dari 221 Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenagalistrik;7. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;10. fasilitas keselamatan umum;11. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;13. cagar

alam dan cagar budaya;14. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasitanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilanrendah dengan status sewa;16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/PemerintahDaerah;17. prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan18. pasar umum dan lapangan parkir umum; Bahwa yang disebut sebagai pihak yang memerlukan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum dalam kegiatan pengadaantanah adalah

Fungsi Produksi;Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 UndangUndang No.41 tahun 1999tentang Kehutanan ditentukan hutan Konvensi adalah Kawasan Hutandengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawasankeanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, antara lainTaman Nasional, Cagar Alam, Taman Hutan Rakyat, Suaka Margasatwa;Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 UndangUndang No.41 tahun 1999tentang Kehutanan ditentukan hutan Lindung (HL) adalah KawasanHutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

ARIEF WICAKSONO, ST 1271 (satu) bundel copy dokumen bercap basah Keputusan Dewan Perwakilar Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/63/35.73.200/2016 tentan Hal 16 dari 424 Putusan No.94/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.SbyHal 16 dari 424 Putusan No.94/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Sby Pembentukan Panitia Khusus Il Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotMalang Tentang Cagar Budaya tanggal 1 Desember 2016, ditandatanganKetua DPRD Kota Malang, MOCH.

tahun 2009 ~=syangmenggantikan Permenhut No. 382 tahun 2004 ;Bahwa lahan kehutanan yang dapat diberikan IPK adalahpada kawasan hutan yaitu pada hutan produksi terbatasdan hutan produski tetap, serta kawasan hutan produksiyang dapat dikonversi , ketentuan yang mengatur adalahPermenhut No.58 tahun 2009 yang sebelumnya diatur olehPermenhut No. 382 tahun 2004 ;Bahwa ketentuan dibidang kehut anan yang melarangdikeluarkannya IPK yaitu pada kawasan hutan yangfungsinya sebagai kawasan konservasi, kawasan cagar

Hutan Konservasi seluas + 630.753 hektar terdiri dari :1) Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas 286.516hektar.2) Suaka Alam seluas 45 hektar.3) Cagar Alam seluas 21.293 hektar.4) Suaka Margasatwa seluas 239.959 hektar.5) Taman Nasionalseluas 81.967 hektar.6) Taman Wisata Alam seluas 973 hektarb. Hutan Lindung seluas + 233.910 hektar.c. Hutan Produksi terbatas seluas + 1.017.318 hektar.d. Hutan Produksi Tetap seluas + 2.339.578 hetar.e.

. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Sbyedukasi;c) membangun fasilitas penunjang acara tradisi;d) pembangunan gedung PAUD/TK;e) pembangunan = sanggar belajar/perpustakaanuntuk anak dan remaja;f) pembangunan gedung/taman seni/musium Desa;g) rehab/renovasi bangunan cagar budaya(misalnya: punden, candi, sarkofagus, dll); .h) pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya: jarankepang, rebana,dll)4.

SSS; Bahwa PT.SSS tidak ada melakukan konfirmasi terhadap asal buahyang dijual ke PT.SSS dikarenakan adanya perjanjian mengenai buahyang diterima oleh PT.SSS dari supplier yang ada menjalin kerja samadengan PT.SSS yang salah satunya berbunyi tidak menerima buahkelapa sawit yang berasal dari panen liar / pencurian, dari kawasan hutanlindung, taman nasional, cagar alam dan kawasan lainnya yang tidakdibenarkan untuk penanaman kelapa sawit;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan

SSS) yakni :v Tidak menerima tandan buah sawit yang berasal dari panen liar/pencurian.v Tidak menerima tandan buah sawit yang berasal dari kawasanhutan, taman nasional, cagar alam, dan kawasan lainnya yangtidak dbenarkan untuk penanaman kelapa sawit.Halaman 75 dari 199 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Plw Sehingga dengan demikian terhadap tandan buah sawit yang diterimaoleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.

