Ditemukan 490357 data
18 — 4
pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahundilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dengan demikianpermohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P1, P2, dan P3 serta 2 (dua)orang saksi.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 bahwa Hisyam telahmenikah dengan Sri Mahmudah pada tanggal 28 Juni 1981 di KUA KecamatanTeras, Kabupaten Boyolali, hal tersebut dikuatkan
keterangan duaorang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yaitu Duplikat SuratKelahiran Nomor: 474.1/194 tertanggal 09 April 2013 atas nama : Seno Bayu Ajiyang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumukrejo, Kecamatan Teras, KabupatenBoyolali menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Mei 1995 di Dukuh KembangLampir, Desa Gumukrejo, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali telah lahirseorang anak lakilaki dari pasangan suami isteri Hisyam dengan Sri Mahmudahyang diberi nama Seno Bayu Aji, hal tersebut juga dikuatkan
51 — 24
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarsependapat dan mengambil alin pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Kendari menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, olehkarena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendarisudah tepat dan benar, dengan demikian putusan perkara Nomor19/G/2019/PTUN.Kdi; tanggal 2 Oktober 2019 harus dikuatkan
di tingkatbanding ;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut dikuatkan di tingkat banding, maka kepada Pembandingdahulu Penggugat dibebankan untuk membayar perkara dikeduatingkathalaman 4 dari 6 halaman.
38 — 21
mempengaruhi putusandalam hal perceraian yang menjadi wewenang Pengadilan, sehingga dengandemikian keberatan beserta alasan Tergugat/Pembanding dalam memoribandingnya dinyatakan dikesampingkan;Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan ~ dandisebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya,Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dan diambil alin menjadipertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehinggaputusan Pengadilan Agama dalam eksepsi dapat dikuatkan
tentang terjadinya peristiwa, oleh karena itu apa yang menjadialasan keberatan Tergugat/Pembanding dalam perkara ini tidak ternyata dantidak berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yangdipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalamPutusannya, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dan dijadikansebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga karenanya putusanPengadilan Agama dapat dikuatkan
16 — 7
yang isinya memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinanpenetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikahsebagaimana dimaksud pasal tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangantersebut di atas, maka pert imbangan dan putusan Hakim tingkatpertama yang mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding untukmengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pembanding adalahsudah tepat dan benar, karenanya putusan tersebut dalamkonpensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan
denganmemperbaiki amar putusannya ;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Hakim tingkatpertama telah tepat dan benar, dan diambil alih olehPengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, danoleh karenanya putusan dalam rekonpensi dapat dikuatkan ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua
15 — 2
P4 ; Menimbang, bahwa alatalat bukti tersebut telah diajukan menurutprosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untukitu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P4 yang dikuatkan denganketerangan pemohon telah terbukti faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa benar anak Lakilaki Pemohon bernama : ALBINADHENTA PUTRA adalah anak sah dari pasangan suamiistri bernama : AGUS SUPRIYONO dengan : BUDIASTUTI, yang lahir di Magelang pada
32 ayat (2) Undangundang No. 23 Tahun 2006,ditentukan Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negeri; Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon lahir pada tanggal15 Desember 2009, sehingga melampaui batas waktu pengajuan AktaKelahiran, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaidasar Pencatatan Kelahiran; 20222 nomenonMenimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis bertanda P1 dan P5yang dikuatkan
140 — 50
itu pertimbanganpertimbangan hukumPengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalamputusan di tingkat banding, untuk dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa danmemutus perkara iniMenimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan..................putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 11 April 2012, Nomor: 42/Pdt.Plw/2011/PN.Btl.dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karena itu harus dikuatkan
;Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 11 April 2012,nomor : 42/Pdt.Plw/2011/PN.Btl. dipertahankan dan dikuatkan, maka pelawan / pembandingadalah sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam dua tingkat peradilan dan oleh karena ituseluruh biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan tersebut harus dibebankankepadanya ;Mengingat akan UndangUndang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawadan Madura, UndangUndang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
16 — 8
alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam benarbenar ada, oleh sebab itu permohonan cerai talak dari Pemohon /Terbanding patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusanPengadilan tingkat pertama, tentang perceraian dapat dipertahankan dan diambil alihsebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat banding, sehingga putusan Pengadilantingkat pertama tentang perceraian dapat dikuatkan
Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkancatatan, disesuaikan dengan kebutuhan anak ;Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebutdiatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama,dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya seperlunya sehingga berbuny1sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, tentangPeradilan Agama, biaya
22 — 11
No. 80/Pdt.G/2013/PTA JKKompilasi Hukum Islam, karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama yangtelah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tersebut harus dikuatkan;Menimbang, bahwa kemudian mengenai kewajiban Pemohon/Terbandinguntuk memenuhi hakhak Termohon/ Pembanding yang berkaitan dengan akibatperceraian ini, yakni yang berupa nafkah iddah dan mutah, bahwa oleh karenaputusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuaidengan tuntutan
Termohon/Pembanding dan kesanggupan Pemohon/Terbanding, maka harus pula dikuatkan sepenuhnya;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasukke dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankanpada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan
33 — 22
dengan jumlah tersebut, dengan pertimbanganbahwa Pemohon adalah PNS golongan IV, sedangkanTermohon telah mendampingi Pemohon dalam rumah tanggaselama + 27 Tahun, untuk itu Pengadilan Tinggi AgamaMataram perlu) = menambah uang = mutah tersebut menjadiRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangannya tersebut di atas, maka putusan PengadilanAgama Mataram Nomor: Nomor: 247/ Pdt.G/ 2010/PA.MTR.tanggal 08 Pebruari 2011 M. dapat dipertahankan dankarenanya harus dikuatkan
dengan perbaikan amar putusan;Menimbang, oleh karena perkara a quo dikuatkan, makakontra memori banding dari Terbanding menjadi tidakrelevan lagi untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 72 dan84 Umdangundang Nomor 7 Tahun 1989, maka PengadilanTinggi Agama Mataram perlu) = menambah amar yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataramuntuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan sebagaimana
Terbanding/Penggugat : H.Suardi bin Dahlan
104 — 28
Put No. 9/Pdt.G/2019/PTA.Kdidi atas, maka segala tuntutan Penggugat yang terkait pula dengan pembagianharta bersamanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat selain pembagianharta bersamaya yaitu. mengenai tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah danmutah, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis hakim Tingkat pertamasecara tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka
Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Aquosepakat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor0595/Pdt.G/2018/PA Kdi. tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengantanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, harus dikuatkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada
4 — 0
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan buktiP. 1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangansaksisaksi, maka dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat selama 2 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak
33 — 21
membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbanganhukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2014/PTUNJKT tanggal 24 Februari 2015 selengkapnya diambil alih oleh Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutussengketa ini di tingkat banding, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 212/G/2014/PTUNJKT tanggal 24 Februari 2015 yang dimohonkan bandingtersebut harus dikuatkan
; Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 212/G/2014/PTUNJKT tanggal 24 Februari 2015 dikuatkan, makasesuai dengan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalamperkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amarputusan ini; Mengingat ketentuan dalam UndangUndang Nomor
48 — 6
P4 ; Menimbang, bahwa alatalat bukti tersebut telah diajukan menurutprosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untukitu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P4 yang dikuatkan denganketerangan pemohon telah terbukti faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa benar anak Lakilaki Pemohon bernama : RIDHOHAQIQI adalah anak sah dari pasangan suami istri bernamaAGUS SUPRIYADI dengan : SUDARMI, yang lahir diMagelang pada tanggal
MelampauiBatas Waktu, Pasal 32 ayat (2) Undangundang No. 23 Tahun 2006,ditentukan Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri; Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon lahir pada tanggal1 Meret 2007, sehingga melampaui batas waktu pengajuan AktaKelahiran, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaidasar PencatatanKelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis bertanda P1 dan P5yang dikuatkan
32 — 3
. , yang memberikan informasi kepada pihak KUA dan mengakusebagai isteri dari Termohon I, dan ternyata perempuan tersebut benar isteri sah dariTermohon I dan dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/17/1/1978, yangdikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kalisat tanggal 23 Nopember 1978;Bahwa saat Termohon I melaksanakan pernikahan dengan Termohon II, Termohon Imengaku berstatus duda mati kepada Termohon II dan keluarganya dan sekarang karenapihak KUA telah mengetahui perihal kejadian
dan IIdianggap oleh Majelis telah membenarkan seluruh alasan dan dalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alatbukti surat P.1 s/d P.6;Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 adalah merupakan akta autentik yang mempunyainilai pembuktian sempurna, demikian juga bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiilsebagai alat bukti surat, karena itu dapat diterima sebagai bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan
73 — 29
Akan tetapi, karenaadanya pihak lain yaitu Ardina Anmad yang telah membangun dan menempatirumah di atas Objek Tanah Sengketa, tidak dijadikan sebagai pihak (Tergugatatau Turut Tergugat);Menimbang, bahwa berdasarkan halhal dan pertimbangan tersebutMajelis Hakim Banding berpendapat, putusan Pengadilan Negeri LimbotoNomor 45/Pdt.G/2018/PN Lbo tanggal 11 Juni 2019 haruslah dipertahankandan dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri LimbotoNomor 45/Pdt.G/2018/PN Lbo tanggal 11 Juni
2019 haruslah dipertahankandan dikuatkan, maka pihak Pembanding/Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi adalah pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertamamaupun dalam tingkat banding, oleh karenanya pihak Pembanding/PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan;Mengingat UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
66 — 5
penetapan.TENTANG HUKUMANYAMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Ketapang untuk mengurus Akta Kelahiran yang terlambatpembuatan/pendaftarannya atas nama anaknya yang bernama RONIMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, serta keterangan saksisaksitersebut diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapatmembuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan
dengan bukti P.3ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan NegeriKetapang, karenanya Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa danmemutuskan perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 bahwa di Sukadana pada tanggal26 Februari 2005 telah lahir seorang anak Laki Laki yang diberi nama RONI ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikuatkan dengan bukti P.3dikuatkan dengan keterangan saksisaksi ternyata bahwa anak yang bernama RONItersebut adalah anak dari
Pembanding/Penggugat II : Baginda Sohuturon Tambunan Diwakili Oleh : Lamture Sipahutar
Pembanding/Penggugat III : Ronni Tua Mardurum Tambunan Diwakili Oleh : Lamture Sipahutar
Pembanding/Penggugat IV : Rolita Tambunan Diwakili Oleh : Lamture Sipahutar
Pembanding/Penggugat V : Tiur Maria Tambunan Diwakili Oleh : Lamture Sipahutar
Terbanding/Tergugat I : Salomo David Tambunan
Terbanding/Tergugat II : Koperasi Kredit Sehati,
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Bekasi
36 — 19
dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijkverklaard);Menimbang, bahwa alasanalasan dalam memori banding yangdiajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak terbukti berdasarkanhukum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakartaalasanalasan dalam memori banding harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Seltanggal 9 November 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan
;Menimbang bahwa oleh putusan tingkat pertama dikuatkan, makaPembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalamtingkat banding;Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo UndangUndang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahanterakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 4 dari 5 halaman Putusan nomor 347/PDT/2021/PT
71 — 18
berlaku maka permohonan banding tersebut harusdinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,putusan Pengadilan Agama Palu dan memori banding yang diajukan oleh pihakTergugat/Pembanding, selanjutnya pengadilan tingkat banding berpendapatbahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telahdipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepatdan benar, karena itu beberapa pertimbangannya dikuatkan
hakim tingkatpertama;Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum pengadilan tingkatpertama sepanjang tidak diperbaiki lagi oleh pengadilan tingkat banding, sudahdianggap tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkansebagai pendapat dan pertimbangannya tersebuti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.PALtanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepata dengan tanggal 16 Zulhijah 1434Hijriah,dapat dikuatkan
54 — 18
MKStanggal 18 Juni 2015 harus dikuatkan di tingkat banding;Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar dikuatkan di tingkat banding, maka kepada Para Penggugat /Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkatpengadilan, yang di tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalamHal. 7 dari 8 hal. Put.
71 — 27
pertimbangan yang mendasari putusanMajelis Hakim tingkat pertama tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat bandingadalah sudah tepat dan benar, sehingga menjadi pertimbangan tersendiri dariHalaman 4 dari 6 hal.Put.154/B/2013/PT.TUN.MKSMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengadiliperkara tersebut pada tingkat banding ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor : 22/G/2013/P.TUN.Mks haruslah dikuatkan
; 2 220 neocon nnn roe ec ennaMenimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor : 22/G/2013/P.TUIN/Mks, tanggal 24 Juli2013 dikuatkan, maka Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yangkalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkarayang timbul di kedua tingkat Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal110 dan Pasal 112 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara dalam amar putusan ini ; Mengingat, Pasalpasal dari Undangundang