TERDAPAT BUKTI BARU (NOVUM) yaitu) Putusan Mahkamah AgungRl No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 danPenetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 750/Pdt/P/2009PN.Smg tanggal 19 Juni 2009;Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 170PK/Pid/20101. Bahwa = amar putusan Pengadilan Negeri SemarangNo.15/Pid.B/2003/ PN.

/PTUNSMG3.Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. dalam perkarapeninjauan kembali No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19Desember 2008:MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon24Peninjauan Kembali CV TJAHJA SARI tersebut;( vide Bukti PK 1);.

Bahwa pertimbangan hukurn putusan Mahkamah Agung R.1I.dalam perkara peninjauan kernbali No. 18 PK/TUN/2007tanggal 19 Mei 2008 antara lain:Mengenai alasan peninjauan kembali butir A:Bahwa alasan peninjauan kernbali tersebut tidakdapat dibenarkan karena putusan pidana No.15/Pid.B/2003/PN Smg tanggal 15 April 2003 telahdiajukan pada tingkat kasasi sehingga tidak lagimerupakan bukti baru;5.Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI. dalamperkara peninjauan kembali No. 18 PK/TUN/2007 tanggal19 Desernber

No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19Desember 2008;Terhadap perlawanan/bantahan terhadap putusan MahkamahAgung RI. No.18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desernber 2008yang diajukan CV TJAHJA SARI tersebut Mahkarnah AgungRl. telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Semarang yang intinya menyatakan:sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

, Bambang Widjanarko, SH telah menyampaikaneksepsi bahwa sengketa kepemilikan tanah tersebutmasih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan TataUsaha Negara Semarang dalam perkara No.61/G/TUN/2002/PTUN.

Srog Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Termohon danTermohon lainnya adalah saudara kandung Para Pemohon; Bahwa dulu Termohon / Bu Tun memiliki Suami sah namunsudah meninggal dunia sekitar tahun 2008; Bahwa saksi mengetahui sendiri almarhum pak Moch. Tojibselama menjadi tetangga rumah; Bahwa selama menikah, antara alm Pak Moch.

SrogSurabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan juga Para Termohon; Bahwa saksi juga bertetangga dengan para pihak, saksi tinggaljuga di bagian depan rumah Para Pemohon dan Para Termohon; Bahwa saksi sudah bertetangga dengan keluarga parta pihak dirumah Surabaya sekitar 20 (dua puluh) tahunan; Bahwa bu Tun / Termohon yang merupakan orangtua para pihaklainnya adalah istri dari Pak Tojib yang sudah meninggal dunia lama; Bahwa

Bu Tun memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Mas Hariyanto,Mbak Yuni, Mbak Dewi, Mbak Lis dan Mbak Lia.

Ada satu anak yangsudah meninggal dunia bernama Mas Joko; Bahwa yang saksi ketahui antara Para Pemohon dengan ParaTermohon mereka semua bersaudara kandung; Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Termohon danTermohon lainnya adalah saudara kandung Para Pemohon; Bahwa dulu Termohon / Bu Tun memiliki Suami sah (ayah darienam bersaudara) namun sudah meninggal dunia sekitar tahun 2008; Bahwa saksi mengetahul sendiri almarhum pak Moch.

Tojib menikahsekali saja yaitu dengan Bu Tun dan memiliki 6 (enam) orang anakkandung; Bahwa Joko anak keempat telah meninggal dunia pada bulanJanuari 2020 tahun ini; Bahwa saksi tahu sendiri saat almarhum Joko meninggal dunia; Bahwa almarhum Joko meninggal karena sakit karenasebelumnya juga dirawat di Rumah Sakit; Bahwa almarhum selama hidup sampai dengan meninggal duniaberagama Islam; Bahwa ibu kandung dan seluruh saudara kandungnya semuaberagama Islam;Hal. 10 dari 18 Hal.

Rappocini Raya tidakdalam sengketa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI NomorReg. 347K/TUN/2001, telah diterbitkan salinan putusannya, telah diberikankepada ahli warisnya tertanggal 6 November 2013 yakni Abdul Kadir Siama Dg.Naba.

