Ditemukan 13551 data
105 — 52
mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadannya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepadannya ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kepersidangandengan dakwaan disusun dalam bentuk Subsidairitas yakni :Primair : diatur dan diancam pidana pasal
2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;Subsidair : diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor:31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;Menimbang,
107 — 90
di Pantai dadap tangerang banten yangditanggung oleh kontraktor pelaksana Ivony Matita Putty;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkanfaktafakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dapat dipersalahkansebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
2 ayat (1)jo.
Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999jo. Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 34 K/Pid.Sus/2010 juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaktidaknyadalam jumlah lain sekitar itu.Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndangR.
Terbanding/Terdakwa : dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y. B. MANGINTE
157 — 70
No.5/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,bUndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasaan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;2.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. MASYKURI, S.Ag
137 — 40
Tambak Asri XXV 26, Kelurahan MoroKrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya telah memenuhiunsurunsur delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Drs. H.
95 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
FAUZI, MT terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP dalam dakwaan Primair ;2.
157 — 88
JORESMIN NURYADIN Bin MURMANEFFENDItidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Korupsi bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat 1 ke1 KUHP dakwaan Kesatu Primair.Menyatakan terdakwa H.
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALI tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KesatuPrimair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;2.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. ALIM BAHRI L. TANA bin LAHASANG Diwakili Oleh : RUBAENI PASIGAI SH
99 — 50
TANABin LAHASANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primairtersebut;3: Menyatakan Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L.
77 — 9
Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya ;Telah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwaTelah memeriksa bukti surat dan barang bukti ;Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa JOKO PURNOMO tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal
2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, Jo.
114 — 71
Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Jawa Tengah Nomor: S1351/PW1 1/5/2006 tanggal 24 Maret2006, seluruhnya berjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratusHal 20 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGtiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapanrupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal
2 ayat (1) jo.
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa IR. Y.
Terbanding/Jaksa Penuntut : I'in Lindayani, S.H., M.H.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Erhan Lidiansyah, S.H.
92 — 52
Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas nyatanyata dilakukan untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara lebih kurang sebesar Rp.10.024.027.315,7 (sepuluhmilyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuhsen).Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 K.U.H.Pidana jo pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana.ATAUKE DUABahwa ia terdakwa H.
32 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
2.317.870.000,00(76 ,23%) Angsuran Ketiga(terakhir 100%) Rp 42.147.364,00Jumlah Pelunasan Rp 67.371.939,00Rp 51.520.647,00Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Rp 49.675.505,00 Uang Muka Kerja Rp 210.715.455,00(20%) Rp 2.107.154.545,00 Angsuran Pertama Rp 1.358.505.240,00(42,63%) Rp 748.649 .305,00 Angsuran Kedua(76 ,23%) Angsuran Ketiga(terakhir 100%)Jumlah PPnJumlah Pelunasan BersihPekerjaan yang dilaksanakan (64,47%)Jumlah Kerugian Keuangan Negara yangPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
2 ayat (1) jo.
Pasal 18 Undang Undang NomorTahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang Undang NomorTahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana ;SubsidairBahwa ia Terdakwa H.T.
121 — 98
ratus enam puluh tigarupiah enam puluh empat sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu, sesuai Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR0390/PW.06/5/2013 tanggal07 Februari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Jaringan LampuJalan Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi BengkuluTahun 2007 2009.19coreee Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal
2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang No. 31 tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana 9n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nner nSUBSIDAIR :Siatetatatatatate Bahwa terdakwa H.D.
93 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
MADIAN, M.Si. bin SAIUN dari Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;3. Menyatakan Terdakwa Ir.
60 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa IWAN SUHERMAWAN BIN E.SUHENDAR terbuktibersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yangdilakukan secara bersamasama" sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RINomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor.20 Tahun 2001 tentang
Terbanding/Terdakwa : dr. SAHRONI, SH.MHKes Bin (Alm) H.MUHAMMAD
138 — 68
M.Kes sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa dr.
Terbanding/Terdakwa : ABDULAH REFRA alias DUILA
168 — 73
Fattolo Kecamatan BulaKabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016 Nomor : SRSR135/PW25/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 dari Badan PengawasanHalaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2021/PT AMBKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Malukuyaitu sejumlahRp. 384.229.000, (tiga ratus delapan puluh empatjuta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa ABDULAH REFRA alias DULA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal
2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIRBahwa la terdakwa ABDULAH REFRA alias DULA selaku Penjabat KepalaPemerintah Negeri Administratif Fattolo Kecamatan Bula KabupatenSeram Bagian Timur pada bulan September tahun 2016 sampai denganbulan Maret tahun 2017 atau setidaktidaknya
91 — 11
S.Sos Bin Karingudu dengan Sdr.SoetrisnoAlias Tris Bin Misdi untuk kepentingan Pribadi masingmasing.Bahwa akibat dari perouatan Terdakwa RAHMANSYALH, S.Sos BinKaringudu dan Sdr.Soetrisno Alias Tris Bin Misdi (Penuntutan Terpisah) Negara/ Pemerintah Kabupaten Donggala mengalami kerugian sebesar Rp.631.519.022, ( Enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribudua puluh duarupiah ) atau setidaktidakn ya sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam pasal
2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa la Terdakwa RAHMANSYAH, S.Sos Bin Karingudu selakuKuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.Donggala, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Donggala No :188.45/0173/DPPKAD, Tanggal 14 Februari2012, Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah KabupatenDonggala bersamasama dengan Sdr.Soetrisno
110 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
NURODIMbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) danAyat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana dakwaan primair;2.