kepemilikan saham dalam kegiatan pembangunan tersebut.Bahwa jenisjenis pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaituuntuk :1) Jalan umum/jalan tol, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum / airbersih, saluran pembuangan air dan sanitasi.2) Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairanlainnya.3) Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal.4) Fasilitas keselamatan umum, seperti : tanggul penanggulanganbahaya banjir, lahar dan lainlain bencana.5) Tempat pembungan sampah.6) Cagar

alam dan cagar budaya.7) Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.Bahwa cara Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum yaitu instansi yang memerlukan tanah menyusunproposal rencana pembangunan paling lambat 1 tahun sebelumnya,dengan menguraikan maksud, tujuan pembangunan, letak dan lokasipembangunan, luas tanah yang diperlukan, sumber pendanaan, analisiskelayakan lingkungan, perencanan pembangunan termasuk dampaknya,pengendalian dan pencegahannya. berdasarkan proposal

INKE MINING GROUP juga harusmenanggung biaya Demorrage kapal Trans Autumn sebsar USD. 2.000.000.dan denda karena sudah wanprestasi kepada pihak pemakai nikel sebesarUSD.800.000.Bahwa benar sepengetahuan saksi proses terbitnya L/C tersebut adalahlaporan CCIC yang telah mengambil sampel disatu sisi diberikan kepadabank Mandiri selanjutnya Bank Mandiri melaporkan ke Bank Pembuka L/Cagar L/C dibuka disisi lain laporan CCIC yang lain oleh Pihak PT. INKEMINING GROUP diserahkan kepada terdakwa/PT.

ALEX HERMAWANTO berperan yang mempunyai permasalahan dengankorban dan ikut melakukan pemukulan serta yang menutup kepala korban dengantas kresek dan juga membuang korban di cagar pacet mojokerto di atas jembatan. 4. Sdr. WARSIDI (TNI AL Aktif) berperan sebagai pengaman atau yang membekingidan juga ikut menyiksa korban serta ikut membuang mayat korban. 5. Sdr. FITRONI Als.RONI berperan sebagai yang membukakan pintu Ruko dan jugamengambil uang di Atm dan kartu kredit milik korban BUD HARTONO ;6.

Tala 7.500.000,0041 Bantuan kepada Pengurus LSM Cagar Banua (LSMCB) JI.Ambawang No. 134 Rt. Ill Kel. Sarang Halang Kec.Pelaihari Kab. Tala 20.000.000,00Jumlah yangNo Dari fraksi PKS atas nama HUSAINI SUNI diajukanPemohon Hal. 98 dari 672 hal. Put. No. 1286 K/Pid.Sus/2015 Bantuan kepada Panitia Pembangunan Mesjid Raya " ARRAUDHAH " JI.Datuk Kandang Haji Ds. Galumbang Kec Juai Kab.Balangan 7.000.000,002 Bantuan kepada Panitia Perbaikan Langgar Nurul YakinDs.Kusambi Kab.

Pelaihari Kab.Tala 7.500.000,00635 Pengurus LSM Cagar Banua (LSMCB) JI. AmbawangNo. 134 Rt. Ill Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab.Tala 20.000.000,00636 Panitia Pembangunan Mesjid Raya " ARRAUDHAH "Jl.Datuk Kandang Haji Ds. Galumbang Kec JuaiKab.Balangan 7.000.000,00637 Panitia Perbaikan Langgar Nurul Yakin Ds.Kusambi Kab.Balangan 4.000.000,00638 Program Pengembangan TKIT Permata Hati Kel.ParinginKota Kab.

TalaBantuan kepada Pengurus LSM Cagar Banua (LSMCB) Jl.41 Ambawang No. 134 Rt. Ill Kel. Sarang Halang Kec. 20.000.000,00Pelaihari Kab. TalaJumlah yangNo Dari fraksi PKS atas nama HUSAINI SUNI .diajukan PemohonBantuan kepada Panitia Pembangunan Mesjid Raya " AR1 RAUDHAH " JI.Datuk Kandang Haji Ds. Galumbang Kec 7.000.000,00Juai Kab.Balangan2 Bantuan kepada Panitia Perbaikan Langgar Nurul Yakin 4.000.000,00 Hal. 337 dari 672 hal. Put. No. 1286 K/Pid.Sus/2015 Ds.Kusambi Kab.