Nur Warkah, S.lp, M.Si selaku Lurah Buakana waktu itu telah meregisterdengan Nomor : 12/BK/XI/2013 tertanggal 18 November 2013 kemudianmenandatanganinya, padahal surat pernyataan tersebut mengandung isi yangtidak benar karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.347K/TUN/2001, pihak Abdul Kadir Siama Dg. Naba dinyatakan sebagai pihakyang kalah.Bahwa selain itu terdakwa Muhammad Kasim bersama Drs.

Rappocini Raya tidak dalamsengketa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.347K/TUN/2001, telah diterbitkan salinan putusannya, telah diberikankepada ahli warisnya tertanggal 6 November 2013 yakni Abdul Kadir SiamaDg. Naba.

Nur Warkah, S.lp, M.Si selaku Lurah Buakana waktu itu telahmeregister dengan Nomor : 12/BK/X1I/2013 tertanggal 18 November 2013kemudian menandatanganinya.Surat pernyataan tersebut mengandung isi yang tidak benar karenaberdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 347K/TUN/2001, pihakAbdul Kadir Siama Dg. Naba dinyatakan sebagai pihak yang kalah.Surat Keterangan yang dibuat oleh terdakwa Muhammad Kasim bersamaDrs.

Put.No.199/PID/2015/PT.Mks 1 (satu) examplar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.347.K/ TUN / 2001 kepada ABD KADIR SIAMA DG NABA tanggal 06November ; Berita Acara Peninjauan lapangan pada hari senin tanggal 28 Oktober2013 yang diketahui oleh Lurah Buakana NUR WARKAH,, SIP, Msi ; 1 (Satu) lembar permohonan penerbitan / pemecahan / balik namapajak bumi dan bangunan tanggal 13 November 2013 oleh ABDKADIR SIAMA DG NABA yang ditanda tangani dan diketahui olehKepala Kelurahan Buakana An.

70 K/TUN/2011

PUTUSANNo. 70 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :FATMAH POMONTOLO, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan guru pada Madrasah Ibtidaiyah Al MHidayahKecamatan Tapa, Kantor Departemen Agama KabupatenGorontalo, alamat Desa Mandaong, Kelurahan Mandaong,Kecamatan Bacaan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;MELAWANBADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

No.70 K/TUN/201 1Surat Kuasa Substitusi Nomor : 019/G.TUN/SET.BAPEK/2010tertanggal 14 Juni 2010,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :A.

No.70 K/TUN/201 110.11.pembunuhan yang dilakukan oleh suami Penggugat, maka Penggugatbermaksud untuk mengajukan perceraian ;Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ijin untuk melakukanperceraian dengan saudara Yasin Podungge (suami Penggugat)kepada Atasan Penggugat ;Bahwa pada tanggal 13 Juni 2002, Penggugat mendapat putusan ceraidari Pengadilan Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2001 dan Akta Cerai Nomor : 58/AC/2002/PA.Gtlo tanpa ijin daripejabat yang berwenang ;Bahwa proses perceraian

No.70 K/TUN/201 1Tinggi Tata Usaha Negara tidak langsung menguatkan Putusan TergugatNomor ; 192/KPTS/BAPEK/2006, namun hal ini tetap dilakukan tanpamempertimbangkan dengan rasa keadilan mengingat selama menjadi PNSPemohon kasasi belum pernah dijatuhi hukuman disiplin baik ringan,sedang, apalagi berat, sehingga terhadap sangsi hukuman terhadapPemohon Kasasi tidak dilakukan proses pembinaan terlebih dahulu ;4.

No.70 K/TUN/201 110tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota :ttd/.H. Yulius, SH. MH.,ttd/.Prof. DR. H. Anmad Sukardja, SH. MH.,Biaya biaya :1.Meterail........ i. Rp. 6.000,2.RedakSi............00. Rp. 5.000,3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R11.a.n. PaniteraKetua:ttd/.Marina Sidabutar, SH. MHPaniteraPengganti :ttd/.Fitriamina, SH. MH.

OBJEK SENGKETA DAN DASAR HUKUM GUGATAN.4.Bahwa objek sengketa dalam gugatan a quo adalah KeputusanTata Usaha Negara (Keputusan TUN) yang diterbitkan olehTergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu berupa:4.1 Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015. Tentang Keanggotaan Dewan PengupahanKota Batam Masa Bakti 20152018, tanggal 1 Juni 2015; dan4.2 Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objeksengketa a quo telah memenuhi syaratsyarat suatu keputusanTUN sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, denganalasan sebagai berikut:6.1 Keputusan TUN objek sengketa perkara a quo dikeluarkanoleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal inidikeluarkan oleh Tergugat selaku Walikota Batam, sehinggatelah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 8 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan

Putusan Perkara Nomor : 11/G/2015/PTUNTPI halaman 96.2 Keputusan TUN objek sengketa berisi tindakan hukum TataUsaha Negara berupa penerbitan objek sengketa yangdilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;6.3 Keputusan TUN objek sengketa adalah bersifat Konkrit,Individual dan Final.Konkrit: Bahwa objek sengketa tidak abstrak dan berwujudyaitu berupa penetapan namanama pekerja yangmewakili pekerja menjadi anggota Dewanpengupahan Kota Batam dan anggota LembagaKerjasama Tripartit untuk masa

bakti 2015 s.dIndividual: Bahwa keputusan TUN objek sengketa jelasditujukan kepada subjek hukum tertentu yaitu SPSISPMI dan SBSI yang merupakan anggotaPSTIG QUG a) ~~~~ === == nnn nnn nnnFinal: Bahwa dengan adanya Keputusan TUN yangpenetapan pekerja menjadi anggota DewanPengupahan Kota Batam dan anggota LembagaKerjasama Tripartit yang bukan diusulkan olehPenggugat menimbulkan akibat hukum Penggugattidak terwakili dalam Dewan Pengupahan KotaBatam dan pada Lembaga Kerjasama Tripartit.7.

49 K/TUN/2012

No. 49 K/TUN/2012124.

No. 49 K/TUN/201214undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.

No. 49 K/TUN/201224 Kantor Pertanahan Kota Kendari sebelah utara tertulis berbatasan La AcD.(sama yang tertulis pada Bukti P1).

No. 49 K/TUN/2012 26 milik La Aci Dunni, SH., yang mana penyidik telah memintaketerangan terhadap Irawati Ando (Penggugat) dan M.

No. 49 K/TUN/201230Panitera Pengganti :Ttd./Khairuddin Nasution, SHBiayabiaya :1. Meteral............ Rp. 6.000,2. Redaksi ...............+4. Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi.... Rp.489.000.Jumlah ............ Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220 000 754

disampaikanoleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya(replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa terdakwa NURDIANA Alias DIAN Binti SITTI AMIN pada harisenin Tanggal 26 maret 2018 Sekira Pukul 10:00 Wita atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu masih dalam bulan maret tahun 2018,atau setidaktidaknya masih di tahun 2018, bertempat di Tun

Amir alias Ita Binti Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanyapenganiayaan yang telah saksi alami; Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Nurdian(Terdakwa) yang beralamat di Jalan Karaeng Loe Sero, Kelurahan Tombolo,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; Bahwa Nurdian (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap saksi padahari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Tun

Sri Dewi alias Dewi Binti Husain, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanyapenganiayaan yang telah dialami saksi korban Devinta alias Ita;Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Devintaalias Ita adalah Nurdian (Terdakwa);Bahwa Nurdian (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap saksi Devintaalias Ita pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 wita diJalan Tun Abdul Razak, Kecamatan

Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak menjadikan adanyakekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberisumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwaTerdakwa Nurdiana alias Dian Binti Sitti Amin pada hari Senin tanggal 26 MaretHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Sgm2018 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Tun Abdul Razak I, KelurahanPaccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten

Dengan demikian penganiayaan adalah tiaptiapperbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secarafisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa TerdakwaNurdiana alias Dian Binti Sitti Amin pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Tun Abdul Razak , Kelurahan Paccinongang,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah melakukan penganiayaanterhadap saksi Korban Devinta dengan cara memukul

