Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan yangmenjadi dasar hukum mengajukan Gugatan dalamPoint.1 halaman 4 adalah Dasar Hukum Yang TidakBerdasar Dan Keliru Serta Mengadaada, karenahubungan kerja antara PARA PENGGUGAT (12Orang) dengan TERGUGAT adalah berdasarkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yangjangka waktunya telah berakhir, dan hubungankerja antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT atasnama WIDAYANTI berakhir pada tanggal 20Februari 2014 sebagaimana SURAT PERMOHONANPENGUNDURAN DIRI tertanggal 20 Februari

Bahwa Dalil PARA PENGGUGAT Point.3 dan Point.4halaman 6 dan halaman 7 dalam Gugatannyaadalah Dalil Yang Tidak Berdasar Dan Keliru,karena hubungan kerja antara PARA PENGGUGATdengan TERGUGAT didasarkan atas PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana PENGGUGATatas nama WIDAYANTI hubungan kerjanya denganTERGUGAT (PT.

Bahwa Dalil PARA PENGGUGAT Point.21, Point.22dan Point.24 halaman 11 sampai dengan halaman13 dalam Gugatannya adalah Dalil Yang TidakBerdasar Dan Keliru, karena azas ketenagakerjaanyang menyatakan No Work No Pay (tidak bekerjatidak memperoleh upah/tidak dibayar) dan Pasal93 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003yang berbunyi : Upah tidak dibayar apabilapekerja/ouruh tidak melakukan pekerjaan, olehkarena PARA PENGGUGAT tidak bekerja lagi diPerusahaan TERGUGAT, maka sejak berakhirnyajangka waktu

Bahwa Dalil PARA PENGGUGAT Point.23 halaman12 dalam Gugatannya adalah Dalil Yang TidakBerdasar Dan Keliru, karena maksud dari huruf (f)Pasal 93 ayat 2 Undangundang Nomor 13 Tahun2003 tersebut pada dasarnya dapat diartikanuntuk pekerja dengan Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) yang baru akan mulai bekerjatetapi dibatalkan oleh pengusaha atauperusahaannya, sedangkan perkara aquo adalahhubungan kerja antara PARA PENGGUGAT (12Orang) dengan TERGUGAT didasarkan denganPerjanjian Kerja Waktu Tertentu

Bahwa Dalil PARA PENGGUGAT Point.25 halaman13 dalam Gugatannya adalah Dalil Yang TidakBerdasar Dan Keliru, karena TERGUGAT sangatkeberatan atas Putusan Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA BandungNomor : 150/G/2013/PHI/PN.BDG.

Bahwa berdasarkan tahapantahapan kerja dan cara kerja sebagai manayang disebutkan diatas, sudah pasti apabila salah satu bagian hilangakan menghambat atau menyebabkan kegagalan dalam proses produksi.Hakim Judex Facti Salah Dan Keliru Dalam Menjatuhkan Putusan PerkaraNomor 72/G/2013/Phi.Pn.Bdg1. Bahwa Hakim Judex Facti telah salah dan keliru memberikanpertimbangan hukum mengenai jenis dan sifat pekerjaan yang ada diHal. 29 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.SusPHI/2014PT.

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugatberpendapat hakim Judex Facti salah dan keliru melinat pokok persoalanperselisihan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali semula ParaPenggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugatdalam perkara Nomor 72/G/2013/PHI.PN.BDG;3.

Inti Garmindo Persada (bukti T4);15.Bahwa Hakim Judex Facti Salah Dan Keliru, gambar proses pembuatanlevis di PT. Inti Garmindo Persada adalah bukti P3 bukan T3 dangambar celana Jean PT.

Oleh karena itu seharusnyaTermohon Peninjauan Kembali semula Tergugat merubah status ParaPemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dari PKWT danPHL menjadi PKWTT;Hakim Judex Facti Salah Dan Keliru Dalam Melihat Pokok Perselisinan AntaraPara Pemohon Peinjauan Kembali Semula Para Penggugat Dengan TermohonPeninjauan Kembali Semula Tergugat24.

Nomor 79 PK/Pdt.SusPHI/2014saat Penggugat bekerja tentang kepesertaan jamsostek, sehinggapetitum angka 8 haruslah di tolak;35.Bahwa Hakim Judex Facti salah dan keliru, berdasarkan bukti P2(informasi mengenai kepesertaan jamsostek di PT. Inti GarmindoPersada dari PT.

Judex Factitelah salah dan keliru menerapkan hukum dalam menerjemahkandan memahami arti Pasal 100 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 dalampertimbangan hukumnya tentang pemberian surat peringatan;34.

Terlebin Judex Facti tidakmencantumkan pertimbangan/alasan ataupun dasar hukum yangmenyatakan Surat Peringatan tidak perlu diberikan;Halaman 66 dari 78 hal.Put.Nomor 1331 K/Pdt.SusPHI/201749.50.Pendapat Judex Facti bahwa surat peringatan tidak perlu diberikanadalah pertimbangan yang keliru dan terkesan memihak TermohonKasasi.

Ost;Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliru serta jugatidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum,sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 terjadi perundingan pertamapembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada putusan banding sangat keliru,karena tuntutan nafkah masa lampau dari Pemohon Kasasi/Termohonditolak atas pertimbangan bahwa Termohon Kasasi/Pemohon telahmenyerahkan satu unit sepeda motor Supra Fit dengan uang sebesar Rp7.000.000, sebagai jaminan hidup adalah merupakan sebuahpembayaran jaminan masa lampau dan biaya perceraian;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dikatakan keliru karena sesuaidengan surat pernyataan tanggal 28 Januari 2009 yang isinya TermohonKasasi

No. 686 K/AG/2009Mengenai alasanalasan ke1 sampai dengan ke3:Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tentang Pengadilan Tinggi AgamaKupang keliru) dalam pertimbangannya, terutama yang menyangkutpenyerahan sepeda motor dan uang sebesar Rp 7.000.000, (tujuh jutarupiah) bukan jaminan hidup untuk Pemohon Kasasi, akan tetapi sebagaiimbalan pencabutan pengaduan Pemohon Kasasi di kepolisian.

Nomor 760 K/Pdt.SusPHI/2017undangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:Bahwa Majelis Hakim (Judex Fact) telah keliru dan salah menerapkanhukum atau undang undang yang berlaku pada Putusan PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 185/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn, Tanggal 15 Desember 2016.Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) telah keliru dan salah

di dalammenerapkan Hukum yang berlaku disebabkan telah melanggar ketentuanHukum Positif yang ada dan masih berlaku, maka Majelis Hakim (JudexFacti) juga dapat disebut telah keliru dan salah dengan alasan telahmemakai dan salah didalam menggunakan (memakai) PeraturanPerusahaan yang sebagaimana yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim(Judex Facti) TIDAK PERNAH ADA DIBERIKAN KEPADA PEKERJAsejak diterima masuk kerja oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat sampaiPemohon Kasasi dahulu Penggugat dan Penggugat

.: 06/Pid/2009/PTBNA.Tanggal 20 Maret 2009 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumsebab putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusansebagaimana tersebut di atas mengambil alih seluruhnya pertimbanganhukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 187/Pid.B/2008/PNSgi16 Desember 2008; Bahwa sedangkan pertimbangan hukum dalam putusanputusanPengadilan Negeri Sigli tersebut adalah telah salah dan keliru dalampenerapan hukum dan menilai fakta.