Pelaihari Kab.634 7.500.000,00TalaPengurus LSM Cagar Banua (LSMCB) JI. Ambawang No.635 20.000.000,00134 Rt. Ill Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. TalaPanitia Pembangunan Mesjid Raya " ARRAUDHAH "636 Jl.Datuk Kandang Haji Ds. Galumbang Kec Juai 7.000.000,00Kab.BalanganPanitia Perbaikan Langgar Nurul Yakin Ds.Kusambi Kab.637 4.000.000,00BalanganProgram Pengembangan TKIT Permata Hati Kel.Paringin638 25.000.000,00Kota Kab.

Tanjung pagar kec.Banjarmasin SelatanLembaga Swadayamasyarakat cagar Banua1. Kelompok Remaja DesaBatang Bahalang Rt. 001Rw.001 Kec. LambuanAmas Selatan Kab. HST2.Pemerintah kab. HSUKepala Desa Sei pandanhilir Kec. Sungai pandanLembaga Tamgin AlQuranSyifa Al Ummah TabalongPemerintah Kab. BaritoKuala Kepala Desa SeiTeras luar Kec.Tabunganen5. Youth PowerPemerintah Kab. BaritoKuala Kepala DesaParimata Kec. BelawangKelapa Desa BengaTengah Kec.

PresidenRI Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasPeraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 TentangPengadaan Tanah bagi Pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan UmumBahwa Pengadaan Tanah adalah Instansi / kantor yangmembutuhkan tanah dengan cara membeli darimasyarakat.Bahwa pengadaan tanah ada 2 macam yaituPengadaan Tanah untuk kepentingan Umum danPengadaan tanah bukan untuk kepentingan umum.Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umumantara lain jalan, sanitasi, waduk, tanggul banjir,statsiun KA, cagar

Lembaga Swadaya masyarakat cagar Banua 11. Kelompok Remaja Desa Batang Bahalang Rt. 001 Rw.001 Kec. Lambuan Amas Selatan Kab. HST12. Pemerintah kab. HSU Kepala Desa Sei pandan hilir Kec. Sungai pandan13. Lembaga Tamqin Al-Quran Syifa Al Ummah Tabalong14. Pemerintah Kab. Barito Kuala Kepala Desa Sei Teras luar Kec. Tabunganen15. Youth Power16. Pemerintah Kab. Barito Kuala Kepala Desa Parimata Kec. Belawang17. Kelapa Desa Benga Tengah Kec. Takisung Kab.

Lembaga Swadayamasyarakat cagar Banua11. Kelompok RemajaDesa Batang BahalangRt. 001 Rw.001 Kec.Lambuan Amas SelatanKab. HST12. Pemerintah kab.HSU Kepala Desa Seipandan hilir Kec. Sungai buah di loker10 buah Halaman 659 dari 833 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm. pandan13. Lembaga Tamain AlQuran Syifa Al UmmahTabalong14. Pemerintah Kab.Barito Kuala KepalaDesa Sei Teras luar Kec.Tabunganen15. Youth Power16. Pemerintah Kab.Barito Kuala KepalaDesa Parimata Kec.Belawang17.

Lembaga Swadayamasyarakat cagar Banua11. Kelompok RemajaDesa Batang BahalangRt. 001 Rw.001 Kec.Lambuan Amas SelatanKab. HST12. Pemerintah kab.HSU Kepala Desa Seipandan hilir Kec. Sungaipandan13. Lembaga Tamain AlQuran Syifa Al UmmahTabalong14. Pemerintah Kab.Barito Kuala KepalaDesa Sei Teras luar Kec.Tabunganen15. Youth Power16. Pemerintah Kab.Barito Kuala KepalaDesa Parimata Kec.Belawang17. Kelapa Desa BengaTengah Kec. Takisung Halaman 827 dari 833 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm. Kab.

PresidenRI Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasPeraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 TentangPengadaan Tanah bagi Pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan UmumBahwa Pengadaan Tanah adalah Instansi / kantor yangmembutuhkan tanah dengan cara membeli darimasyarakat.Bahwa pengadaan tanah ada 2 macam yaituPengadaan Tanah untuk kepentingan Umum danPengadaan tanah bukan untuk kepentingan umum.Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umumantara lain jalan, sanitasi, waduk, tanggul banjir,statsiun KA, cagar

itulah terhadap mereka semua persertapelatihan bersenjata tersebut dikejar pihak Kepolisian dan disetiapruasruas jalan keluar hutan lindung tersebut di tutup, setiap orangyang turun dari hutan dilakukan pemeriksaan oleh PetugasKepolisian ;e Bahwa untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan karena satuorang warga masyarakat dari Desa Lam Leupung Kecamatan CotGlie yang bekerja sebagai pencari ikan yang bernama Kamarrudinalias Raja Rimba tewas ditembak oleh kelompok mereka di daerahTiti Rangka Baja Cagar

Zulkarnain, AnmadZahidi, Noni Emirawati, Edy Fahriansyah, Berinto, Poetry Gita Oktanovianti.Adapun bidang yang menjadi mitra adalah; Hukum, perundangundangan,Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat, Kependudukandan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers, Kepegawaian danaparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi masyarakat, Kebudayaan,Kerjasama Internasional, Cagar Budaya, Kepemudaan dan olahraga; Komisi Il membidangi Ekonomi dan keuangan dengan ketua H.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri KehutananNomor 100/KptsII/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman PemanfaatanSarang Burung Walet ditentukan bahwa izin pemanfaatan sarang burungwalet di habitat alami yang lokasinya berada di luar kawasan Cagar Alamdan kawasan Suaka Margasatwa, di luar kawasan Taman Nasional, diluar Kawasan Taman Wisata Alam dan di luar Taman Buru, diberikanoleh Bupati/Walikota;d.

ARIEFWICAKSONO, ST191. 1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/63/35.73.200/2016 tentang Pembentukan PanitiaKhusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota MalangTentang Cagar Budaya tanggal 1 Desember 2016,ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang, MOCH.

ARIEFWICAKSONO, ST 191.1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/63/35.73.200/2016 tentang Pembentukan PanitiaKhusus Il Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota MalangTentang Cagar Budaya tanggal 1 Desember 2016,ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang, MOCH.

SOEDJONOsampaikan sesuai tupoksi yang salah satunya kesejarahan bahwa diKabupaten Purworejo khususnya di Desa Pogung Jurutengah belumpernah diketahul ada keraton sebelumnya;Bahwa di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ada database obyekobyekyang masuk kewenangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,istiiahnya ditempat kami namanya situs cagar budaya;Bahwa ruang lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lebih kepadasejarahnya/riwayatnya/historisnya;Bahwa di database di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KabupatenPurworejo

; Bahwa pemajuan kebudayaan yang bisa dimajukan ada banyak sekali diseluruh Indonesia, misal adat istiadat, ritual, peninggalanpeninggalansejarah, bahasa sastra, pengetahuan tradisional, permainan rakyat,permusiuman dan cagar budaya, ada 32 (tiga puluh dua) lebih yang adadalam kementerian kebudayaan yang sudah disampikan setiap propinsimengajukan pokokpokok pemikiran pemajuan kebudayaan ; Bahwa eksistensi keraton secara genealogi itu semestinya dari silsilahkeberadaan seseorang itu ada silsilahnya

Jjaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;i. rumah sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah;j. fasilitas keselamatan umum;k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;m.cagar alam dan cagar budaya;n.