Ida Bagus Putu Agung, S.H,M.H ; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, keduanya berkantor diSatu Pintu Solusi Consulting, di jalan ByPass Ngurah Rai 156 Sanur, Denpasar Bali,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :007/Khusus/PTUN/X/2017 tanggal 06Oktober 2017, yang selanjutnya disebutsebagai : PEMBANDING / PENGGUGAT;wanna enna nnnnnnn nanan MELAWAN $:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, Berkedudukan diJalan Pudak Nomor : 7 Denpasar, berdasarkanPutusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN

Seksi PerkaraPertanahan;: ANAK AGUNG ALIT EMI YAMAGEN), SH. jrccssceceenensnananennenasins: 19780102 201408 1 001;: Penata Muda (IlV/a);: Analisis PermasalahanPertanahan);Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) danmemilin alamat pada Kantor Pertanahan KotaDenpasar, Jalan Pudak No. 7 Denpasar;Putusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN SBYHalaman 2 dari 9 Halamanyang selanjutnya di sebut sebagaiTERBANDING /T ERGUGAT; JOLA KATHRINE MEWENGKANG, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan

SBY tanggal 11 Juli 2018tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketaPutusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN SBYHalaman 3 dari 9 Halamantata usaha negara ini ;=2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No:25/G/2017/PTUN .

TUN.

TUN. SBY.

367 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 367 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:FRELYNO CH GASPERSZ, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Jalan Mutiara, No. 73, RT.001/RW 01,Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya memberiKuasa kepada:1. FIREL E. SAHETAPY, SH.2. EDWARD DIAS, SH.3.

Perkara Nomor 367 K/TUN/2012KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, Tempatkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman, Tantui, Kota Ambon;Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangTurut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara

Perkara Nomor 367 K/TUN/201210.11.Bahwa di atas objek sengketa saat ini telah berdiri bangunanbangunan yangdibangun oleh Keluarga Gaspersz kemudian dimanfaatkan oleh mereka atau oranglain untuk kepentingan usaha;Bahwa dengan perbuatan Tergugat terhadap objek sengketa, seakanakan telahmelegitimasi perbuatan dan kedudukan Keluarga Gaspersz terhadap objek sengketa,mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan karena:a.

Perkara Nomor 367 K/TUN/2012terdaftar atas nama Nyonya Petrosina A. Gaspersz seluas dan sebatas yangtumpang tindih yaitu seluas + 22 M?; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa:1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Riyali tanggal 19 September 2005, SuratUkur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober 2004, luas 15 M2 terdaftar atas namaIr. Johanis Gaspersz M.Si. seluas dan sebatas yang tumpang tindih yaitu seluas+ 10 M;2.

Perkara Nomor 367 K/TUN/2012

Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.16/G,TUN/1993/P.2TUN.U.Pdg. tanggal 12 Oktober 1993, telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, diberitanda P.24.;25.

Foto copy Akta Jual Beli No. 115/D/UPG/V1/1993 tanggal 15 Junl 1993,tidak ditunjukkan aslinya, telah diberi meterai secukupnya, diberitanda P25;26 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang No.02/Bdg,TUN/1994/PT TUN U.PDG tanggal 16 Mei 1994, setelah dicocokkan dansesuai dengan aslinyasetelah diberi meterai secukupnya, diberitanda P.26;27.

Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 92 K/TUN/1994tanggal 26 September 1996, seteLah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sertatelah diberi materai secukupnya, diberitanda P.27.;28. Foto copy Surat No. 630.185953.01 tanggal 13 Mei 1997, setelahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya,diberi tanda P.28;29.

Foto copy Akta Permohonan Banding tertanggal 6 April 1998 atas putusanPengadilan TUN Ujung Pandang No. 57/Inv/G.TUN/I997/P.TUN Ujung Pandangtanggal 26 Marat 1998, setelsh dicoeokkan dan sesuai dengan aslinya serta telahdiberi meterai secukupnya, diberitanda P.30.;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan suratsarat buktiberupa:1.

nama penggugat (Andi Pamusu) ;Menimbang, bahwa untuk melealisir putusan mahkamah agung RI No. 92K/TUN/1994 tanggal 26 september 1996, pihak kepala kantor pertanahan kodyaMakassar dalam kedudukannya sebagai tergugat dalam perkara a quo telahmemohon petunjuk kepada kepala kantor wilayah badan pertanahan nasionalprovinsi Sulawesi selatan dalam kedudukannya sebagai Tergugat , dalam olehkepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi selatan telahdigariskan agar dilakukan sertipikat pengganti

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021karena sakit di Kota Sabang;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah adalah sebagai berikut:

1. Asnidar Binti Budiman selaku Istri;
2. Husna Tun Ainal Yati Binti Tgk

karenapenerbitan kedua SHM yang menjadi obyek sengketa telah melanggarketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 khususnya Pasal 31 ayat (1) yangmenyatakan bahwa Sertipikat diterbitkan untuk kepentinganpemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridisdan sebagai pemegang hak adalah pihak Penggugat dan jugamelanggar Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaituasas kepastian hukum dengan pengertian bahwa penerbitan suatukeputusan TUN

; Menimbang, bahwa untuk penghitungan tenggang waktu bagi pihakketiga, Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RIdalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 danReg.

Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknyamengandung kaedah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagipihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata UsahaNegara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketigamerasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dansudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

/1993tanggal 21 Januari 1993 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Register.Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 juncto Reg.

Nomor 270K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 maka penghitungan tenggang waktuPenggugat mengajukan gugatan telah lewattenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari.; Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat mengenai tenggangwaktu telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim terhadap dalil dalil jawabanTergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara hukumgugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ( Niet Ontvakelijk Verklaard);Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yangterjadi

Nomor : 5K/tun/1992 tanggal 21 Januari1993 Jo. Putusan MA RI Nomor : 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember1994 Jo. Putusan MA. RI.

Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret2002, yang substansinya mengatur mengenai tenggang waktumengajukan gugatan secara kasuistis selama 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak pihak ketiga mengetahui adanya keputusan tatausaha negara yang merugikan kepentingannya, oleh karena itugugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7September 1994 yang menyatakan bahwa Meskipun sengketa ituterjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jikadalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikanatas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukanterlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakansengketaPerdata ; b.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/TUN/2007 tanggal 28Mei 2009 yang menyatakan : Bahwa terlepas dari alasan kasasitersebut, Judex Factie salah dalam penerapan hukum yaitu bahwadalam sengketa aquo terdapat masalah kepemilikan, dengankepemilikan: Bahwa Penggugat menyatakan mempunyai hakatas tanah berdasarkan pembelian/pelepasan hak tanggal 2September 1997, Penggugat II berdasarkan pembelian/pelepasanhak tanggal 20 Juli 1995.

untukmembuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagaipihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenanganPengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudahseharusnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatanPenggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ; Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 169/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008tersebut pada Tingkat Kasasi telah dikuatkan dengan PutusanMahkamah Agung RI No. 121 K/TUN

karena tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari kantorlelang, pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang adalah atas permintaanPengadilan Negeri, sehingga apa yang dilakukan oleh kantor lelang merupakantindak lanjut dari Putusan Pengadilan sehingga termasuk ketentuan pasal 2UndangUndang Peratun (No. 150K/TUN/1994, tanggal 791995) jo No. 47K/TUN/1997, tanggal 26011998 jo No. 245 K/TUN/1999, tanggal 308b) Sengketa Kepemilikan Tanah ;Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang

(No. 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000,tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal242 1998) : nananHalaman 35 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUNSRGc) Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Dalam Rangka UntukMenimbulkan Perjanjian;Kaidah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkandalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalamkaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjukpada suatu ketentuan dalam

(No.252 K/TUN/2000tanggal13112000);d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ;Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karenamelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 UndangUndang no.5 Tahun 1986 jopasal 19 PP No. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidakbersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal

(No.252 K/TUN/2000tanggal13112000);d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ;Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karenamelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jopasal 19 PP no. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidakbersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal

dapat digugat diPeradilan TUN.

Bahwa dari Diktum SK.01/PBT/BPN.14/2013 DanSK.03/PBT/BPN.14/2016 Sebagaimana telah disampaikan di atas,bahwa yang harus dipahami adalah: Sikap apa yang harus dilakukan oleh Tergugat atas adanyaPutusan Pengadilan TUN yang Berkekuatan Hukum Tetap ataudengan kata lain bagaimanakah semestinya sikap dan tindakanTergugat menurut hukum dalam menyikapi putusan TUN yangBerkekuatan Hukum Tetap...............222) n0nn nnn cee neon ee Apakah Tergugat diberi wewenang lain untuk melakukan tindakanhukum selain

dari pada apa yang telah dibunyikan dalam amarPutusan TUN yang Berkekuatan Hukum Tetap....???

; Bahwa secara hukum Tergugat tidak diberi perintah untuk melakukantindakan lain, selain dari apa yang ditetapbkan dalam amar putusanPengadilan TUN yang Berkekuatan Hukum Tetap yaituMEMBATALKAN dan MENCABUT; 22 22 nnn noooHal. 56 dari 113 Hal.

apa yang menjadi tolak ukurmenurut hukum agar dapat melakukan tindakan lain selain dari apayang ditentukan oleh amar putusan Pengadilan TUN yangBerkekuatan Hukum Tetap...??

PutusanMahkamah Agung RI No. 341 K/TUN/2010 tanggal31 Januari 2011 Jo.

ELSADAY MULIA ;6.Bahwa dengan tindakan pembatalan IUP Eksplorasi secara sepihak olehTergugat tersebut, merupakan bukti atau wujud tindakan sewenangwenang dari Tergugat selaku Pejabat TUN yang tidak mencerminkansikap yang bijak dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Hal manajelasjelas juga telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagiPenggugat yang telah merintis dan membiayai proyekproyek tambang diwilayah Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah sejaktahun 2008.

Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut jelas telahmelanggar kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral DanBatubara, Pasal 8 ayat (1) huruf g danh ; 7.OBJEK GUGATAN TUN TELAH BERTENTANGAN DENGAN ASASASASUMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK :7.1.

Hal ini jelas bahwa apayang dilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan tugasnya tersebuttelah melanggar dan/atau bertentangan dengan ASASASASUMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;8.SURAT KEPUTUSAN OBJEK GUGATAN TUN CACAT HUKUM KARENABERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGANYANG BERLAKU;Dengan terungkapnya fakta bahwa Surat Keputusan TUN objek gugatanditerbitkan dengan secara sewenangwenang oleh Tergugat, serta telahmelanggar asas kepastian hukum, tidak adanya asas keterbukaan dan tidaktertib dan tidak

professional dalam menjalankan tugastugaskepemerintahannya, maka jelas pula bahwa Objek Gugatan TUN a quotelah CACAT HUKUM, karena nyatanyata telah melanggar asasasasumum pemerintahan yang baik, sehingga telah bertentangan denganHal. 11 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2013/PTUN.ABNperundangundangan yang berlaku yakni sebagaimana diatur dalamUndang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH, khususnya Pasal 20 ayat (1);Disamping itu, tindakan penerbitan SK objek gugatan oleh

148 K/TUN/2013

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.R.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.10106 Bahwahingga saat ini telah hampir 2 (dua) tahunPenggugat berserta seluruh anggota menikmati hasildari kebun sawit plasma tersebut. Akan tetapi tibatiba pada tanggal 3 Februari 2012, Penggugatdikejutkan dengan adanya klaim dari Pihak ketigaHADIRIN LINGGA, Dkk.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.2828a.ll.a.12.a.13.a.l4.a.l5.a.l6.a.17.terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten IndragiriHulu ;Sertipikat Hak Milik Nomor : 123 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 11/Siambul/2010, tanggal 06 Januari2011 atas nama R.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.4040383940Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, SuratUkur No. 38/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M? atas namaMusi Yanto, SH. ;Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, SuratUkur No. 39/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M? atas namaR.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.5050mempertimbangkan terhadap materi Memorie Banding Pemohon Kasasi,sehingga fakta inilah yang menunjukkan dan membuktikan bahwa perkara initidak ada diperiksa dan diadili oleh Hakim Banding secara cermat, teliti dansecara keseluruhan, oleh karenanya haruslah dibatalkan.1.2.

