Penggugat langsung pergi meninggalkan hotelSemeru dengan perasaan yang sangat kecewa, marah, dan tidak dapatmemaafkan lagi atas perbuatan Tergugat dan WiLnya yang bernamaWIL;e Tidak adanya keterbukaan dari Tergugat mengenai keuangan/penghasilannya, dimana sejak awal pernikahan dalam berumah tanggasampai tahun 2019, penghasilan Tergugat yang tidak pernah diberikandiawal gajian yang merupakan hak dari Penggugat sebagai istri yangmenjadi fakta selama ini bahwa gaji Penggugat yang dihabiskan terlebihdulu

WIL masihberpakaian lengkap, atasan dan bawahan.Bahwa, tidak benar tidak adanya keterbukaan Tergugat mengenaikeuangan/penghasilannya, Tergugat sudah mengkomunikasikannya dariawal dengan Penggugat tentang keberadaannya sebagai tulang punggungHal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1417/Pdt.G/2020/PA.JTkeluarga semenjak Bapak kandung Tergugat meninggal dunia tahun 2015,Penggugat sudah mengetahuinya sebelum adanya perkawinan;9.

Asas Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas danAkuntabilitas.

II huruf A sehinggaObyek Sengketa tidak terdapat adanya cacat yuridis ;b Dari segi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, Tergugat telah bertindak cermat dalam memenuhi asas :AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitasdan Akuntabilitas.

Keterbukaan; f. Kesepakatan; g. Keikutsertaan; h.Kesejahteraan; i. Keberlanjutan; dan j.

Bangunan milik ParaPembanding/dahulu Para Penggugat;Bahwa disamping tidak melakukan mekanisme dan prosedurmusyawarah yang benar oleh Para Terbanding/dahulu Para Tergugat,juga tidak pernah memberikan dokumendokumen administrasi terkaitproses pembebasan tanah (Berita Acara dan suratsurat yang lain),sehingga perbuatan Para Terbanding adalah perbuatan melawan hukumdan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 2Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkanAsas: poin e. keterbukaan

pelaksana PemilihanKepala Desa yang Demokratis tidak melaksanakan dengan LUBERdan JURDIL sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan suratkeputusan yang menjadi Objek Sengketabertentangan dengan Pasal53 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentubertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AlgemeneBeginselen van Behoorlijk Bestuurn), diantaranya yaituAsas Keterbukaan

Irwan Nur,S.IP yang berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh Sdr YayatSupriadin berdasarkan hasil pemilinan telan sesuai dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahandimana terciptanya tertid penyelenggaraan administrasi pemerintahan,mencegahterjadinya penyalahgunaan wewenang, menjaminakuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan dan berdasarkanasasasas umum pemerintahan yang baik, yakni asas keterbukaan,asas kepentingan hukum, asas profesionalitas dan asas kecermatan

Asas Kepastian Hukum;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;Asas Kepentingan Umum;Asas Keterbukaan;Asas Proporsionalitas;Asas Profesionalitas; dannA Ye fF YP PAsas Akuntabilitas.b. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20ayat (1).(1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas UmumPenyelenggaraan Negara yang terdiri atas:a. Asas kepastian hukum;b. Asas tertib penyelenggara Negara;c. Asas kepentingan umum;d. Asas keterbukaan;e. Asas proporsionalitas;f.

SK Gubernur Nomor2091 Tahun 2015 oleh Tergugat;Bahwa dengan tidak dilaksanakannya tahapantahapan yang harusdilaksanakan sebagai dasar diterbitkannya SK Gubernur Nomor 2091Tahun 2015 dengan demikian maka SK Gubernur Nomor 2091 Tahun 2015yang di terbitkan oleh Tergugat menjadi cacat hukum sehingga dengansendiri batal demi hukum;Bahwa berdasarkan pasal 2 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asaskemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan

Para Penggugat danwarga masyarakat tidak mendapatkan penjelasan terkait rencanapengadaan tanah yang meliputi maksud dan tujuan rencanapembangunan untuk kepentingan umum, tahapan dan waktu prosespenyelenggaraan pengadaan tanah, peran penilai dalam menentukannilai ganti kerugian, insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak,objek yang dinilai ganti kerugian, bentuk ganti kerugian, dan hak dankewajiban pihak yang berhak;Sehingga terbitnya SK Gubernur Nomor 2091 Tahun 2015mengabaikan prinsip asas keterbukaan

Keterbukaan;Kepentingan umum; danosh. Pelayanan yang baik;Pada bagian penjelasan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan ditegaskan sebagai berikut:Pasal 10;Ayat (1);Huruf a;Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalamnegara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturanperundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;16.13.

Keterbukaan;Kepentingan umum; danoyh.

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalahasas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuanperaturan perundang undangan, kepatutan, kepastian dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (vide UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara YangBersih dan Bebas Dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 danHalaman 7 dari 36 Putusan No. 13/P/FP/2020/PTUN.JPRUndang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahanPasal 10 ayat 1);Asas Keterbukaan

; Yang dimaksuddengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakatuntuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar,jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahandengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan, dan rahasia negara (vide Undang Undang Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas DariKorupsi , Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 dan Undang Undang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal

di wilayah Kota Pekanbaru, karena padatahun 2005 baru keluar Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2005Tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota PekanbaruPropinsi Riau, yang kemudian Peraturan Gubernur Riau Nomor 10Tahun 2005 tersebut di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri denganmengeluarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015Tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar Dengan Kota PekanbaruPropinsi Riau;Perbuatan Tergugat tersebut jelas telah melanggar azas profesionaitasdan azas keterbukaan

Dalam hal ini seharusnya Kepala Desa Tarai BangunKecamatan Tambang Kabupaten Kampar, bukan Kepala KelurahanSimpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;Sehingga jelas Perbuatan Tergugat telah melanggar azaz keterbukaan.25.

Hal ini jelastelah melanggar azaz keterbukaan;27. Bahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan dahulu Sertifikat HakMilik Nomor 1478/Desa/Kel Tuah Karya tanggal 21 Desember 2005sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 498/Desa/Kel. Tuah Madani tanggal21 Desember 2005, Surat Ukur No. 01622/2005 tanggal 19 oktober2005, seluas 3.099 M?

atas nama Sutoyo Al Jemu, dimanamenurut Penggugat terdapat cacat hukum karena telah bertentangan denganPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, serta melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang BaikHalaman 57 dari 82 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.PBRterutama Asas keterbukaan dan Asas profesionalitas, sehingga Penggugatmemohon agar

Berdasarkan Asasasas Umum Pemerintahan yang baikPenerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas asas umumpemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu :Tea*Dpao7D kemanfaatan kepastian hukum; kemanfaatan;ketidakberpihakan;kecermatan;tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan;kepentingan umum; danpelayanan yang baik. kepastian hukumBahwa objek sengketa ditetapkan berdasarkan PeraturanPerundangundangan yaitu Putusan Pengadilan Yang telah Inkrach,Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun

dengan kehatihatian dankecermatan agar tidak terdapat kesalahan pada keputusan baik dariredaksional, prosedur ataupun perundangundangan yang menjadidasar hukum. tidak menyalahgunakan kewenangan;Bahwa objek sengketa di tetapkan atas kewenangan yangdiberikan oleh undangundang kepada Pejabat yang berwenangyaitu di susun oleh pimpinan perangkat daerah usulkan olehSekretaris Daerah sebagai Pejabat yang berwenang (PyB) danditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembian Kepegawaian (PPK) untuk ditetapkan; keterbukaan

OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)Sebagaimana telah kami jelaskan pada lll KEPENTINGANPENGGUGAT huruf b jawaban ini, penerbitan objek sengketa telahsesual dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)yaitu : a. kepastian hukum; b. kemanfaatan;c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan,; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. kepastian hukum Bahwa objek sengketa ditetapkan berdasarkan PeraturanPerundangundangan

dengan kehatihatian dankecermatan agar tidak terdapat kesalahan pada keputusan baik dariredaksional, prosedur ataupun perundangundangan yang menjadidasar hukum. tidak menyalahgunakan kewenangan;Bahwa objek sengketa di tetapkan atas kewenangan yangdiberikan oleh undangundang kepada Pejabat yang berwenangyaitu di susun oleh pimpinan perangkat daerah usulkan olehSekretaris Daerah sebagai Pejabat yang berwenang (PyB) danditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembian Kepegawaian (PPK)untuk ditetapkan. keterbukaan

sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adikkandung saksi dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Yonnetisebagai isteri Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun1984 dan telah punya anak empat orang; Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun lagi, seringterjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu pada Pemohon yangberteman dengan wanita, tidak ada keterbukaan

Adapun secara materil saksi pertama menerangkan, pada awalnyarumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi rukun danharmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun lagi, sering terjadipertengkaran disebabkan Termohon Konpensi cemburu pada PemohonKonpensi yang berteman dengan wanita, tidak ada keterbukaan antaraPemohon Konpensi dan Termohon Konpensi masalah ekonomi yang tidakmencukupi, bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon Konpensidan Termohon Konpensi, akan tetapi

Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, pasal 1 angka 2.

Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik, Pasal 1 angka 2, berbunyi: Badan Publik adalah LembagaEksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Badan lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara, yang sebagaianatau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,sumbangan masyarakat, dan atau luar Negeri;b.

Bahwa yang dimaksud dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik adalah meliputi asas: Kepastian hukum; tertiob penyelenggaraannegara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; dan akuntabilitassebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;2.

Kecamatan Ilir Timur IIPalembang;Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 23 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sudahjelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh BadanPertahanan Kota Palembang sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatoleh Penggugat telah sesuai dengan asasasas umum pemerintah yangbaik yang meliputi: asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara,keterbukaan

Gofur(Tergugat I) tertanggal 29 Juni 2009;Perbuatan Tergugat Ill tersebut, tentunya dapat dikualifikasi sebagaiperbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan tidak memenuhiprinsip kehatihatian dan prinsip keterbukaan.

jahat.Perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang sengaja denganmaksud ingin menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hukum dansangat merugikan kepentingan serta hak Penggugat yang merupakanperbuatan melawan hukum;Sementara perbuatan Tergugat Ill dan Tergugat IV juga telah dapatdikualifikasi sebagai melakukan perbuatan melawan hukum karena telahlalai dan tidak melakukan verifikasi faktual yang tentunya telah melanggarprinsip kehatihatian dan asas kepatutan yang berlaku di masyarakat sertaasas keterbukaan

Asas Keterbukaan, karena Tergugat tidak mau membuka diri terhadap wargamasyarakat untuk mencari informsi secara benar, jujur dan tidak diskriminatif,bagaimana sikap dan tanggung jawab Penggugat dalam menjalankan tugas dankewajibannya sebagai Klian Banjar Dinas Timur Jalan dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat.c.

Timur JalanDesa Pegayaman sudah sesuai dengan aturan yang ada, maka dengandasar itu pulalah Bapak Camat memohon agar BPD segerabermusyawarah dan hasilnya di kirimkan kepada Perbekel, sebab DesaPegayaman akan mewakili Kecamatan Sukasada di dalam LombaDesa Terpadu Tingkat Kabupaten, dengan demikian di harapkanPemerintahan Desa Pegayaman bisa berjalan dengan baik dan tidakterganggu, hal ini sesuai pula dengan Perda No. 8 Tahun 2006 Pasal 31Ayat 1 & 2, Jo Perdes No. 5 Tahun 2008 Pasal 26 Ayat 1 & 2 e Keterbukaan

Putusan Nomor 412 K/TUN/2016objek sengketa, kemudian pendaftaran objek sengketa2 yangdilaksanakan tidak sesuai dengan surat pernyataan bersama olehbeberapa ahli waris dari almarhum Wahab dan Nippi, sehinggabertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur yakni:Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana,aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka;Bahwa hal demikian juga bertentangan dengan asas kecermatan,asas keterbukaan dan

atau umum dan khususnya diketahuioleh Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Wahab danNippi, akan tetapi dalam penerbitan kedua sertifikat hak miliktersebut tidak dilakukan pengumuman oleh pejabat yangberwenang, sehingga hal demikian bertentangan dengan Pasal 26ayat (1), (2) dan (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah juga pelanggaran umum administrasioleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang;Bahwa hal demikian juga bertentangan dengan asas akuntabilitas,asas keterbukaan

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Objek Sengketadikeluarkan dengan caracara yang bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik, yaitu:Bahwa Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme, menyebutkan bahwa asasasas umum pemerintahanyang baik meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraanNegara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asasproporsionalitas, asas profesionalitas dan asas

Fakta bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan setelan menerimaputusan Mahkamah Agung jelas menunjukkan bahwa Tergugat bertindaksecara benar dan sesuai dengan UndangUndang dan semua asaspemerintahan yang baik, termasuk asas kepastian hukum, asastertibpenyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asasproposionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;MAKA, atas dasar alasanalasan dan dalildalil yang telah diuraikan di atas,Tergugat Il Intervensi, dengan segala hormat mohon

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (7) UndangUndang No. 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008)disebutkan bahwa Badan Publik wajib menyampaikan informasipublik yang diminta paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejakditerimanya permintaan.

Asas keterbukaan;b. Asas keadilan;c. Asas kepastian hukum;d. Asas efisiensi; dane. Asas akuntabilitas3. Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang atas Obyek Sengketa, PARATERGUGAT faktanya sama sekali tidak menerapkan asasasas lelangsebagaimana dimaksud di atas.4. Bahwa asas keterbukaan yang dilanggar oleh PARA TERGUGATterlinat dari perbuatan sebagai berikut :Hal 33 Putusan Perkara No.581/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst.a.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14/2008),Hal 60 Putusan Perkara No.581/Pdt.G/2017/PN.Jkt.

timbul apabila suatu informasidiberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengansaksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentinganyang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 PeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2010 (PP Nomor 61/2010), dijelaskan lebihlanjut mengenai informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang tidakdapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang tentang Keterbukaan

Obscuur libele (kabur/tidak jelas), karena karena Penggugat mencapuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan informasi publiksebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang keterbukaan informasi publik;4.

Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir batin yangmerupakan perwujudan dari rasa cinta kasih sayang antarakeduanya dalam hubungan yang erat dan harmonis, saling setia,saling keterbukaan, saling menjaga diri dari perbuatan yang dilarangagama, untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteramandan kesejahteraan

Bahwa tidak ada keterbukaan dari Tergugat mengenai penghasilan per bulankepada Penggugat;. Bahwa mulai bulan Agustus tahun 2018, Tergugat sering pamit untukmendampingi Direksi PT. ASABRI diluar jam kantor hingga larut malamyang mana tidak pernah ada kegiatan Direksi setelah jam kantorsebelumnya disertai dengan tidak bisa dihubunginya Tergugat olehPenggugat;.