Jaksa Penuntut Umum harus lebih menitikberatkan pada pembinaan atau kepada nelayan diberikan penyuluhanhukum tentang kelautan dan perairan, sehingga Pemohon Kasasi sebagainelayan akan menambah wawasan tentang aturanaturan dimaksud tidakbegitu saja menuntut Pemohon Kasasi secara membabi buta;Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sigli No.187/Pid.B/2008/PNSgi tanggal 16 Desember 2008, yang diambil alin olehPutusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dijadikan pertimbangan hukumnyaadalah sangat keliru

31 Agustus 1977 dengan tegas dinyatakan bahwa keberatan terhadapsuatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupa perlawanan sebelumpelelangan dilaksanakan;Bahwa Lebih lanjut sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1261 K/ Sip / 1979 tanggal 15 April 1981 disebutkan bahwa suatu gugatan terhadaplelang yang diajukan setelah pelaksanaan / eksekusi lelang, maka gugatandimaksud secara yuridis tidak dapat diterima;Bahwa Oleh karena itu gugatan Penggugat atas keberatan eksekusilelang tersebut adalah keliru

tidak sebanding denganseluruh kewajiban yang harus dipenuhi Penggugat, apalagi setoransetoran itu diserahkan kepada Tergugat sekitar 11 (sebelas ) bulansetelah jatuh tempo sehingga Majelis berpendapat Penggugat tidak seriusdan tidak beritikat baik untuk melunasi hutanghutangnya kepada Tergugat dan oleh karenanya barang jaminan dimaksud harus dilelang untukmelunasi hutanghutang Penggugat;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah dikuatkanoleh Hakim tingkat banding tersebut adalah keliru

No. 125 K/Pdt2011Majelis berpendapat semua nya telah dilakukan dengan benar sesuaiprosedur dan ketentuan yang berlaku;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah dikuatkanoleh Hakim tingkat banding tersebut adalah keliru karena Majelis Hakimkurang jeli dalam memperhatikan ketentuan / dasar hukum sahnyapelaksanaan lelang ,karena lelang dinyatakan sah kalau sesuai denganPeraturan lelang ( Vendu Reglemen Ordonantie 1908 : 189 sebagaimanatelah beberapa kali diubah yang terakhir sebagaimana

karena itu permohonankasasi tersebut secara formal dapat diterima;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugatdalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidakmelaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum.Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan hukumPengadilan Agama Purwakarta dijadikan alasan pertimbangan hukum sendiriPengadilan Tinggi Agama Bandung telah keliru

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak memuat amartersebut di atas maka tidak memberikan kepastian hukum yang nyata secara tegasdan jelas terhadap Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;Maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung secara nyata telah melakukan kekeliruandan tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum atau melanggarperaturan hukum berlaku atau tidak melaksanakan peradilan harus diturut menurutundangundang;Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung keliru

alasan perceraian Pasal 19Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 dan Pasal 116 KHI huruf (a), (d) dan (f) jo.Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI hanya mendasarkan fakta persesuaian keterangansaksisaksi dengan tanpa didukung alat bukti lain, pertimbangan pembuktian jelastelah melanggar hukum pembuktian sebagai landasan Majelis Hakim dalammengkonstatir, mengkualifisir dan mengambil keputusan persengketaan danperselisihan dengan putusan constitutive;Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung keliru

Bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pontianak keliru dalam menerapkan hukum, yang mana dalammemberikan pertimbangan pada halaman 6 alenia ke4 sama sekali telahmengesampingkan fakta hukum yang terjadi, dimana Penggugat telahbekerja kepada Tergugat selama 7 tahun 7 bulan adalah suatu masa kerjayang cukup lama, sehingga tertib administrasi pihak Tergugat / TermohonKasasi melakukan absensi kerja dan membayar upah, sebagai terungkappada bukti tertanda P 1.Dengan siapa

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak pada halaman 6 Alenia Ke 5 adalah keliru,yakni penilaian pada surat kuasa.Bukti Surat kuasa tertanda P2 membuktikan telah terjadi perselisihanpemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi ;. Bahwa apa yang dipertimbangkan pada halaman 6 alenia ke 7 adalahsuatu pertimbangan yang salah.

Bahwa apa yang dipertimbangkan Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 7 adalah keliru, karenatelah mengenyampingkan fakta hukum yang terjadi ;Pertimbangannya sangat dangkal dan tidak mengacu pada peraturanperundangundangan yang berlaku. bagaimana Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial dapat mempertimbangkan Gugatan para Penggugatmengenai kedudukan (status ) Tergugat / turut Tergugat adalah tidak jelaspada hal yang memperkerjakan / memberi kerja borongan

JUMIANTI KALSUM;Menimbang, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa padawaktu mengajukan permohonan untuk naik haji keliru dalam memberikanidentitas, yang tidak sesuai dengan identitas pemohon sebagaimana dalamjazah (SMA) Nomor 06 OB og 0404457 tanggal 12 Juni 1992, atas nama AndiAisyah;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukanapapun lagi, selanjutnya mohon Penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatuyang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan

SPPH220300251 tercatat nama Pemohon adalah ANDI CANCE, Tempat Tanggal LahirPemohon yaitu Wajo, 28 Juli 1973 dan alamat Pemohon yaitu jalan Tongkol RT.01 RW. 04 karena pada tahun 2011 Pemohon mendaftar Haji di KantorDepertemen Agama Kota Palu keliru dalam memberikan Identitasnya, dan namaANDI AISYAH, Tempat Tanggal Lahir Pemohon yaitu Belawa, 28 Agustus 1972dan alamat Pemohon yaitu jalan Tompi No. 25 Palu dengan nama ANDI CANCE,Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN PalTempat Tanggal

SPPH : 220300251 tersebut adalah benar milikPemohon;Menimbang, bahwa para saksi tersebut diatas dikaitkan dengan bukti suratP4 sampai dengan P5 berupa Permohonan Perbaikan Data, atas nama ANDIAISYAH, telah ternyata menguatkan dalil Pemohon, bahwa Pemohon telahberusaha untuk memperbaiki nama menjadi ANDI AISYAH yang semula ANDICANCE;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa pada waktumengajukan permohonan untuk naik haji keliru dalam memberikan identitas,yang tidak sesuai dengan identitas pemohon

Hukum Terdakwamengajukan permintaaan banding pada tanggal 4 Maret 2021 dan Jaksa PenuntutUmum mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Maret 2021 dengandemikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang baikdan dengan cara yang ditentukan undangundang, oleh karena itu permintaanbanding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya mengemukakan pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru

atau salah mempertimbangkantentang unsur dengan sengaja keliru atau salah mempertimbangkan tentangunsur dengan sengaja karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa putusanPengadilan Tingkat Pertama tidak didasarkan kepada faktafakta yangterungkap dipersidangan karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwaberdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh daripersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:1.

yang ada yang dapat membuktikan adanyaakibat yaitu kesengsaraan atau penderitaan psykis pada anak korban (Vide :Bukti Visum et repertum Nomor : VER/1251/VIII/2020/FORENSIK, tanggal 18Agustus 2020);Dari faktafakta hukum tersebut diatas maka menurut pendapat PenasihatHukum Terdakwa unsur dengan sengaja tidak terbukti secara sah danmeyakinkan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari surat dakwaantersebut hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP; Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru

sertakanlbu Sudirah sebagai Tergugat adalah sebagai gugatan yang kabur danKUPaIG DIRK j~~ 2mm ncnBahwa Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai kwalitas sebagaiPenggugat karena obyek tanah sengketa sedang ditangani Polda MetroJakarta Selatan, sesuai dengan laporan dari Tergugat dan BadanPelaksan Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khusus IbukotaJakarta,sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang menolak eksepsi dari Pembanding dan TurutTerbanding adalah pertimbangan yang keliru

Ismail AS yang menerangkan sebagi petugas yangmengukur dan saksi Rohman bin Samai sebagai anak Rohmat bin Nukintidak sesuai bukti otentik;Bahwaserrifikat Hak milik yang berbatasan dengan tanah aquo /tanahsengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 6683,6685,6686,6682kelurahan Tanjung Barat, Tanah Kavling disekitarnya yang sudahditerbitkan sertifikat haknya adalah tertulis Jln.H.Mujenin Blok K,sehingga tanah sengketa seluas 135 M2 merupakan tanah kavling BlokK.5 Nomor 17 adalah pertimbangan hukum yang keliru

