Medan terhadap pihakpihak yangmengajukan keberatan terhadap permohonan hak yang diajukan kepadaTergugat, sehingga jelas KEPEMILIKAN TANAH TERSEBUT danSECARA ABSOLUT KEWENANGANNYA berada padaPENGADILAN NEGERI hingga memperoleh putusan Pengadilan Negeriyang berkekuatan hukum tetap, bukan menggugat surat Tergugat No.3220/3001271/V1I/2010 Tanggal 04 Juni 2010 yang merupakan wujuddari tugas Tergugat dalam melaksanakan asasasas umumpemerintahan yang baik yaitu : Asas Tertib Penyelenggaraan Negaradan Asas Keterbukaan

Putusan Nomor 328 K/TUN/2013Asas Keterbukaan : Perbuatan Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik(objek gugatan) tersebut, tidak dilakukan penelitiansecara terbuka dan jujur mengenai memperolehinformasi sebelum menerbitkan sertifikat a quo ;(Sehingga hal tersebut telah sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndangNomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan

dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT.LembagaPerlindungan Konsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut :1)10)Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumenuntuk melindungi diri;Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan caramenghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/ataujasa;Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,menentukan, dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandungunsur kepastian hukum dan keterbukaan

Asas Keterbukaan bahwa Pengadaan Tanah untukpembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepadamasyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan denganpengadaan tanah.v f. AsSas Kesepakatan bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukanmusyawarah kepada pihak tanpa unsur paksaan untukmendapatkan kesepakatan bersama.Vv h.

Berwenang untuk menetapkan berapaSepantasnya harus dibayar; hal itu tidak melanggar pasal 178 (3)HIR (Ex Aequo At Bono)Bahwa penetapan nilai ganti rugi tanah sengketa secara sepihak olehTermohon Keberatan , tanpa persetujuan dari Para Pemohon Keberatanmerupakan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang berhak dansangat merugikan Para Pemohon Keberatan;Bahwa daftar nominatif yang diberikan Termohon Keberatan kepadaPara Pemohon Keberatan selaku pemilik tanah tidak akuntabel dan tidakberdasarkan asas keterbukaan

tahapanpengadaan tanah, kami menanggapi sebagai berikut :Bahwa pengadaan tanah proyek pembangunan jalan aksespariwisata KendariToronipa ini telah dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan Perundangundangan yangberlaku;Bahwa asasasas sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan tentang pengadaan tanah untukkepentingan umum telah terpenuhi, salah satu contohnyatertuang dalam surat undangan musyawarah penetapan gantikerugian dimana disebutkan ........... sebagai pemenuhan asaskepastian, keterbukaan

Pemerintahan menyatakan bahwasetiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atauHalaman 16 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 129/G/2020/PTUN.Sby.dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangberwenang berdasarkan pada Peraturan perundangundanganyang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, danapabila merujuk pada pasal 10 ayat 1 UndangUndang No. 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah AsasKepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan danAsas Keterbukaan

sebaikbaiknya,dan atas tuduhan bahwa Penggugat telah lama tidak masuk kerja,Penggugat sangat heran dan merasa aneh informasi atau datatersebut Tergugat proleh dari mana, karena selama menjabatPenggugat tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut,harusnya Tergugat lebih teliti dan lebin cermat lagi dalam melihatHalaman 19 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 129/G/2020/PTUN.Sby.data dan/atau informasi, sehingga keputusan yang diambil tidakmerugikan Penggugat sebagai Perangkat Desa;2.5.Bahwa Asas Keterbukaan

Surat Peringatan Il yang samasama menyatakan Penggugatdianggap telah tidak melaksanakan tugasnya tidak masuk kerjadalam waktu 81 (delapan puluh satu) hari, padahal faktanyaPenggugat sejak menjabat sebagai perangkat Desa tidakmelalaikan tugas seperti yang dituduhkan Tergugat, sebagai warganegara yang taat hukum, atas keputusan tersebut Penggugat telahmelayangkan keberatan kepada Tergugat, namun pihak Tergugattidak pernah membalasnya atau tidak pernah menanggapinya,maka dalam rangka melaksanakan asas keterbukaan

Proporsionalitas serta AzasKeterbukaan dan Permainan Layak (Fair Play), Sebagaimana PutusanPengadilan Tata Usaha Negara No. 30/G/TUN/1998PTUNSmg YangMenegaskan : Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara Melanggar Azas Permainan YangLayak (Fair Play) dengan Indikator, Bahwa Tergugat (Kepala KantorPertananan) sejak awal tidak melaksanakan Prosudur penerbitanSertifikat dengan jeli, serta tidak menerbitkan informasi yang seluasluasnya kepada masyarakat khususnya yang keberatan denganterbitnya Sertifikat di maksud (Keterbukaan

).Dan Azas Keterbukaan, sebagaimana Yurisprudensi MahkamahAgung No. 103 K/TUN/2010, yang menegaskan :Berdasarkan Azas Keterbukaan, Pemerintah atau Pejabat Tata UsahaNegara Wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untukmenggunakan haknya menyampaikan tanggapan ataupun penilaian.9.

Undangundang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan NepotismePasal 3 yaitu:Asasasas umum penyelenggaran Negara Meliputi Asas KepastianHukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas KepentinganUmum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, asas Profesionalitasdan asas Akuntabilitas.a.

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakdiskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasipribadi, golongan dan rahasia, dan hal ini TERGUGAT tidakmelakukannya karena Keputusan Tata Usaha Negara PemberhentianTidak Dengan Hormat Nomor.

Bagian ketiga Asasasas umum Pemerintahan yang Baik.Pasal 10 (1) AUPB yang dimaksud dalam Undangundang inimeliputi asas Kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan,kecermatan, tidak menyalahngunakan kewenangan, keterbukaan,kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Asas kepastian hukumTERGUGAT tidak menciptakan adanya kepastian Hukum karenaSurat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor.

Drs.Pangihutan Silalahi tidak memiliki alas hak untuk memiliki/menguasaitanah tersebut dalam bentuk apapun ;bahwa penerbitan objek sengketa yang didalamnya termasuk tanahyang diusahai dan dikuasai Para Penggugat, juga telah bertentangandengan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : Penyelenggaraanpemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggara Negarayang terdiri dari asas kepastian hukum, asa tertib penyelenggaraanNegara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan

asas efisiensidan asas efektivitas;Bahwa oleh karena itu, tindakan dan perbuatan Tergugat yang telahmenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Silalahi III tertanggal13 April 2016 dan Sertipikat Hak Milik No. 77/Desa SilalahiIll tertanggal03 Mei 2016 tersebut dalam perkara a quo, adalah perbuatan dantindakan yang bertentangan dengan azasazas umum pemerintahanyang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), kKnhususnyadengan azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaran Negara,azas keterbukaan

ketentuansebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga SuratKeputusan tersebut bertentangan dengan Azas KepastianHukum ;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu pada waktumempersiapkan/ memproses objek sengketa dalam perkara a quo,Tergugat sudah seharusnya memperoleh gambaran yang jelasmengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentinganyang tersangkut, termasuk juga kepentingan Para Penggugat ;Asas Keterbukaan

:Azas Keterbukaan yaitu pada proses penerbitan objek sengketadalam perkara a quo, Tergugat seharusnya telah mempersiapkandatadata otentik dari instansi dan lapisan masyarakat termasukPara Penggugat mengenai posisi hukum daripada lokasi tanah yangakan diterbitkan objek sengketa tersebut, akan tetapi dalam hal iniTergugat tidak pernah melakukan pengukuran dan Pengumumanatas proses penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo ;Asas Profesionalitas :Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUNMDNbahwa

Bagian Tata Usaha UPT PuskesmasAir Itam Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerancana Kota Pangkalpinang;Bahwa keputusan dan /atau tindakan Tergugat, tersebut juga telahmelanggar azasazas umum Pemerintahan yang baik, khususnya azaskepastian hukum, azas kemanfaatan, azas ketidakberpihakan, azaskecermatan, azas menyalahgunakan wewenang, azas keterbukaan, azaspelayanan yang baik dan azasazas umum lainnya diluar AUPBsebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 10 ayat (1) sub huruf a, b, c, d,

Azas Keterbukaan adalah Tergugat dalam melayani masyarakatkhususnya Penggugat untuk mendapatkan akses, telah memperolehinformasi yang tidak benar tidak jujur dan diskriminatif dalampenyelenggaraan pemerintahan tanpa memperhatikan dan/ataumengabaikan perlindungan dan hak azasi pribadi Penggugat sebagaiPengawai Negeri Sipil;7.

