Ditemukan 23750 data
14 — 4
Pasal6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2016/PA.KbmHalaman 7 dari 9 halamanpasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :Aaloalls be gic Aye ll ple ale) Ua puoiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya haruslan sesuai
18 — 8
(QS.An Nur:32)Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidahfiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:anabLoodL bygic ac,Jl Js eLVI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;dan kaidah fiqhtyah yang berbunyi :LlooJl ul> wl prac rawleol s,oArtinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambilkemashlahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patutdikabulkan
10 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah,serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, halini sesuai pula dengan dalil syar dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman83 yang berbunyi :doch bee Le dl de ply) GyeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon
10 — 1
calon suaminyatersebut diteruskan kejenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohontersebut menolaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikan qoidah fiqhtyyah dalam:Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:hea trcnalls ba gin Lue 3 gle abelf Ab passArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
30 — 0
. * t + *dotiod + gic 4c I i ale) 2Artinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang 16 TahunHalaman 8 dari 10 hal. penetapan Nomor 800/Padt.P/2019/PA.Kbm2019 perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 53Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannyaberpendapat
12 — 1
dab calon suaminyatersebut diteruskan kejenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohontersebut menolaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikan goidah fiqhtyyah dalam:Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:enlists Le gis Aue gil cle petfl i yuArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
22 — 2
Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkan pasal 18 Kompilasi HukumIslam, pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 16 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fighyang berbunyi sebagai berikut:Aateaallsbagie Ayes (gle pled) oa patArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon isterinyasudah lama saling mencintai dan sudah bertunangan serta keduanya telahsepakat
18 — 3
Hal inisesuai dengan Qaidah Ushul Figh dalam kitab alAsybah Wan Nadhaarr,halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :Lo 49 Iolo Sluis Wysrd oigle sWowolraArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";Dan juga gaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut :WLoacd wI> ye pitivo awLaolJl 59Artinya : Menghindari kemudharatan harus didahulukan dari padamengambil manfaatHal. 10 dari 12 hal. Pen.
11 — 1
Hal ini sesuai dengankaidah ushul figh dalam kitab AlAsybah WanNadhoir hal.128 yang berbunyi :Lo pW 9 Iolo Sls ILncwa aigla WY onolraArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
15 — 4
Pasal 16ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah UshulFigh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yangdiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :arbadl beio as Jl ale oloYl 8 yasArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan dapatPenetapan nomor 59/Pdt.P/2018/
12 — 3
Pasal6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, sesuai pula dengan dalil syari dalam kitabAsybah wan Nadhaair halaman 83 yang selanjutnya diambil alin oleh MajelisHakim dan menjadi pendapat Majelis yang berbunyi ;taal bye teh de pl GyeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya
9 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
15 — 3
9 pasPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itusesuai dengan kemaslahatan* Dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yangberbunyiWhacottl ule Ws pric rwleoll soMenolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari padamenarik kemaslahatan Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Pemohon sesuai' dengan Pasal 89 ayat( 1 ) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 ; Mengingat ketentuan ketentuan Hukum Syar'i dan pasalpasal Perundang undangan yang berhubungan dengan
13 — 0
:* fy y .dowuahl ba Lee) we aleY) ie 7 od Ls ~Artinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Penetapan Nomor 0589/Pdt.P/2019/PA.KbmHalaman 7 dari 9 halamanMenimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkanuntuk mendaftarkan perubahan atau perbaikan nama tersebut kepada KantorUrusan Agama Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa
17 — 0
syariyyahyang tercantum dalam kitab Panatuh Tholibin, Juz HI halaman 319, yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut:pSlall e755 oj ixi9l loll sylsi cui glyArtinya : Bila telah terbukti bersembunyinya wali atau pembangkangannya, makaHakim menikahkannya ;Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahlifigih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128, yaitu sebagai berikut :arblasdh bois auc JI de pLYl 905Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
18 — 4
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehinggasudah sepatutnya dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makaKantor Urusan Agama Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo diperintahkanuntuk melangsungkan pernikahan DIAH AYU PUSPITASARI binti SURANTOdengan calon suaminya bernama MAKMUN SOLEH bin MARUIJI tersebut, sesuaidengan kaidah fighiyah dalam Kitab Asybah wannadhair halaman 128 yangdiambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
20 — 2
:arbacdh byic as JI ole ploYl 8 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuail dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah beralasanhukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anakPemohon yang bernama
10 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsyoah Wan Nadzair halaman 128 :deledh b gic te J le pbYl G pesArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini
30 — 2
(delapan puluh delapan meter persegi), yang terletak di DesaPenetapan No.367/Pdt.P/2020/PA.SkhHal.9 dari 11 halamanNgabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi JawaTengah;Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat penetapan ini perlu jugamengetengahkan pendapat ahli Figiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzairhal 128 yang berbunyi :aaboel Llagin ac ,Jl we eLVI 9 poiArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut
21 — 4
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagaipendapat Majelis terhadap qoidah ushul figh dalam kitab Asybah WanNadhoir hal.128yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :w .wArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allahdalam AlQur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatMajelis:1.