/1998 tanggal 27Juli 2001 jo. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukumbahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidaktermasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkanwewenang Peradilan Umum;Dengan uraianuraian diatas, maka jelas telah terbukti berdasarkan hukumbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadiliperkara aquo, karena harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus olehPengadilan

No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 maret2007 Jo. Putusan No. 73/PK/TUN/2007 yang secara tegasmenyatakan bahwa SHM No. 1919 masih terdapat permasalahankeabsahan hak keperdataan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagaidasar/alas untuk membatalkan SHM No. 235 yang telah terlebihdahulu ada dari keberadaan dan terbitnya SHM No. 1919.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 Maret 2007 jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73/PK/TUN/2007tanggal 30 April 2008 (Putusan Berkekuatan Hukum Tetap TerkaitKepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas Tanah Dengan SHM235) ;Bahwa adapun dalam perkara terkait Putusan Berkekuatan HukumTetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas TanahDengan SHM 235, merupakan fakta tetap dan tidak terbantahkan lagibahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 285 K/TUN/2006, tanggal 12 Maret 2007.(Fotokopi sesuai dengan ali) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 73 PK/TUN/2007, tanggal 30 April 2008. (Fotokopisesuai dengan asli) ;Surat Mieke Hijaya, S.H. selaku Kuasa Hukum H. AbdulAziz Marzuki, tertanggal 29 April 2013, perihalPermohonan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 1919/Grogol Selatan atas Sebidang Tanah seluas2/7.

Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalamperkara a quo ;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas adalah sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang padapokoknya

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor306K/TUN/1995 tanggal 10 Januari 1997 jo. Nomor86/B/1995/PTUN.JKT jo. Nomor : 13/G/PTUNBdg/1996menyatakan : Risalah Lelang merupakan Berita Acara16atas pelaksanaan/penjualan suatu barang yang dijualdi depan umum (lelang) ; 10.

Bahwa = Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor11.47/K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, menyatakanbahwa Risalah Lelang bukan merupakan KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakanBerita Acara hasil penjualan barang terseksekusi,sebab Risalah Lelang tidak ada unsur belissing maupunpernyataan kehendak dari Pejabat KantorLelang ; Bahwa buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas AdministrasiPengadilan, yang di keluarkan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia, menegaskan bahwa Rislah Lelangmaupun menurut

alasan keberatantersebut sebagai tersebutdalam point 4 gugatanPerlawanan, Pelawan tidaksependapat dengan pendapatKetua Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta yangmenyatakan RISALAH ~~ LELANGyang diterbitkan Kepala KantorPelayanan Piutang dan LelangNegara (KP2LN) YogyakartaNomor : 11/2005 tanggal 820Pebruari 2005 adalah bukanmerupakan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 1angka 3 Undang undangNomor : 9 Tahun 2004.Sedangkan menurut Pelawan,Risalah Lelang merupakanKeputusan TUN

(vide Martiman P, 1993 : 39) dan Indroharto (Usahamemahami Undang undang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebutTerlawan dahulu Tergugat memberikan jawaban tertanggal1 Juli 2005 pada pokoknya menyatakanRisalah Lelang bukan merupakan objek Tata UsahaNegara (Vide point 6) dengan menunjuk PutusanMahkamah Agung RI No. 306K/TUN/1995 tanggal 10Januari 1997 jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 yang mana21putusan putusan Mahkamah Agung RI tersebutmemuat kaidah hukum Risalah Lelang merupakanBerita Acara atas pelaksanaan/penjualan suatubarang yang dijual di depan umum (vide point 9Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaranpendapat para ahli Tat Usaha Negara antara lainMartiman P dan Indroharto yang dijadikan dasarpengajuan Perlawanan oleh Pelawan, Majelis Hakimsependapat dengan pendapat Terlawan dalam jawabannyatertanggal 21