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986;Bahwa dengan terbuktinya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketatelah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (asasLegalitas) maka secara hukum tidak ada tindakan dari TergugatHalaman 26 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.PGPbertindak sewenangwenang dan melanggar AsasAsas UmumPemerintahan yang Balk, yang meliputi asas kepastian hukum,kemanfaatan, ketidakberpihnakan, kecermatan, tidak menyalahgunakanwewenang, keterbukaan

Bahwa selain telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan,keputusan dan/atau tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa jugamelanggar asaS asaS umum pemerintahan yang baik, khususnya asaskepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asaskecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asaspelayanan yang baik, asas asas umum lainnya diluar AUPB;Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalam jawabannyatertanggal 24 Juni 2019, yang pada pokoknya mengemukakan

Bahwa dalam proses pengadaan BLP Paket B TA. 2012 dilaksanakandengan pelelangan umum melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik(SPSE) yang proses kegiatannya dapat diakses oleh masyarakat umum.Kegiatan tersebut sudah mengacu pada UndangUndang Nomor 14 Tahun200g tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setelah melalui proses seleksipelelangan ditetapbkan PT.

Konsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)'.Bahwa proses pembatalan kontrak tersebut dilakukan mengingatKementerian pertanian harus merespon terhadap berbagai pemberitaan dibeberapa media massa yang menyoroti pengadaan BLP di KementerianPertanian TA. 2012 dengan memperhatikan UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu adanyapengaduan salah satu peserta lelang dari Paket A yaitu PT.

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selakuKPA Nomor 61 /Kpts/OT. 1 60/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan danPenetapan Besaran Honorarium Tim Pemeriksa Barang Pengadaan danPenyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2012..Bahwa terjadinya pembatalan kontrak BLP Paket B mengingat Kementerianpertanian harus merespon terhadap berbagai pemberitaan di beberapamedia massa yang menyoroti pengadaan BLP di Kementerian Pertanian TA.2012 dengan memperhatikan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan

Konsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk).Bahwa proses pembatalan kontrak tersebut dilakukan mengingatKementerian pertanian harus merespon terhadap berbagai pemberitaan dibeberapa media massa yang menyoroti pengadaan BLP di KementerianPertanian TA. 2012 dengan memperhatikan UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu adanyapengaduan salah satu peserta lelang dari Paket A yaitu PT.

Surat Keputusan BKN Nomor : K.2630N.203/99 Tanggal 5Februari 2016 perihal Tentang Kewenangan Pelaksana Harlandan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.Tergugat didalam mengeluarkan ketiga Obyek Sengketa tidak dilaksanakan dengan keterbukaan, tidak jujur, Diskriminatif, haltersebut dapat di buktikan bahwa semenjak ketiga ObyekSengketa di terbitkan oleh Tergugat, selalu tidak mengikutsertakan dan tidak memberitahukan kepada Penggugat sebagaiyang berkentingan untuk memperoleh impormasi yang benar.Tergugat

Surat Keputusan BKN Nomor : K.2630N.203/99Tanggal 5 Februari 2016 perihal Tentang KewenanganPelaksana Harlan dan Pelaksana Tugas dalam AspekKepegawaian.e Asas Keterbukaan Tergugat didalam mengeluarkan ketigaObyek Sengketa tidak di laksanakan dengan keterbukaan,tidak jujur, Diskriminatif, hal tersebut dapat di buktikan bahwasemenjak ketiga Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat,selalu tidak mengikutsertakan dan tidak memberitahukankepada Penggugat sebagai yang berkepentingan untukmemperoleh impormasi

Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.JBI14.15.16.menunjukan loyalitasloyalitas dan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3) nya sangat baik ;Bahwa Tergugat didalam menerbitkan ketiga Obyek Sengketatidak mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yangaspiratif, akomodatif dan selektif maka terjadilah Konflik NormaHukum Karena ketiga Obyek Sengketa tidak didasari olehperaturan Perundangundang yang secara detilnya diatur :Bahwa Tergugat didalam menerbitkan ketiga Obyek Sengkatatidak dilaksanakan dengan keterbukaan

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagaiKawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional aquo, mengandung cacatyuridis, meliputi cacat : kewenangan, prosedur dan substansi, sehingga olehkarenanya obyek sengketa aquo berupa Keputusan yang diterbitkan olehTergugat aquo nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta bertentangan pula dengan AsasAsas Umumee oePemerintahan yang Baik, khususnya asas keterbukaan

Kawasan Cagar Budaya dimaksud, dalam hal ini wilayahKabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang ( seharusnya termasukpula Kota Mojokerto ), maka tentunya rekomendasi dan/atau usulan /penetapan dimaksud pastinya tercantum sebagai point pertimbangandibuat dan diterbitkannya obyek sengketa aquo oleh Tergugat, namunpada kenyataannya tidak, dengan demikian terbukti obyek sengketaaquo mengandung kecacatan yuridis dari segi prosedur, sertamelanggar pula AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik khususnyaasas keterbukaan

Bahwa, tindakan Tergugat melalui keputusannya menerbitkan obyeksengketa aquo jelas telah merugikan Pengugat dan menurut hukummerupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan sekaligus merupakan tindakan yang sewenangwenang, tidakteliti dan tidak cermat, serta nyatanyata telah mengabaikan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) khususnya asas keterbukaan sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena itu telah sesuaidengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a

Bahwa yang dimaksud dengan asasasas umum perintahan yang baikadalah sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun2004, yaitu: 1) kepastian hukum, 2) tertib penyelenggaraan negara, 3)keterbukaan, 4) proporsionalitas, 5) profesionalitas, dan 6) akuntabilitas,sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.Bahwa Pasal 36 UndangUndang

Bahwa kendati Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untukmenyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi termasuk membicarakandengan orangtua dan keluarga terdekat, namun usaha tersebut tidakberhasil karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi.Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yangsatu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumahtangga, termasuk mengurus anak.6.

Penggugat sudah tidak ada lagi keterbukaan dan selalu tertutup sehinggamusyawarah dalam keluarga selalu kandas.d. Penggugat sudah tidak lagi menghargai dan menghormati tergugat selakukepala rumah tanga, akibatnya penggugat berani membantah danmengambil keputusan baik urusan pribadi maupun keluarga tanpa adakoordinasi dengan tergugat.e. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga,bahkan pernah ke KUA Suli untuk didamaikan, namun tidak berhasil.4.

Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada salingpengertian dan keterbukaan didalam membina rumah tangga yangdikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, olehsebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;.

Dari asasperkawinan tersebut tidaklan dikenal umur minimal demi untuk mencegahkemadlaratan yang lebin besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagimanusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebihjauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaanseperti makanan, lingkungan, pergaulan, tekhnologi, keterbukaan informasi,dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi.

antaraPenggugat dengan Tergugat selalu rukun,harmonis dan telah berjalankurang lebin 5 (Lima) Tahun lamanya, namun ternyata kerukunan dankeharmonisan tersebut tidak berlangsung lama, sebab dalam kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar Awal Bulan April 2015Terjadi Kegoyahan Dan Memuncak Pada Tanggal 15 Juni 2015 sehinggamenyebabkan pisah selama Kurang Lebih 8 (Delapan) Bulan;Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan Tergugat tidak ada saling pengertian, keterbukaan

perselisihan dan pertengkaran, saksi lupa sejakkapan yang pasti di tahun 2015 ; ahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat ; ahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadipertengkaran saat keduanya disidangkan oleh lembaga adat dan saksiselaku ketua adat setempat ; ahwa Saat di sidang adat terungkap rumah tangga Penggugat danTergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan antaraPenggugat dan Tergugat tidak ada saling keterbukaan

Bahwa Termohon tidak ada keterbukaan dan tidak ada kejujurankepada Pemohon dalam segala hal;. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Mei 2018, dimana terjadipertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Pemohonkeluar dari rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuaPemohon dan sejak saat itu. sudah tidak terjalin hubungansebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;.

Dari asasperkawinan tersebut tidaklan dikenal umur minimal demi untuk mencegahkemadlaratan yang lebin besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagimanusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebihjauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaanseperti makanan, lingkungan, pergaulan, tekhnologi, keterbukaan informasi,dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi.