Sampurna Lingkungan Aek Tapa A, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;

3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini kepada APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 130000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

APBD Kab. Cilacap dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 3 (tiga) hari;

APBD Kab. Cilacap dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) hari;

strong>) dengan Pemohon II, (Hastanti Jemuhasan binti Jemuhasan) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2009 di Desa Padalaa, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;

Kantor Urusan AgamaKecamatan Menui Kepulauan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Morowali dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran,maka sesuai Pasal 5 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten

Biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019;Demikian Penetapan ini dijatunkan oleh Hakim Tunggal PengadilanAgama Bungku, Muh. Syarif, S.H.I., pada hari Se/lasa tanggal 19 November 2019Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal1441 Hijriah, PenetapanHlm. 12 dari 13 Him.

tertanggal 30 September 2020.Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Kepala DesaTenjonagara, Kecamatan Cigalontang;Bahwa ADVOKAT/KUASA HUKUM dari LBH PANGLIMA tidak menerimabayaran dari Penggugat alias Gratis dalam memberikan bantuan hukumkepada Penggugat (Penerima Bantuan Hukum);Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD

Provinsi Jawa Baratdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq.

Pembangunan dan ULP Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL PP/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Permintaan Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas;

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bantaengdiatur pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Bantaeng Nomor 1Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bantaeng yangmenyebutkan bahwa:DPRD mempunyai tugas dan wewenang:a) Membentuk peraturan daerah bersama Bupati.b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturandaerah mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(APBD) yang diajukan oleh Bupati.c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerahdan APBD.d) Mengusulkan

Bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah padabagian keempat pelaksanaan APBD Pasal 132 ayat (1) setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang sah danlengkap dan ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas kebenaranmateriil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.Hal. 10 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKSBahwa dari total

Menyiapakan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah padabagian keempat pelaksanaan APBD Pasal 132 ayat (1) setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang sah danlengkap dan ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas kebenaranmateriil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.Hal

pemberhentian danpengangkatan kembali pejabat Struktural eselon III dan IV lingkup pemerintahKabupaten Bantaeng.1 (satu) lembar Ekslampar foto copy SK Bupati Bantaeng Nomor821.2/24/I/2012, Tertanggal O06 Februari 2012 tentang pemberhentian danpengangkatan kembali pejabat Struktural eselon II dan Ill lingkup pemerintahKabupaten Bantaeng.1 (Satu) lembar Ekslampar foto copy SK Nomor : 2 Tahun 2011, Tertanggal 08Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)untuk kegiatan APBD

Penyaluran dana APBD TA 2008, yang diserahkan pada tahun 2008, antara lain:

1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2008

tertanggal 10 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2008;

5. Penyaluran dana APBD

kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengatur : Pasal 4 ayat (1) , yang mengatur bahwa : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat ; Pasal 132 ayat (1) , yang mengatur bahwa : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD

Pemerintah Kota Bandung telah dirugikan sebesar Rp.144.727.627, (seratusempat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluhtujuh rupiah) berdasarkan laporan hasil audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah Nomor : SR6438/PW10/5/2010 tanggal 27 Juli 2010 atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut mengingat dananya berasal dari APBD Kota Bandung TA 2008 ; Perbuatan terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,Msi diatur dan diancam pidanasebagaimana pasal 2 ayat 1 Jo.

Pemerintah Kota Bandung telah dirugikan sebesar Rp.144.727.627, (seratusempat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluhtujuh rupiah berdasarkan laporan hasil audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara/25daerah Nomor : SR6438/PW10/5/2010 tanggal 27 Juli 2010 atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut mengingat dananya berasal dari APBD Kota Bandung TA 2008 ; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 3 Jo.

Penyaluran dana APBD TA 2008, yang diserahkan pada tahun 2008, antaralain:1)2)3)4)5)6)1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.3.500.000, (tiga jutalima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pemeliharaan Kantor, SumurResapan 2 (dua) buah dan perbaikan Jalan Gang RW 01, ditandatanganidi Bandung oleh Lurah Pasanggrahan saksi ENAN RACHMAT,tertanggal 10 Juni 2008 ;1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pemeliharaan KantorKelurahan

Penyaluran dana APBD TA 2008, yang diserahkan pada tahun 2008, antaralain:851 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratusribu rupiah), tertanggal 10 Juni 2008 ;1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2008 ;1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2008 ;1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.9.000.000,(sembilan

Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Februari 2010 beserta lampirannya.17) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 954/37/APG/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2010 beserta lampirannya.18) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan / Belanja Modal yang Dibiayai dari APBD

Nomor : 01 Tahun 2010 tentang PembentukanPanitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada DinasPekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 tanggal 20Februari 2010 beserta lampirannya.17.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor954/37/APG/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaranpada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2010 besertalampirannya.18.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima PelaksanaanKegiatan Pengadaan / Belanja Modal yang Dibiayai dari APBD

Wabarobo telahcukup lama mengalami krisis air bersih, selanjutnya denganmenggunakan APBD Kota Baubau Dinas PU melaksanakan lelanguntuk pekerjaan tersebut;Bahwa jelas seluruh system yang dibangun tidak bisa berfungsioleh karena belum terpasangnya kedua mesin pompa tersebutkarena terjadinya banjir yang disertai lumpur diakhir tahun 2010;Bahwa tindakan yang kami lakukan dengan peristiwa tersebut,pada masa habisnya jangka waktu pekerjaan sesuai kontrak yangada, kami melakukan rapat kecil dengan keputusan

. yang berasal dari APBD Kota Baubau yangsudah masuk didalam DPA Dinas PU Kota Baubau;Saat MC.0 saksi turun kelokasi dimana tempat akan dibangunnyasystem pengadaan air bersih bagi masyarakat Kel.

Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran2010 berasal dari APBN dan APBD;Bahwa dalam DPA Tahun Anggaran 2010, telah tersusunanggarannya dari tiaptiap perencanaan kegiatan;benar saksi mengetahui adanya kegiatan Proyek OptimalisasiPengadaan Air Baku Kel.

Bahwa pada Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubaumendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.331.205.000, (sepuluhmilyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah)sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kota Baubau TahunAnggaran 2010, yang dana tersebut bersumber dari DAK APBD KotaBaubau;2.

strong>M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sukir bin Aliaman) dengan Pemohon II (Rusimah binti Agus) yang dilaksanakan di Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 8 Juli 2000;

3. Membebankan biaya perkara kepada APBD

APBD Kab. Cilacap dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) hari;

APBD Kab. Cilacap dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) hari;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ali Mustarman bin Jasman) dengan Pemohon II (Rasmiana binti Holdin) yang dilaksanakan di Kecamatan Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 13 Mei 2008;

3. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun Anggaran

;Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Kepala DesaCigunung, Kecamatan Parungponteng oleh Kepala Desa Cigunung;Bahwa ADVOKAT/KUASA HUKUM dari LBH PANGLIMA tidak menerimabayaran dari Penggugat alias Gratis dalam memberikan bantuan hukumkepada Penggugat (Penerima Bantuan Hukum);Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD

Provinsi Jawa Baratdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq.

Bahwa Advokat/KuasaHukum dari LBH PANGLIMA dalam memberika bantuan hukum kepadaPenggugat akan mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari KementerianHukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) yang bersumberdari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yangHal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3330/Pdt.G/2019/PA.

Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Baratdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq.

dariPenggugat (sebagai Penerima Bantuan Hukum) Kepada LBH PANGLIMA(sebagai Pemberi Bantuan Hukum) tertanggal 13 Agustus 2019.Bahwa ADVOKAT/KUASA HUKUM dari LBH PANGLIMA tidak menerimabayaran dari Penggugat alias Gratis dalam memberikan bantuan hukumkepada Penggugat (Penerima Bantuan Hukum);Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD

Provinsi Jawa Baratdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq.

dengan Pemohon II, (Amrina binti Sarifudin) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2010 di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Tengah (sekarang Kecamatan Bungku Timur), Kabupaten Morowali;

Kantor Urusan AgamaKecamatan Bungku Timur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Morowali dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran,maka sesuai Pasal 5 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten

Biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019;Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 November2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal1441 Hijriah, olen HakimTunggal Pengadilan Agama Bungku, Muh.

Sedangkan perusahaan TERGUGAT adalah perusahaanpenyedia barang / jasa milik pemerintah (kontraktor), dimana sejaktahun 2011 TERGUGAT telah melakukan transaksi pembelian AspalCurah kepada PENGGUGAT untuk proyek pembangunan jalan yangdidanai oleh APBD / APBN yang dikerjakan oleh TERGUGAT antaralain di wilayah Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende ;2.

membayar biaya yang timbuldalam perkara ini ;ATAU, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumereberpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang adil ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semulaPenggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukanjawaban tertanggal 09 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.Benar bahwa perusahaan Tergugat sejak tahun 2011 telahmelakukan transaksi pembelian Aspal Curah pada Penggugat untukproyek pembangunan jalan yang didanai oleh APBD

yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggiuntuk setiap pengeluaran belanja.

untuk menerima, menyimpan, membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaranuang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggiHalaman 138 Putusan No.16/Pid.SusTIPIKOR/2014/PT.PLGuntuk setiap pengeluaran belanja.

Lahat.Suratsurat lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsipenyimpangan dana Perubahan APBD Ta.2012 BPBD Kab.