Ditemukan 873325 data
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1281 k/Pdt/2015harus dibayar, perlu penjelasan dan kebijaksanaan oleh karena selama iniyang membayar hutang Penggugat adalah saudari Murni tetapi tidakberjalan sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat berniat melepas salahsatu objek jaminan untuk melunasi hutang Penggugat tersebut, tetapi tidakmendapat perhatian dari Tergugat ;.
Bahwa yang membuat bingung Penggugat adanya selisih nilai kredit yangharus dibayar Penggugat kepada Tergugat , disatu sisi Penggugatdiharuskan membayar hutang sebesar Rp155.053.291,00 padahalberdasarkan Date Printed 31/10/06 RC (Rekening Koran) per Oktober 2006posisi hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 125.836.031,00 artinya posisikredit macet/ Oktober 2006 itulah yang harus diselesaikan Penggugatkepada Tergugat terlebin dahulu tetapi Tergugat tetap membebanidengan segala macam tagihan sehingga
terjadi pertentangan jumlah yangseharusnya dibayar Penggugat ;.
Menyatakan bahwa Penggugat adalah debitur yang beritikad baikmenyelesaikan hutangnya pada Tergugat ;Menyatakan bahwa kredit Penggugat macet bulan Oktober 2006 sehinggaoleh karenanya hutang yang telah dibayar Penggugat kepada Tergugat sebesar sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehinggasisa utang yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat berdasarkandata printed 31/10/06 RC (Rekening Koran) bulan oktober 2006 adalahsejumlah Rp125.836.031,00 (seratus dua puluh lima juta delapan
Karena dalam perkara a quo sangatjelas bahwa terjadi selisih utang yang harus terlebin dahulu di selesaikankarena dari jumlah uang yang dibayar Penggugat kepada Tergugat tidakdiperhitungkan secara benar sehingga terjadi selisih jumlah dan ini yangtidak dipertimbangkan oleh Judex Facti;Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1281 k/Pdt/20157.
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PerkebunanMilano, NPWP 01.128.141.7092.000, beralamat di Jalan Putri HijauNomor 10, Gedung B&G Tower Lantai 9, Medan Kesawan, Medan,20111, dengan perhitungan sebagai berikut: MenurutUraian Terbanding Majelis(Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 419.666.672,00 0,00Sanksi Bunga 149.616.912,00 0,00Sanksi Kenaikan 4.064.139,00 0,00Jumlah Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar 419.666.672,00 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November
Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00158/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 13April 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor : 00015/207/13/092/15 tanggal 26 Januari 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.128.141.7092.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar
Putusan Nomor 2582/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :PPN Kurang/(Lebih) Bayar RpSanksi Bunga RpSanksi Kenaikan RpJumlah yang masih harus/(Lebih) dibayar RpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,0,000,000,000,00makapermohonan
24 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 420.406.497Dikurangi :a.
Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, MedanPolonia, Medan, Sumatera Utara 20152, sehingga jumlah yang masihharus dibayar adalah sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai Rp 21.324.961.616,00Halaman 2 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 1144/B/PK/Pjk/2018Pajak Keluaran Rp 120.406.497,00Kredit Pajak Rp1.031.701.199,00Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar Rp 911.294.702,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke Masa berikutnya Rp 0,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih Dibayar Rp 911.294.702,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara
1.MUSLIHUN
2.MARCUN
3.UDDIN
4.EKO PURWANTO
Tergugat:
PIMPINAN PT. CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY CABANG KENDARI
162 — 47
Tergugat merumahkanPara Penggugat pada bulan November 2019 sampai dengan desember 2019.Para Penggugat saat dirumahkan akan dibayar upahnya sebesar 50%. Olehpara Penggugat menerima status dirumahkan pada Saat itu.. Bahwa setelah dirumahkan ternyata pihak Tergugat hanya membayar upah ParaPenggugat pada bulan November 2020.
Para Penggugat telah dibayar dibawah upahminimum tahun 2019. Pada Tahun 2019 upah minimum kota kendari sebesarPara Penggugat yang telah dibayar dibawah upah minimum yaitu;a. Muslihun bekerja selama 6 tahun 11 bulan diberi Tergugat upah tahun 2019sebesar Rp. 2.362.000, dikurangi upah minimum kota kendari tahun 2019Rp. 2.551.463,. = Rp. 189.463,Hal. 4 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN kdib.
MARCUN bekerja selama 10 tahun 3 bulan, jabatan Sopir dan di PHK sejakawal tahun 2020;Upah Pesangon sebesar;Rp. 2.768.592, x 9 bulan x 2(kali) = Rp. 49.834.656,Uang Penghargaan Masa Kerja ;Rp. 2.768.592, x 4 bulan = Rp. 11.074.354,Jumlah Rp. 60.909.024,Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan sertapengobatan;15% x Rp. 60.909.024, = Rp. 9.136.354,Jumlah Upah Pesangon,PMK dan penggantian Hak =Rp.60.909.024.Pembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;Upah Desember
Upah Pesangon dihitung berdasarkan UMK tahun 202sebesar ;Upah PesangonRp. 2.768.592, x 7 bulan x 2(kali) = Rp. 38.760.288,Uang Penghargaan Masa Kerja ;Rp. 2.768.592, x 3 bulan = Rp. 8.305.776,Jumlah Rp. 47.006.064,Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan sertapengobatan;15% x Rp. 47.006.064, = Rp. 7.059.910,Jumlah Upah Pesangon,PMK dan penggantian Hak=Rp.54.125.974.
MuslihunPembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;Upah Desember 2019 Rp. 2.768.592. x50% =Rp. 1.275.732,b. MarcunPembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;Upah Desember 2019 Rp. 2.768.592. x50% =Rp. 1.275.732,c. UddinPembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;Upah Desember 2019 Rp. 2.768.592. x50% =Rp. 1.275.732,d.
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Dikurangi :b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.6. JumlahJumlah Pajak yang dapat diperhitungkanJumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) BayarKelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnyaDikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan)c.
dapat dikreditkan; Bahwa menurut Pemohon Banding, Koreksi atas Pengkreditan PajakMasukan dengan DPP PPN Rp.10.468.999.700, dan PPN Masukan sebesarRp1.046.899.970, seharusnya dibatalkan;Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut diatas,maka perhitungan PPN yang masih harus dibayar Masa Pajak September 2008menurut Pemohon Banding seharusnya adalah NIHIL, dengan rincian sebagaiberikut: Jumlah RupiahNo.
Jumlah seluruh penyerahan 109.107.726.689 Perhitungan PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri6.136.739.070b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.218.274.202b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.6.
Jumlah 6.218.274.202Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 6.218.274.202Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) BayarKelebihan Pajak yang sudah: (81.535.132) Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 71.293.092Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan) 10.242.040Jumlah (a+b) 81.535.132PPN yang kurang bayarSanksi administrasi:Bunga Pasal 13(2) KUPKenaikan Pasal 13(3) KUPJumlahJumlah PPN yang masih harus dibayar Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 304/B/PK/PJK/2017 Bahwa demikian permohonan
Thamrin Kav 22 No.51, Gondangdia, Jakarta Pusat, 10350,sehinggga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 109.107.726.689,00Pajak Keluaran Rp 6.136.739.070,00Kredit Pajak (Rp 6.218.274.202,00)PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 81.535.132,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 81.535.132,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp 00,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (2)
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian Materiil Hutang pokok yang belum dibayar Tergugat: Rp1.889.883.000,00(satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratusdelapan puluh tiga ribu rupiah).Seharusnya:A. Kerugian Materiil: Hutang Pokok yang belum dibayar Tergugat: Rp1.889.883.000,00(satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratusdelapan puluh tiga ribu rupiah).
Kerugian Material:Hutang pokok yang belum dibayar Tergugat: Rp1.889.883.000,00 (satumiliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapanpuluh tiga ribu rupiah), jumlah mana harus dibayar secara tunai seketikadan sekaligus oleh Tergugat sejak putusan ini diucapkan.Seharusnya:Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatdengan perincian sebagai berikut:A.
