Saudara I ParaPemohon telah lebih dulu meninggal dunia;Bahwa selama almarhumah hidup dan para pemohon hidup,masih tetap beragama Islam;Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon adalah PNS

PUTUSANNomor 0298/Pdt.G/2020/PA.AdlZA :SEADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terkahirS1, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan,selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Syamsuddin,S.H. dan Alvian, S.H.

Rahandouna Kota Kendari.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor39/PERADI/SE/X/2020 Tertanggal 27 Oktober 2020, sebagaiPemohon;melawanTermohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terkahirSMA, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3November 2020

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaKabupaten Konawe Selatan, Maka pada tanggal 21 Februari 2020Pemohon telah mengajukan permohonan Izin Cerai pada atasannya akantetap mendapat Penolakan dari atasannya melalui Surat Tertanggal 11Agustus 2020 yang di Tanda tangan oleh Sekertaris Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten konaweselatan atas nama MUHAMAD MUSRIANTO TAWULO.SP.M.AP.Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada BapakKetua

Penjelasan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, yang padapokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satudiantaranya adalah perceraian talak ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan pekerjaan sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang IjinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan SuratPernyataan Penolakan Permohonan Cerai PNS Nomor : XXXXXX tertanggal 11Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan PengembanganSDM Kabupaten Konawe Selatan, akan tetapi Pemohon telah membuat SuratPernyataan tertanggal 17 November 2020 tentang kesiapan menanggungresiko yang timbul atas permohonan cerai talak, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat permohonan Pemohon dapat

PENETAPANNomor : 23/Pdt.P/2019/PA.Pdn.ZEA, zs ae a enDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkarapermohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS,tempat tinggal di Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan,Kabupaten Tapanuli Tengah

Saksi pertama Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten TapanullTengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetanggadengan para Pemohon; Bahwa saksi juga mengenal orang tua para Pemohon dari Pemohonayah bernama Ayah para Pemohon , ibunya bernama lbu para Pemohon ,mereka menikah di Muara Nibung tahun 1992 saksi menghadiri; Bahwa dari pernikahan Misdaruddin

karena sakit di Muaro Nibung,jenazahnya diselenggarakan secara Islam dan dikuburkan di komplekperkuburan Muslim di Muara Nibung; Bahwa antara para Pemohon dengan almarhum Ayah para Pemohontidak ada halangan waris mewarisi baik secara syara maupun secara adatyang berlaku di Tapanuli Tengah; Bahwa antara para Pemohon dengan almarhumah Ibu para Pemohontidak ada halangan waris mewarisi baik secara syara maupun secara adatyang berlaku di Tapanuli Tengah; Bahwa semasa hidupnya Misdaruddin bekerja sebagai PNS

, sudahpensiun dan Wartini Panggabenan bekerja sebagai PNS; Bahwa semua para Pemohon masih hidup dan dalam keadaanberagama Islam;Hal. 7 dari 12 hal.

Salinan PUTUS ANNomor 0148/Pdt.G/2016/PA.Tjgaim ol) Cpam ll atl ansDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Kebidanan),pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan

Tergugat kurang pengertian dengan status Penggugat sebagai PNS;c.

Tergugat ingin Penggugat tinggal diKalimantan Timur saja dan berhenti bekerja sebagai PNS, tetapi Penggugatmenolak; Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugatbertengkar; Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua)tahun; Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama pisah Tergugat pernah datang untukmengajak rukun atau tidak; Bahwa sekarang Penggugat menyewa rumah di Kelurahan BelimbingKecamatan Murung Pudak sedangkan Tergugat masih tinggal di KalimantanTimur

SAKSI KE 2 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Juai, 02041984 (32tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman diKabupaten Tabalong;Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA.TjgSaksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, Saksitidak pernah bertemu hanya mendengar cerita dari Penggugat saja ;Bahwa Penggugat adalah teman Saksi;Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah

para saksi di muka persidangan, maka berdasarkanketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa potokopi Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian (P.2) telah dicocokkan dengan aslinya serta telahbermeterai cukup, maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sahdan dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS

MH. akan tetapi mediasi tetaptidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai PNS. yang tunduk padaPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990telah mendapat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Surat IzinPerceraian Sekretaris Daerah An.

