dicocokkan dengan dokumen yang diuploadpada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara inidilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untukberacara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan AgamaPutusan Nomor 4168/Pdt.G/2020/PA.Sby.hlm. 3 dari 12 him.Surabaya (PERMA

dengan adanya Penggugat menyerahkan asli suratgugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik,kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload padaaplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelismenyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisaterlaksana karena tidak adanya pertsetujuan daripada Tergugat, maka gugatanPenggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di PengadilanAgama Surabaya (PERMA

Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor129/KMA/SK/VIII/2019);Putusan Nomor 4168/Pdt.G/2020/PA.Sby.hlm. 6 dari 12 him.Menimbang bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melaluimediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.

surat persetujuan prinsipal untuk beracara secaraelektronik, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadpada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabutecourt, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan diluar hadirnya Tergugatmaka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisaterlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (Perma

suratgugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik,kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload padaaplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelismenyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisaPutusan Nomor 3156/Pdt.G/2020/PA.Sby.him. 6 dari 11 him.terlaksana karena adanya persetujuan Tergugat, maka gugatan Penggugatdinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan AgamaSurabaya (PERMA

Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor129/KMA/SK/VIII/2019);Menimbang bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melaluimediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Hj.

yang MandaRamaadhani, umur 14 tahun lebih yang hendak dinikahkan dengan lakilakibernama Sultan bin Aco, umur 32 tahun lebih, namun niat tersebut ditolak olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, denganalasan belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan Surat Penolakan (N9)Nomor B672/Kua.21.24.05/Pw.01/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 yangdikeluarkan oleh KUA Kecamatan Majauleng;Menimbang, bahwa syarat administrasi untuk mengajukan dispensasisesuai dengan maksud Pasal 5 Perma

Nomor 5 Tahun 2019 tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi sehingga majelishakim beralasan untuk menerima dan memeriksa permohonan dispensasinikah ini;Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, majelishakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calonsuami anak Pemohon dan orangtuanya agar Pemohon mengurungkan niatnyauntuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usiaperkawinan

yangdilarang oleh agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan anakPemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan keduanyabahwa mengetahui rencana perkawinan keduanya, keduanya sudah siapsecara psikologi dan ekonomi untuk menikah, selain itu anak Pemohon dancalon suaminya mengakui bahwa hubungannya dalam percintaan sudah sangatakrab sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, dengan demikian sudah terpenuhiHalaman 6 dari 11 putusan Nomor 839/Pdt.P/2019/PA.Skgmaksud Pasal 13 Perma

beracarasecara elektronik, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumenyang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi olen Ketua Majelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Termohon tidak datang menghadappersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, makapemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon makapermohonan Pemohon untuk beracara secara elektronik tidak bisaterlaksana di Pengadilan Agama Makassar (PERMA

resmi, tidak datang menghadap, dan tidakternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halanganyang sah menurut hukum, maka oleh karena itu Termohon harusdinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengantanpa hadirnya Termohon;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secaramaksimal mendamaikan lewat penasehatan kepada Pemohon di depanpersidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tanggadengan baik, namun tidak berhasil.Menimbang bahwa berdasarkan PERMA

Put 2847/Pdt.G/2021/PA.Mks.Menimbang, bahwa bahwa oleh karena dalam persidanganTermohon tidak datang menghadap persidangan, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara inidilaksanakan tanpa hadirnya Termohon maka permohonan Pemohonuntuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di PengadilanAgama Makassar (PERMA Nomor 1 Tahun 2006 dan Keputusan KMANomor 129/KMA/SK/VIII/2006);Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon, majelis menilaiyang dijadikan alasan permohonan

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugat danTergugat telah hadir sendiri, Kemudian dalam upaya mendamaikan pihak yangberperkara Majelis telah memberi nasehat dan saran kepada kedua pihakuntuk tetap melanjutkan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai perma No. 1 tahun 2008 joPerma No.1 tahun 2016 telah dilaksanakan

Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidakberhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma No. 01 tahun2008 jo Perma No.01 tahun 2016 gagal karena Tergugat tidak menghadirimediasi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan butki P.1 terbukti Penggugatberdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan

tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Termohon;Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratpermohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonanPemohon tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Putusan Nomor 3828/Pat.G/2020/PA.Tsm1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama dan Pemohon telah mendalilkan

G/2014/PA JTBahwa, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008, parapihak diperintahkan melakukan mediasi, namun karena Termohon tidak hadirsehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat yang cukupkepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai,tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan denganmembacakan surat permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yang ataspertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap

danTermohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatuyang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaanperkara ini.Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akandisampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan danakhirnya mohon putusan.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA

Nomor 1 tahun2008, para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi, namun karenaTermohon tidak hadir, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan.Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehatkepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil (vide pasal 82 (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 jo pasal 180 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2008.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka Pemohon danTermohon masih terikat dalam

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa Para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta keduaorang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Ketua telahmemberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019,tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masihdi bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan,sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencanapernikahan

(PERMA) Nomor 5 Tahun2019;Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminyamerupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaanHal. 8 dari 11 hal.

Penetapan Nomor : 479/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdrdari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dandukungan dari keluarga masingmasing kedua calon mempelai, bahkan sebagaibentuk dukungan orang tua kedua mempelai telah berkomitmen dan jaminanuntuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan danpendidikan bagi kedua calon mempelai, sesuai dengan PERMA No. 5 tahun2019 pasal 16 huruf j, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasukpertimbangan untuk kepentingan

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa Para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta keduaorang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Ketua telahmemberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019,tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masihdi bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan,sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencanapernikahan

(PERMA) Nomor 5 Tahun2019;Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminyamerupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaanHal. 8 dari 11 hal.

Penetapan Nomor : 502/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdrdari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dandukungan dari keluarga masingmasing kedua calon mempelai, bahkan sebagaibentuk dukungan orang tua kedua mempelai telah berkomitmen dan jaminanuntuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan danpendidikan bagi kedua calon mempelai, sesuai dengan PERMA No. 5 tahun2019 pasal 16 huruf j, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasukpertimbangan untuk kepentingan

Pasal 132 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ceral gugat adalahtermasuk sengketa perdata yang menurut PerMA No. 1 Tahun2008 wajib terlebih dahulu) diupayakan perdamaian denganbantuan mediator, namun oleh karena Tergugat' tidakpernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasacukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksudPasal 7 ayat (1) PerMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal39 Undang

Pasal 154 RBg dan PerMA No. 1 Tahun2008, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehatiPenggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena tTergugat meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidakdatang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu) disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat

sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadapsendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah danpatut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaraini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraltetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, Sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah sejak awal tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat danTergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2008 (PERMA) mempertegas sifat wajib mediasitersebut yang jika tidak dipatuhi berakibat putusan atas perkara yangbersangkutan batal demi hukum (Pasal 2 ayat 3).

Dalam pemeriksaanperkara a quo seharusnya majelis hakim pengadilan tingkat pertamaterlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak melaluiproses mediasi tatkala kedua belah pihak ternyata samasama hadirpada persidangan lanjutan kedua sesuai amanat pasal 7 ayat 1 PERMA,namun ternyata proses tersebut telah diabaikan dan proses mediasi barudilaksanakan setelah proses persidangan melampaui tahap pembuktian,sehingga dengan demikian majelis pengadilan tingkat pertama telahtidak mematuhi ketentuan

PERMA sebagaimana tersebut di atas;bahwa dalam pemeriksaan perkara, agar pemeriksaan di pengadilanberjalan seimbang dan tidak berat sebelah, sebelum menjatuhkanputusan seharusnya majelis hakim mendengarkan kedua belah pihak,yakni mendengarkan pendapat atau argumentasi pihak lain sesuai asasaudi et alteram partem, namun demikian ternyata dalam pemeriksaanperkara a quo majelis hakim pengadilan tingkat pertama telahmengabaikan asas tersebut karena ternyata, satu, putusan sela yangdijatunkan tanpa kehadiran

G/201 3/PA.SrgMenimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jopasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akantetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, makaMajelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namunmajelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong denganmemberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagaisuami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaanperkara

G/201 3/PA.Srgnasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapitelah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal142, 143 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depanpersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggildengan cara yang sah dan patut berdasarkan

bahwa rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telahterdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah beralasanHukum dan terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma

Pasal 46 dan pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalamkitab AlMuhazzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil sebagaipendapat Majelis sebagai berikut :Artinya : Disaat istri telah memuncak kebencianya terhadapsuaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkantalak (suami) nya dengan talak satu.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat ( 1 ) PERMA No.1Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, maka para pihak yang berperkaradiwajibkan untuk menempuh

mediasi, maka dihubungkan dengan pasal 7ayat (6) PERMA No.1/2008, Majelis Hakim telah memberi petunjukkepada kuasa penggugat tentang memilih mediator baik dari dalam(Pengadilan Agama Ciamis ) atau dari luar (lembaga mediator ), memilihmediator merupakan hak para pihak yang berperkara sebagaimana diaturdalam pasal 8 ayat (1) PERMA No.1/2008, namun karena pasal 7 ayat (1)mengatur pada hari sidang yang ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuksengketa perdata yang menurut PerMA No. 1 Tahun 2008wajib terlebih dahulu= diupayakan perdamaian denganbantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernahhadir dalam persidangan Majelis Hakim merasa cukupberalasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upayaperdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1)PerMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal39 Undang Undang No

Pasal 154 R.Bg dan PerMA No. 1 Tahun 2008,Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Pemohonagar hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telahdipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak datangmenghadap, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidakdisebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon telahtaazuz (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan danHal 7 dari 13 No. 559/Pdt.G/2009/PA.Mtp.harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang

pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Termohon;Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

Tsmyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima

akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutupuntuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan ceraigugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasanyang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugattidak dapat didengar;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak adapetunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkanketentuan Perma

Perma Nomor1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak dapat terlaksana. Demikian pulareplik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;Surat Bukti :Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya; Penggugattelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama: PENGGUGAT.Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telahsesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);2.

Perma Nomor 1 Tahun2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak pernah terlaksana.

149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alihpendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyisebagai berikut :Y alle 999 a alo uroluoll elS> Yo pSl> WI 35> uxal j>Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi (1)Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakimmewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokokperkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnyaTergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut,pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakansebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwasejak pertengahan tahun 2012, sering terjadi perselisinan dan pertengkaranyang disebabkan Tergugat sering mabuk minuman dan mabuk obat terlarang

telah ternyata datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadapsendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah danpatut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaraini dapat diputus secara Verstek;Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraltetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, Sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Hal. 6 dari 12 Halaman Putusan 41/Pdt.G/2019/PA.MrbMenimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah sejak sejak bulan Februari 2016 mulai sering terjadiperselisinan dan