Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan olehPenggugat dalam perkara ini adalah Cacat Formil dan Tidak Sah, makasudah sepatutnya apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalamperkara ini dinyatakan tidak dapat diterima.2. TENTANG GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELS )1. Bahwa eksepsi syarat formil tentang Obscuur Libel, pada dasarnyadidasarkan atas gugatan yang dikategorikan tidak jelas / kabur, yaitugugatan yang mengandung ketidakjelasan tentang :a.

Bahwa selain daripada itu, isi tuntutan dalam petitumnya tidak jelasberapa besarnya upah dan masa kerja masing masing Penggugat,oleh karena hal tersebut tidak benar dan hanya asumsi / penilaian ParaPenggugat sendiri saja karenanya perlu kiranya Para Penggugatmembuktikannya secara fakta oleh karena Tergugat secara tegasmenyangkalnya dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolakatau setidak tidaknya tidak dapat diterima.Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka gugatan paraPenggugat yang

demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapatditerima.TENTANG GUGATAN PREMATURE1.Bahwa dalam petitum / tuntutan gugatan Para Penggugat yang diajukandalam perkara ini, Para Penggugat telah menuntut kekurangan upahsejak tahun 2015 s/d tahun 2016 yang kesemuanya jika dijumlah adalahsebesar Rp. 183.750.000, ( terbilang : seratus delapan puluh tiga jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah )..

No.22/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby17upah tidak dibenarkan oleh perundangan yang berlaku dan sudahsepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa berdasarkan uraian uraian sebagaimana tersebut diatas makagugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolakseluruhnya atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARADALAM KONPENSI1.

Bahwa dengan saling berlawanan / kontradiftifnya antara Posita yangmenerangkan kekurangan upah, upah selama tidak bekerja dan hak upahTHR yang merupakan Perselisihnan Hak dengan isi Petitumnya yangmeminta Upah Pesangon atas PHK Para Penggugat yang merupakanPerselisihan PHK maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur/ tidak jelas (obscure libels) sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atausetidak tidaknya tidak dapat diterima.lll. TENTANG GUGATAN PREMATURE :1.

Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dandapat dibenarkan secara hukum apabila Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan Penggugat ditolak atausetidaknya dinyatakan' tidak dapat diterima NO (NietOntvenkelijkeverklaard).B. EKSEPSI SUBJECTUM LITIS : ORANG/ PIHAK YANG DITARIK SEBAGAITERGUGAT TIDAK LENGKAP1.

merupakan suatu keharusan untuk memberikanfaktafakta yang lengkap agar Majelis Hakim pemeriksa perkara dapatmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan benar;Bahwa pihak lain yang harus ditarik sebagai juga Tergugat adalahMochamad Soleh Alaidrus, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang membuatAkta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) dan Akta Jual Beli PiutangNomor 33 & 34 Tanggal 16 Oktober 2017 antara Tergugat denganTergugat II (Bukti TI3).Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya

Bahwa dalildalil Penggugat terlalu mengadaada dan seharusnyasebagai seorang yang berhutang sudah selayak dan sepatutnya untukmemenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan didalamperjanjian kredit KPRBTN.Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat Il kKemukakan dalam Eksepsidan dan Jawaban ini, Tergugat II mohon kepada Majelsi Hakim gunaHalaman 17 dari 33 Putusan Nomor 990/Pdt.G/2018/PN Tngmemeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memeriksa danmemutusakan dengan amat sebagai

Adapunterkait pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah MochamadSaleh Alaidrus, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang rnembuat Akta PengalihanHak Atas Piutang (Cessie) Nomor 34 Tanggal 16 Oktober 2017 antaraTergugat dengan Tergugat II (Bukti T3), dan berdasarkan halhal tersebut,maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabilagugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard );.

dalam gugatan merupakan suatu keharusan untuk memberikanfaktafakta yang lengkap agar Majelis Hakim pemeriksa perkara dapatmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan benar, adapun pihaklain yang harus ditarik sebagai juga Tergugat adalah Mochamad SolehAlaidrus, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang membuat Akta Pengalihnan HakAtas Piutang (Cessie) dan Akta Jual Beli Piutang Nomor 33 & 34 Tanggal 16Oktober 2017 antara Tergugat dengan Tergugat Il , berdasarkan uraiantersebut diatas, maka sudah sepatutnya

Akibat pendekatan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT IItersebut, permohonan perpanjangan LRIT yang sudah diajukan oleh PENGGUGAT dansedang diproses oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditolak sesuai Surat No.NV/101/29/07/DV 13 tanggal 8 April 2013;Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya TERGUGAT I menghentikan semua usahamarketing dan penjualan perangkat dan services yang sama dan dimiliki olehPENGGUGAT karena hal tersebut adalah merupakan perbuatan curang yang melawanhukum atas apa yang

No. : 3994KP/pd/1985, Tanggal 8September 1987, maka sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia MajelisHakim perkara untuk MENOLAK Gugatan PENGGUGAT atau setidaktidaknyaberkenan untuk MENYATAKAN Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPATDITERIMA (NEIT ONVANKLIEJK);Berdasarkan segala dalil dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, PARAPENGGUGAT REKONVENSI I, I, dan II/PARA TERGUGAT KONVENSI I, II,dan III mohon dengan hormat sudilan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara yangmemeriksa dan memutus perkara

menuruthukum Yang Mulia Majelis Hakim perkara untuk Menerima Dalil dan Alasan HukumPARA PENGGUGAT REKONVENSI I, It dan II/PARA TERGUGATKONVENSI I, II, dan III ;Bahwa karena Gugatan Rekonvensi PARA PENGGUGAT REKONVENSI I, I,dan III/PARA TERGUGAT KONVENSI I, II,dan III sudah sesuai menurutProsedur Hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakimperkara untuk Menerima Gugatan Rekonvensi PARA PENGGUGATREKONVENSI I, I,dan I/PARA TERGUGAT KONVENSI I, IT dan II;Bahwa karena Perbuatan

dan Tindakan EXTRA PROGRESIF TERGUGATREKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI adalah jelas sebagai TindakanPerbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya menurut hukum Yang MuliaMajelis Hakim perkara untuk Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan Tindakan Perbuatan MelawanHukum;Bahwa karena tindakan Perbuatan Melawan Hukum menurut hukum memiliki aspekTuntutan Pemulihan Nama Balk, maka sudah sepatutnya menurut hukum Yang MuliaMajelis Hakim perkara untuk Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI

(lima puluh milyard rupiah) saja;Bahwa untuk menjadikan Gugatan Rekonvensi ini berdaya dan berkekuatan Hukumyang Mengikat dan Memaksa, maka sudah sepatutnya menurut hukum Yang MuliaMajelis Hakim perkara untuk Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk menunaikan Kewajibannya pada point 21, 22 &23 pada Posita Gugatan Rekonvensi ini, selambatlambat 3 (tiga) hari setelah perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incraght van Geweisjde);Bahwa supaya TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI

Dengandemikian sudah sepatutnya Tergugat DR dan Tergugat Il DR dihukumuntuk membayar kerugian materiil dan immateriil sejumlah totalRP. 13.192.467.076, (tiga belas milyar seratus sembilan puluh dua jutaempat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah) kepadaPenggugat Rekonpensi (Penggugat DR);13 Bahwa agar Tergugat Rekonpensidan Tergugat Il Rekonpensi tidakmenundanunda pemenuhan ganti rugi dengan berbagai alasan, makasudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa

Maka dari itusudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan PutusanPengadilan Negeri Denpasar No. 985/Pdt.G/2015/PN. Dps tanggal 29September 2016 tersebut; PERTIMBANGAN YUDEX FACTIE KONTRADIKTIF DENGANPUTUSANNYA TERHADAP SAHNYA ISI PERJANJIAN . Bahwa dalam putusannya, Hakim Aquo telah menyatakan SAH AktaPerjanjian Kerjasama Nomor:34 tanggal 14 Juli 2008 dan Akta addendumNo.53 tanggal 26 Oktober 2010;.

Putri Ayu;mengingat apa yang dijadikan kesimpulan oleh PARA PEMBANDING dalammengajukan keberatan pada memori banding terhadap PARATERBANDING adalah poinpoin sebagaimana diuraikan diatas, maka PARAPEMBANDING seharusnya dan sepatutnya membuktikan terlebih dahuluapakah memang benar PARA PEMBANDING juga terkualifikasi sebagaipemilik dengan adanya penyertaan modal yang disetorkan kepada CV.

Oleh karena itu sepatutnya dalil PARA PEMBANDINGatas penolakan gugatan PerbuatanMelawanHukum sebagai dasargugatan perkara a quo, sebagaimana didalilkan pada poin ke6 dan ke7memori banding untuk DITOLAK, karena uraianuraian pertimbangan JudexFactie tingkat pertama dalam menyatakan PARA PEMBANDING dahuluPARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUMsudah TEPAT dan SESUAI dalam penerapan hukumnya.

Hal ini sepatutnya dipersangkakan sebagai itikad baik oleh PEMBANDING, yang tidak mungkin dengan seketika PEMBANDING dapat melepaskan dirinya dari perikatan untuk kepentingandirinya semata dikemudian hari, yang tanpa dapat dipungkiri percobaanpelepasan diri sepihak tersebut akan menciderai kepentingan dariTERBANDING.

Oleh karena itu, Perlawanan a quo sudah sepatutnya untukdinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur dan tidak jelas.g. Bahwa berdasarkan uraian halhal tersebut di atas, maka Perlawananderden verzet a quo mengandung cacat formil kKarena kabur dan tidakjelas (Obscuur), sehingga Perlawanan a quo sangatlah pantas untukdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).3.

Asnawi selaku pembeliyang beritikad baik dan sepatutnya dilindungi oleh hukum.Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut di atas, makaTerlawan tidak pernah melakukan sita eksekusi II terhadap tanah Hak MilikNo. 2063, 275, 276, 277, 2042, terdaftar atas nama Haji Anwar AS,melainkan Lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan sebagai akibat PT.Grand Aceh Business.

Makasudah sepatutnya, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo dapat menolak gugatan dari Para Penggugat atausetidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).B. Gugatan Error In Persona (Salah Pihak)1.

Olehkarenanya, dalildalil Para Pembanding sudah sepatutnya untuk ditolak.3. Bahwa tidak benar Terbanding dahulu Terlawan tidak dapat menyanggahbuktibukti maupun keterangan para saksi yang dihadirkan oleh ParaPembanding di dalam persidangan sebagaimana didalilkan oleh ParaPembanding pada halaman 3 di dalam memori bandingnya.

Oleh karenanya putusana quo sepatutnya dikuatkan oleh Majelis Hakim PengadilanTinggi Aceh.Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT BNA8.

Olehkarena tidak terikatnya Tergugat dan II pada putusan a quo,maka sudah jelas menjadi tidak relevan apabila Tergugat dan IIdijadikan pihak pada perkara ini;Sedangkan dilain hal apabilayang dipermasalahkan adalah persetujuan perdamaian 23 Juli2017, sepatutnya Tergugat dan II dalam hal ini digugat denganpredikat gugatan cidera janji bukannya gugatan PerbuatanMelawan Hukum.Dengan ditariknya Tergugat dan II sebagai Pihak pada perkaraini, maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas apa pokokhal 11 dari

Oleh karena adanyaPihak Notaris Elisabeth Sri Widiasih, SHSsebagai Turut Tergugatpada perkara aquo, maka sudah sepatutnya pihak Notaris jugaikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Namun ternyataPenggugat dalam gugatannya tidak menarik Notaris Elisabeth SriWidiasih, SH sebagai pihak dalam perkara ini.Maka dengan tidak ditariknya pihak Notaris Elisabeth SriWidiasih, SH sebagai Pihak pada perkara ini, menjadikangugatan penggugat kurang pihak.

GUGATAN Penggugat masih Prematur untuk diajukan;Bahwa Penggugat terlalu dini atau prematur untuk mengajukangugatan ini, karena fakta hukumnya sampai dengan saat jawabankami ajukan tidak pernah sekalipun Tergugat dan Il menerimateguran (aanmaning) yang dimohonkan Penggugat padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar; jadi apabila yangdipermasalahkan oleh Penggugat adalah putusan perkaraPerdata Nomor : 767/Pdt.G/2017/PN.Dps, tertanggal 7 September2017, maka sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat

Dps pada tingkat yang lebih tinggi.hal 13 dari 46 hal, putusan No. 455/Pdt.G/2018/PN DpsUntuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO)5. Eksepsi Litis Pedentis Bahwa sampai dengan saat ini upaya hukum perkara perdataNo. 745/Pdt.G/2016/ PN.

Bahwa dalam petitum gugatan diuraikan dengan sumir, sangatmustahil, dan tidak masuk akal, yang mana telah terjadipercampuran peristiwa perbutana melawan hukum danperbuatan cidera janji (wanprestasi); hal mana terlihat dalamputusan perkara perdata Nomor : 767/Pdt.G/2017/PN.Dps,yang mana sepatutnya Tergugat dan II tidak ditarik sebagaipihak dalam gugatan yang predikatgugatannyaperbuatanmelawanhukum, hal tersebut dikarenakan Tergugat dan Ilbukanlah pihak yang terikat dalam putusan Nomor767/Pdt.G/2017

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepadaMajelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana:"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan ,mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yangdiketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperolehdarikejahatan"Sebagaimana

Darmawan(anggota Brimob Kelapa Dua Depok) di pom bensin Kamayoran arah pintutol.19MenimbangMenimbangDengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keduamembeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atauuntuk manarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda telah terpenuhi.Bahwa mengenai Unsur Diketahui atau sepatutnya harus didugadiperoleh dari kejahatan.Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik

dolus (kesengajaan)sebagaimana tersurat dalam kata diketahui dan delik culpa yang tersuratdalam katakata sepatutnya harus diduga yang keduanya disenafaskan.

Olehkarenanya ancaman pidananya disamakan.Bahwa kendati unsur kesalahan yang diketahui dan sepatutnya harusdiduga (culpa) ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebuttelah mencakupi seluruh unsur di depannya.Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwabarang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelakutetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dansebagainya.Bahwa

Darmawan(anggota Brimob Kelapa Dua Depok) di pom bensin Kamayoran arah pintutol.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur KetigaDiketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telahterpenuhi.Bahwa oleh karena semua unsurunsur Dakwaan Oditur Militer telahterpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbuktisecara sah dan meyakinkan.Berdasarkan halhal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yangdiperoleh dalam persidangan.

Sby tanggal 3 September 2020sudah sepatutnya untuk diperbaiki. Hal tersebut dikarenakan Majelis HakimTingkat Pertama dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum ;Terlebihlebih kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum terlihat jelas, sebabdi satu sisi Majelis Hakim tidak melakukan kajian atau pemahaman hukum yangsempurna terhadap subrogasi yang merupakan masalah pokok dalam perkaraa quo.

Adapun Pembandingjuga telah mengeluarkan biayabiaya lain yang mana telah dibuktikan denganbukti yang sah dan sudah sepatutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakimsebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 167 HIR, sertabukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang memiliki kekuatanhukum pembuktian yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdata.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat kurangpertimbangan.

Sby tanggal 3 September2020 sudah sepatutnya untuk dibatalkan dan/atau diperbaik ;.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus bahwasanya Terbandingtelah melakukan wanprestasi, yang mana pertimbangan tersebutsesungguhnya bukan tanpa dasar melainkan telah terbukti di mukapersidangan. Terbanding yang melakukan pembayaran kepada Pembandingatas jual beli Unit U01006 sebagaimana diatur dalam PPJB, telahmenggunakan fasilitas kredit pada Turut Terbanding.

Oleh karena itu, sudahsepatutnya Perjanjian Kredit dan PPJB dinyatakan batal/berakhir denganalasan adanya wanprestasi oleh Terbanding, untuk memberikan kepastianhukum kepada Pembanding dan Terbanding ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Putusan Nomor:274/Pdt.G/2020/PN. Sby tanggal 3 September 2020 sudah sepatutnya untukdibatalkan dan/atau diperbaiki ;Adapun keberatankeberatan Pembanding terhadap Putusan Nomor:274/Pdt.G/2020/PN.

Bahwa agar gugatan ini tidak siasia, maka sudah sepatutnya dilakukansita Jaminan dan menyatakan sah serta berharga sita jaminan atasbarang milik Terbanding/Penggugat berupa tanah dan bangunan yangterletak di JI. Wonorejo Permai Utara IV/25, RT. 001, RW. 009, KelurahanWonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya ;4.9.

Bahwa dikarenakan adanya SKPT tersebut dalam pelaksanaan lelang aquo maka sudah sepatutnya Kantor Pertanahan Luwu Timur selaku penerbitSKPT turut digugat dalam perkara a quo.3.4.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwaTergugat Il dalam kedudukan dan jabatannya bertindak di luar prosedur hukum adalahdalil yang mengadaada dan tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya ditolakMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Tanggapan Tergugat II atas Dalil Penggugat yang Menyatakan Tergugat II Tidak Memberikan Salinan Dokumen Lelang 25.

Bahwa dengan demikian, permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminanatas objek sengketa sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo. Tanggapan Tergugat Il Atas Permohonan Penggugat Yang Meminta Putusan DalamPerkara A Quo Dijalankan Terlebih Dahulu (Putusan Serta Merta) 56.

Bahwa dengan demikian, permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebin dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi,ataupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad), Sudah sepatutnya tidakdipenuhi dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.Bahwa Tergugat Il menolak dalildalil dalam posita dan petitum Penggugat untukselain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Malili.Maka, berdasarkan alasanalasan

Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk, makadengan demikian sudah sepatutnya pula sesuai dengan RUPSLB Tahun 2017 Surat KuasaHalaman 38 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2020/PN MIlKhusus yang dimaksud sepatutnya diperbaharui dimana yang menjadi Direktur Utama PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk adalah SUPRAJARTO;Menimbang, bahwakemudian diperbaharui kembali berdasarkan RUPSLB Tahun2019 dimana SUNARSO selaku Direktur Utama Direktur Utama PT.

Karena apabila Eksepsi atau Keberatan tidakdipertimbangkan, maka hal tersebut adalah sebuah pelanggaranterhadap hukum acara, dan karenanya putusan yang dijatuhkan didalam perkara ini sepatutnya dinyatakan tidak tidak mencerminkanputusan yang baik (Onvoldoende Gemotiveerd).

;:Bahwa oleh karena TERNYATA BENAR Penggugat telahkeliru dalam memuat identitas Tergugat dengan menuliskan TERGUGATdi dalam gugatannya, hal tersebut telah membuatgugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) dantidak terang (Onduidelijk) serta bertentangan dengan syaratformil gugatan, sehingga karenanya, sudah sepatutnya terhadapgugatan a quo, dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETHal. 32 dari 73 hal. Put.

Bahwa hal demikian membuat gugatan Penggugat menjadi tidakjelas/kabut (Obscuur Libel) dan tidak terang (Onduidelijk) sertabertentangan dengan syarat formil gugatan, sehingga karenanya,sudah sepatutnya terhadap gugatan a quo, dinyatakan TIDAKDAPAT DITERIMA (NIET ONVAKELIJK VERKLAARD).DALAM POKOK PERKARA31.

Sehingga sudah sepatutnya terhadap gugatanyang diajukan oleh Penggugat tersebut, haruslah dinyatakanDITOLAK.IV. KesimpulanBerdasarkan kepada seluruh halhal dan alasanalasan yang telahTergugat uraiakan di atas, dengan ini Terugat memohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan, yang menyatakansebagai berikut:DALAM EKSEPSI1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat;2.

syariah, pembiayaan syariah, bisnis syariah, dan lainnya dibidang ekonomi syariahBahwa disamping itu, menunjuk ketentuan Pasal 142 RechtsreglementBuitengewesten (RBG) atau Pasal 118 ayat (4) Herziene IndonesischReglement (HIR), apabila dalam perjanjian telah dipilin dan ditentukan suatutempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dalamdaerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.Bahwa sehubungan dengan fakta dan dasar hukum yang disampaikan di atas,maka sudah seharusnya dan sepatutnya

Bahwa sehubungan dengan fakta dan dasar hukum yang disampaikan di atas,maka sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkaramengabulkan eksepsi dari Tergugat dengan menyatakan gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk) karena diajukan oleh pihak yang tidak memilikikewenangan untuk mengajukan tuntutan. c. OBJEK PERKARA BUKAN MILIK PENGGUGAT (EXCEPTIO DOMINII) 15.

Hal ini semakin membuktikan bahwa Tergugat selaku pemilik Hak Tanggungan mempunyai kekuasaan untukmelakukan Parate Eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan apabila Tergugat III Cidera Janji (Vide Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan).Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, terlinat jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki dasar hukum serta fakta yang jelas, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri

Dengan demikian, sudah sepatutnya dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan lelang atas Objek Perkara tetap dapat dilaksanakan meskipun perkara a quo belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.Berdasarkan faktafakta hukum dan halhal yang telah diuraikan tersebut di atas,kiranya sudah cukup alasan yuridis bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara padaPengadilan Negeri Bogor untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusansebagai berikut:Dalam Eksepsi1.

Oleh karena itu, tidak benar apabila Tergugat II dikatakantelah melakukan perbuatan melawan hukum, karena pelelangan atas objeksengketa sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakusehingga sudah seharusnya petitum Penggugat pada angka 2 dan 3 gugatanPenggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quoBahwa Tergugat II menolak dalildalil Penggugat dalam posita dan petitumPenggugat untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri

Namun PARA TERGUGAT tidak pernah menghiraukan teguranPENGGUGAT ;Bahwa oleh karena terbukti PARA TERGUGAT gagal atau lalai membayar hutangsebesar Rp.270.407.720, (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluhrupiah) kepada PENGGUGAT, maka menurut hukum PARA TERGUGAT telah melakukanperbuatan wanprestasi (ingkar janji atau cidera janji) sehingga sudah sepatutnya pula PARATERGUGAT secara tanggung renteng dihukum untuk segera melunasi hutang pokoknya sebesarRp. 270.407.720, (

dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluhrupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelahputusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa di samping hutang pokok tersebut, PARA TERGUGAT sudah sepatutnya puladihukum untuk membayar denda keterlambatan pembayaran sebagaimana telah disanggupi olehPARA TERGUGAT dalam Pengakuan Hutang tanggal 25 Januari 2008 (Vide Bukti P13), yaitusebesar % (satu persen) per bulan

Dengan telah disanggupinya dendaketerlambatan oleh PARA TERGUGAT, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT secaratanggung renteng dihukum untuk membayar denda keterlambatan tersebut di atas kepadaPENGGUGAT secara tunai clan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalamperkara ini clibacakan di Pengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa di samping membayar hutang pokok dan denda keterlambatan dimaksud, sudahsepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat,yang terdiri

Kerugian PENGGUGAT karena kehilangan kesempatan untuk memperolehkeuntungan yang dimaksud adalah sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;Bunga : Bahwa PARA TERGUGAT sudah sepatutnya membayar bunga kepadaPENGGUGAT sebesar 2% (dua persen) perbulan, Dengan demikian, bunga yang harusdibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp.124.387.551, (seratusdua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)dengan perincian sebagai berikut :23 bulan X

Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum PARA TERGUGAT secaratanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Bahwaberdasarkan halhal dan faktafakta yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT tersebut di atas,maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara iniberkenan untuk memutuskan sebagai berikut :Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT secara bersamasama

Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan PerbuatanCidera Janji (Wanprestasi) maka sudah sepatutnya PengadilanNegeri Palembang klas IA khusus melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Tergugattelah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)..

Bahwa apa yang telah Penguggat uraikan secara keseluruhan dalamposita gugatan Penggugat diatas adalah berdasarkan PerjanjianHalaman 5 dari 28 Putusan.Nomor34/PDT/2021/PT PLGNomor: 96 tertanggal 29 April 2017 yang dibuat di hadapan TurutTergugat I. oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan NegeriPalembang Klas IA Khusus melalui Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili Perkara Aquo untuk menyatakan sah dan berhargaPerjanjian Nomor: 96 tertanggal 29 April 2017 yang dibuat dihadapanNotaris/PPAT Amir

Maka sudah sepatutnya Pengadilan NegeriPalembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara aquo menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuktunduk dan patuh dalam menjalankan putusan dalam perkara ini.16.Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai buktibukti yang cukupdan dapat mendukung dalildalil gugatan dalam perkara ini, makaPenggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo untuk menyatakan putusan dalam perkaraaquo dapat dijalankan terlebin dahulu

walaupun ada upaya hukumbiasa maupun upaya hukum luar biasa dari Tergugat.17.Bahwa dikarenakan selama ini Tergugat sering kali menghindar dariPenggugat, sudah sepatutnya Penggugat merasa takut apabilaTergugat tidak patuh terhadap putusan ini. maka Penggugat mohonagar majelis hakim menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per harinya apabila Tergugat lalaidalam menjalankan putusan ini.18.

KUHPerdata, Juncto Pasal 1338 KUHPerdataPerjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh Para Pihak berlakusebagai UndangUndang dan mengikat Para Pihak yang membuatnya,Juncto Azaz Konsensualisme yang dapat disimpulkan dalam Pasal 1320ayat (1) KUHPerdata menyebutkan salah satu sah Penanjian Jual Beliadalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, sehingga setiapperjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi Para Pihak yangmelakukan perjanjian.Bahwa berdasarkan apa yang telah Turut Tergugat uraikan diatas,sudah sepatutnya

Nomor 269 K/Pid/2017Bahwa demikian pula alasanalasan kasasi Jaksa Penuntut Umumsebagaimana telah diuraikan dalam Memori Kasasinya tertanggal 11 Januari2017 juga adalah Kasasi yang sangat keliru dan juga bukan merupakanalasanalasan kasasi, oleh karenanya sudah sepatutnya pula ditolak..

tersebut telah keliru menerapkan ketentuan hukumpembuktian.Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram/Judex Facti dalam menguatkan putusanPengadilan Negeri Mataram jelas pula mempunyai artian sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yangmempertimbangkan Dakwaan Kesatu tidak relevant/tidak terbukti dan olehkarenanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah danmeyakinkan adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar dan olehkarena pertimbangan yang demikian itu sudah sepatutnya

dikuatkan.Bahwa oleh karenanya jelas Kasasi Jaksa Penuntut Umum adalah kasasiyang tidak beralasan hukum atau dengan kata lain alasanalasan kasasiJaksa Penuntut Umum tersebut bukanlah alasanalasan kasasi dan olehkarenanya kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah sepatutnya ditolak.

Visum mengenai kepala tidak ada kelainan.Bahwa dengan demikian tidak terbukti Terdakwa melakukan pemukulanterhadap saksi korban dan oleh karenanya tidak terbukti adapenganiayaan.Bahwa bila hukum pembuktian diterapbkan dengan benar/PengadilanTinggi Mataram tidak keliru menerapkan hukum pembuktian terhadapketerangan saksisaksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dikaitkandengan visum et repertum mengenai kepala : tertulis dalam visummengenai kepala tidak ada kelainan, maka sebenarnya Terdakwasudah sepatutnya

halmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram telah keliru pulamenerapkan hukum pembuktian terhadap Pleidooi Terdakwa dan telahkeliru. menerapkan hukum pembuktian menyatakan : BantahanTerdakwa sebagaimana dalam Pleidooi Terdakwa tidak beralasanhukum.Bahwa oleh karena itu pula Pengadilan Tinggi Mataram dalamputusannya dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataramtelah keliru pula mengatakan : terbukti perbuatan Terdakwa memenuhisemua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya

Paltahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempatkediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempatpengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yangdidalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan membeli, menyewa, menukar,menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan , menjual ,menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikansesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari

bertempat di SPBU Rancaekek Bandung Provinsi Jawa barat atau Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnyaterdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempatkediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempatpengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yangdidalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan menarik keuntungan dari hasilsesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu yang diketahuiatau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;Menimbang, bahwa unsurunsur tersebut akan diuraikan sebagaiberikut:Ad. 1 Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiaporang mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubunganerat

., BinATENG RUKMAN telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan olehPenuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ataubukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telahterpenuhi;Ad 2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatuyang diketahui atau sepatutnya

kejahatan penadahan,dan selama persidangan tidak ditemukan alasanalasan pembenar dan pemaafbagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampubertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan danharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangandalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenarataupun pemaaf pada diri para Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan bersalah,maka sudah sepatutnya

bercerai.Namun sekalipun Penggugat Rekonvensi telah diperlakukan demikian,Penggugat Rekonvensi pasrah akan sikap dan keputusan TergugatRekonvensi untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi kalau memanghal itu yang menjadi tujuan Tergugat Rekonvensi sejak dari semula;Bahwa oleh sebab itu, menyangkut terhadap anak perempuan bernamaZhaka Hanun Fakihatuljannah yang telah dilahirkan Penggugat Rekonvensipada tanggal 27 Maret 2013 dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya

Bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan olehPengadilan Tinggi Agama Semarang in casu dalam rekonvensi poinNomor 4 tersebut, tidak mencerminkan keadilan dan kepastian tentangjaminan kehidupan yang selayaknya dan sepatutnya diperoleh PemohonKasasi/Termohon sebagai seorang istri yang telah melahirkan danmempunyai anak dalam perkawinan tersebut, yang bernama Zhaka HanunFakihatuljannah, yang terbukti secara hukum sebagai buah dari hasilperkawinan Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon

Putusan Nomor 251 K/AG/2016mempertimbangkan, agar terhadap segala biayabiaya yang diputuskanuntuk diperbaiki dengan jumlah nilai yang pantas dan memadai, yangsudah sepatutnya untuk dipertanggungjawabkan secara keseluruhanoleh Termohon Kasasi/Pemohon kepada Pemohon Kasasi/Termohon;4.

rupiah);Merupakan suatu putusan yang tidak adil bagi Pemohon Kasasi/Termohon, apalagi bila dihubungkan dengan pembuktian hukumnya,maka penghukuman bagi Termohon Kasasi/Pemohon yang hanyasedemikian dirasakan sangat tidak patut dan adil, demi untuk menjaminkeberlangsungan kehidupan bagi Pemohon Kasasi/Termohon, terutamabagi kepentingan jaminan kehidupan, pendidikan, dan kesehatan bagianaknya yang bernama Zhaka Hanun Fakihatuljannah hingga dewasananti;Sehingga dari alasanalasan itu pula, maka sudah sepatutnya

Dan oleh sebab itu pula, maka sudah sepatutnya bilaMajelis Hakim Agung pemeriksa perkara a quo, menyatakan bahwaPutusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 94/Padt.G/2015/PTA.Smg. tanggal 29 Juni 2015, in casu dalam rekonvensi poin Nomor 4haruslah diperbaiki dengan mengabulkan tuntutan besarnya biaya yangHal. 17 dari 21 hal.

Dengan demikian, putusan yangdemikian adalah terlampau singkat sehingga kabur dan tidak konkret;Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudahselayaknya dan sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim AgungMahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Agung pemeriksa perkaramengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan memeriksaperkara a quo dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;Judex Facti Tingkat Banding Dan Judex Facti Tingkat Pertama Lalai MemenuhiSyarat Pasal 189

Dengan demikian putusan Judex Facti Tingkat Pertamamenjadi jelas dan nyata lalai memenuhi syarat Pasal 189 ayat (2) RBG(Pasal 178 ayat (2) HIR);Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudahselayaknya dan sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim AgungMahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Agung pemeriksa perkaramengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan memeriksaperkara a quo dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;Judex Facti Tingkat Pertama Lalai Dalam Memenuhi

Akan tetapi dapat dilihatadanya kesamaan inisial huruf JAM dan gelar akademik;Bahwa sudah sepatutnya perbedaan nama tersebut tidak masuk dalampertimbangan hukum putusan Judex Facti. Sebab, orang yang dimaksudantara nama penerima kuasa di surat gugatan, yaitu J.A.M. Simanjuntak,S.H., M.H. dan nama penerima kuasa di surat kuasa, yaitu JAM Mangapul,S.H., M.H, adalah sama.

Dengan demikian, pertimbanganputusan Judex Facti Tingkat Pertama yang menyebutkan gugatan a quokurang sempurna adalah tidak beralasan dan bertentangan dengan hukumyang berlaku;Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudahselayaknya dan sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim AgungMahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Agung pemeriksa perkaramengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan memeriksaperkara a quo dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;Judex Facti

cukup beralasan kuat dengan alatalat buktiotentik dan telah dilegalisir di atas kertas bermeterai Rp6.000,00 (enamribu rupiah), serta cukup relevan untuk mendukung dalildalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan perkara ini dapatdijalankan terlebin dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding dankasasi (uitvoerbaar bij voorraad);Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudahselayaknya dan sepatutnya

setidaktidaknyatermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin , karena terdakwaditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekatpada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2)KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini PengadilanNegeri Jambi, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerimahadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,yang diketahui atau sepatutnya

Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Jmbtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin , karena terdakwaditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekatpada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2)KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini PengadilanNegeri Jambi, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinyaatau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukandengan cara sebagai berikut:Pada

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan ;Menimbang, bahwa sejalan dengan faktafakta yang diperoleh dari hasilpersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaiberikut :Ad.1.Barangsiapa;Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkankepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadianHalaman 13 dari 20 hal.

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atausepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebutdiketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperolehkarena kejahatan.

Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Jmbpemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, maka sudahselayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secarahukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, makasudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamatamerupakan tindakan