Bahwa mengingat Pemohon adalah PNS Kota Bekasi ( Kasi Ekbang Kelurahan dan Plh diDISPENDA ) yang mempunyai gaji tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksaperkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohontiap bulannya sebesar 1/3 (satu per tiga) untuk Istri dan anaknya .bagian dari gaji Pemohonterhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;Perceraian PNS juga diatur dalam

PPNomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS. Mengenai pembagian gajiyang berlaku setelah perceraian, berlaku ketentuan sebagai berikut :e jika perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sepertiga (1/3)gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan sepertiga (1/3) untuk anakanaknya.

Apabilamereka belum dikarunia anak, maka setengah (1/2) dari gajinya diserahkan kepadaisterinya.e Apabila perceraian terjadi karena kehendak suami isteri maka pembagian gaji dilaksanakanberdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yg bercerai.e Khusus untuk wanita, bekas isteri tetap berhak atas bagian gaji walaupun perceraian terjadiatas kehendak isteri (bukan merupakan usul dari PNS pria) jika alasan perceraian karenadimadu, atau karena PNS pria melakukan zina, melakukan kekejaman/penganiayaan,menjadi

PP Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerkawinan dan Perceraian PNS. sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gajiPemohon terhitung sejak perkara im diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi danmempunyai kekuatan hukum tetap hinngga anak tersebut dewasa atau mandiri;Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Pemohon ( Kel.

Djito Bin Ngasdi dapat membantuseseorang masuk menjadi PNS di Pemerintah Daerah Bojonegoro dengan biaya sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) untuk formasi lulusan SMA sederajat. Mendengarperkataan dari Sdr.

DjitoBin Ngasdi dapat membantu seseorang masuk menjadi PNS di Pemerintah DaerahBojonegoro dengan biaya sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) untukformasi lulusan SMA sederajat. Mendengar perkataan dari Sdr.

DjitoBin Ngasdi dapat membantu seseorang masuk menjadi PNS di Pemerintah DaerahBojonegoro dengan membayar sejumlah uang kepada terdakwa Mudjito alias M. Djito BinNgasdi, kemudian korban Dodid Yudho Purwantoro memperkenalkan korban TeguhSupriyono kepada terdakwa di rumahnya.

Bahwa istri dan anakanak dari Penggugat tidak memiliki kesalahanapapun sehingga tidak patut dan tidak layak turut mendapatkan akibatdari pemberhentian Penggugat selaku pengawai negeri Sipil (PNS) ;. Bahwa selain itu, Tergugat telah menghilangkan hakhak Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol Penata TkI/IIl d padaKantor Camat Huruna Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikutip :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila ;Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUNMDN10.11.12.a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;b.

Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Kantor RegionalVI telah menerbitkan surat No.133/KR.VI/BKN/V/2019 tanggal 10Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUNMDNMei 2019 Perihal pemberitahuan mengenai pengaktifan PNS daripemberhentian sementara.

Nehego Giawa, A.Md Nip.19651129 200502 1 001,, dimana ada kesalahan penulisan, Makasesuai Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PegawaiNegeri Sipil, dengan kutipan Nomor Identitas PNS yang selanjutnyadisingkat NIP adalah Nomor yang diberikan kepada PNS sebagaiidentitas yang memuat tahun, bulan, tanggal lahir dan tahun, bulanpengangkatan pertama sebagai Calon PNS/PNS, jenis kelamin dannomor urut dalam hal ini Penggugat telah mengakui

;Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (huruf b)Dihukum penjara atau kurungan berdaarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau tindak pidana umum.

PENETAPANNomor 974/Pdt.P/2020/PA.KagZN Net zSesDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:Riska Mariyani Binti Iskandar Hasan Bakri, umur 40 tahun, agama Islam,pendidikan Si, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lr.Perintis KP Mandiri No.48 D RT.02 Kelurahan Paku,Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan

Bahwa, Yudhistira (Almarhum) semasa hidupnya adalah seorangPegawai negeri sipil (PNS) Disnaker Trans;4.

Rizgiqa, menurut penilaian MajelisHakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, makaberdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon (Sofia NurRizqiqa) telah berusaha untuk memenuhi persyaratan pengajuan pensiunanPerwalian Anak;Menimbang, bahwa bukti (P.6) Fotokopi Taspen, menurut penilaianMajelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alatbukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa almarhumYudisthira adalah seorang PNS

Bahwa semasa hidupnya Yudisthira adalah seorang PNS danmeninggalkan asuransi Taspen dan tabungan di Bank Sumsel Babel;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdata jo Pasal 47 (a)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwaanak yang belum dewasa atau belum pernah menikahkekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salahsalan satu dari orang tua kandungnya jika salah satau dari orang tuakandungnya meninggal dunia hal mana sejalan juga dengan Pasal 107Kompilasi

PENETAPANNomor :64/Pdt.P/2009/MSyBNABISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh : NASRUDDIN BIN RAMLI DAUD, tanggal lahir 24 Februari 1957, agamaIslam, Pekerjaan PNS (Dinas Kesehatan Prov.NAD). tempat tinggal Desa Cot Lamkuweueh,Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh,selanjutnya

RAHMAN, tanggal lahir 20 Juni 1971, agamaIslam, Pekerjaan PNS (Dinas Kesehatan Prov.NAD). tempat tinggal Desa Cot Lamkuweueh,Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh,selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;Mahkamah Syar iyah tersebut : Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara : Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksisaksinyadalam persidangan : TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tanggal 10 Maret 2009,telah mengajukan permohonan Penetapan Pengangkatan

SAMSUL BAHRI BIN ABDUL MANAF, umur 51 tahun, PekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Gampong Cot Lamkeuweueh, KecamatanMeuraxa, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ; Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan II, karena bertetangga dengan saksi; Bahwa, Pemohon I dan Pemohon IJ adalah suami isteri yang telah menikah padatahun 1993 di Kabupaten Pidie dan Pemohon I dan Pemohon II adalah PNS padaDinas Kesehatan Prov.

bersamapara Pemohon, Bahwa anak tersebut bernama Putri Aliffa Riesty : Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal duniadalam musibah tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu; Bahwa, sepanjang yang saksi ketahui bahwa para Pemohon adalah orang yangbertanggung jawab, tidak boros, taat beribadah dan tidak pernah terlibat dalampelanggaran dan kejahatan lainnya; Bahwa, saksi yakin para Pemohon mampu untuk mengasuh dan membiayai anaktersebut karena Pemohon I dan II adalah PNS

Bahwa terjadi perbedaan dalam penulisan nama Pemohon yaitu tertulisYOHANNES PEMBAPTIS SUHARDI pada Akta Perkawinan dan AktaKelahiran anak anak Pemohon dibandingkan dengan Akta Kelahirandan SK PNS Pemohon yang tertulis SUHARDI.eBahwa Pemohon hendak merubah nama pada Akta Perkawinanpemohon untuk disamakan dengan Akta Kelahiran serta SK PNSPemohon yang semula tertuls YOHANNES PEMBAPTIS SUHARDIuntuk dirubah menjadi SUHARDI.eBahwa untuk merubah nama pada Akta Perkawinan Pemohon untukpembetulan pada data

Akta Kelahiran AnakAnak Pemohon;Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 97/Padt.P/2020/PN Wno Sepengetahuan Saksi, Pemohon akan menghilangkan namanya dariYOHANNES PEMBAPTIS SUHARDI menjadi SUHARDI yang adadidalam Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran AnakAnak Pemohon;v Sepengetahuan Saksi, Pemohon dipanggil SUHARDI dikantor; Sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon untuk merubah nama yang adadidalam Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran AnakAnak Pemohon agarterdapat kesesuaian identitas, karena didalam SK PNS

persidangan berkaitandengan Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan namaPemohon yang ada didalam Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran AnakAnak Pemohon; Sepengetahuan Saksi, Pemohon akan menghilangkan namanya dariYOHANNES PEMBAPTIS SUHARDI menjadi SUHARDI yang adadidalam Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran AnakAnak Pemohon; Sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon untuk merubah nama yang adadidalam Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran AnakAnak Pemohon agarterdapat kesesuaian identitas, karena didalam SK PNS

menikah pada tanggal 16 Februari 1994 diGunungkidul; Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan untukmengganti nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta PerkawinanNomor 164/CS.K/II/1994 tertanggal 16 Februari 1994 tertulis namaYOHANNES PEMBAPTIS SUHARDI menjadi SUHARDI; Bahwa benar karena perbedaan nama Pemohon di dalam Akta KutipanPerkawinan Nomor 164/CS.K/II/1994 tertanggal 16 Februari 1994 tertulisnama YOHANNES PEMBAPTIS SUHARDI dengan dokumenkependudukan Pemohon yaitu dalam SK PNS

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perwalian terhadapanak:Nama : Cucu PemohonTanggal lahir : Situbondo, 29 Juli 1997Agama : Islam2.Pekerjaan : PelajarTempat kediaman di :Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang perempuan bernama:Nama : Anak PemohonTanggal lahir : Situbondo, 30 Juni 1955Agama : IslamPekerjaan : PNS (GURU SD)Tempat kediaman di :Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;(telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2012)Pada tanggal

4 Mei 1979 telah menikah dengan seorang lakilaki :Nama : Menantu PemohonTanggal lahir : Situbondo, 15 Desember 1953Agama : IslamPekerjaan : PNS (GURU SD)Tempat kediaman di :Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;(telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2013)Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangaran KabupatenSitubondo dengan Akta Nikah Nomor : 4/IV/1979;3.Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Anak Pemohon dan MenantuPemohon telah dikarunia anak yang bernama Cucu Pemohon yang

kenal dengan suami almarhumMenantu Pemohon dan almarhumah Anak Pemohon;Bahwa saksi mengetahui almarhumah Anak Pemohon telah meninggaldunia pada tanggal 3 September 2012 karena sakit jantung dan struk;Bahwa saksi mengetahui almarhum Menantu Pemohon telah meninggaldunia pada tanggal 20 November 2013;Bahwa saksi tahu Pemohon PEMOHON mengajukan perwalian untukcucunya yang bernama CUCU PEMOHON yang masih belum berusiadewasa;Bahwa saksi tahu Anak Pemohon dan Menantu Pemohon keduanyasamasama pensiunan PNS

Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan denganseorang lakilaki bernama Calon suami Pemohon, umur 42 tahun,pendidikan Strata (Satu), pekerjaan PNS (Badan Keuangan Daerah KotaSolok), tempat tinggal di JI. Kapten Harmaini Rimbo Barantai, RT/RW.002/005, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, KotaSolok;2.

Sik Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dan menjadi suamiyang bertanggungjawab untuk Pemohon; Bahwa pekerjaan calon suami adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) diKantor Badan Keuangan Daerah Kota Solok dengan penghasilan setiapbulannya sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat dan saksisaksi sebagai berikut :1.

calon suami Pemohon adalah orang yang baik, tidaksuka berjudi atau minumminuman keras; Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halanganuntuk menikah baik menurut syara maupun menurut peraturanperundangan dan adat istiadat yang berlaku; Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha datang untukmelamar Pemohon, tetapi ibu Pemohon tidak menerimanya; Bahwa Pemohon dengan calon suami telah berulang kalimohon restu, tetapi keluarga Pemohon tetap tidak merestui; Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai PNS

PA.SIkpernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasancalon suami Pemohon berstatus duda; Bahwa Pemohon telah tiga tahun menjalin hubungan dengancalon suami; Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yangbernama Calon suami Pemohon; Bahwa calon suami Pemohon adalah orang yang baik; Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halanganuntuk menikah; Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha datang untukmelamar Pemohon, tetapi ibu Pemohon tidak menerimanya; Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai PNS

PUTUSANNomor 0245/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.weDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadillperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, NIK 3674066312850002, dikeluarkan oleh DisdukcapilXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, tertanggal10 Agustus 2012, lahir di Jakarta, 23 Desember 1985,umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2,pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA TANGERANGSELATAN

Bahwa Penggugat adalah xxxxxxx XXXxXxXxXxX Xxxxx (PNS) yangtelah memiliki izin cerai No: 873.4/Kep.2670BKPP/2021 yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan xxxxXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX tertanggal 31 Desember 2021;8. Bahwa dengan faktafakta tersebut di atas gugatanPenggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diaturdalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KompilasiHukum Islam;9.

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpahadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikannasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumahtangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagaiXXXXXXX XXXXXX XXXXX (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebihdahulu harus memperoleh Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian daripejabat yang berwenang pada instansi tempat Penggugat bekerjasebagaimana

;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikannasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumahPutusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 6 dari 10 hal.tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintahpasal 65 dan 82 Undangundang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagaiPegawai Negeri sipil (PNS) dimana untuk melakukan perceraian, terlebihdahulu wajib memperoleh Surat izin untuk melakukan perceraian daripejabat

PUTUSANNomor 2604/Pdt.G/2013/PA.Kdl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanDagang, tempat tinggal di xxx Kecamatan Kota Kendal,Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut "Penggugat",melawanTergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS(Satpol PP),

PA.KalMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkanTergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannyadibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang bekerja sebagai anggota SatpolPamong Praja ( PNS

PA.KalMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 jo. 126 HIR perkara tersebutharus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa Tergugat yang bekerja sebagai anggota SatpolPamong Praja ( PNS

) di Pemda kabupaten Kendal, sudah dipanggilsecara sah dan patut dan diberikan waktu yang cukup untuk memperolehsurat keterangan dari pejabat yang berwenang, namun Tergugat tetaptidak hadir di persidangan dan tidak menggunakan waktu yang diberikanoleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkansebagaimana mestinya karena Tergugat tidak memenuhi yang dimaksuddalam Peraturan Pemerinah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinandan Perceraian bagi PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor

: 45 tahun 1990tentang perubahan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon dengankutipan akta nikah nomor 442/62/XI/2005 tanggal 29 Nopember 2005, danrumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karenaitu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatanperceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan

PUTUSANNomor141/Pdt.G/2017/PA Batg.oo SENSES Ade 5DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara:XXXXXXXXXXXXXX, UMUr49tahun, agama Islam, pekerjaanPNS pendidikanterakhir S1, tempatkediaman di KampungBeru (Btn PNS Griya),KelurahanBontoAtu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng,sebagai Penggugat;melawanXXXXXXXXXXXXXX,UMUr54 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir S1,dahulubertempattinggal di KampungBeru (Btn PNS Griya),KelurahanBontoAtu,KecamatanBissappu, KabupatenBantaeng,sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05Juni2017 telah mengajukan

XXXXXXXXXXXXXX, UMUr 40tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempatkediaman di Jalan Hasanuddin Nomor 13, Kelurahan Bonto Rita,Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.Saksi adalah keluarga jauhPenggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggalbersama di rumah kediaman bersama di BTN Griya selama kuranglebih 10 tahun; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai2

No.141/Pdt.G/2017/PABatg.Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS telah menyerahkan surat izinatasan untuk melakukan perceraian, dengan demikian telah memenuhiketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi PNS;Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 82 ayat (4)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg.jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datangmenghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap,serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yangsah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengadilan Agama Palopo dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukandisebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetapdilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karenaTergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugatdengan alasan Penggugat adalah PNS, hingga Penggugatlah yangmenafkahi keluarga, selain itu Tergugat marah apabila Penggugatkuliah. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugatbertengkar dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari ceritaPenggugat, demikian halnya dengan penyebab pertengkaran.

terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di komplek perkantoran pemkab Luwu selama limatahun.Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun hinggadikaruniai tiga orang anak.Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi,keduanya sering terlibat perselisinan dan pertengkaran.Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karenaTergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapatmenafkahi Penggugat secara layak, Tergugat malas bekerjadengan alasan Penggugat adalah PNS

akan tetapi Penggugat tidak bersedia.Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan buktibuktilagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohonputusan.Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangandalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang terurai di atas.Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS

kali Penggugat dan ibu kandung Penggugat)menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsemula berjalan harmonis, keduanya dikaruniai tiga orang anak, namunkondisi tersebut hanya berlangsung hingga tahun 2013 karena rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara keduanyasering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yangtidak memiliki pekerjaan tetap tidak menafkahi Penggugat secara layak,Tergugat malas bekerja karena beralasan Penggugat adalah PNS

PENETAPANNomor 96/Pdt.P/2019/PA.Kra.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmemberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang bakso, tempattinggal Karanganyar, sebagai Pemohon ;Pemohon Il, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggalKaranganyar

Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai PedagangBakso dan PNS dan dapat mencukupi kebutuhan seharihari untuk keluargadan anak angkat tersebut ;9. Bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya Para Pemohon akanmenyerahkan buktibukti surat dan mengajukan saksi dalam persidanganyang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;10.

dipelihara oleh Para Pemohonseperti anak kandung sendiri, karena ibu kandung anak tersebut masihterlalu muda dan akan melanjutkan studinya sehingga para Pemohonsanggup membantu dengan mengangkat anaknya tersebut ;Bahwa Para Pemohon menyatakan bersedia dan sepenuh hati akanmerawat, menyayangi dan mendidik serta tidak akan menyakiti anak tersebutyang telah dirawat sejak lahir ;Bahwa Para Pemohon mampu membiayai kehidupan anak tersebut denganwajar karena Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan PNS

Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS untuk Penghasilan Pemohon IIdari UPT Diknas Karanganyar SD Doplang 1, Dinas P & K KabupatenKaranganyar untuk bulan Juli 2019 dengan nomor urut 5 (Pemohon J) ;10. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah nomor900/268 tanggal 17 Mei 2019 tentang pemberian izin kepada calon orangtua angkat (Pemohon I) dan (Pemohon Il) ;11.

kekuatan pembuktian yang sah;aMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Para Pemohonyang dikuatkan dengan alat bukti Suratsurat dan saksisaksi di persidangansebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktafaktasebagai berikut: Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan calon anak angkat terlahir dariorang tua (ibu) yang beragama Islam pula ; Bahwa keadaan ekonomi Para Pemohon cukup sehingga tidak adakekurangan meskipun akan mengangkat anak dan Pemohon Il bekerjasebagai Guru PNS

Nunukan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATDALMASIUS, Pekerjaan PNS, Alamat Tempat Tinggal di Jl.Antasari Rt.01 Rw.01, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab.Nunukan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIHal dari 84 Putusan No.13/Pdt.G/201 5/PN.Nnk3. DAVID, Pekerjaan PNS, Alamat Tempat Tinggal di Jl. AntasariRt.01 Rw.01, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab.Nunukan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;4. ELISABETH FAAH, Pekerjaan Swasta, Alamat Tempat Tinggaldahulu di Jl.

Nunukan, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT X;11.SUGIARTO BIN NURDIN DURAN, Pekerjaan PNS pada KantorBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Nunukan, AlamatTempat Tinggal di Perumahan Pemda (KPN), selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT XI;12. SUJINA, Pekerjaan Swasta, Alamat Tempat Tinggal JI. AntasariRt.01 Rw.01, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab.Nunukan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;13. IDJUKAR WATI, Pekerjaan Swasta, Alamat Tempat Tinggal JI.Antasari Rt.01 Rw.01, Kel.

Nunukan Selatan, Kab.Nunukan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATXIIl ;14.MUHAMMAD PETEN SILI, Pekerjaan PNS pada BagianOrganisasi Sekretariat Daerah Kab. Nunukan, Alamat Tempat Tinggal di JI. Antasari Rt.01 Rw.01, Kel. Selisun, Kec. NunukanSelatan, Kab. Nunukan, = selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT XIN ;15. ADRIAN AMRIN, Pekerjaan Swasta, Alamat Tempat Tinggal diNunukan Barat Rt. 08 (Rumah Makan Telaga Indah), selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT XV; 16.

Nunukan, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT XxXIV;MARTHINUS JALUNG, Pekerjaan PNS Dinas PerhubunganKab. Nunukan, Alamat Tempat Tinggal di Jl. Antasari Rt.01Rw.01 Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXV;SILFANA, Pekerjaan Swasta, Alamat Tempat Tinggal Jl.Antasari Rt.05 Rw.01 Kel. Selisun Kec.

MjBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:PEMOHON I, umur 80 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, PekerjaanPENSIUNAN PNS, tempat kediaman di KABUPATENMAJENE, disebut Pemohon I;Sekaligus bertindak pula untuk mewakili Pemohon Ildan Pemohon III yang masih dibawah umur;PEMOHON Il,

adalah baru 10tahun anak pertama dan anak kedua 5 tahun;Bahwa almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada hariKamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah, karena tragedi Mina;Bahwa ibu kandung almarhumah ALMARHUMAH bernama AndiReski bin Haruna Rasyid telah meninggal dunia lebih dulu;Bahwa kakek dan nenek almarhumah ALMARHUMAH juga lebihdahulu meninggal dunia;Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH tidakpernah dianiaya serta diancam untuk dibunuh oleh para Pemohon;Bahwa almarhumah ALMARHUMAH adalah PNS

pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhumahALMARHUMAH;Bahwa almarhumah ALMARHUMAH telah dikarunia 2 orang anakyakni Pemohon II dan Pemohon III;Bahwa almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada hariKamis di Mekkah karena tragedi Mina;Bahwa ayah kandung almarhumah ALMARHUMAH masih hidupsedangkan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;Bahwa kakek nenek almarhumah ALMARHUMAH juga sudahmeningal dunia lebih dahulu; Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH bekerjasebagai PNS

;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angkasampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamisendiri bahwa almarhumah benar meninggal dunia di Mekkah danmeninggalkan ayah kandung dan 2 anak kandung, sedangkan ibunya dansuaminya serta kakek neneknya sudah meninggal lebih dulu, semasa hidupnyaadalah PNS, sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harusdibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil

;Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri bahwaalmarhum adalah PNS, meninggal di Mekkah dengan meninggalkan ayah dan 2orang anak sedangkan ibu dan suaminya maupun kakek neneknya telah lebihdahulu meninggal, sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harusdibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal308