Koropoto Teknologi Finansial maupun kepada ARDIANSYAHselaku Direksi PT.

KoropotoTeknologi Finansial maupun kepada ARDIANSYAH selaku Direksi PT.Koropoto Teknologi Finansial secara tunai, dan apabila waktu pencairan uangnasabah/masyarakat, maka saksi FITRI PUSPITA SARI memberikan uangkepada terdakwa baru membayarkan kepada nasabah sesuai bunga danmodal yang telah tercantum dalam kwintasi/bukti catatan, akan tetapi parasaksisaksi yang telah menginvestasikan uangnya dengan harapanmendapatkan bunga/provit sesuai dengan yang tercantum padakwitansi/bukti catatan terima uang

KoropotoTeknologi Finansial maupun kepada ARDIANSYAH selaku Direksi PT.Koropoto Teknologi Finansial secara tunai, dan apabila waktu pencairan uangHalaman 9 dari 20 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2019/PT.

WAHANA SEJAHTERA, dengan acara : MengadakanPerubahan Susunan Pengurus Dalam Perseroan, dan dalam Rapat tersebut telahmemutuskan halhal sebagai berikut : Menyetujui untuk merubah susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroantersebut, sebagai berikut : === nnn nn nnn nnn nnn mene nn1.

Terhitung mulai tanggal hari rapat ini, memberhentikan dengan hormat seluruhanggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang lama serta kepada merekadiberikan pelunasan dan pembebasan ( acquit et decharge ) sepenuhnya dariseluruh tanggung jawab selama masa jabatan sebagai pengurus perseroan sampaidengan ditutupnya rapat ini ; 2. Selanjutnya terhitung sejak ditutupnya rapat ini menjadi sebagai berikut : Direktur Utama : KOMARI ; = Direktur : IGNATIUS HANDAYA ; Direktur : RR.

WAHANA SEJAHTERAtersebut, Terlawan Il KOMARI, dan RADEN RORO RETNO WIDIASTUTI membuatpernyataan yang tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Juli 2015, yangisinya antara lain, bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 21015, telah dilakukanpertemuan antara KOMARI/Terlawan II, RETNO WIDIASTUTI ( Jajaran Komoisarisdan Direksi PT. WAHANA SEJAHTERA dengan WIDIHARDJO/Pelawan, bertempat diBanyuanyar, Surakarta dan kesanggupan jajaran Direksi dan KomisarisPT.WAHANA SEJAHTERA, sebagai berikut : 1.

Mengajukan penambahan Jaminan kepada Bank BTN Cabang Solo/Terlawan sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 4899 dan Nomor 13510 milik Ir.Widihardjo yang dijaminkan pada Bank BTN ( sudah diajukan, tinggal menungguhasil appraisal) dan setelah proses penggantian jaminan disetujui oleh Bank,jajaran Komisaris dan Direksi akan segera mengajukan roya terhadap 2 sertifikattersebut ; === onan ann ann nnn nn nnn nnn nnn enn,2. Pengembalian Sertifikat Hak Milik : a.

WAHANA SEJAHTERA Nomor : 2tanggal 05 Desember 2013, memutuskan bahwa terhitung mulai tanggal harirapat ini, memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan DewanKomisaris perseroan yang lama serta kepada mereka diberikan pelunasan danpembebasan (acquite et decharge) sepenuhnya dari seluruh tanggung jawabselama masa jabatan sebagai pengurus perseroan sampai dengan ditutupnyarapat ini ; Menimbang, bahwa sesuai faktafakta tersebut diatas yang didasarkanatas bukti surat Pelawan maupun Terlawan

karena itu dikuatkan ;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :54 / Pdt.G / 2014 / PN.Ptk tanggal 27 November 2014, yang amarputusannya dalam pokok perkara pada pokoknya menyatakan gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa: Halaman 15 dari 24 halaman perkara nomor 36/PDT/2015/PT PTK16Huway Korompis tidak berhak mewakili pihak Tergugat (PT.DuadjaCorporation Il) dalam perkara ini, karena Huway Korompis tidakberkedudukan sebagai direksi

Tergugat ;e Bahwa, surat gugatan Penggugat ternyata tidak terdapat kekeliruansecara formal pembuatan surat gugatan, begitu juga mengenai pihakyang mewakili pihak Penggugat, telah memenuhi ketentuan berlaku ;e Bahwa, sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri Pontianak dalam perkara ini mendasarkan pertimbangan padabukti T1.1 dan T1A, bahwa Huway Korompis tidak berhak mewakilipihak Tergugat (PT.Duadja Corporation Il) dalam perkara ini, karenaHuway Korompis tidak berkedudukan sebagai direksi