Kerugian Material:Hutang pokok yang belum dibayar Tergugat: Rp1.889.883.000,00 (satumiliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapanpuluh tiga ribu rupiah), jumlah mana harus dibayar secara tunai seketikadan sekaligus oleh Tergugat sejak putusan ini diucapkan.
Kerugian Materill: Hutang pokok yang belum dibayarkan Tergugat:Rp1.889.883.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluhsembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Jumlahmana harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus olehTergugat sejak putusan ini diucapkan.
jutalima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah)Jumlah mana harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligusoleh Tergugat sejak putusan ini diucapkan;B.
19 — 2
(tiga jutasembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga rupih).e Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2011, sekira pukul 08.00wib terdakwa mengirimkan barang kepada Toko Sinar Waras Kediri dengan nomorFakturt........ccccccccssesseeeesfaktur 108004898, barang senilai Rp.34.048,441,00 (tiga puluh empat juta empatpuluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).Bahwa, terdakwa mengirim barangbarang dengan tiga faktur tersebut telah sampaikepada pemesanya masingmasing dan telah dibayar
masing masing yaitu TokoPlaosan dengan tunai pada tanggal 13 Pebruari 2011, Toko Sulastri dibayar tunai padatanggal 13 Pebruari 2008 dan Toko Sinarwaras dibayar tunai pada tanggal 14Pebruari 2011, kepada terdakwa HARIYANTO ALS.
masing masing yaitu TokoPlaosan dengan tunai pada tanggal 13 Pebruari 2011, Toko Sulastri dibayar tunai padatanggal 13 Pebruari 2008 dan Toko Sinarwaras dibayar tunai pada tanggl 14Pebruari 2011, kepada terdakwa HARIYANTO ALS.
Dhoho 200Kediri tanggal 14 Pebruari 2008.e Bahwa, setelah barang diterima Toko sesuai Faktur pada hari itu juga dibayar kontanharga barang tersebut yaitu : 3 (Tiga) Faktur sebesar Rp.40.300.000,00 (Empatpuluh juta tiga ratus ribu rupiah). e Bahwa, uang pambayaran yang terdakwa terima milik PERUSAHAAN MIE SIDOREJO KEDIRI DI JLN. BRIGJEND. POL.IMAM BACHRI/ JLN. MAUNI175A KEL. BANGSAL KEC.
Mojoroto KotaKediri, terdakwa tidak menyetokan uang harga barang sesuai faktur ke kasir padahal tokotoko sudah membayar melalui terdakwa, oleh tokotoko sudah dibayar lunas. Yaitu pada TokoSINAR WARAS Jl. Dhoho 200 Kediri pengiriman tanggal 14 Pebruari 2008 senilai Rp.34.048.441,, ke Toko Bu SULASTRI Jl. Swadaya Caruban pengiriman tanggal 12 Pebruari2008 sebesar Rp. 3.935.003,, dan Toko ADA Jl.
61 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember2012.2.
Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 30.038.340.500,00b. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 14.418.403.440,00c. Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar R 44,.456.743.94Dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan PutusanMahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012.
Muladi, SH, hal64;Dengan demikian pajak yang kurang dibayar yang menimbulkankerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telahdilaksanakan pembayarannya.
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar padahakekatnya merupakan kerugian pada pendapatannegara. Artinya, untuk melakukan perhitungan kerugianpada pendapatan negara harus diketahui, dihitungdan/atauditetapkanterlebih dahuluberapapajakterutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut olehHalaman 109 dari 144 halaman.
terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnyamerupakan kerugian pada pendapatan negara.
53 — 22
.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
pembelaannya, maka Majelis Hakim denganmemperhatikan perbuatan materiil Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akanmenentukan mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda dan besarnyauang pengganti tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena pidana denda bersifat Kumulatif maupunalternatif, dan telah terbukti pula terdakwa turut menikmati uang hasil korupsitersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dijatuhi pidanadenda, apabila denda tidak dibayar
(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;Menjatuhnkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uangpengganti sebesar Rp. 284.612.920, (dua ratus delapan puluh empat jutaenam ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuanjika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu)bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, makaharta bendanya dapat
20 — 6
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama3 (tiga) Bulan;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlahRp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selamas (tiga)Bulan;3.
164 — 71
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000,000,000,- (Dua Miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
32 — 7
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
275 — 193
-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
30 — 9
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2015/PN.Bls(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
24 — 5
.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
(satu milyarHalaman 13Putusan Perkara No.1146/Pid.SUS/2016/PN.Mdnrupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti denganpidana penjara selama 1 (satu) bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
44 — 20
.- (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
, Bendahara : HERMANTARIGAN.Bahwa setahu saksi tugas saksi selaku Sekretaris ProgramPembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2012yaitu membatu ketua dalam hal mengecek bahanbahan material,mengawasi pekerjaan jembatan, membeli bahan material jembatan.Bahwa saksi selaku OMS & pengurus OMS bekerja didampingi TimPendamping yang datangnya seminggu sekali, dimana pekerjaanpembangunan jembatan dilakukan setiap hari, dimana yang mengerjakanitu ada tukang tersendiri (warga senapal) yang dibayar
(lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan bila dendatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;.
27 — 5
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan membayar denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bula
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama : 8 (delapan) tahun dan membayar denda Rp.1.000.000.000, (satu miliyarrupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;5.
47 — 11
.- (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
Bendahara : HERMANTARIGAN.Bahwa setahu saksi tugas saksi selaku Sekretaris ProgramPembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2012yaitu membatu ketua dalam hal mengecek bahanbahan material,mengawasi pekerjaan jembatan, membeli bahan material jembatan.Bahwa saksi selaku OMS dan pengurus OMS bekerja didampingi TimPendamping yang datangnya seminggu sekali, dimana pekerjaanpembangunan jembatan dilakukan setiap hari, dimana yang mengerjakanitu ada tukang tersendiri (warga senapal) yang dibayar
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahHalaman 97Putusan Perkara TIPIKOR No. 98/Pid.SusTP K/2016/PN.Mdn.diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi terpenuhi dan terbukti, maka demi hukum terhadap Terdakwaselaku Kepala Desa demi hukum terhadap Terdakwa harus dikenakan pidanatambahan untuk pembayaran uang pengganti tersebut ;Menimbang, bahwa uang pengganti yang harus dibayar
(lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan bila dendatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;.
44 — 22
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta Rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
sertamempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang buktitersebutdirampas untuk negara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undangundang Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh PenuntutUmum, mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, oleh karenanya, selainmenjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepadaTerdakwa yang besarannya akan disebutkan dalam amar Putusan, dengan ketentuan,apabila pidana pidana denda tidak dibayar
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000,00 (satu = jutaRupiah), dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, maka diganti denganpidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dyalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007,Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 1293/B/PK/PJK/2017dinyatakan bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuanpermohonan Banding belum merupakan pajak yang terutang sampai denganPutusan Banding diterbitkan;Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon Banding telah memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Bahwa memperhatikan uraian Pemohon Banding tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa permohonan Banding
POKOK PERMASALAHANDasar Koreksi TerbandingBahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Juni 2009sebesar Rp3.807.400,00;Alasan koreksi dari Terbanding pada waktu pemeriksaan adalah:Pajak Masukan atas pembelian pupuk dalam rangka menghasilkan BKP yangdibebaskan pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN Nomor 18 Tahun 2000 yang berbunyi Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan JasaKena Pajak yang atas penyerahannya
atas perolehan BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukankegiatan terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unitatau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutangPPN, maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena PajakHalaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 1293/B/PK/PJK/2017dan atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untuk unit kegiatan
Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, sehingga perhitunganpajak yang masih harus dibayar Masa Pajak Juni 2009 yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 30.349.318.181,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 3.034.931 .818,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 3.034.931.818,00PPN yang kurang bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah
Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, sehinggaperhitungan pajak yang masih harus dibayar Masa Pajak Juni 2009 yangmasih harus dibayar menjadi sebagaimana tersebut di atas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan