Ditemukan 16300 data
47 — 10
yang terusmenerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi yang disebabkan oleh Tergugat jarangmemberi nafkah lahir serta tidak bertanggung jawab sehingga kebutuhan sehariharidipenuhi oleh Penggugat serta telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergimeninggalkan Penggugat sejak Oktober 2013, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatanperceraian, oleh karena itu alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor01
9 — 0
9Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek.Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telahberusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasehatkepada Penggugat, untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun upayatersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak penah hadir, makamediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor01
20 — 3
Surat: Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekuranganpersyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara Nomor01/XII/2018 kepada POLAN tanggal 31 Desember 2018, selanjutnyaoleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti (P.1); Asli surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Rantau Utara Nomor ; 02/XII/2018 kepada POLAN tanggalHal. 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Rap31 Desember 2018, selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberitanda bukti (
13 — 7
halhalsebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang...Dalam Konvensi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoan Pemohon Konvesi adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon Konvesi dan Termohon Konvensi masingmasing telah datangmenghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01
114 — 54
Hakim Mahkamah Syar iyah Aceh, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor01/Pen.JN/2018/MS.Aceh tanggal 12 Februari 2018 terhitung sejak tanggal 13Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;7.
438 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banyuwangi dan PTSurabaya tidak menerapkan hukum dengan benar dan salah menerapkanmelanggar hukum adat bali yang baru dengan Keputusan Adat Bali Nomor01/KEP/PSM3/MDP/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Hasilhasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali;10) Bahwa perbuatan hakim menghilangkan hak waris seseorang adat Baliseseorang adalah melanggar hukum (Adat Bali), yaitu melanggar nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.sebagai manadiatur Pasal
43 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
sembilan puluhenam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiBanjarmasin dengan Putusan Nomor 1/PDT/2015/PT.BJM, tanggal 24 Februari2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2015 kemudian terhadapnyaoleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor01
32 — 17
Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENAmengakibatkan Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengalami luka memar di kepala bagian belakang sebelahkanan dan kiri dengan ukuran 1x2x1 Cm dan luka lebam pada pinggang kanan dan kiri dengan ukuran 1x3Cm sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari RS Tk IV 030701 Kencana Serang Nomor01/1/2014 tanggai 23 Januari 2014 atas nama Ny.
Suratsurat :2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RS Tk IV 030701 Kencana Serang Nomor01/1/2014 tanggai 23 Januari 2014 atas nama Ny. Fita Sylvia Herlena yang ditandatanganioleh dokter yang memeriksa atas nama dr. Ahmad Haifan, Lettu Ckm NRP 1110031561283;1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kramat Watu SerangPropinsi Banten Nomor 387/33/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 atas nama Hengki Juharnadengan Fita Sylvia Herlena;1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kel.
93 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bangka dalam perkara di Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor01/C/PDT.G/2004/PN.Sungailiat;e Foto copy Surat Keterangan Izin Memakai Tanah atas nama Halimin Nomor01/C/1978, tanggal 17 Januari 1978;Hal. 5 dari 36 hal. Put. No.2255 K/Pdt/2012e Foto copy Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan Kep.
107 — 65
Selanjutnya ditindaklanjuti dengan kajian laporan tetranggal 23 Januari 2015 Nomor01/TM/PILGUB/I/2017oleh Panwas Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten MamujuUtara yang ditandatangani oleh SYAMSUDIN. Divisi penanganan dan penindakanpelanggaran sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; 3. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Rapat Pleno nomor01/TM/PILGUB/I/2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;4.
58 — 41
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor01/Pen.Del.St.Eks/2016/HT/PN.Pwk Jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2014/HT/PN.Yk tertanggal 15 Juli 2016 Jo. Surat Permintaan PengadilanNegeri / Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi YogyakartaNomor W13.U/2726/HK.02/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016 AdalahTidak Sah dan Tidak Berharga Menurut Hukum ;1.
Bahwa berdasarkan uraian dalam butir A, B, C dan D di atas, makaSita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/ Pen.Del.St.Eks/2016/HT/PN.Pwk Jo. Nomor.13/Pdt.Eks/2014/HT/PN.Yk tertanggal 20 Juli 2016, terhadap tanah/bangunan yangmerupakan asset Pelawan adalah tidak sah dan tidak berharga olehkarenanya harus dibatalkan dan diangkat;2.
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badrun Ismail diPengadilan Bontang (Vide hubungan perkara a quo Nomor01/Pdt.G/2003/PN.Btg., tanggal 25 Mei 2004 jo PutusanPengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 98/Pdt/2004/PT.KT.SMDA., tanggal 31 Agustus 2004 jo Putusan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 346 K/Pdt/2006); Bahwa Surat Kuasa ini dibuat atas permintaan pihak Ke Il(Penggugat) di hadapan pihak (Tergugat Ill) dan pihakPengurus Lurah Kanaan agar dirinya saja pihak Il (Penggugat)maju melawan Penggugat di Pengadilan Negeri Bontang karenaPihak
Nomor 6 Undangan Terkasasi ; Bahwa Pemohon Kasasi dan II tidak pernah ada pertemuan rapat dikantor Terkasasi dan Il di RT.14 Kanaan dengan Terkasasi Ill,sedangkan kenal Terkasasi Ill setelan di Pengadilan Bontang padatahun 2004 karena diikutkan Terkasasi dan II dalam perkara Nomor01/PdtG/2004/PnBtg. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggitersebut haruslah dibatalkan dalam putusan kasasinya;.
132 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012,tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan HarapanAgoeng Cempaka Putih, berkedudukan di Jalan Harapan Mulia X Nomor01, RT13, RW0O5, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran,Kota Administrasi Jakarta Pusat.;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor U3927.AH.01.04.
Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012,tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan HarapanAgoeng Cempaka Putih, berkedudukan di Jalan Harapan Mulia X Nomor01, RT. 13, RW. 05, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran,Kota Administrasi Jakarta Pusat;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IlIntervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:Halaman 13 dari 31 halaman.
222 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
saat proses pemeriksaan, KuasaHukum Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah memenuhipanggilan untuk mempertanggung jawabkan laporannya;Bahwa perlu kami jelaskan pula bahwa dari pertimbangan tersebutdapat dipandang sebagai suatu pertimbangan yang keliru apalagiuntuk dijadikan dasar dalam putusan, karena apabila dicermatiPutusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/PDT/2009/PT.JPR,tanggal 19 Maret 2009, putusan tersebut menyatakan membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 22 Juni 2009 Nomor01
Oleh karena perkara Nomor01/Pdt.G/2009/PN.Mrk. ditolak oleh Majelis hakim pemeriksa perkaratersebut, maka bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 : Karena gugatan dinyatakantidak dapat diterima, gugatan masih dapat diajukan kembaili.Sehingga kemudian Pemohon Peninjauan Kembali mengajukangugatan baru lagi yakni dengan perkara Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Mrk. yang kini tahap Peninjauan Kembali;Dengan demikian dalam perkara ini tidak ada penggabungan objekperkara
30 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARIANTO, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya Nomor01 RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai,Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya,. RAHMAH, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya RT.002RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, KecamatanSabangau, Kota Palangkaraya,.
ATU USIN, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya Nomor01 RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai,Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, dalam hal inidiwakili oleh ahli waris pengganti: Rukiah, Saptono, Arianto,Rahmad Rizali Hadi, Rahmad Riduan, A. Wahyudinnor danNoraiko,. RUKIAH, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya Nomor 01RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, KecamatanSabangau, Kota Palangkaraya,.
71 — 37
yang berlaku; Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa Putusan DKPP Nomor 9/DKPPPKEI/2012tanggal 17 Oktober 2012 tehadap dugaan pelanggaran Kode Etikyang dilakukan Penggugat adalah nebis in idem oleh karenaterhadap dugaan pelanggaran tersebut telah diperiksa dandiberikan rekomendasi oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi JawaBarat, maka Majelis mempertimbangkan bahwa setelahmencermati dengan seksama alat bukti surat P1 berupaRekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor01
tidaknya pelanggaran kode etik yangdilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan belum diperiksadan dipertimbangkannya pokok/substansi/materi adatidaknya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukanoleh Penggugat, maka tindakan DKPP yang saat inimenangani, memeriksa dan memutus pokok/substansi/materi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan olehPenggugat dan kemudian menjatuhkan Putusan, PutusanDKPP yang demikian tidak bersifat nebis in idem denganrekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Jawa Barat nomor01
80 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2998 K/Pdt/201719.20.Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatankedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Pujo Saksono, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator...
EKO SUSILO
Tergugat:
PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK CQ PT BANK DANAMON INDONESIA CABANG SOLO SUDIRMAN
88 — 19
Dan TELAHpula melanggar ketentuan dalam Pasal 2 butir 1 Akta Pemberian HakHalaman 21 dari 34 Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Bth/2018/PN SktTanggungan yang telah dibuat dan ditandatangani antara Terlawan Penyitadan Terlawan Tersita.Disamping karena fakta yang ada menunjukkan bahwa Terlawan PenyitaBUKANlah pihak dalam perjanjian sewa menyewa sebagaimana akta nomor01 tanggal 3 Mei 2016 sehingga TIDAK RELEVAN dan TIDAK ADIL apabilaTerlawan Penyita dipaksa dan dirampas haknya dalam memperolehpelunasan atas
YOHAN PANCAKURNIAWAN, sebagaimana dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor01 tanggal 03052016 yang dibuat dihadapan Notaris Roesmani, S.H. diKaranganyar. sehingga antara Pelawan dengan Terlawan Tersita terdapathubungan keperdataan.Bahwa perlu Terlawan Tersita Sampaikan jika proses lelang eksekusi haktanggungan atas obyek tanah dengan SHM No. 2245, Luas 771 m2, DesaBuran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, a/n.
1.LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA
2.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesai MAKI
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
156 — 235
Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor01/PRA/2014/PN. Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor31/Pid.Pra/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2014f. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no.24/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 April 2018.27.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor01/PRA/2014/PN.
60 — 15
demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah faktafakta hukum tersebut memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaituMelanggar Pasal 81 ayat (2) Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang PerlindunganHalaman 21dari 32,Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN BnrAnak, Jo Undangundang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor01
Hakimberpendapatunsur kedua dengan sengaja membujuk anak melakukanpersetubuhan dengannya telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yangdidakwakaan pada dakwaan tungga telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinanterdakwa telah terobukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan yaitumelanggar Pasal 81 ayat (2) Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, Jo Undangundang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor01