Ditemukan 23753 data
20 — 8
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:dol kk aArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.aaLoodbL bgis ac 5Jl le pL Yl 9 jaiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7Tahun 1989 , yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006lalu
10 — 0
naiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
19 — 3
yangdiambil alin menjadi pendapat majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:glial ila gle paie jLinall aisArtinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripadameraih keuntungan, (Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul AlFigh, 1907halaman 208).Hal ini juga sejalan dengan kaedah fighiyah sebagaimana tercantumdalam kitab Asybah wa anNazair, Jilid , hal. 121 yang diambil alin menjadipendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:dodbabl: Logie Heyl Je ple patArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
14 — 1
Penjelasan Pasal 49Ayat (2) angka 3 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomnor 3 Tahun2006, dan pula sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009 ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, Majelis Hakimperlu mengetengahkan Qaidah Fighiyah sebagai berikut :Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuail dengankemaslahatannya";(AY sh Ua Ly lk SP) ed) Leal Gils Gye (1g) as Lal InArtinya : Menolak kerusakan
25 — 5
Perkawinan, jo pasal15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makaKantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dapatmelangsungkan pernikahan NAMA ANAK PEMOHON dengan calon isterinya telahsesuai dengan kaidah fighiyah dalam Kitab Asybah wannadhair halaman 128 yangdiambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :arbaol bla gio aus hl ale plo VI ca patArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
14 — 0
, sedangkan hal tersebut adalah sesuatu yangwajar dan tidak termasuk dalam katagori perbuatan melawan hukum, dan apabilaidentitas Para Pemohon tersebut tidak dilakukan perubahan, maka Para Pemohonmengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan hukum, oleh karenanya MajelisHakim berpendapat kesulitan bagi Para Pemohon tersebut harus dihilangkan;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Fiqih yang berbunyi artinya sebagai berikut :Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
55 — 17
le ole prio awlaoll y>Artinya: "Menolak kerusakan harus~ didahulukan dari padamenarik kemaslahatan",;Artinya: Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu) adalah selalumemperhatikan kemaslahatan rakyatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan, MajelisHakim menilai bahwa anak pemohon sebagai calon suami dengan calonistrinya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
49 — 24
Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (maqashid al syanah) yaitumemelihara jiwa dan nasab atau keturunan (hifdz al nas/);Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Figh dalam kitab Asybah Wan Nadzahirhalaman 128 yang diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat
11 — 3
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
11 — 0
Pasal6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga, serta suratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, demi kemaslahatanyang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari dalam kitab Asybah wanNadhaair halaman 83 yang berbunyi: L = . ll =<= = See eeArtinya : Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada Pemohon
11 — 0
Pasal 6 UndangundangNomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentangPencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :Penetapan Nomor 0660/Pdt.P/2017/PA.KbmHalaman 7 dari 9 halaman4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitabAsybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :Sowuckl bau Le ol a ale) naiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya
18 — 0
Undangundang Nomor : 1 tahun1974, oleh karena itu dengan memperhatikan pasal 7 ayat (2) undangundang no 1 tahun 1974jo pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Permohonan paraPemohon telah dipandang memenuhi ketentuan Perundangundangan yang berlaku dan olehkarena itu permohonan para pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan memperhatikanQoidah Fighiyah yang berbunyi :1 Asybah wan Nadhaair halaman 83 :drbacdbl byio as Jl Le eLYl 9 paiPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
31 — 17
Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:Artinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuaidengan kemaslahatan.2.
32 — 6
,daltaal L pedicel 5M cle lal CaArtinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitandengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Pemohon dan calon isteri Pemohon berdomisili diKecamatan , dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menyatakanmenolak melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan calon isteriPemohon karena alasan Pemohon belum mencukupi batas usia pernikahan,oleh karena permohonan
10 — 0
le AL OralArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawaipencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangk SOpencatat.....untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang
13 — 6
Qaidah fighiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33yang berbunyi:dodsoull bagi tae pill ale pla) 5 nantsArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanHal. 9 dari
8 — 2
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi NormaHukum Islam yang terkandung dalam :10AlQuran Surat AlIsra : 32 sebagai berikut:Vw slug aucle glS ail Gui jJllgs ,25VyqArtinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangatkeji dan sejahatjahat jalan (terkutuk) Kaidah fighiyyah Jl js y yseJI : Madharat harus dihilangkan;= Kaidah fighiyyah:Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa fakta hukum
16 — 2
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :dmLel gis dic J dle ALY a pciPemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa salah satu tujuan syariat adalah memeliharaketurunan ( hifdh alnas/). Menurut Majelis tujuan tersebut bisa tercapai hanyaapabila seorang pria dan wanita yang akan melahirkan keturunan terlebihdahulu mengawali dengan pernikahan yang sah.
10 — 0
kedua calon mempelai tidak ada halangan untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fighdalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :Wowlra oigte ILjora S14 Volo iio 49Artinya:" Pemerintah mengurus rakyatnya
12 — 4
cule ole p ato aw leo 5 >Artinya : Menghindari kerusakan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebihmaslahatDan dalam Kitab Asbah wan Nadhoir halaman 128 yang juga diambil alin sebagaipendapat majelis, mengatakan;Loyd Volo Sl sllcsd oigh soolraArtinya :Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;Hadist Nabi Saw yang berbunyi sebagai berikut;el v0 IgaS Io aal> 9 a > VU gt i yo pSE LISIpa 9 > Ld 9 oy VI sd 9 GWGArtinya : Jika datang kepadamu seorang (yang minta dikawinkan) yang engkauridha