Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 316K/TUN/1998 tanggal 3 Mei 2001 Jo. YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 95K/TUN/2000 tanggal 11 Mei 2000;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor316K/TUN/1998 tanggal 3 Mei 2001 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 95K/TUN/2000 tanggal 11 Mei 2000, alasan dan dasar hukum di atas,maka atasan Penggugat dianggap telan menyetujul permohonan izinperceraian yang diajukan oleh Penggugat:ll.

Menghukum TergugatI, untuk melaksanakan eksekusi atas PutusanPengadilan TUN Medan, Nomor: 73/G/2009/PTUN MDN, tanggal 6Januari 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan, Nomor.69/B/2010/PT.TUNMDN, tanggal 21 Juni 2010, Jo. Putusan MARI, Nomor:431 K/TUN/2010, tanggal 17 Februari 2011 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, sepanjang untuk dan atas nama Penggugat ErtyPanent, SE;4.

tertanggal 25 Februari 2013, serta Kontra Memori Banding yangdiajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 20 Maret 2013,menyatakan tidak sependapat dengan alasanalasan sebagaimana terurai dibawahini;Tentang Konpensi :Menimbang, bahwa adapun yang menjadi wujud gugatan Penggugat/Terbanding adalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti gugatan dari Penggugat/Terbanding adalah agar Para Tergugat/ Para Pembanding melaksanakan putusanMahkamah Agung RI No. 431 K/TUN

OBYEK SENGKETA TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAT KEPUTUSANTATA USAHA NEGARABahwa Obyek Sengketa tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan olehTERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi tindakan Hukum TataUsaha Negara (TUN) yang menimbulkan akibat Hukum dan telah memenuhi sifat sifatsebagai berikut :1.

Bupati/Walikota; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Walikota; Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP); Pemegang Izin yang bersangkutan.Di dalam Permenhut No. 39/2008 tidak ada ketentuan yang mengaturbahwa salinan keputusan tersebut dapat disampaikan kepada wakil dari ke6 Pejabat yang tersebut diatas;Bahwa sesuai dengan bunyi Keputusan TUN yang menjadi ObyekSengketa pada halaman 3 dapat diketahui bahwa salinan Keputusan TUN(Obyek Sengketa) tersebut disampaikan kepada 9 (sembilan)

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.39/MenhutII/2010 tidak ditemukan satu bagian pun yang mengaturtentang pengenaan denda administratif sebagai akibat adanya pelanggaranberupa penebangan jenis kayu yang dilindungi dan penebangan diluar bloktebangan yang diizinkan.Bahwa keputusan TUN yang semacam itu merupakan Keputusan TUNyang tidak jelas dasar hukumnya sehingga Keputusan TUN yang menjadiObyek Sengketa dalam perkara ini dapat menimbulkan ketidak pastianHukum.

Keputusan TUN yang semacam itu jelas jelas bertentangandengan salah satu asas dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baikyaitu Asas Kepastian Hukum.

Hal itu jelas jelas merupakan tindakan yang sewenang wenangdan tidak adil yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat TUN.6.2.

161 / B / 2016 / PT TUN. SBY

PUTUSANNOMOR: 161/B/2016/ PT TUN.

TUN. SBY. Tanggal 13 Juli 2016 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketaTata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 24 Agustus 2016, Nomor : 161./ PEN.

Rp. 210.500,...Rp. 250.000,Jumlah( dua ratus lima puluh ribu rupiah )PENETAPANNOMOR: 161 / PENHS/ 2016 / PT TUN SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaMembacaMenimbangMengingat. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 253 /G. TUN /2015/ PTUN. SBY tanggal 19April 2016 yang dimohonkan banding ;2.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 161 /PEN.TUN /2016/ PT TUN SBY.Tanggal 13 Juli 2016 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus sengketaTENS G DUI jesse eeeee ene sree. Bahwa setelah dilakukan Musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya padaHari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 dipandang perludibuka Persidangan dengan acara pengucapanputusan oleh Majelis Hakim Banding dalam PerkaraNomor: 161 /B./ 2016 /PT.TUN. SBY. ; 32.

./2016 / PT TUN SBY. dilaksanakan pada hari Rabu 31 Agustus 2016 Jam 09.00WIB. bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSUIADAYAa. $99 w= nn nee oon nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn ne nen nee nen nee ee nee ennDitetapkan : di SurabayaPada tanggal :24 Agustus 2016Ketua Majelis,MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS.SH.MHBERITA ACARA SIDANGNOMOR: 161 /B/2016/ PT TUN SBY.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding

Kasasi CV TJAHJA SARItersebut. .Bahwa CV Tjahjasari ( Tergugat Intervensi ) kKemudian mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam perkara No. 18 PK/TUN/2007.Amar putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara permohonanpeninjauan kembali No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 :MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali CV TJAHJA SARI tersebut.Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 18PK/TUN/2007 tanggal

Bahwa antara Para Penggugat Intervensi dan TergugatIntervensi (Semula Penggugat) telah terjadi gugat ginugat di24Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar dalamRegister Perkara Nomor 61/G/TUN/ 2002/PTUN.Smg.8. Bahwa terhadap perkara Nomor 61/G/TUN/2002/PTUN.Smgtelah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 528 K/TUN/2003 tanggal 25 Mei2006 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008.9.

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi perlu menanggapi dalil ParaPenggugat Intervensi tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara51No. 61/G/TUN/2002/PTUN.Smg, No. 85/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY,No. 528 K/TUN/2003 dan No. 18 PK/TUN/2007. Bahwa Penggugat /Tergugat Intervensi mengakui keberadaan putusan dalam perkaratersebut. Akan tetapi spa yang disampaikan oleh Para PenggugatIntervensi mengenai isi putusan putusan dalamperkaraperkaratersebut adalah tidak benar.

Bambang Wijanarko, SH ...dist.Bahwa Putusan No. 61/G/TUN/2002/PTUN.Smg tersebut dibatalkanoleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 85/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY, dalam putusan tersebut diputuskan antara,lain :Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Semarang No.61/G/TUN/2002/PTUN.SmgMenyatakan gugatan Penggugat/Terbanding (ic.

Bukti P.Int 1 Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang No. 61/ G/ TUN/ 2002/ PTUN Smg. tanggal 12 Mei2003.2. Bukti P.Int 2 Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya No. 85/B/TUN/ 2003/PT TUN SBY tanggal 6Agustus 2003.3. Bukti P.Int 3 Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 528K/ TUN/ 2003 tanggal 25 Mei 2006.4. Bukti P.Int 4 Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. dalamperkara peninjauan kembali Nomor 18 PK/ TUN/ 2007 tanggal19 Desember 20085.

05 Oktober 2015dan Putusan Banding ini juga menguatkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam Nomor 15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015, dimana Putusan inkrach tersebutmemenangkan Hadislani (Sebagai penggugat pada perkara di PTUNTanjungpinang)) sebagai pemilik sah objek perkara aquo yaitu PasarMelayu Raya yang berada di Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan BatuAji Kota Batam, dimanadalamperkara di Peradilan TUN tersebutHalaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316

Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konpensi pada posita angka 1sampai dengan 4 menyatakan Penggugat Konpensi bagian darikemenangan Tergugat Konpensi dalam putusan peradilan TUNberkekuatan hukum tetap atas objek perkara aquo, yaitu PutusanMahkamah Agung RI Nomor 27 K/TUN/2016 tanggal 14 April 2016 yangmenguatkan Putusan Banding PT TUN Medan Nomor137/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 05 Oktober 2015 dan Putusan Bandingini juga menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Tanjungpinang di Batam Nomor

Bahwa jelas dan terang Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalamKonpensi juga mengakui dalam dalil gugatannya dalam konpensimenyatakan membangkang atas putusan TUN yang berkekuatan hukumtetap (inkrach van gewisj), dimana Tergugat Rekonpensi / Penggugatdalam Konpensi memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriHalaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2017/PN BtmBatam dalam perkara aquo untuk menetapkan sita jaminan (conservatoirbeslag) terhadap satu unit bangunan yang jelas dan

terang dokumenkepemilikannya telah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan tidakberharga dalam Putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap (inkrachvan gewisj) tersebut.

Fotocopy Putusan Banding PT TUN Mean Nomor 137/B/2015/PTTUNMedan, tanggal 05 Oktober 2015 tidak ada aslinya dan untuk selanjutnyaCIDE ri tana... 2.0... ccc cece e cece eee cee cee eeeeeeeeeseeeeeeesuseeteesseseseseee P72;3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/TUN/2016tanggal 14 April 2016, tidak ada aslinya dan untuk selanjutnya diberi10 6

Putusan KasasiMahkamah Agung R.I. tanggal 23 Oktober 2003 Nomor 164 K/1999/TUN/2000 jo.

Nomor 164 K/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober 2003 jo. (vii) PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.

(vi) Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.Nomor 164 K/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober 2003 jo. (vii) PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 06 PK/TUN/2003 tertanggal18 Oktober 2004 (terlampir buktibukti PR8, PR9, PR10, PR11, PR12,PR13 dan PR14);Bahwa kemudian dengan keliru mengacu pada Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung R.I.

Nomor 164 K/1999/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober2003 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.

Nomor164K/1999/TUN/2000 jo. Nomor 06PK/TUN/2002 ("Putusan PK TUNNomor 06/2002") dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pdt.G/1996 jo.Nomor 743/Pdt/1997/PT.DKI jo.

216 K/TUN/2015

Nomor 216 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,tempat kedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4Bekasi, Kabupaten Bekasi 17550, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1 DARYOTO, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;2 SRI HARIA MANIATI, S.H., M.H., jabatan

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa:Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atasterbitnya Sertipikat

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 28 Juni 2010 yangditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa Sukatenang, tanah tersebut tidakdalam

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Bahwa, atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 323 atas namaAmin Basuki, oleh Tergugat maka dapat dikatakan Tergugat tidak tertibsebagai Penyelenggara Negara yang baik;e Keterbukaan;Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak memberikaninformasi keterbukaan data yang transparan kepada Penggugat walaupunsudah disurati secara resmi maupun mendatangi secara langsung KantorPertanahan Kabupaten Bekasi;e Profesionalitas;Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Negara

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara jika gugatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 835 dan Pasal1967 KUHPerdata, jelas harus dinyatakan gugur karena lewat waktu (daluwarsa);Berdasarkan Pasal 835 KUHPerdata menyatakan Tiap tuntutan gugur karenakadaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh Tahun;Berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan

403 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 403 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan diGedung Perintis Kemerdekaan Lantai II, Jalan Proklamasi No.56 JakartaPusat, dalam hal ini diwakili oleh E.E.

Putusan Nomor 403 K/TUN/2012Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa, Penggugata dalah Pegawai Negeri Sipil, pada Unit Kerja Dinas Kebudayaandan Pariwisata Pemeritahan Kota Surabaya, NIP : 19701117 200801 2 012,Golongan Ruang IA, berdasarkan petikan

Putusan Nomor 403 K/TUN/201253 Tahun 2010, tanggal 6 Juni 2010, yakni mengabaikan hakhak kepegawaianPengugat tentang pemberhetian gaji, Pasal 39, dan mengabaikan Pasal 27 tentangmekanisme pemberhetian sementara dari tugas kerja;Fakta hukumnya Penggugat masih dalam upaya banding administratif ke Tergugattersebut, baru ada pemberitahuan Keputusan dari Badan Pertimbangan KepegawaianPusat di Jakarta, tertanggal 30 Juni 2011,dan baru menerima pemberitahuan adaKeputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian dan

Putusan Nomor 403 K/TUN/2012Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:1Bahwa obyek gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi syaratmateriil dan formil;Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah salah karena obyek gugatan Penggugatmerupakan surat Tergugat Nomor: 280/BAPEK/S.1/2011 tanggal 30 Juni 2011adalah surat Pemberitahuan Keputusan Tergugat tentang penghentian gaji atasbanding administratif dari Penggugat;Bahwa obyek

Putusan Nomor 403 K/TUN/2012

196 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 196 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:IIIAGUSWANDI TANJUNG. kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalUnit Kios No. 12 lantai 4 Blok I, Jalan KH.

Walaupun Keputusan Tata UsahaNegara Objek Sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, tetapi Penggugat mempunyaikepentingan dan Kedudukan Hukum atas penerbitan Keputusan TUN Objek Sengketa.Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 4 tahun 1988, tentang RumahSusun :Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan atas Satuan Rumah Susun yang dimiliki olehPerseorangan secara terpisah, perubahan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugianpada Pemilik lainnya ;Hal. 3 dari 17 hal. Put.

No. 196 K/TUN/2012101 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Keterangan Membangun (KM)No. 289/KM/P/2002, tanggal 27 Desember 2002, atas nama PT. Duta Pertiwi,untuk perubahan peruntukan pada Lantai 4 (empat) dan 5 (lima) bangunPertokoan / Kantor / Hunian;3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Keterangan Membangun (KM)No. 289/KM/P/2002, tanggal 27 Desember 2002, atas nama PT.

No. 196 K/TUN/20121210.11.Membangun a.n PT Duta Pertiwi atas kegiatan renovasi/perubahan pada lantai 4 dan5 bangunan pertokoan/kantor/hunian yang terletak di JIn KH.

No. 196 K/TUN/2012

No. 194/B/2014/PT .TUN. JKTBerkedudukan2. Nama JabatanBerkedudukanJalan Margonda Raya No. 54 Depok 16431; Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ; 1. Budhi Chaeruddin, SH. M.Hum; 2. Salviadona Tri P, SH. MH ;3. M. Sunan Lubis, SH ; 4. Diana Puspitasari. ST ;5. Fuji Oktaviani, SH ; 6. Damay Shendipa, SH ;7.

No. 194/B/2014/PT .TUN. JKT 7. Heru Bowo, SH ;Kesemuanya Warganegara : Indonesia,Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Daerah KotaDepok, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 29 November 2013 Selaku TimAdvokasi Hukum Pemerintah Kota Depokberdasarkan Surat Keputusan Walikota DepokNomor : 903/38/KPTS /Huk/2013 ; Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGATI/TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : 1.

TUN MUKMINAH,S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu jugadiucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengandihadiri Penggugat dan Tergugat;HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,dto dto1. ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag.dto2. AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.PANITERA PENGGANTI,dtoHj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara : arwanN. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,. Biaya Proses : Rp. 50.000,. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,.

TUN. SBY. tanggal 20 Desember 2017 TentangPenunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor : 226/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal20 Desember 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;2. Berkas Perkara Nomor : 142/G/2017/PTUN. MTR. (Bundel A) besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;3. Berkas Perkara Nomor : 226/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B) besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;4.

TUN.

PENETAPANNomor 0815/PdtP/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Sulaiman bin Iskandar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Farida binti Lagi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Haykal bin Muhammad, 35 tahun, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Hal 3 dari 9 Pen.

Rosdiana binti Paita, 30 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Ladang Ting Kayu, Kunak, pada tanggal 27 Juli2001 dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Lagi ( ayah) dan mahar

obyek sengketa Tata Usaha Negara sehinggapembatalan lelang yang dilakukan olehTergugat/Pembanding bukan merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara (vide Putusan MahkamahAgung RI No. 245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001dan No. 150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991);Bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, makadikarenakan Risalah Lelang maupun perbuatan yangberkaitan dengan pelaksanaan lelang merupakanabersifat keperdataan, maka secara yuridis formalPejabat lelang sebagai Pejabat yang mensahkanJual

Gugatan TUN didaftarkan oleh38Penggugat setelah perkara diputuskan oleh PN JakartaSelatan lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya.Kalau.

Rawa Barat Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia No. 100PK/TUN/2008tanggal 1 Desember 2008 perbuatan lelang merupakansuatu). rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negarasehingga pembatalan lelang yang dilakukan olehTergugat/Pembanding bukan merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara.Selain itu) berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 245 K/TUN/1999

Perkara GugatanTata Usaha Negara (TUN) didaftarkan oleh Penggugatsetelah perkara diputuskan oleh PN Jakarta Selatanlebih kurang 5 (lima) bulan lamanya.Kalau.

ini ) semula dibelioleh Pelawan (in casu Penggugat) dan Suaminyaselama masih terikat dalam perkawinan.Dengan demikian, tanah dan bangunan rumah tersebutadalah merupakanhartabersamaPenggugat denganSuaminya, oleh karena itu gugatan TUN iniseharusnya diajukan oleh Penggugat bersama denganSuaminya.Nyatanya gugatan TUN ini hanya ditandatangani' olehPenggugatsendiri tanpa keikutsertaan Suaminya,oleh karena itu) gugatan ini kurang pihak.

Ibrahim adalah tindakan Tergugat yangtercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yangbersifat eksekutif (lihat Pasal 1 angka 9 dan penjelasannya UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu perkara ini bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus danmengadilinya ; bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 502/K/TUN/2005tanggal 22 Januari 2008

, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44/TUN/2008 tanggal22 Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 Perihalgugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan bahwakeputusan pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan / permasalahanyang timbul dalam Partai Politik haruslah diselesaikan di Pengadilan PerdataHalam

Sebagaimana diketahui sesuaidengan hukum administrasi negara bahwa hanya keputusan TUN yang bersifat bebassaja yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.Sedangkan keputusan TUN yang bersifat terikat ini didasarkan atas fakta dan dalildalilantara lain : = == 9 $= = = === ===a. bahwa keputusan Tergugat in litis tersebut hanyalah merupakan peresmian saja,dan Tergugat sedikitpun tidak boleh menolaknya apabila syarat formalnya telahdipenuhi (Pasal 388 ayat (5) UndangUndang Nomor

/2005, yang diputus dalam rapat permusyawaratan dan dibacakanpada persidangan terbuka untuk umum tanggal 22 Januari 2008 ; T3 : Foto copy sesuai asl print website Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 44K/TUN/2008, yang diputus dalam rapat permusyawaratan dan dibacakantanggal 22 Juli 2008 ; == nnnHalam 14 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PT UNSMDT4T5T9T10:T11:T12:Foto copy sesuai asli print website Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 05 Tahun 2003, tanggal 15 Oktober 2003, Perihal

/2005, tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44K/TUN/2008, tanggal 22 Jul 2008, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 591K/TUN/2005, tanggal 27 Januari 2009, yang menegaskan dalam kaidah hukumnya bahwakeputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik (produkpolitik) tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danImengadilinya ; === 9 = 2202 2= 2 === = Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karenaPengadilan

TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara NomorHal. 2. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.85/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 85/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 131/G/2018/PTUN. SBY. seluruh isi danLAUPTIITEAR I Yee ate cee ie eee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 85/B/2019/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 8 Mei 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : MENGADILI1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

Bahwa, sesuai dengan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor :5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270K/ TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 130 K/TUN/2005 tanggal13 Maret 2006. d.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 04/G.TUN/2004 tanggal 08 Juni 2004 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedanNomor : 11/BDG/2004/PT.TUNMDN tanggal 09 Nopember 2004 jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 130 K/TUN/2005 tanggal 13 Maret 2006 joPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 85 PK/ TUN/2008 tanggal 07 Mei 2009.Hal.33 dari 56 Hal Putusan Perkara No. 24/G/2013/PTUNPLG Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 02/Eks/2010/PTUNPLG tanggal

Aziz Madjid (fotokopi sesuai denganPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNo.04/G/20/PTUN.PLG Tanggal 8 Juni 2004 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.110/BDG/2004/PT.TUNMDN Tanggal 9Nopember 2004 joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130K/TUN/2005 Tanggal 13 Maret 2006 jo PutusanPeninjauanKembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.85 PK/TUN/2008 Tanggal 7 Mei 2009,(fotokopi sesuai legalisir); Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang No.02/EKS

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130 K/TUN/2005tanggal 13 Maret 2006;d. Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung no. 85 PK/TUN/2008tanggal 7 Mei 2009;2.

Nomor 135/B/2016/TUN/PT.TUN.SBY. jo. Nomor25K/TUN/2017 jo.

Jo.Nomor 25K/TUN/2017 tersebut diatas sudah DIBATALKAN oleh PUTUSANPeninjauan Kembali Nomor 34PK/TUN/2018, oleh karena itu secara yuridisputusanputusan Nomor 215/G/2015/PTUN.Sby. jo. Nomor 135/B/2016/PT.TUN.Sby. jo. Nomor 25K/TUN/2017 a quo sudah tidak memilikikekuatanhukum lagi karena dibatalkan berdasarkan PUTUSAN Peninjauan Kembali(yaitu putusan Nomor 34PK/TUN/2018) dan Putusan Pengadilan Negeri yaituputusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Nopember 2019 Nomor2986K/Pdt/2019 jo.

saksi tidak tahu dan saksi jugatidak pernah dilibatkan sebagai saksi dalam gugatan di Pengadilan TUN ;3.

Bukti T.T.ll 5 : Fotocopy Putusan MARI No. 25K/TUN/2017,tanggal 14 Pebruari 2017 ;6. Bukti T.T.ll 6 : Fotocopy Putusan MARI No. 34PK/TUN/2018,tanggal 8 Mei 2018 ;7.

Nomor 135/B/2016/ PT.TUN.Sby. jo.Nomor 25K/TUN/2017 jo.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat PeninjauanKembali (PK ) No. 15 PK / TUN / 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung RI10.11.dalam tingkat Kasasi No. 68 K / TUN / 1994 jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta No. 45 / B / 1993 / PT.TUN Jkt jo.

W7.PTUN.JKT.PRK.088 486 2004 tentang PelaksanaanPutusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; yangdiberi tanda P3.C ;Fotocopy Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 088/G/1992/TN/PTUNJKT yang diberi tanda P3.D;Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 05/B/493/PT.TUNJKT, yang diberi tanda P3.E; Fotocopy Putusan MA RI No. 45.K/TUN/1993 tanggal 15 September 1994,yang diberi tanda P3.F ; Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya KDH.

TUN Jakarta No. 45/B/1993/PT.TUN.JKT, tanggal14 April 1994 yang diberi tanda P5.C ;Fotocopy Putusan MA. RI No. 68.K/TUN/1994 tanggal 22 September 1995,yang diberi tanda P5.D ;Fotocopy Putusan Putusan Perijinan Kembali dari MA. RI Reg.

No. 15.PK/TUN/1997, tanggal 31 Mei 1999, yang diberi tanda, P5.E ;Fotocopy Surat Depdagri RI. kepada Wahkotamadya tingkat IT Surabaya,tanggal 27 Nopember 1998 No. 181.235/273 5/SJ, yang diberi tanda P6.A ; Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Penyehatan LingkunganDaerah Kodya tingkat JI Surabaya tanggal 19 Mei 1999 No.181.2/590/402.5.03/1999, yang diberi tanda, P7.B ;Fotocopy Surat Pengadilan TUN Jakarta tanggal 22 April 2004 No.107.PTUNJKT.PRK.054485.2004 kepada Mendagri RI dan Kepala DinasPerumahan

TUN Jakarta, yang telahberkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya, adalah : 1. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I / Terbanding tanggal 27Nopember 1998 No. 181.235/2735/SJ, dan memerintahkan Tergugat I /Terbanding untuk mencabutnya ;2.