Nomor 1tanggal 1 Juli 2019 tentang pemindahan dan penyerahan hakyang dibuat dihadapan Ny.Sumardilah Oriana Roosdilan,SHNotaris dan PPAT di Jakarta terjadi setelah adanya laporanpengaduan ke Polisi dimana terlapor adalah Turut Tergugat danPenggugat sebagai saksinya sehingga akta jual beli menjadieacat hukuim;e Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap tuntutanPenggugat supaya sertifikat hak Nomor 2061/Tanjung Baratatas nama Tergugat, kemudian beralin ke Tergugat Il bataldemi hukum adalah salah dan keliru

Amaq Yam, namun sebaliknya Penggugat 2sebagai pihak penerima hibah yang sah tidak ditarik sebagai para pihak dalamperkara ini;Bahwa Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4telah salah dan keliru mendalilkan gugatannya dengan alasan bahwa obyeksengketa merupakan miliknya dan pengusaan obyek sengketa oleh Penggugat1 dilakukan dengan melawan hukum dengan cara sebagaimana tersebut padapoint 9, padahal faktanya Penggugat 1 memiliki dan menguasai obyeksengketa berdasarkan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2957K/PDT/2017 dan Berita Acara Eksekusi.2313.Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 13 dan 14 salah dan14.15.16.keliru Karena para Penggugat melakukan upaya hukum perlawanan pihakketiga ke Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan Negeri Selong telahmempertimbangkan seluruhnya faktafakta yang terungkap di depanpersidangan dan telah memberikan putusan, bahwa perlawanan parapelawan (para Penggugat) sebagaimana dalil gugatan para Penggugat,akan tapi

Bahwa dalil eksepsi para Tergugat dalam point a.yang berkaitan denganKompetensi Absolut Pengadilan Agama Selong yang menyatakan bahwadalildalil gugatan para Penggugat mengenai sengketa Perbuatan MelawanHukum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Selong adalah salahdan keliru, serta tidak beralasan hukum, sebab dalam perkara ini materigugatan para Penggugat di dasarkan pada Surat Hibah/Pemberian, hal26mana telah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undangundang No. 7 Tahun1989, tentang Peradilan Agama

Bahwa dalil eksepsi/jawaban para Tergugat pada point b., yangmenyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena subyek dan obyekgugatan, merupakan dalil eksepsi yang salah dan keliru, serta tidakberalasan hukum, sebab yang berkaitan dengan subyek hukum dalam27perkara ini Kuasa Hukum Para Tergugat tidak memiliki legalitas untukmempertanyakan subyek hukum yang lainya dalam perkara ini, terkecualiPara Tergugat yang kuasakannya, dan penarikan Para Turut Tergugatdalam perkara ini guna untuk menyempurnakan

Inaq Selimkepada Penggugat 2;Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat pada point 9, merupakan dalil eksepsiyang salah dan keliru, sebab keabsahan Surat Hibah/Pemberian Nomor :2/1965, tertanggal 19 Mel 1965 yang diberikan kepada Penggugat 1, dankeabsahan Surat Keterangan Hibah Nomor : 2/1978, tertanggal 17 Januari1978 yang diberikan kepada Penggugat 2, tidak dapat diragukan secarahukum, serta sah secara hukum meskipun dibuat dibawah tangan, danPara Tergugat tidak akan pernah mampu untuk menepis keabsahan

tidak dapat dipertahankan, sedangkansisa koreksi DPP PPh Pasal 23 dengan jumlah sebesar Rp. 35.326.494,00 tetapdipertahankan" ;2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24956/PP/M.II/12/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru

berpendapat koreksi DPPPPh Pasal 23 atas product list expense dengan jumlah sebesarRp1.121.686.498,00 tidak dapat dipertahankan" ;2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24956/PP/M.II/12/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru

perundangundangan perpajakan yang berlaku ;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut diatas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyatabahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafaktayang terungkap di persidangan dan dasardasar hukum perpajakan yangberlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannyatersebut,sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim padapemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyatanyata telahsalah dan keliru

tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisa koreksi DPP PPh Pasal 23dengan jumlah sebesar Rp3.399. 723,00 tetap dipertahankan" ;2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24956/PP/M.II/12/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atassecara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta yang terungkapdi persidangan dan dasardasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amarpertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amarputusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajaknyatanyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan

Bahwa Gugatan Para Penggugat juga Keliru, dengan alasan:Bahwa Tergugat E (Yudi dan Sridiana) tidak seharusnya digugat dalamperkara ini; karena Tergugat E sebelum gugatan Para Penggugatdidaftarkan ke Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara perdataNomor 42/PDT.G/ 2011 PNPRM tersebut; dimana Tergugat E tidakmenyewa kedai itu lagi, dan sebagai penggantinya adalah Indra Suryadan Evi Susanti (keduanya Suami Istri).Bahwa dengan tidak digugatnya Indra Surya dan Evi Susanti dalamperkara ini; maka gugatan

Bahwa Judex Facti dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 57sampai dengan 58; dimana Majelis Hakim yang mengadili perkara mi telahsalah dan keliru dalam mempertimbangkan eksepsi dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat H sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat H sampaikan dalam Jawaban/tangkisan pada tanggal23 Mei 2012 tersebut pada halaman 1 sampai dengan 3.Hal. 38 dari 40 hal. Put. Nomor 2676 K/Pdt/20133.

Bahwa selanjutnya Judex Facti dalam Pertimbangan Hukumnya; dimanaHakim yang mengadili perkara ini, telah salah dan keliru dalam memahamiserta menerapkan Hukum Adat Minangkabau; mempelajari dan memeriksajuga dalam memberikan pertimbangan hukum apa yang menjadi PokokPerkara oleh Para Pihak dalam perkara ini.4.

Dan Kesepakatan antara Saksi dan Saudara NurAbidin Andi Arung merupakan kesepakatan pribadi dan tanpasepengetahuan Dinas",Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru bilamana dalampembangunan rumah jabatan tersebut dinyatakan hubungan antaraMOHAMMAD SAID ENTEBO dengan DRS. NUR ABIDIN ANDI RUNGmerupakan perjanjian pribadi, tetapi yang benar hubungan tersebutdilakukan dengan berdasarkan pemberian kuasa, dimana MOHAMMADSAID ENTEBO selaku pemberi kuasa dan DRS.

Mekanika Enginering ConsultantHal. 38 dari 54 hal, Putusan Nomor 2011 K/PID.SUS/2016sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal tersebuttidak benar karena ......Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru dan kurangmempertimbangkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dari alatbukti yang ada.

Pekerjaan urugan kembali bekas galian sebanyak + 387,3 m3 senilaiRp.2.377.987,35 tidak terbukti.Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru, karena judexfactie kurang mempertimbangkan fakta dipersidangan berdasarkan alatbukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dimana berdasarkanketerangan ahli dari BPKP telah ditemukan = adanyabuktipenyimpangan berupa tidak dikerjakannya pekerjaan urugan kembalibekas galian sebanyak + 387,3 m3 senilai Rp2.377.987,35.

Luton Jaya dan diperiksa serta disetujui oleh PPTK Pengawasan(saksi Syahrir.ST) yang merupakan pejabat yang berwenang menilai ataskebenaran laporan dari konsultan pengawas;Hal. 44 dari 54 hal, Putusan Nomor 2011 K/PID.SUS/2016Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru) dan tidakmempertimbangkan dengan dengan cermat faktafakta yang terungkap dipersidangan. Terdakwa selaku PPTK yang sesuai Permendagri Nomor:13 Tahun 2006 pada Pasal 12 ayat (5) mempunyai tugas :a.

(Bukti T8);Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut keliru, karena tidakbenar Terdakwa selaku PPTK Fisik sebagai pengendali pelaksanaanperjanjian/kontrak beserta perubahan. Adapun yang menjadi tugastugasyang benar dari Terdakwa selaku PPTK sesuai Permendagri Nomor: 13Tahun 2006 Pasal 12 ayat (5) mengatur bahwa tugas PPTK mencakup:a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;b.

Bulungan dengan melihat bangunan tersebut sangatkumuh dan tidak beraturan ;Bahwa pada poin angka 16 menyatakan masingmasing Tergugat maupunTurut Tergugat dan Turut Tergugat Il diuraikan pada poin 5 s/d poin 15 adalahperbuatan melawan hukum (on rechmatige daad) hal tersebut sangat keliru dantidak benar justru Penggugatlah yang sebenarnya melakukan perbuatan melawanhukum karena Penggugat ingin mengklaim atau memiliki lagi tanah yang sudahdipindahtangankan dengan cara jual beli secara sah ;Eksepsi Tergugat

556 K/Pdt/201 1Bahwa pada poin angka 10 pernyataan Penggugat tersebut tidak benardan cenderung mengadaada oleh karena selama ini Penggugat tidak pernahmendatangi Para Tergugat untuk menjelaskan bahwa tanah tersebut adalahmiliknya, sementara tanah yang saya peroleh dari Penggugat sudah dijualkepada saya selaku Tergugat Ill termasuk bukti pembayaran pajak atas namaPenggugat dan bukti pembayaran pajak tersebut telah dibalik namakan atasnama Tergugat Il.Bahwa pernyataan Penggugat angka 16 adalah yang keliru

Nasangmeninggal dunia ;Eksepsi Turut Tergugat : Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh diailildalil atau tuntutanPenggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap halhal yang secara tegasmaupun diamdiam keberadaannya oleh Penggugat serta tidak merugikankepentingan Turut Tergugat ;Bahwa gugatan Penggugat sangat keliru karena sampai saat ini tanahtersebut belum pernah di sertifikat oleh Turut Tergugat ;Eksepsi Turut Tergugat Il : Hal. 13 dari 17 hal. Put.

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjung Selor pada tanggal 16 Agustus 2010 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamUndangUndang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Bahwa secara keliru

dan salah Judex Facti dalam perkara a quo dimanaPengadilan Tinggi sendiri tidak mempertimbangkan hakhak Pemohon Kasasisehingga dinyatakan Pemohon Kasasi yang dikalahkan ;Bahwa secara keliru dan salah Pengadilan Tinggi Samarinda yang tidakmempertimbangkan sedikitpun alasanalasan yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding / Pemohon Kasasi dan Pengadilan Tinggi hanya mengikuti apayang ada dalam Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;Bahwa sebenarnya apa yang kami gugat dalam pokok perkara ini adalahsungguh

Maka kamiPenasihat Hukum Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dikarenakanMajelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam penerapanhukum;2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkanputusan tersebut diatas terhadap Pembanding/Terdakwa adalah tidak tepatdan keliru, baik dalam penerapan hukumnya serta dalam menjatuhkanputusan tersebut tidak mempertimbangkan halhal sebagai berikut :a.

Padahal pemikiran semacam ituadalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkankeadaan atau halhal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memilikibarang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, Memang benarpara pengguna sebelum menggunakan narkotika, terlebin dahulumenyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidakselamanya harus diterapkan ketentutan Pasal 112 UndangUndangNarkotika.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalammengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandanghukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, danapabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidakbenar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korbanketidakadilan bukan saja Pembanding/Terdakwa, melainkan keluargaPembanding/Terdakwa juga menjadi

Seseorang ingin mengunakanNarkotika jenis shabushabu pastilah lebih dahulu membeli, lalu memiliki,dan kemudian baru mengunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulahyang terjadi pada Pembanding/Terdakwa, sehingga Pembanding/Terdakwadipersalahkan dengan MEMILIKI Narkotika jenis shabu, hal ini bila dilihatdari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamayang telah khilaf dan keliru;.

Put.No.118/PDT/2017/PT.Mkssebagaimana tersebut pada poin ke4 Repliknya adalah keliru karena TergugatTergugat tidakpernah mendalilkanbahwaTergugatTergugatadalah Pemilik, melainkan hanya mendalilkan bahwa tanah yang dikuasaiTergugatTergugat yang kini dituntut PenggugatPenggugat adalah tanahyang dikenal dengan Persil.....dst.PENGAKUAN Para Terbanding/Para Tergugat diatas merupakat Alat Bukti.Pengakuan berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benarsebagian atau seluruhnya, serta memiliki

,keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, sehingga minimal duaorang saksi (unus testis nullus testis) harus dipenuhi, parahnya lagi SaksiSaksi Para Terbanding/Para Tergugat yang dihadirkannya tidak melihat,mendengar langsung dan mengalami sendiri kejadiannya, namun mengakuhanya diberitahu atau mendengar dari orang lain tanpa disebutkan namanya.KEBERATAN KEDUA : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurangcukup dalam memberikan PertimbanganHukum (Onvoldoende Gemotiveerd) dan telahtelan keliru

wewenangkembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hakmenguasai atas tanah, sehingga masyarakat hukum adat merupakan aparatpelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah tanahyang ada di wilayahnya.Dalam Pasal 3 UUPA mengatur bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakathukum adat, sepanjang menurut kenyataannya harus sedemikian rupasehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.KEBERATAN KETIGA : Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil(Onrechtvaardig) dan telah keliru

Sehingga sangat tidak adil dan keliru ketika Majelis Hakimtidak mempertimbangkannya.2. Bahwa Bukti P 1 merupakan bukti otentik yang tidak terbantahkan karenadikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam bentuk SURATKETERANGAN Nomor : 09 / DS PT / VII / 2016, tertanggal 20 Juli 2016,ditandatangani oleh KEPALA DESA PATTONTONGAN atas nama JAFARbersama KEPALA DUSUN MANGENTO atas nama MUHARRAM yangmenyatakan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya bahwa KOHIRNomor 700. C.I., PERSIL Nomor 17 a.

SAMIMMAdapat dilihat pada Bukti Tambahan ParaPembanding/Para Penggugat dengan kode P 7 dan P 8.KEBERATAN KEDELAPAN: Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakcukup dalam memberikan Pertimbangan Hukum dan keliru dalam menerapkanhukumnya terkait bahwa Para Tergugat telahdapat membuktikan bahwa tanah objeksengketa asalnya adalah dari kakek ParaTergugat (Para Terbanding) yaitu PAGA danHal. 15 dari 20 hal.

HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertasesuai dengan syaratsyarat yang ditentukan dalam Undangundang makapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa adapun keberatankeberatan banding yang diajukanoleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana terurai dalam memoribandingnya pada pokoknya sebagai berikut :KEBERATAN PERTAMABahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar telah keliru

Oleh karena itu segala kerugian yang timbul dan dialami olehpenggugat adalah murni ditanggung oleh saudara Abdurrahman sebagaiPenjual kepada Penggugat.Bahwa dengan demikian, karena Akte Jual Beli yang didalilkan Penggugatbukanlah akta Jual beli dari Penggugat denganTergugat , karenanya gugatanPenggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang keliru dan salah alamat.Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak diterima.3.

Permintaan Penggugat kepadaMajelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkansebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawabatas perbuatannya sendiri.Bahwa berdasarkan uraian dan alasanalasan hukum sebagaimanadikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalilgugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratformil, sehingga seharusnyalah gugatan Penggugat dinyatakan Tidak diterima(Niet Onvankelijk verklaand).4.

RUMPA (Pembanding/Tergugat).KEBERATAN KETIGABegitupula selanjutnya dalam pertimbangannya tersebut di atas Judex FactiePengadilan Negeri Makassar keliru, tidak cermat, karena tidakmempertimbangkan secara utuh bukti surat yang diajukan Pembanding,sebagaimana terurai di bawah ini:1.

yang timbul dalamperkara ini.DAN/ATAU Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yangseadiladilnya.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan menelitisecara seksama isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semulaTergugat sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya tersebut diatas,Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama tidak salah dan tidak keliru