Dalam persidangan juga telahdiajukan bukti surat, yaitu P2, P5, P6, P7, P8, P11, P12, P13yang mana berdasarkan buktibukti surat tersebut terbukti terjadi suratmenyurat antara Winarto Tedjakusuma dengan Alex Korompis, HuwayKorompis dan Sofia Korompis, yang berkenaan dengan kerjasamaantara PT.Sindo Utama Raya dengan PT.Duadja Corporation Il,bahkan bukti P3 berupa Surat Penyampaian Progres IHMB dan serahterima alat dari Winarto Tedjakusuma kepada Direksi PT.Duadja CorpIl tertulis Up.Bapak Huway Korompis

Imbal Jasa Penjaminan menjadibeban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari NilaiPenjaminan yang diperjanjikan, dan Penjaminan KUR diperuntukan untukmeningkatkan usaha mikro masyarakat yang syarat dan ketentuan kreditusaha rakyat tersebut diatur sesuai surat edaran direksi PT Bank RakyatIndonesia (persero) Tok.

NOSE : S.21DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus2015 Angka Ill.Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) mikropada Bank BRI, diatur dalam beberapa aturan antara lain :a) Surat Edaran Direksi NOSE : S.21DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;b) Surat Edaran Direksi NOSE : S.21aDIR/ADK/08/2015 tanggal 20November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)Mikro;c) Surat Edaran Direksi NOSE : S.21bDIR/ADK/08/2015 tanggal 18 Februari2016

tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)Mikro.Bahwa ketentuan / proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yangberlaku di Bank BRI Unit Botton Cabang Magelang sesuai dengan SuratEdaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tok NOSE : S.21DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Angka Ill syarat dan ketentuankredit adalah sebagai berikut :1.

Imbal Jasa Penjaminan menjadibeban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari NilaiPenjaminan yang diperjanjikan, dan Penjaminan KUR diperuntukan untukmeningkatkan usaha mikro masyarakat yang syarat dan ketentuan kreditusaha rakyat tersebut diatur sesuai Surat edaran direksi PT Bank RakyatIndonesia (persero) Tok.

NOSE : S.21DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus2015 Angka Ill.Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) mikropada Bank BRI, diatur dalam beberapa aturan antara lain :a) Surat Edaran Direksi NOSE : S.21DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;b) Surat Edaran Direksi NOSE : S.21aDIR/ADK/08/2015 tanggal 20November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat(KUR) Mikro;c) Surat Edaran Direksi NOSE : S.21bDIR/ADK/08/2015 tanggal 18Februari

Akta Perseroan Terbatas PT.Sinar Mutiara Perkasa, No. 10 tanggal 06 September 1999, ataspermintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. Sinar Mutiara Perkasa, yangdibuat oleh dan di hadapan Maria Lucia Undhajany, S.H. Notaris diSurabaya memuat tentang fakta hukum yang menunjukkan danmembuktikan adanya perubahan susunan Direksi dan KomisarisPerseroan, yaitu:Hal. 11 dari 19 hal. Put.

SinarMutiara Perkasa baik salah seorang Direksi atau Komisaris, ataudengan perkataan lain Bapak Tony Royanto tidak ada hubungandengan PT. Sinar Mutiara Perkasa;e Bahwa dari bukti P.PK 6, P.PK 7, P.PK 8 dan P.PK 9 ternyatabarang yang dikirimkan PT. Indokemika Jayatama adalahditujukan kepada Bapak Tony Royanto, Jalan Mayjend. SungkonoGresik, sama sekali tidak menyebut PT. Sinar Mutiara Perkasa;e Bahwa dari bukti P.PK 8 dan P.PK 9 ternyata barangbarang yangdikirimkan PT.

Surat Keputusan Direksi No. Skep/20/VII/1995 tertanggal 28 Juli1995 tentang Peraturan Perjanjian lkatan Kerja/Ikatan Dinas BagiPegawai Yang Di Tugaskan Mengikuti Pendidikan;b. Surat Keputusan Direksi Nomor Skep/01/1/2004 tertanggal 05Januari 2004 tentang Penugasan 2(dua) Orang Pegawai KantorPusat Untuk Mengikuti Program Pendidikan The Malaysia InsuranceInstitute di Malaysia, dimana diantara 1(satu) dari kedua orangtersebut adalah Tergugat;c. Surat Perjanjian Kerja No.

PG/KT/2/1/2004 pada Tanggal 12 Januari2004;Bahwa Tergugat mulai mengikuti Program Pendidikan The MalaysiaInsurance Institute selama tujuh belas bulan atau satu tahun lima bulanterhitung sejak tanggal 12 Januari 2004;Bahwa setelah selesai mengikuti Program Pendidikan The MalaysiaInsurance Institute di Malaysia, Tergugat melanjutan pendidikanProgram Doktoral di Universitas Indonesia berdasarkan SuratKeputusan Direksi Nomor Skep/037/XI/2007 tanggal 8 November 2007,dan Pejanjian Kerja Nomor: PG/KT/2/

PN.Tng. tanggal 26 April 2018.Telah membaca dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM91/TGR/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 sebagai berikut:Pertama :Bahwa terdakwa NICK WAHYU Bin RAMLI DE SILO pada hari Jumattanggal 11 Maret 2016 atau sekitar bulan Maret tahun 2016, bertempat di BankBRI unit Bojong Nangka Tangerang, atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Anggota DewanKomisaris, Direksi

huruf aUU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7Tahun 1992 tentang Perbankan.AtauKeduaBahwa terdakwa NICK WAHYU Bin RAMLI DE SILO pada hari Jumattanggal 11 Maret 2016 atau sekitar bulan Maret tahun 2016, bertempat di BankBRI unit Bojong Nangka Tangerang, atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TangerangHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTNberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Anggota DewanKomisaris, Direksi

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.Telah membaca tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara:PDM91/TGR/01/2018 tanggal 10 April 2018 sebagai berikut: Menyatakan terdakwa NICK WAHYU Bin RAMLI DE SILO terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atauPegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkahlangkahyang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuandalam undangundang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku

Padahal Suryantobukan Direksi dari Perseroan melainkan HRD tanpa ada kuasa khusussubstitusi dari Direksi Perseroan untuk mewakili perseoran dalamperselisinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi diPengadilan Hubungan Industrial., sehingga tidak memenuhi ketentuanPasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang merupakan Direksi bertindak atas namaperseroan di dalam dan di luar pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata

BUMI PERTIWI SEMESTA adalah merupakan ruanglingkup UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,dan apabila setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMmaka yang berhak mewakili Perseroan adalah sesuai Pasal 1 ayat (5) JoPasal 98 yang berbunyi Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenangdan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar Pengadilan

Cbi, karena alamat Tergugat sebagaiJajaran Direksi yang mewakili PT. BUMI PERTIWI SEMESTA berada di JalanPinang Ranti 2, Gang Murtado, RT 013 RW 001, Nomor 77, KelurahanPinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur maka seharusnyaGugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehinggadengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim PengadilanNegeri Cibinong untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(met ontwankelijke verklaard).e.

BUMI PERTIWISEMESTA mendapat bayaran atas uang kesepakatan tersebut langsungdi perintahkan oleh Tergugat untuk dipindahkan ke Rekening PribadiTergugat , dimana Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan ataskebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehatkepada Direksi sebagaimana di sebutkan pada Pasal 108 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akan tetaplhal ini tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat

Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidaklangsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkankerugian danc.

Telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah timbul atauberlanjutnya kerugian tersebut.Selanjutnya bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita atauFundamentum Potensi pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7(tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan), 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas), 12 (dua belas)dan 13 (tiga belas) adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji atauWanprestasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerdata akantetapi di angka 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu) dan 22

Karya Putra Borneo sehinggayang berhak untuk membatalkan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 54tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan ,SHadalah dewan direksi PT.

telah disepakatidah dituangkan dalam akta Perjanjian kesepakatan masingmasing;Bahwa dari keempat bukti Pemohon Kasasi/Pembanding II /Tergugat IIKonvensi diatas tanpa dipertimbangkan oleh Judex Facti TingkatPertama maupun Hakim Tingkat Banding dalam pertimbanganhukumnya pada putusan perkara a quo bila dibandingkan denganbukti Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi P1 yaituberupa Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 30 tanggal 10 Juli 2009antara Pemohon Kasasi Il/Pembanding Il/Tergugat I Konvensi(Direksi

Nomor 2102 K/Padt/2016didunia peradilan karena bukti ini hanya merupakan Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi II/Pembanding Il/Tergugat II Konvensi(Direksi PT. Karya Putra Borneo) dengan Pemohon Kasasi /Pembanding / Tergugat Konpehsi PT. United Coal Indonesia yangdiwakili oleh (Topik Surya Darma ) kemudian saham PT. Karya PutraBorneo dibeli oleh PT.

Karya PutraBorneo adalah direksi yang tidak berhak bertindak untuk dan atas nama PT.Karya Putra Borneo yang berhak adalah Tofik Surya Darma selaku DirekturUtama PT. Karya Putra Borneo dan Pembanding II tegaskan terbitnya AktaNomor 54 tanggal 15 Juli 2010 Kirtipal Singh Rajeja belum menjadi Direksidi PT.

Bandingdalam putusan perkara a quo yang mengacu kepada Jawaban PemohonKasasi l/Pembanding I/Tergugat Konvensi bahwa Pemohon Kasasi /Tergugat Konvensi /Pembanding mengakui Termohon Kasaki/Penggugatadalah sebagai kordinator pembagian fee berdasarkan Akta Nomor 30tanggal 10 Juli 2009 adalah sangat keliru karena bertentangan dengan buktiPemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat Il Konvensi tertanda T.II/PR3dan T.II/PR4 dimana bukti tersebut adalah merupakan pengakuan KirtipalSingh Rajeja setelah menjadi Direksi

Pos Indonesia (Persero)(Edisi 2000) dengan Keputusan Direksi PTI. PosIndonesia (Persero) Nomor : 68A/KUG/Dirut/199844Bandung 24 April 1998 dan Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor107/KUG/Dirut/2000 Bandung 29 Agustus 2000 ;349. Copy Surat Permohonan No. 172/POSLOG/Pemsar2/1207 tanggal O05 Desember 2007 ;350.

Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia46(Persero) Nomor : KD.67/DIRUT/1007 tanggal 29Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata KerjaSBU Pos Logistik ;367. Copy surat Nomor : 4054/SBUPoslog/0408 tanggal25 April 2008 perihal KD 67/Dirut/1007 tentangOrganisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik ;368. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluhlima juta rupiah) ;369.

Daftar Pengantar Kiriman, dikirim tanggal 5 Mei2008 kepada :Saudara Putu KarsanaSaudara Amir Radjab RambeNomor : 1442/Dir SDM/ 0508Jenis Kiriman SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)Hal. 47 dari 166 hal. Put. No. 358K/PID.SUS/2010Nomor : SK. 749/Dirut/0408 tentang Tim PenyelamatanAsset Perusahaan dalam kasus Proyek LogistikBatubara di Kalimantan ;378.

PosIndonesia (Persero) (Edisi2000) dengan Keputusan DireksiPIs Pos Indonesia (Persero)Nomor : 68A/KUG/Dirut/1998Bandung 24 April 1998 danKeputusan Direksi PT. PosIndonesia (Persero) Nomor107/KUG/Dirut/2000 Bandung 29Agustus 2000 ;349. Copy Surat Permohonan No.172/POSLOG/Pemsar 2/1207tanggal O05 Desember 2007 ;350. Copy Surat Permohonan No.154/POSLOG/Bistrans 2/1107tanggal 20 November 2007 ;351.

Pos Indonesia (Persero), diwakili Amir RadjabRambe, selaku Kuasa Direksi PT. Pos Indonesia(Persero) sebagai Pengangkut batu bara ;Isi Perjanjian Kerjasama antara lain mensepakatimengenaiPasal 3Biaya Angkut1. Penjual sepakat dan setuju biaya angkut batu barayang dimaksud dalam Surat Kontrak Perjanjian iniadalah sebesar biaya yang berlaku ditambah margin10% ;2.

Jaja Azhar NPP 9404 menajdi Pegawai Organik PT JasaMarga (Persero) dengan menerima penghasilan teryuang dalamlampiran keputusan ini ditetepakan di Jakarta pada tanggal 02 Mei 2002An Direksi PT Jasa Marga (Persero) kepala Biro AadministrasiKepegawaan T SARTIKA HARDIMAN, SH NPP 1804.2 (dua) lembar Surat keputusan kepala PT Jasa Marga (Persero) TbkCabang Purbalenyi Nomor .005/CH.P6B/2012 tentang mutasi danpenempatan karyawan, memutuskan An.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) TbkKepada PTJasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbalenyi yangditandatangani oleh Hadjono Santoso NPP3465.Terlampir dalam berkas perkaraMenetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut PenasehatHukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2013 yangpada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengadiliperkara

Yaitu direksi berhak mengatur ketentuanketentuan tentang kepegawaianPerseroan termasuk penetapan gaji Karyawan.5. Saksi NASRUL NUR SALAM, ST :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Peraturan dan Bantuan Hukumdi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, Sejak 08 Agustus 2008.Bahwa tugas dan tanggungjawab saya selaku Kepala Bagian Peraturanam danBantuan Hukum PT.

Yaitu direksi berhak mengatur ketentuanketentuan tentang kepegawaianPerseroan termasuk penetapan gaji Karyawan.6.

Jaja Azhar NPP 9404 menajdi Pegawai Organik PT Jasa Marga(Persero) dengan menerima penghasilan teryuang dalam lampiran keputusanini ditetepakan di Jakarta pada tanggal 02 Mei 2002 An Direksi PT Jasa Marga(Persero) kepala Biro Aadministrasi Kepegawaan T SARTIKA HARDIMAN, SHNPP 1804.4718. 2 (dua) lembar Surat keputusan kepala PT Jasa Marga (Persero) Tbk CabangPurbalenyi Nomor .005/CH.P6B/2012 tentang mutasi dan penempatankaryawan, memutuskan An.

Notulen Pertemuan antara Direksi PT.Perkebunan Nusantara I(persero) dengan Direksi PT.Basyah Putra Investama,tentang Rencana Pengakhiran Kerjasama Operasi (KSO)Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit milik PT. Perkebunanusar.zara I *?erser: di wilayah Kabupaten Aceh Barat ,Nagan Raya dan Aceh Selatan, tanggal 02 September 2009; b.

Fotokopi Surat Direksi PT Perkebunan Nusantara I (Persero)kepada General Manager KSO Pengelolaan Kebun Kelapa Sawitdengan No. 01.9/X/962/2008, tanggal 09 Oktober 2008, halTindak Ianjut LHP SPI, diberi tanda bukti P22; 23. Fotokcpi Surat Direksi PT Perkebunan Nusantara I (Persero)kepada General Manager KSO Pengelolaan Kebun Kelapa Sawitdengan No. 01.9/X/86/2009, tanggal 28 Jsr.uari 2009, haltindak Lanjut LHP, diberi tanda bukti P23; 24.

Fotokopi Surat Direksi PT Perkebunan Nusantara I (Persero)kepada Direktur Basyah Putera Investama denganNo.01.9/X/208/2009, tanggal O7 Maret 2009, hal Penjelasanatas hasil Audit, diberi tanda bukti P24; Menimbang, bahwa buktibukti surat bertanda P1l s/d P24telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehinggasecara formal dapat diterima sebagai surat bukti; Menimbang, cahwa selain buktibukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan saksisaksi yangmemberikan keterangan dibawah sumpah

penjualan TBS~ olehManajemen KSO dan bukan dana masuk dari PT BPI; Bahwa dalam laporan Tim Task Force tidak terdapat selisihareal hanya terdapat selisih dalam jumlah tanaman ; Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidakkeberatan sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; Bahwa saksi pernah bertugas sebagai SPI (Satuan PengawasIntern) dalam PTPN I dimana tugas saksi yaitu mengawasilapangan untuk melihat apakah sesuai dengan perjanjianatau tidak dan kemudian dilaporkan kepada Direksi

ditanggapi; Bahwa melihat produktif itas bukan dari areal melainkandari jumlah tegakan sehingga penghitungan dengan satelittidak bisa untuk menghitung produktif itas; Bahwa kedua belah pihak tidak berkeberatan mengenaiproduksi akan dijual kemana; ~~~~~7777777777777777Bahwa yang membuat struktur managemen KSO adalah PTPN; rar.wa luas areal keseluruhan sekitar 13 ribuan dan yangproduktif sekitar 8900; ~~~77777Bahwa SK saksi selaku GM yang menandatangani adalah pihakBPI ;Bahwa saksi pernah menyurati Direksi

tidakdibayarkan dan dari pihak manajemen perusahaan tidak ada jawaban,dan Penggugat terus mempertanyakan mengapa gaji Penggugat tidakdibayarkan akan tetapi Penggugat tidak juga mendapatkan jawabanDalil diatas adalah dalil yang keliru dan sama sekali tidak berdasarkanfakta hukum, bagaimana mungkin Penggugat masih menanyakan gajiatau upah kerja bulan Oktober sedangkan terhitung sejak tanggal 19September 2017 Penggugat sudah menerima Pemutusan HubunganKerja dari Tergugat, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi

Penggugat) tertanggal 12September 2017 melalui Pos Tercatat J&T Express tanggal 13September 2017;Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 30/Padt.SusPHI/2020/PN SmrT7 : Fotoocopy dari fotocopy Surat Nomor : 227/IHMHR/1909/2017tanggal 19 September 2017 Perihal : Pemberitahuan;T7A : Fotocopy sesuai dengan asli Resi Pengiriman SuratPemberitahuan Nomor : 227/IHM/HR/1909/2017 kepada MelkiPangulimang (Penggugat) melalui Pos tercatat Pos Indonesiatanggal 22 September 2017;T8 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Direksi

PT ITCIHUTANI MANUNGGAL Nomor : SK/020/IHM/1809/2017tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Nama MelkiPangulimang Direksi PT ITCIl HUTANI MANUNGGAL(PERSERO);T9 : Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Periode 1 MEI 201430 APRIL 2016;T10 : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur NomorKEP.560/2796/B.PHI & JAMSOSTEK/2016 TentangPendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)antara PT.

merupakan hubungan yang didasari olehkesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja.Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalamhubungan kerja tersebut, maka Sulit bagi para pihak untuk tetapmempertahankan hubungan yang harmonis sehingga keharmonisanhubungan kerja sangat penting untuk kelangsungan usaha.Menimbang, bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sudah dianggap finalberdasarkan Surat Keputusan Direksi

Eksepsi disqualificatoireMenimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 98ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyatakan bahwa direksi mewakili badan hukum untukbertindak kedalam dan di luar pengadilan selanjutnya dalam Pasal 87UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwas serikatpekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagaikuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial

;Halaman 15 dari25 halaman Putusan nomor 10/Pdt.SusPHI/2019/PN JapAd.2.Menimbang, bahwa dari keputusan menteri hukum dan hak asasimanusia nomor: AHU61632.AH.01.02.tahun 2008 tentang persetujuanakta perubahan anggaran dasar perseroan Pasal 14 ayat (4) hurufadanb, mengatur tugas dan wewenang direksi apabila presiden direkturberhalangan karena sebab apapun juga maka 2 (dua) orang anggotadireksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak dan atas namadireksi mewakili perseroan;Menimbang, bahwa oleh

karena pemberi kuasa dalam perkara aquo adalah wakil presiden direktur PT Freeport Indonesia kepadapenasihat hukum Penggugat Albert Bolang dkk, dalam hal ini yangbertindak mewakili sebagai direksi, sehingga pemberian hak kepadadireksi untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilanmerupakan konsekuensi logis dari direksi yang diberi hak untukmelakukan pengurusan dan perbuatan hukum PT Freeport Indonesialainnya maka dari itu kedudukan hukum Penggugat dalam perkara a quoadalah bertindak

unitnya Bahwa mulai dari tahun 2001 2006 Tergugat telah mengambil 62 Unitmobil bukan merk Daihatsu serta bukan merk yang dipasarkan olehPenggugat mulai dari tahun 2001 2006, maka oleh karena itu dendapenalti yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah :62 Unit x Rp. 2.000.000, = Rp. 124.000.000, Bahwa pihak Penggugat telah melakukan pemberitahuan kepadaTergugat mengenai tagihan piutang melaui surat pemberitahuantertanggal 1 Agustus 2006 ber No. 029/LDCM/VII/2006 yang ditujukankepada Tergugat selaku direksi

Bahwa Tergugat menolak semua dalildalil Penggugat yangdiuraikan dalam Gugatannya, kecuali apa yang tegastegas diakuikebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini ; Bahwa benar antara Penggugat (selaku Direktur Utama PT.Capella Medan) dengan Tergugat (selaku Direksi CV. KENAR!)

KENARI Bahwa benar Tergugat ada beberapa kali melakukanpeminjaman uang kepada Penggugat, dimana uang tersebutdigunakan oleh Tergugat diantaranya untuk keperiuanpengurusan Ijin Tambahan Trayek Usaha Angkutan yang diusahai: oleh Tergugat selaku Direksi Perusahaan Angkutan CV KENARI,dengan rincian sebagai berikut :.

/Tergugat dk tidak oberitikat baik dalammenyelesaikan hutang Penggugat d.r/Tergugat d.k,sehingga telah membuat rendah martabat Penggugatd.r/ Tergugat d.k selaku Direksi CV.

No. 78 K/Pid.Sus/201 11 (satu) lembar surat keputusan PC BTPN Tasikmalaya tentang mutasikaryawan ;1 (satu) lembar surat keputusan PC BTPN Tasikmalaya tentang mutasikaryawan ;1 (satu) lembar surat keputusan direksi BTPN tentang SOP jenis kredit ;1 (satu) lembar SOP kredit pensiun ;1 (satu) lembar Surat Edaran Direksi BTPN tentang perubahan jangkawaktu tarif biaya kredit dan tarif premi asuransi ;1 (satu) lembar Surat Edaran Kepada selurun PKC dan kepala KPObank BTPN tentang penetapan jangka waktu

dan besarnya jumlahpotongan ;1 (satu) lembar memorandum BITPN tentang kewenangan transaksikredit pada kantor KAS ;1 (satu) lembar Surat Edaran Direksi BTPN tentang laranganmenggunakan jasa perantara, jasa pihak ke tiga dan atau jasa calodalam lingkungan kerja BTPN ;1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan khusus KC Tasikmalayatanggal 26 September 2007 ;2 (dua) lembar daftar pejabat atau petugas bank yang terkait denganproses pemberian kredit ;1 (lembar) berita acara pemeriksaan terhadap RUSTAM MULYANAtanggal

Pensiunan, Karip, adapada Kepala Kantor Kas BTPN Singaparna atau Rustam Mulayana ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak dapat dikatagorikanmelanggar Standard Operating Prosedures (SOP) dan memorandumyang dikeluarkan Direksi BTPN ;Ad.4.

kurunganselama 6 (enam) bulan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar struktur organisasi BTPN Cabang Tasikmalaya ;1 (satu) lembar surat keputusan BTPN Cabang Tasikmalaya tentangmutasi karyawan ; 1 (satu) lembar surat kuasa dari pemimpin Cabang BTPN Tasikmalayakepada Kepala BTPN kantor Kas Singaparna ; 1 (satu) lembar surat keputusan PC BTPN Tasikmalaya tentang mutasikaryawan ; 1 (satu) lembar surat keputusan PC BTPN Tasikmalaya tentang mutasikaryawan ; 1 (satu) lembar surat keputusan direksi

BTPN tentang SOP jenis kredit ; 1 (satu) lembar SOP kredit pensiun ; 1 (satu) lembar Surat Edaran Direksi BTPN tentang perubahan jangkawaktu tarif biaya kredit dan tarif premi asuransi ; 1 (satu) lembar Surat Edaran Kepada seluruh PKC dan kepala KPObank BTPN tentang penetapan jangka waktu dan besarnya jumlahpotongan ; 1 (satu) lembar memorandum BTPN tentang kewenangan transaksikredit pada kantor KAS ; 1 (satu) lembar Surat Edaran Direksi BTPN tentang laranganmenggunakan jasa perantara, jasa pihak

Dalam hal ini, berlaku Surat Keputusan Direksi BankIndonesia No.23/90/KEP/DIR tertanggal 18 Maret 1991 tentang LaporanMengenai Debitur Yang Menerima Pinjaman Luar Negeri dan Aplikan YangMemperoleh.....Memperoleh Garansi Bank Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Luar Negeri(untuk selanjutnya disebut sebagai SK Direktur BI 23/90) ;Bahwa ketentuan Pasal 1 huruf (c) dari SK Direktur BI 23/90 dinyatakan bahwaperwakilan Bank asing adalah kantor dari Bank yang berkantor pusat di luarnegeri yang telah memperoleh

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Surat Direksi Bank Indonesia No.5/81UPPB/PDbB, tertanggal 16 Agustus 1972, bahwa representative office TergugatI di Jakarta hanyalah sebagai kantor penghubung antara kantor pusat luarnegeri dengan Tergugat I, yang mempunyai tugas memfasilitasi pemberianpinjaman dari Tergugat I kepada Tergugat I;14.

Foto.....Foto copy sesuai dengan aslinya Terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia,diberi tanda P.9b ;192021De,Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keputusan Direksi Bank IndonesiaNo.23/90/KEP/DIR tentang LAPORAN MENGENAI DEBITUR YANGMENERIMA PINJAMAN LUAR NEGERI DAN APLIKAN YANGMEMPEROLEH GARANSI BANK DALAM RANGKA PEMENUHANKEWAJIBAN LUAR NEGERI, diberi tanda P.10 ;Foto copy sesuai dengan copynya UndangUndang PERBANKAN No.7 Tahun1992 tanggal 25 Maret 1992, diberi tanda P.11 ;Foto copy sesuai dengan

BI No.5/81 UPPB/PbBV kepadasemua Kantor Perwakilan Bank Asing tanggal 16 Agustus 1972 Perihal :KetentuanKetentuan tentang KantorKantor Perwakilan Bank Asing, diberitanda TI.13;Foto copy sesuai copynya Surat dari Direksi Bank BNI Unit 1 kepada MenteriKeuangan No.3/20 UPPB/PBS, Rahasia, tertanggal 15 Agustus 1967 Perihal :Izin Pembukaan Kantor Perwakilan N.V Indover di Djakarta, diberi tanda T1.14;Foto copy sesuai copynya Surat dari Menteri Keuangan kepada De IndonesischeOverzeese Bank NV.c/o Press

Foto copy sesuai copynya Surat dari Direksi BI No.5/81 UPPB/PbBV kepadasemua Kantor Perwakilan Bank Asing tanggal 16 Agustus 1972 Perihal :KetentuanKetentuan tentang KantorKantor Perwakilan Bank Asing, diberitanda TI.13;14 Foto copy sesuai copynya Surat dari Direksi Bank BNI Unit 1 kepada MenteriKeuangan.....Keuangan No.3/20 UPPB/PBS, Rahasia, tertanggal 15 Agustus 1967 Perihal :Izin Pembukaan Kantor Perwakilan N.V Indover di Djakarta, diberi tanda T1.14;15 Foto copy sesuai copynya Surat dari Menteri

Sutami,No. 132, Komplek Dendang Ria, Kota Tanjungpinang, baikselaku kuasa Direksi PT. Cakrawala Bintan Perkasa maupunselaku diri pribadi;4. EVI ROZATI, AMD., bertempat tinggal di Jalan BasukiRahmat, RT.03/RW.XI, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti,Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Bangun P. Simamora,S.H., 2. Jaswanto, S.H., dan 3. Toni Babu, S.H., para Advokatpada H.F.

Dalam pertimbangan hukum5455Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada halaman 11 selengkapnya menyebutkanbahwa:Menimbang, bahwa Tergugat Ill konvensi mengajukan gugatanRekonvensi sebagai Kuasa Direksi dari Presiden Direktur PT.

Cakrawala BintanPerkasa atas dasar akta Surat Kuasa Direksi tertanggal 7 Agustus 2009 No.19dibuat di hadapan Augi Nugroho Hartadji, S.H., Notaris di Tanjungpinang,mengenai Surat Kuasa Direksi tersebut Pengadilan Tinggi menilai apakah SuratKuasa tersebut dibenarkan oleh ketentuan hukum acara perdata untuk bertindaksebagai Penggugat rekonvensi mewakili Tergugat , Tergugat II konvensi dalamPerkara a quo;Menimbang bahwa surat bukti Tergugat , Il, Ill yaitu bukti Tl, Il, IIl4 adalahSurat Kuasa Direksi

No. 1229 K/Pdt/201256selama di persidangan Tergugat Ill tidak pernah hadir karena sudahmemberikan kuasa khusus kepada kami, kuasa hukumnya;Demikian pula halnya apabila hemat Pengadilan Tinggi bahwa akta SuratKuasa Direksi tertanggal 7 Agustus 2009 nomor 19 bukanlah surat kuasakhusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) Rog dan Surat EdaranMahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang SuratKuasa Khusus.

Agung No. 6 Tahun 1994 tanggal 14Oktober 1994 ini pada nomor 1 huruf a, dihubungkan dengan surat kuasakhusus tertanggal 17 Januari 2011 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Nomor: 08/SK/I/2011 yangdiberikan Tergugat Ill kepada kami, kuasa hukumnya, nampak jelas menunjukbahwa Tergugat III kami wakili sebagai pihak Tergugat III dalam perkara a quo;Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hematPengadilan Tinggi yang menilai akta Surat Kuasa Direksi

Tergugat tanpa dasar menyurati Penggugat denganSurat Nomor : O086/PEKOLA/VII/2020 tertanggal O06 Juli 2020 perihalperintah mengosongkan tempat;Bahwa Selanjutnya Tergugat mengadakan lelang terbuka untuk PengelolaanFasilitas Ekowisata Hutan Manggrove Kuala Langsa Kecamatan LangsaBarat pada tanggal 15 Juni 2020 yang terkesan mendadak dan terburuburudimana Tergugat menunjuk Turut Tergugat Il sebagai pemenang lelangPengelola Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa, berdasarkanSurat Keputusan Direksi

Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Kota Langsa No.014/PEKOLA/Y1/2020 tanggal 30 Juni 2020 tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;. Menghukum TERGUGAT untuk membayar :Kerugian Materiil sebesar Rp.1.300.710.265, (Satu milyar tiga ratus tujuhjuta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) denganrincian sebagai berikut : No.

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat IIadalah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan KotaLangsa (PEKOLA) Nomor : 014/PEKOLA/VI/2020 tentang PenunjukanCv. Ayudhia Management sebagai Pengelola Fasilitas Ekowisata HutanMangrove Kuala Langsa tertanggal 30 Juni 2020 berikut PerjanjianBersama PT. Pelabuhan Kota Langsa (PEKOLA) dengan CV. AyudhiaManagement tertanggal 30 Juni 2020 yang menjadi lampiran takterpisahkan dari surat keputusan tersebut;b.

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada poin (12) dan (27), Penggugatmendalilkan Tergugat menunjuk Turut Tergugat II sebagai pemenang lelangPengelola Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa berdasarkanSurat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Kota Langsa Nomor014/PEKOLA/Y1/2020 tanggal 30 Juni 2020.

Bahwa selanjutnya, yang sebenarnya hubungan hukum antara Tergugatdengan Turut Tergugat II adalah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT.Pelabuhan Kota Langsa (PEKOLA) Nomor : 014/PEKOLA/VI/2020 tentangPenunjukan CV. Ayudhia Management sebagai Pengelola FasilitasEkowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa tertanggal 30 Juni 2020 berikutPerjanjian Bersama PT.